“Korban Beristri Dua, Pernah Dihukum 3 Bulan Kasus KDRT”
Bang Doel (deadline-news.com)-Sigi-Seorang panitera pengganti di kantor pengadilan tata usaha negara (PTUN) Sulawesi Tengah di Palu bernama Jemy Hoeih Hattu,SH ditikam di kepala oleh orang tak dikenal (OTK) Rabu malam (4/10-2023) di kediamannya jalan Lapata perumahan Kelapa Gading Kalukubula kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Jemmy mengalami luka di kepala bagian kiri dengan jari tengah kanan. Jemy saat ini sedang dirawat di RS Saritan Palu. Jemy dalam video pengakuannya saat dikonfirmasi oleh Kasmi Saputra, SH bahwa pelaku tidak dikenalnya, apalagi bermasker dan pake jaket hitam tiba-tiba masuk menyerang ke kediaman Panitera Jemy. “Saya tidak kenal, wajahnya tidak jelas karena pake masker dan berjaket hitam, tiba-tiba masuk menyerang menikam kepala saya. Kejadiannya sekitar pukul 19:30 wita, saat itu saya mau antar istri kerja,”aku Jemy seperti terlihat dan terdengar dalam video yang dibagikan Kasmi di group Info Sulteng pada pukul 00:37 wita. Sementara itu informasi yang dihimpun deadline-news.com group dari pengawas panitera Sulawesi Selatan, Barat dan Tengah Andi Adnan via telepone selulernya Kamis pagi (5/10-2023) oleh Kasmi, mengatakan bahwa Panitera Jemy beristri dua. Satu di Kalukubula Sigi dan satu di Ambon. Kata Adnan, Panitera Jemy pernah dihukum tiga (3) bulan akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sehingga dugaan sementara terkait persoalan rumah tangga sang panitera Jemy. Kasat Reskrim Polres Sigi Iptu Ida Bagus Harta Grahing Wahyu yang dikonfirmasi terkait motif dan identitas pelaku penilaman panitera Jemmy sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi. Penikaman panitera PTUN Jemy ini, sempat menghebohkan Kejaksaan Tinggi. Seban dari informasi yang beredar di media sosial, koran penikaman di jalan Lapata Perumahan Kelapa Gading Kalukubula itu seorang Jaksa. Namun setelah ditelusuri secara mendalam ternyata koraban adalah panitera PTUN sulteng di Palu. Sedangkan pelaku tewas setelah didor polisi karena melawan, sehingga sempat melukai dua orang anggota Polisi dan dihakimi massa. “Pelaku tewas setelah didor polisi karena melawan dan dihakimi massa,” kata seorang saksi mata di tempat kejadia perkara (TKP) yang minta banya tidak disebutkan. ***
Widi (deadline-news.com)-Jakarta- Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, didampingi Waketum, Hendra J Kede, mengkoordinasikan rencana pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) SMSI dengan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan PP SMSI, Mohammad Dawam (Gus Dawam), di Jakarta Selatan, Rabu (4/10-2023).
Firdaus menyampaikan bahwa Rapimnas akan dilaksanakan di Banten pada 28 Oktober 2023 bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda.
Terkait dengan tahun politik dan Pemilu, pada Rapimnas juga akan dibicarakan bagaimana peran SMSI agar pelaksanaan Pilpres dan Pileg dapat berjalan secara damai dan kondusif dengan menghadirkan unsur pimpinan Mabes Polri dan Kompolnas sebagai narasumber.
Ketum SMSI juga menyampaikan tema besar Rapimpnas yang sudah disepakati yaitu “Pemilu Damai Indonesia Sejahtera”. Sementara sub-sub tema di antaranya “Media Siber Berkualitas Mewujudkan Pemilu Damai, Investasi Berkelanjutan, dan Indonesia Maju”.
Sub tema lainnya adalah “Optimalisasi Sinergi Peran Polisi dan Media Siber Mewujudkan Pemilu Damai, Aman, dan Nyaman”
Gus Dawam memberikan beberapa masukan terkait pelaksanaan Rapimnas, terutama tentang pentingnya pers sebagai pilar keempat demokrasi berpartisipasi secara aktif untuk melahirkan pemilu yang damai sehingga ada jaminan stabilitas negara, khususnya media siber.
Tanpa negara yang stabil mustahil investor tertarik berinvestasi di Indonesia dan pada akhirnya akan menghambat mewujudkan Indonesia Maju.
“Saya akan mengupayakan agar Ketua Harian Kompolnas dan Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri dapat hadir untuk memberikan pengayaan kepada peserta Rapimnas” kata Gus Dawam yang juga merupakan Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tersebut.
Pada ujung pertemuan Gus Dawam juga menyampaikan perlunya SMSI menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan agar terjadi sinergi positif antara keduanya, tidak saja pada isu pemilu. (Sumber smsi pusat).***
Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Salah saorang konsultan proyek Suprapto kepada deadline-news.com Rabu (4/10-2023), disela-sela jalan pagi mengatakan ruas jalan Prof Moh Yamin (jalur) dua sudah perlu perbaikan.
Masalahnya sudah aus (susut) diangka sekitar 80m5an persen. Sehingga sudah butuh pemeliharaan (preservasi). Apalagi ini ruas dalam kota dimana pandangan pertama dan kenyamanan berkendaraan kalau masuk kota Palu.
“Dari pada bangun ruas jalan tol di hutan-hutan Papua yang jarang dilalui kendaraan, karena orang papua lebih suka naik pesawat, mendingan memperbaiki ruas jalan di dalam kota di daerah-daerah seperti di kota Palu ini,”ujar Prapto.
Ruas jalan M.Yamin merupakan kewenangan Dinas Binamarga Sulteng, namun masuk program rehab rekon pasca bencana.
Kepala bidang jalan dan jembatan Dinas Binamarga sulteng Asbudianto menjawab konfirmasi deadline-news.com Rabu (4/10-2023), membenarkan ruas jalan M.Yamin adalah kewenangan dinas binamarga sulteng. Tapi dengan program rehab rekon pasca bencana masuk dalam penanganan balai pelaksana jalan nasional (BPJN) XIV Palu.
“Wass.. ruas provinsi tapi akan diperbaiki oleh balai jalan dan sdh proses lelang bersama jln dewi sartika dan sebagian jln karajalembah,”tulis Asbudianto.
Sementara itu kepala BPJN XIV Palu Arief Hidayat menjawab deadline-news.com menuliskan di kegiatan IRSL JICA pak. ***
Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Inisial G yang memvideokan ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu saat menerima amplop putih dari manajemen PT.Sonokeling Buana meminta Kejaksaan Tinggi serius menanganinya.
“Pagi ini Rabu (4/10-2023), kami akan menghadap ke Aspidsus Kejati untuk memberikan data-data yang dibutuhkan termasuk video saat ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu menerima amplop putih yang diduga berisi uang jutaan rupiah,”kata G setibanya di Palu dari Buol Selasa (3/10-2023).
Sebelumnya telah diberitakan Kejaksaan Tinggi sulawesi tengah (kejati sulteng) mulai pengumpulan data (puldata) penerimaan amplop putih yang diduga berisi uang oleh ketua DPRD Buol bersama 4 orang anggota DPRD lainnya dan dua pejabat dari Dinas penanaman modal perizinan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) buol pada 22 Desember 2022 di salah satu hotel di Tolitoli.
“Penyidik Kejati masih melakukan pengumpulan data terkait penerimaan amplop putih yang diduga berisi uang oleh ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu bersama rombongannya saat kunjungan kerja ke PT.Sonokeling Buana,”kata plt kasi penkum Kejati Sulteng Abdul Haris Kiay, SH, MH menjawab deadline-news.com Senin (18/9-2023) di Lobi kantor Kejati sulteng.
Menurutnya penyidik akan memanggil semua pihak terkait untuk klarifikasi terlebih dahulu.
Penerimaan amplop putih yang diduga berisi uang itu saat usai kunjungan kerja rombongan ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu di lokasi pabrik dan perkebunan kelapa sawit PT.Sonokeling Buana.
Pada kunjungan itu ada 5 anggota DPRD Buol yang ikut didalamnya yakni ketua DPRD Srikandi Batalipu, Ahmad Andi Makka, Ahmad Takuloe, Ramli Lampedu Yaser Butudoka, kemudian Kadis DPMPTSP Abdi Turungku dan Kabidnya bernama Satar.
Sebelumnya telah diberitakan tampak dalam video dan foto di salah satu kamar hotel di Tolitoli sulawesi tengah Srikandi menerima amplop putih tebal.
Dan disamping kanan ketua DPRD Buol Srikandi terlihat seorang ibu berjilbab menggunakan baju daster hijau sedang duduk, kemudian dari arah depan seorang laki-laki menggunakan baju kaos lengan panjang hitam abu-abu berdiri disamping pemberi amplop sambil menatap ke arah ketua DPRD Srikandi saat menerima amplop putih itu.
Diduga amplot putih yang disodorkan salah seorang manajer dari perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.Sonokeling Buana berisi uang yang nilainya jutaan.
Demikian dikatakan sumber inisial G kepada deadline-news.com Rabu malam (5/9-2023), minggu lalu di Palu.
Menurut G, ada bebera orang anggota DPRD Buol bersama ketua DPRD Srikandi Batalipu dan dua orang dari dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kabupaten Buol.
“Karena saya ikut dalam rombongan, jadi saya liat 4 orang anggota DPRD Buol termasul Ibu ketua dan kepala Dinas DPMPTSP Abdi Turungku bersama kabidnya pak Satar menerima masing-masing amplop putih dari manajemen PT.Sonokeling Buana. Kejadian itu 22 Desember 2022 di kamar hotel yang saya tempati. Karena saya merasa apa yang dilakukan mereka tidak benar, sehingga saya berinisiatif memfoto dan memvideokannya. Hanya saja saya tidak sempat foto dan video Kadis DPMPTSP pak Abdi bersama 4 orang anggota DPRD lainnya saat menerima amplop putih. Tapi saya liat mereka menerima juga,”Aku G.
G menegaskan dirinya mendugan uang dalam amplop putih itu bukanlah bantuan proposal kegiatan ASMI. Sebab semua rombongam anggota DPRD dan Kadis bersama Kabidnya dapat amplop. Dan kegiatan asmi berlangsung sejak 19-26 November. Sedangkan penerimaan uang dalam amplop putih oleh Ibu ketua DPRD pada 22 Desember 2022.
“Waktu menerima amplot ketua DPRD sempat berujar pengganti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD),” jelas G.
Sebelumnya ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya Selasa dan Rabu (4-5/9-2023), mengakui uang dalam amplop putih dari manajemen PT.Sonokeling Buana adalah bantuan proposal kegiatan asosiasi seniman musik Indonesia (ASMI) Buol.
“Ini proposalku yang sy kirim lewat pdf ya pak Dan uang cm 5 jt d kase. Sy tdk tambh dan tdk kurang. Menurut bpk sy salah ya?,”tulisnya.
“Kalo salah yg mana ya mohon koreksi ya pak biar sy tau. Insya allah sy bisa tetap jaga harga diri lembagaku pak🙏.
Maksudnya beritanya sy korupsi bgt ya?
Iya pak…sy pahami itu,”tulisnya.
Ia mengatakan mendapatkan mandat dari teman-temannya untuk menjadi ketua ASMI Buol
“Sy d kase mandat sm teman2 jd ketua musik d buol jadi sy carikan dorang dana dgn cara bermohon dan ada 2 yg bisa buat orang korupsi pertama kerugian negara kedua menyalahi wewenang insya allah sy tdk keliru ya pak. Pak…sy ketua asmi,”tulisnya lagi.
Disinggung soal kegiatan Asmi sudah berakhir pada 26 November 2022. Sedangkan uang dalam amplop putih nanti 22 Desember 2022, sehingga tidak singkron.
Jawab Srikandi, tanya mat itu baju yang dorang pake dan ada uang yang saya kase biaya lain2 smua saya pake itu uang pak.
“Saya d janji dr akhir november mau d kase itu uang to d suruh tunggu trus jd baju sy utang utk panitia. dan maaf pak kalo dana yg lain yg maso duluan maso k dorang itu jg kita cari bersama,”ujarnya.
Srikandi menegaskan tanya mat sapa yg bli baju seragam yg sy utang. Harusnya dorang bersyukur sy mau gabung d asmi makanya teman2 kcewa skali dgn dy dan minta asmi d ganti posisinya.uang cm 5 jt pak…tdk kasian puluhan juta.sy slalu percaya dgn dy tp tdk dgn teman2 susah percaya dy lg.
“Iya….sy ini cm bantu dorang pak. 45 jt uang awal sy kase sy tdk tau cara berpikirnya mat gimana …..ya bgt lah manusia beda2 ya pak,”tuturnya.
Ditanya siapa saja anggota DPRD yang ikut menyertainya pada kunjungan ke PT.Sonokeling buana, Srikandi menyebutkan diantaranya Ahmad takuloe,
Ahmad andi makka dan kadis PTSP Buol Abdi.
Mereka ikut waktu kunjungan ke pt.sonokeling ya?
“Iya,”jawabnya.
Anggota DPRD Buol Ahmad Andi Makka yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya Kamis (7/9-2023), terkait penerimaan amplop putih berisi uang, mangaku tidak tahu karena langsung menuju Palu.
“sy tdk tau, Sy langsung menuju palu,”tulias Ahmad Andi Makka.
Ditanya tapi bapak ikut dalam kunjungan itu ya pak?
“Memang sy lg menuju palu, jd di infokan saat itu jg akan ada kunjungan kesana, jadi sekalian singgah gaes,”ungkapnya.
Kemudian Ahmad Takuloe yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya Kamis (7/9-2023) terkait kunjungan dan penerimaan amplop putih dari PT.Sonokeling, sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.
Presiden direktur PT.Sonokeling Buana Group Syaiful Rizal yang dikonfirmasi selasa malam (5/9-2023), mengatakan apa yang mau disuap.
“Kepentingannya apa untuk menyuap, soal perizinan bukan ranah ketua DPRD. Memang kami dapat surat dari DPMPTSP mendapat informasi mau ada kunjungan ke perusahaan untuk perubahan sistem izin yakni Online Single Submission (OSS). Apanya mau disuap, kita tidak puny a kepentingan disitu, wong dokumen kita sudah lengkap, IUP dan HGU lengkap,”jelas Syaiful.
Kata Syaiful memang tugas DPRD pengawasan, salah satunya turun ke lapangan, tapi tidak ada pemberian sesuatu disitu terkait perizinan, paling kalau ada itu uang transportasi dan akomodasi.
Ketua Panitia kegiatan Asmi 2022, Muhammad Syamsuddin yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa tidak ada dalam daftar pengajuan proposal ke PT.Sonokeling Buana. Yang ada malah ke PT.CCM tapi ditolak.
“Jadi tidak betul ada bantuan PT.Sonokeling pada kegiatan Asmi. Apalagi kegiatannya sudah lewat yakni 26 November 2022, sedangkan uang yang diterima ibu ketua dari PT.Sonokeling 22 Desember 2022,”kata Mat dari balik telepone selulerx Rabu petang (6/9-2023).
Kadis DPMPTSP Buol Abdi Turungku yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya Kamis (7/9-2023), menjawab deadline-news.com mengatakan benar ikut dalam rombongan ketua DPRD Buol ke lokasi PT.Sonokeling.
Tapi soal penerimaan amplop putih berisi uang seperti yang diterima ketua DPRD Buol, Abdi membantahnya dengan tegas.
“Waallaikum. Salam.. maaf. Pak. Baru saya balas Krn Kami baru selesai Rapat dan terkait dgn pertanyaan Bapak, ya benar kami bersama” ketua dan rombongan ke PT. Sonokeling Krn sesuai dgn Tugas pokok sebagai DPMPTSP dan pertanyaan bapak yang kedua, saya nyatakan dgn tegas bahwa saya tidak menerima Amplop putih yg berisi uang seperti yg Bapak pertanyakan,”tulis Abdi. ***
Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Rais warga Wani II kecamatan tanantovea Kabupaten Donggala sulawesi tengah kepada deadline-news.com Selasa (3/10-1023), di Palu mengatakan sejak dibangun tahun 2020 atau 3 tahun lalu proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan tidak pernah berfungsi.
Iklan anies – nilam
Padahal proyek yang diberi nama pengembangan jaringan perpipaan pekerjaan konstruksi oleh bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) dengan pagu anggaran sebesar Rp,1.350.000.000, hps Rp, 1.349.998.683, kemudian harga penawaran sebesar Rp, 1.299.202.942,87, dan harga negosiasi sebesar Rp, 1.299.202.000.
Proyek Spam pedesaan ini dikerjakan oleh CV.Fikri Aulia yang beralamat di jalan Danau Semayang blok Q No.10 kelurahan melayu kecamatan tenggarong kutai dengan NPWP 01.977.239.1-728.000.
Hendri Muhidin
“Karena rekanannya dari luar, kemungkinan mereka sendiri mengambil alat-alat vital pendulung proyek Spam itu diantaranya pompa celup, pipa dalam dan meteran listrik,”ujar Rais dengan nada curiga.
Rais mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas proyek spam pedesaan di wani II itu. Sebab merugikan daerah dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat.
Celakanya lagi, dinas PUPR Donggala kembali menganggarkan pemeliharaannya tahun 2023 ini dengan nilai Rp, 174.774.000. Padahal belum pernah dimanfaatkan.
Himbauan iuran sampah
“Anggaran pemeliharaan Spam Pedesaan wani II itu sebesar Rp, 174.774.000 itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2023. Kalau pernah berfungsi mungkin wajar dipelihara. Tapi spam itu belumpernah difungsikan,”terangnya.
Adalah CV.Silando Raya yang mengerjalan pemeliharaan proyek Sapam apedesaan di Desa Wani II itu dengan anggaran Rp, 174.774.000 tahun 2023 ini.
Kepala Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Donggala Ali Kadir menjawab dikonfirmasi deadline-news.com via chat di whatsAppnya menyarankan supaya jelas masalah yang ditanyakan sebaiknya langsung hubungi saja kabid cipta karya PUPR Ibu Mardiana.
“Wss.wr.wb..saran supaya jelas masalah yg ditanyakan sebaikx langsung hubungi saja kabid cipta karya pupr (ibu mardiana),”tulis Kadis PUPR Donggala yàng mantan guru matematika itu.
Kepala bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (Kabid PK-PUPR) kabupaten Donggala Mardiana menjawab konfirmasi deadline-news.com) Sabtu malam (30/9-2023), menjelaskan bahwa proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan di desa Wani II Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala sulawesi tengah dikerjakan tahun 2020, bukan tahun anggaran 2022.
“Iya pak pekerjaan SPAM yang di Wani II tahun 2023, tidak ada pekerjaannya SPAM Yg di Wani II Pekerjaan kalau Tidak salah itu pekerjaan tahun 2020,”jelasnya.
Maaf pekerjaan tahun 2022 tidak, nanti tahun 2023 ini baru ada pemeliharaanya yg RP. 174.774.000 dikarenakan pekerjaan SPAM pedesaa,”tulisnya.
Menurutnya yang dikerjakan tahun 2022 itu Hilang Meteran Listriknya, sama mesin celupnya, sama Pipa yang didalam.
Ditanya apakah sudah dilaporkan ke polisi atas kehilangan alat pendukung proyek Spam pedesaan itu?
Jawab Diana kalau tidak salah pak suda dilaporkan tahun 2022 makanya kami tangani tahun 2023.
Disinggung soal pembangunan intakenya, apakah bersamaan dengan alat-alat vital pendung spam itu? Jawab Diana lagi
Kalau intakenya saya kurang tau pak karena saya baru di akhir tahun 2022 baru dicipta karya.
Terkait hasil soal laporan polisi atas kehilangan alat vital pendukung spam pedesaan di wani II itu, lagi-lagi Diana tidak mengetahuinya secara persis.
“Saya belum tau hasil laporannya pak,”akunya.
Ditanya lagi soal besaran anggarannya dan apakah satu paket Intake dengan alat yang hilang? Jawab Diana Nanti saya liat dikantor dulu hitungannya, Nanti saya liat dikantor pak karena pekerjaannya tahun 2020. ***
Antasena (deadline-news.com)-Morowali-Walau baru beberapa hari menjalankan tugas sebagai pejabat Bupati Morowali Abdul Rachmansyah Ismail ternyata sangat perhatian kepada guru kontrak (Gukon).
Bagaimana tidak, pembayaran honor Gukon di Morowali ini sudah terlambat 5 bulan.
Honor gukon ini menjadi hutang pemda morowali peninggalan masa kepemimpinan Taslim-Najamudin (Tahajud).
Syarifuddin Hafid
Namun Pj Bupati Rachmansyah menyelesaikannya dalam tempot singkat dengan nilai Rp, Rp 12.205.760.000.
Di hari pertama berkantor, Senin (2/10-2023), Rachmansyah langsung mengurusi hak para Gukon yang sudah masuk 5 bulan yang selama ini dikeluhkan.
Dan memerintahkan Kadis Pendidikan Morowali untuk segera memproses dan membayarkan hak Gukon itu.
Himbauan iuran sampah
“Alhamdulilah kemarin pak baru 4 bulan, meskipun tidak semua terbayar kan tapi merasa legah dan berterimakasi kepada bapak Pj Bupati Morowali Rachmansyah, sebab yang diharapkan telah keluar. Sekali lagi kami ucapkan terimakasih kepada bapak Pj Bupati Morowali telah membantu proses pencairan honor guru kontrak,” ungkap salah satu Gukon di Bungku yang enggan namanya disebutkan, Selasa (3/10-2023).
Senada penyampaian Anjar salah satu warga Morowali mengapresiasi kebijakan yang dilakukan Pj Bupati Morowali dengan gercap menyelesaikan utang ke Gukon peninggalan pemimpin masa lalu yang selama ini telah dikeluhkan para Gukon Morowali.
“Syukurlah Pj Bupati Morowali selesaikan utang ke Gukon, malu kita daerah dikenal kaya tingkat nasional bahkan internasional tapi Gukon tak dibayarkan selama ini hingga 5 bulan. Semoga pak Pj Bupati sehat-sehat terus memimpin daerah ini,” ujarnya.
Kadis Pendidikan Morowali Amir Aminudin melalui media humas Pemda Morowali mengatakan Pembayaran gaji sudah disalurkan ke rekening para guru kontrak mulai hari ini.
Dimana sebelumnya, pada Jumat 29 September 2023, pihaknya telah melakukan penagihan untuk diproses, dan prosesnya sudah masuk ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Morowali sebagai Bank Salur.
Total keseluruhan gaji yang akan dibayarkan kepada para guru kontrak terhitung selama empat bulan itu yakni sebesar, Rp 12.205.760.000.
“Namun, jika sampai hari ini ada guru yang uangnya belum semua masuk ke rekening belum sebanyak empat bulan gaji, berarti itu hanya soal teknis di bank salur. Karena dari informasi kami terima, bahwa bank sekali posting rekening hanya bisa maksimal 1.500 nomor rekening,” ujar Amir Aminudin.
“Yang artinya, kemungkinan bank memerlukan waktu beberapa hari untuk mentransfer gaji guru kontrak yang selama empat bulan tersebut,” imbuhnya.
Kata Kadis Pendidikan Morowali itu untuk gaji para guru kontrak di bulan September 2023, juga akan segera dilakukan penagihan untuk proses pembayarannya.
Selain itu, pada bulan-bulan berikutnya atau terhitung mulai September, Oktober, November, dan Desember, proses pembayaran akan berjalan normal seperti pada tahun sebelumnya, atau gaji dibayarkan per setiap bulannya.
“Kami informasikan juga, Insyaallah per bulan Oktober ini gaji guru kontrak akan terbayarkan 5 bulan, atau dihitung dari Bulan Mei sampai dengan Bulan September,” jelasnya.
Amir Amirudin juga mengajak, kiranya para guru diharapkan tetap bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan tidak memposting sesuatu yang simpang siur di media sosial yang bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. (Dikutip di Nuansa Pos.com). ***
Ternyata badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan sulawesi tengah “terlibat” pendampingan di badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) sulteng.
Keterlibatan BPKP itu diduga mempengaruhi proses audit dugaan kerugian negara pada dugaan korupsi di Bawaslu sulteng yang tengah ditangani penyelidikannya oleh tim penyidik asisten pidana khusus (ASPIDSUS) Kejaksaan Tinggi sulteng.
Penyidikan dugaan korupsi dana hibah pada bawaslu Sulteng 2020 itu dengan pagu anggaran senilai Rp,56 miliar di Kejati sulteng terkesan stagnan atau jalan ditempat.
Iklan anies – nilam
Hal ini terjadi sebab hingga 7 bulan permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh penyidik Kejati ke BPKP sulteng belum ada hasilnya.
“Sejak diajukan 7 bulan lalu permohonan PKKN sekitar Maret ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulteng oleh penyidik belum ada hasil audit,”kata Pelaksana harian (Plh) Kasipenkum Kejati Sulteng Abdul Haris Kiay,SH, MH di Palu Senin (2/10-2023).
Ia menjelaskan, belum mengetahui secara rinci apa menjadi kendala penyebab hingga PKKN belum ada hasilnya.
Padahal menurutnya, segala dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai permintaan BPKP sudah dipenuhi oleh penyidik.
Ia juga belum mengetahui seperti apa dan butuh waktu berapa lama sesuai standar operasional BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara.
“Kami mendengar BPKP meminta perpanjangan waktu lagi untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan. Negara,”pungkasnya.
Dugaan korupsi Bawaslu Sulteng masih dalam proses perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Meski hasil perhitungan kerugian negara belum ada, namun dari Bawaslu Sulteng sudah ada yang mengembalikan Rp, 200 juta dengan cara dicicil.
Pengembalian uang tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
Penyidik Kejati Sulteng telah memeriksa sebanyak 30an orang saksi terkait dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Sulteng ke Bawaslu Sulteng dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 sebesar Rp, 56 miliar.
Pihak tim kejaksaan juga telah melakukan penggeledahan dan menyita beberapa dokumen berkaitan dengan perkara tersebut di beberaoa satuan kerja (Satker) baik di Bawaslu Sulteng maupun Bawaslu Kabupaten.
Penggeledahan itu di Kantor Bawaslu Sulteng 23 Februari 2023, Bawaslu Kabupaten Donggala 28 Februari 2023, Bawaslu Parigi Mautong 1 Maret 2023 dan Bawaslu Banggai Kepulauan 13 Maret 2023, Bawaslu Buol dan Bangkep.
Berikut ini rincian penyebaran anggaran Bawaslu sulteng di 5 kabupaten masiang-masiang :
Provinsi Rp.6.157.583.753 realisasi Rp.2.084.516.935.
Jadi sekitar Rp, 8.942.765.926 yang diduga dikorupsi. Dan total dugaan korupsi dari tahun anggaran 2020 ke 2021 sebesar Rp, 44.945.349.901.
Diduga BPKP mengulur waktu permintaan audit oleh penyidik Kejati sulteng. Pasalnya ternyata BPKP ada pendampingan di Bawaslu sulteng.
Hal itu diakui sekretaris Bawaslu sulteng Anayanthy Sovianita, M.Si.
“Kalau sekjend lama kita Bawaslu selalu ada pendampingan, kalau TDK salah ingat sampai terbentuk inspektorat internal. Sebelumnya masih pengawasan internal kita selalu di dampingi BPKP,”kata Sovianita menjawab deadline-news.com Rabu (20/9-2023) bulan lalu.
Sebelumnya Sovianita menjelaskan bahwa dana hibah sebesar Rp, 56 miliyar sudah dipergunakan sesuai peruntukannya. Dan Rp.8 miliyaran diantaranya merupakan sisa anggaran (Silpa) telah dikembalikan ke kas daerah.
Kepala perwakilan BPKP sulteng Edy Suharto yang berusaha dikonfirmasi di kantornya Rabu (20/9-2023) tidak ada ditempat.
“Maaf pak pimpinan kami dan semua pejabat lagi tugas luar, nanti lain kali bapak kemari lagi,”kata Kurniawan security kantor BPKP sulteng itu.
Ditanya apakah ada humas di kantor BPKP? Jawabnya kalau untuk konfirmasi biasa ke bagian umum dulu. ***
“Brigadir AS Bintara Polres Banggai DPO Kasus Disersi”
Bang Doel (deadline-news.com)-Palu- Brigadir AS Bintara Polres Banggai Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) ternyata menghilang saat menjaga rumah Kapolres Banggai waktu itu AKBP Mochammad Sholeh, S.IK, SH, MH menunaikan ibadah haji tahun 2019.
Hendri Muhidin
“Saat itu Brigadir AS kami mintai tolong menjaga kediaman kami di Jakarta, karena kami tidak punya saudara di Jakarta. Karena waktu itu ke 3 orang anak kami perempuan semua tinggal bersama bibi yang batu-batu di ruang utama kediaman kami. Sedangkan Brigadir AS kamarnya dibagian depan lengkap dengan kamar mandinya,”jelas Kombes Sholeh via telepone whatsAppnya Senin (2/10-2023).
Menurutnya sebelum meninggalkan kedimannya brigadir AS sempat video call dengan Kombes Sholeh dari tanah suci. Dan menanyakan masih adakan uang persediannya? Jawab brigadir AS masih aman komandan.
“Brigadir AS sebelum menghilang sempat video call dengan kami dari tanah suci. Dan kami menanyakan keadaannya termasuk menanyakan masih adakah uangnya. Jawab brigadir AS masih aman komandan,”kata mantan kapolres Banggai dan Palu itu menirukan kalimat brigadir AS.
Kata Kabid Propam Polda Sultra itu, brigadir AS hanya dua minggu menjaga kediamannya.
“Setelah itu brigadir AS menghilang entah kemana menggunakan sepeda motor milik bibi yang bantu-bantu di rumah. Kurang lebih 2 bulan motor tersebut dibawa, kemudian dikembalikan. Sudah tiga hari disimpan di pinggir jalanan kompleks perumah kami motor tersebut, tapi agak jauh dari kediaman kami, nanti security kompleks yang temukan lalu membawa ke rumah,”terang Sholeh.
Ia menegaskan beberapa kali dihubungi di nomor whatsAppnya ketika itu, tapi loskontak sampai sekarang.
Ia mengatakan setelah dirinya bersama istri pulang dari tanah suci brigadir AS sudah menghilang.
“Makanya kami hubungi orang tuanya dan juga melapor ke Polres Banggai saat itu,”terang Sholeh.
Sementara itu Kabidhumas Polda sulteng dalam tilisnya Senin (2/10-2023), mengatakan sejak menghilang 2019 hingga kini tidak ada kabar beritanya, makanya statusnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sebab dengan sengaja meninggalkan tugas tanpa ijin pimpinan atau Disersi.
DPO diterbitkan oleh Polres Banggai yang teregistrasi dengan nomor : DPO/01/II/2020/SI Propam tanggal 24 Pebruari 2020.
Hal itu dijelaskan oleh Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono, menjawab pemberitaan yang menyebut “Anggota Polisi diduga hilang di rumah Kapolres Banggai”, sebagaimana dalam keterangan resmi yang dibagikan kepada media, Senin (2/10-2023).
“Status Brigadir AS adalah DPO karena disersi dan yang bersangkutan telah dilakukan sidang In Absensia dengan putusan direkomendasikan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat),” kata Kabidhumas Polda Sulteng.
Brigadir AS jelas Kabidhumas Polda Sulteng, pernah ditugaskan sebagai perwakilan Polres Banggai di Palu, dengan tugas mendampingi dan melayani Kapolres Banggai apabila ada tugas di Palu, hal itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolres Banggai nomor ST/116/X/HUK.4/2018 tanggal 25 Oktober 2018.
Selama bertugas di Palu, Brigadir AS tinggal bersama orang tuanya di jalan Lasoso Kec. Biromaru Kab. Sigi.
“Saat itu Kapolres Banggai (AKBP Moch. Sholeh, SIK, SH, MH) menunaikan ibadah haji, Brigadir AS diminta untuk menjaga rumahnya di Jakarta. Akan tetapi saat AKBP Moch. Sholeh pulang haji, Brigadir AS sudah pergi meninggalkan rumah AKBP MOCH SHOLEH tanpa izin dan pamit dan keberadaannya tidak diketahui,” ujarnya
Masih kata Kombes Pol. Djoko, dalam perkembangannya karena dianggap tidak aktif bertugas di perwakilan Polres Banggai di Palu, Brigadir AS sejak September 2019 ditarik untuk kembali bertugas di Polres Banggai. Akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah menghadap kembali untuk bertugas di Polres Banggai menurut beberapa sumber dari rekan kerja di polres luwuk banggai bahwa Brigadir AS sudah tidak ingin menjadi anggota Polri lagi.
“Dalam rangka penegakkan disiplin anggota Polri, ketidak hadiran Brigadir AS melaksanakan tugas, Polres Banggai melalui Seksi Propam mulai melakukan penyidikan dalam perkara Brigadir AS meninggalkan tugas tanpa ijin pimpinan dalam waktu lebih dari 30 hari kerja (Disersi),”terang Djoko dalam rilis resminya.
“Dan untuk melakukan pencarian, Polres Banggai telah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor DPO/01/II/2020/SI Propam tanggal 24 Pebruari 2020. Berdasarkan Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri di Polres Banggai tanggal 24 Januari 2022 tanpa kehadiran terduga pelanggar (In Absensia), Brigadir AS telah dijatuhi sanksi Rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri,” tegasnya
“Untuk diketahui berdasarkan hasil penyelidikan atau patroli media sosial (facebook) tanggal 3 Oktober 2019 keberadaan Brigadir AS sempat diketahui berada di Pantai Pasir Putih Kab. Sitobondo Jawa Timur, sebagaimana unggahan dengan nama “Didit Spaergun (Yayak Spaergun)” Brigadir AS berpose dengan teman-temannya,”tuturnya.
Kabag Sumda Polres Banggai Zainuddin yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya senin sore (2/10-2023), perihal curhatan brigadir AS yang mengaku sudah tidak mau jadi anggota Polri, sampai berita naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.
Aris, orang tua dari Brigadir Agil Sufandi, anggota Polres Banggai, telah melaporkan kehilangan putranya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jumat (29/9-2023).
Bridir Agil menghilang pada bulan November 2019 (empat tahun lalu).
Putranya hilang saat ditugaskan menjaga kediaman mantan Kapolres Banggai, Kombes Pol Moch. Sholeh, di Jakarta.
Hingga September 2023, empat tahun berlalu tanpa kabar keberadaan putra pertamanya itu.
Aris bersama tim advokasi dari SKP-HAM Sulteng dan LBH Sulteng bertemu dengan Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, Wakil Ketua Komnas HAM Abdul Haris Sendawai dan Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Dedi Askary, untuk menyampaikan pengaduannya.***
Antasena (deadline-news.com)-Palu-Sebagai wujud memuliakan Nabiullah Muhammad SAW, setiap 12 Rabiul Awal Ummat Islam memperingari Maulid Nabi Muhammad SAW.
Maulid Nabi Muhammad tahun ini bertepatan Kamis 28 September 2023 diperingati oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia dan wabil khusus kota Palu.
Capres Amin 2024
Adalah Remaja Masjid Ar – Rahman (Risma Ar-Rahman) btn teluk Palu permai kelurahan Tondo Palu sulawesi tengah yang dikomandoi Moh.Maulana Patta dibantu Syahdan Ali Imbran (sekretaris), Marlina Oktaviasari (bendahara) dan semua pengurus Risma lainnya, sukses memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Minggu malam (1/10-2023).
Sebelumnya Risma Masjid Ar-Rahman ini menggelar berbagai lomba yakni lomba Azan, Lomba Mewarnai dan lomba menghafal surat-surat pendek bagi anak-anak dengan hadia menarik dari panitia.
Kata Maulana peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun ini didukung oleh warga kompleks perumahan teluk Palu permai dan berbagai pihak dari luar kompleks.
“Olehnya terima kasih kepada semuah pihak yang telah mendukung dan membantu baik tenaga, materil maupun moril, sehingga acara peringatan Maulid Nabiullah Muhammad SAW sukses dan terselenggara dengan baik,”ucapnya.
Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu selain diisi Barzanji juga ceramah agama oleh Ustadz Afdhal Zainal dari Kemenag kota Palu.
Hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu ibu-ibu majelis Taklim, para pegawai syara dan para warga kompleks kantor deadline-news.com group detaknews.id.
Yang menarik dari Maulid Nabi Muhammad SAW di kompleks teluk Palu permai itu adalah saat acara ditutup, anak-anak berebutan telur yang ditancapkan di pohon pisang dan digantung ditali yang terbentang dari kanan ke kiri didalam Masjid. ***
Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Terkait proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan di desa Wani II Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala sulawesi tengah “tak bermanfaat” besok Senin (2/10-2023) Rais warga Wani akan melapor ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Donggala.
“Kalau tidak ada halangan, besok kami akan melapor Ke Kejari Donggala terkait proyek spam pedesaan yang sejak dibangun belum pernah memberi manfaatkan ke warga wani II. Tiba-tiba muncul lagi proyek baru katanya pemeliharaan,”ujar Rais.
Hendri Muhidin
Kata Rais bagaimana bisa pemeliharaan, sedangkan belum pernah difungsikan.
“Proyek Spam pedesaan itu senilai Rp, 1,3 miliyar dan sudah lama selesai dikerjakan, namun masyarakat tidak pernah merasakan manfaatnya,”ujar Rais kepada deadline-news.com Minggu (1/10-2023) di salah satu warkop di Palu.
Padahal kata Rais masyarakat sangat membutuhkan spam pedesaan itu untuk keperluan air bersih.
“Diduga dikerjakan asal-asalan, sehingga tidak ada pengaman pompa airnya, panel listriknya dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya,”ujar Rais.
Akibatnya kata Rais alat pital untuk mendukung beroperasinya Spam pendesaan itu diduga dicuri. Entah benar dicuri atau memang sengaja diambil oleh oknum tertentu.
“Sehingga pihak dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) bidang cipta karya selaku penanggungjawab proyek itu tidak melaporkannya ke polisi,”ungkap Rais.
Ironisnya lagi kata Rais, malah kembali dianggarkan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Donggala senilai Rp, 174.774.000.
“Anggaran pemeliharaan Spam Pedesaan wani II itu sebesar Rp, 174.774.000 itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2023. Padahal mestinya masih tanggungjawab rekanan sebelumnya,”terangnya.
“Kalau dicuri orang mestinya dilaporkan ke polisi, biar diusut tuntas siapa pelakunya,”tutur Rais.
Adalah CV.Silando Raya yang mengerjalan pemeliharaan proyek Sapam apedesaan di Desa Wani II itu dengan anggaran Rp, 174.774.000 tahun 2023 ini.
Kepala Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Donggala Ali Kadir menjawab dikonfirmasi deadline-news.com via chat di whatsAppnya menyarankan supaya jelas masalah yang ditanyakan sebaiknya langsung hubungi saja kabid cipta karya PUPR Ibu Mardiana.
“Wss.wr.wb..saran supaya jelas masalah yg ditanyakan sebaikx langsung hubungi saja kabid cipta karya pupr (ibu mardiana),”tulis Kadis PUPR Donggala yàng mantan guru matematika itu.
Kepala bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (Kabid PK-PUPR) kabupaten Donggala Mardiana menjawab konfirmasi deadline-news.com) Sabtu malam (30/9-2023), menjelaskan bahwa proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan di desa Wani II Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala sulawesi tengah dikerjakan tahun 2020, bukan tahun anggaran 2022.
“Iya pak pekerjaan SPAM yang di Wani II tahun 2023, tidak ada pekerjaannya SPAM Yg di Wani II Pekerjaan kalau Tidak salah itu pekerjaan tahun 2020,”jelasnya.
Maaf pekerjaan tahun 2022 tidak, nanti tahun 2023 ini baru ada pemeliharaanya yg RP. 174.774.000 dikarenakan pekerjaan SPAM pedesaa,”tulisnya.
Menurutnya yang dikerjakan tahun 2022 itu Hilang Meteran Listriknya, sama mesin celupnya, sama Pipa yang didalam.
Ditanya apakah sudah dilaporkan ke polisi atas kehilangan alat pendukung proyek Spam pedesaan itu?
Jawab Diana kalau tidak salah pak suda dilaporkan tahun 2022 makanya kami tangani tahun 2023.
Disinggung soal pembangunan intakenya, apakah bersamaan dengan alat-alat vital pendung spam itu? Jawab Diana lagi
Kalau intakenya saya kurang tau pak karena saya baru di akhir tahun 2022 baru dicipta karya.
Terkait hasil soal laporan polisi atas kehilangan alat vital pendukung spam pedesaan di wani II itu, lagi-lagi Diana tidak mengetahuinya secara persis.
“Saya belum tau hasil laporannya pak,”akunya.
Ditanya lagi soal besaran anggarannya dan apakah satu paket Intake dengan alat yang hilang? Jawab Diana Nanti saya liat dikantor dulu hitungannya, Nanti saya liat dikantor pak karena pekerjaannya tahun 2020. ***
