Rais : Sejak Dibangun 3 Tahun Lalu, Spam Wani II Tak Pernah Berfungsi

 

 

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Rais warga Wani II kecamatan tanantovea Kabupaten Donggala sulawesi tengah kepada deadline-news.com Selasa (3/10-1023), di Palu mengatakan sejak dibangun tahun 2020 atau 3 tahun lalu proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan tidak pernah berfungsi.

Iklan anies – nilam

 

Padahal proyek yang diberi nama pengembangan jaringan perpipaan pekerjaan konstruksi oleh bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) dengan pagu anggaran sebesar Rp,1.350.000.000, hps Rp, 1.349.998.683, kemudian harga penawaran sebesar Rp, 1.299.202.942,87, dan harga negosiasi sebesar Rp, 1.299.202.000.

 

Proyek Spam pedesaan ini dikerjakan oleh CV.Fikri Aulia yang beralamat di jalan Danau Semayang blok Q No.10 kelurahan melayu kecamatan tenggarong kutai dengan NPWP 01.977.239.1-728.000.

Hendri Muhidin

 

“Karena rekanannya dari luar, kemungkinan mereka sendiri mengambil alat-alat vital pendulung proyek Spam itu diantaranya pompa celup, pipa dalam dan meteran listrik,”ujar Rais dengan nada curiga.

 

Rais mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas proyek spam pedesaan di wani II itu. Sebab merugikan daerah dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat.

 

Celakanya lagi, dinas PUPR Donggala kembali menganggarkan pemeliharaannya tahun 2023 ini dengan nilai Rp, 174.774.000. Padahal belum pernah dimanfaatkan.

Himbauan iuran sampah

 

“Anggaran pemeliharaan Spam Pedesaan wani II itu sebesar Rp, 174.774.000 itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2023. Kalau pernah berfungsi mungkin wajar dipelihara. Tapi spam itu belumpernah difungsikan,”terangnya.

Adalah CV.Silando Raya yang mengerjalan pemeliharaan proyek Sapam apedesaan di Desa Wani II itu dengan anggaran Rp, 174.774.000 tahun 2023 ini.

Kepala Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Donggala Ali Kadir menjawab dikonfirmasi deadline-news.com via chat di whatsAppnya menyarankan supaya jelas masalah yang ditanyakan sebaiknya langsung hubungi saja kabid cipta karya PUPR Ibu Mardiana.

“Wss.wr.wb..saran supaya jelas masalah yg ditanyakan sebaikx langsung hubungi saja kabid cipta karya pupr (ibu mardiana),”tulis Kadis PUPR Donggala yàng mantan guru matematika itu.

Kepala bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (Kabid PK-PUPR) kabupaten Donggala Mardiana menjawab konfirmasi deadline-news.com) Sabtu malam (30/9-2023), menjelaskan bahwa proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan di desa Wani II Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala sulawesi tengah dikerjakan tahun 2020, bukan tahun anggaran 2022.

“Iya pak pekerjaan SPAM yang di Wani II tahun 2023, tidak ada pekerjaannya SPAM Yg di Wani II Pekerjaan kalau Tidak salah itu pekerjaan tahun 2020,”jelasnya.

Maaf pekerjaan tahun 2022 tidak, nanti tahun 2023 ini baru ada pemeliharaanya yg RP. 174.774.000 dikarenakan pekerjaan SPAM pedesaa,”tulisnya.

Menurutnya yang dikerjakan tahun 2022 itu Hilang Meteran Listriknya, sama mesin celupnya, sama Pipa yang didalam.

Ditanya apakah sudah dilaporkan ke polisi atas kehilangan alat pendukung proyek Spam pedesaan itu?

Jawab Diana kalau tidak salah pak suda dilaporkan tahun 2022 makanya kami tangani tahun 2023.

Disinggung soal pembangunan intakenya, apakah bersamaan dengan alat-alat vital pendung spam itu? Jawab Diana lagi
Kalau intakenya saya kurang tau pak karena saya baru di akhir tahun 2022 baru dicipta karya.

Terkait hasil soal laporan polisi atas kehilangan alat vital pendukung spam pedesaan di wani II itu, lagi-lagi Diana tidak mengetahuinya secara persis.

“Saya belum tau hasil laporannya pak,”akunya.

Ditanya lagi soal besaran anggarannya dan apakah satu paket Intake dengan alat yang hilang? Jawab Diana Nanti saya liat dikantor dulu hitungannya, Nanti saya liat dikantor pak karena pekerjaannya tahun 2020. ***

Kabid Cipta Karya : Spam Wani II Proyek 2020

 

 

Iklan Nilam Sari

 

“Dicuri atau Diambil Orang Dalam, Karena Harganya Mahal?”

Capres Amin 2024

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Kepala bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (Kabid PK-PUPR) kabupaten Donggala Mardiana menjawab konfirmasi deadline-news.com) Sabtu malam (30/9-2023), menjelaskan bahwa proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan di desa Wani II Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala sulawesi tengah dikerjakan tahun 2020, bukan tahun anggaran 2022.

 

“Iya pak pekerjaan SPAM yang di Wani II tahun 2023, tidak ada pekerjaannya SPAM Yg di Wani II Pekerjaan kalau Tidak salah itu pekerjaan tahun 2020,”jelasnya.

 

Maaf pekerjaan tahun 2022 tidak, nanti tahun 2023 ini baru ada pemeliharaanya yg RP. 174.774.000 dikarenakan pekerjaan SPAM pedesaa,”tulisnya.

 

Menurutnya yang dikerjakan tahun 2022 itu Hilang Meteran Listriknya, sama mesin celupnya, sama Pipa yang didalam.

Hendri Muhidin

 

Ditanya apakah sudah dilaporkan ke polisi atas kehilangan alat pendukung proyek Spam pedesaan itu?

 

Jawab Diana kalau tidak salah pak suda dilaporkan tahun 2022 makanya kami tangani tahun 2023.

Disinggung soal pembangunan intakenya, apakah bersamaan dengan alat-alat vital pendung spam itu? Jawab Diana lagi
Kalau intakenya saya kurang tau pak karena saya baru di akhir tahun 2022 baru dicipta karya.

Terkait hasil soal laporan polisi atas kehilangan alat vital pendukung spam pedesaan di wani II itu, lagi-lagi Diana tidak mengetahuinya secara persis.

“Saya belum tau hasil laporannya pak,”akunya.

Ditanya lagi soal besaran anggarannya dan apakah satu paket Intake dengan alat yang hilang? Jawab Diana Nanti saya liat dikantor dulu hitungannya, Nanti saya liat dikantor pak karena pekerjaannya tahun 2020.

Sebelumnya warga wani bernama Rais mengancam akan melaporkan proyek Spam itu ke Kejari Donggala. Sebab dianggap tak bermanfaat, buang-buang uang negara.

“Dalam waktu dekat kami akan melaporkan proyek spam pedesaan itu ke Kejari Donggala. Pasalnya proyek Spam pedesaan senilai Rp, 1,3 miliyar itu sudah lama selesai dikerjakan, namun masyarakat tidak merasakan manfaatnya sejak selesai dibangun sampai sekarang,”kata Rais.

Menurutnya masyarakat sangat membutuhkan spam pedesaan itu untuk keperluan air bersih. Namun sejak selesai dibangun tidak berfungsi sama sekali.

“Diduga dikerjakan asal-asalan, sehingga tidak ada pengaman pompa airnya, panel listriknya dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya, sehingga dicuri katanya,”ujar Rais.

Namun kata Rais warga curiga bukan dicuri orang biasa, tapi oknum tertentu yang tahu persis harga Pompa celupnya itu dan alat-alat vital pendukung lainnya.

“Benarkah dicuri orang, jangan-jangan orang dalam sendiri yang ambil karena harganya mahal,”kata Rais dengan nada curiga.

Kepala Dinas PUPR Donggala Ali Kadir menjawab dikonfirmasi deadline-news.com via chat di whatsAppnya menyarankan supaya jelas masalah yang ditanyakan sebaiknya langsung hubungi saja kabid cipta karya PUPR Ibu Mardiana.

“Wss.wr.wb..saran supaya jelas masalah yg ditanyakan sebaikx langsung hubungi saja kabid cipta karya pupr (ibu mardiana),”tulis Kadis PUPR Donggala yàng mantan guru matematika itu.

Kabid cipta Karya Mardiana yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya, sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi. ***

“Tak Bermanfaat” Warga Akan Laporkan Proyek Spam Rp,1,3 M ke Kejari Donggala

 

 

Iklan Nilam Sari

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Donggala-Dianggap tak bermanfaat, warga ancam akan laporkan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan di desa Wani II Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala sulawesi tengah ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Donggala.

Capres Amin 2024

 

“Dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan proyek spam pedesaan itu ke Kejari Donggala. Pasalnya proyek Spam pedesaan senilai Rp, 1,3 miliyar (M) itu sudah satu tahun selesai dikerjakan (tahun 2022) lalu, namun masyarakat tidak merasakan manfaatnya sejak selesai dibangun ampai sekarang,”kata Rais kepada deadline-news.com Sabtu (30/9-2023) di Palu.

 

Menurutnya padahal masyarakat sangat membutuhkan spam pedesaan itu untuk keperluan air bersih.

 

“Diduga dikerjakan asal-asalan, sehingga tidak ada pengaman pompa airnya, panel listriknya dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya,”ujar Rais.

Hendri Muhidin

 

Akibatnya kata Rais alat pital untuk mendukung beroperasinya Spam pendesaan itu diduga dicuri. Entah benar dicuri atau memang sengaja diambil oleh oknum tertentu.

 

“Sehingga pihak dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) bidang cipta karya selaku penanggungjawab proyek itu tidak melaporkannya ke polisi,”ungkap Rais.

Ironisnya lagi kata Rais, malah kembali dianggarkan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Donggala senilai Rp, 174.774.000.

“Anggaran pemeliharaan Spam Pedesaan wani II itu sebesar Rp, 174.774.000 itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2023. Padahal mestinya masih tanggungjawab rekanan sebelumnya,”terangnya.

“Kalau dicuri orang mestinya dilaporkan ke polisi, biar diusut tuntas siapa pelakunya,”tutur Rais.

Adalah CV.Silando Raya yang mengerjalan pemeliharaan proyek Sapam apedesaan di Desa Wani II itu dengan anggaran Rp, 174.774.000 tahun 2023 ini.

Kepala Dinas PUPR Donggala Ali Kadir menjawab dikonfirmasi deadline-news.com via chat di whatsAppnya menyarankan supaya jelas masalah yang ditanyakan sebaiknya langsung hubungi saja kabid cipta karya PUPR Ibu Mardiana.

“Wss.wr.wb..saran supaya jelas masalah yg ditanyakan sebaikx langsung hubungi saja kabid cipta karya pupr (ibu mardiana),”tulis Kadis PUPR Donggala yàng mantan guru matematika itu.

Kabid cipta Karya Mardiana yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya, sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi. ***

Proyek Spam Pedesaan Rp, 1,3 M, Belum Berfungsi Dianggarkan Lagi

 

 

Hendri Muhidin

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Donggala-Proyek Sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan di desa Wani II Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala sulawesi tengah baru dikerjakan tahun 2022 dengan anggaran Rp, 1,3 miliyar (M).

 

Namun sayangnya belum berfungsi dan masyarakat desa belum manfaatkan, akibat beberapa titik ada kerusakan. Bahkan pipanya banyak yang rusak dan hilang.

 

Ironisnya lagi baru dikerjakan tahun lalu dan belum dimanfaatkan oleh masyarakat malah kembali dianggarkan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Donggala senilai Rp, 174.774.000.

Iklan anies – nilam

 

Anggaran pemeliharaan Spam Pedesaan wani II itu sebesar Rp, 174.774.000 itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2023.

 

Demikian dikatakan waraga setempat bernama Rais menjawab deadline-news.com Kamis (27/9-2023).

 

Menurutnya pompa air, pipa, panel dan meteran listriknya dicuri orang.

Adalah CV.Silando Raya yang mengerjalan pemeliharaan proyek Sapam apedesaan di Desa Wani II itu.

Sampai berita ini naik tayang masik dilakukan upaya konfirmasi kepihak dinas PUPR dan rekanan proyek Spam Pedesaan itu. ***

PN Donggala Monev Dengan pos Indonesia

 

 

Iklan anies – nilam

 

Antasena (deadline-news.com)-Donggala-Pengadilan Negeri (PN) Donggala dengan PT POS IDONESIA melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan pengiriman surat tercatat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang meliputi Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi.

 

Demikian dikatakan juru bicara PN Donggala Armawan kepada deadline-news.com Rabu (27/9-2023), dalam rilisnya via chat di whatsAppnya.

 

Menurutnya pelaksanaan Monev ini untuk pengiriman surat tercatat  bertujuan membahas hal-hal yang perlu diperbaiki serta ditingkatkan dalam pelaksanaan pengiriman surat tercatat.

 

Kata Armawan dalam pertemuan tersebut hadir langsung memberikan sambutan Ketua Pengadilan Negeri Donggala didampingi Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, Para Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.

 

“Sedangkan dari POS INDONESIA hadir Deputi Executive General Manager Kantor Cabang Utama Palu, Manager Korporat dan Logistik rangkap IT dan Manager Operasional dan Kurir serta para pegawai terkait yang bergabung melalui sambungan zoom,”ujarnya.

Hendri Muhidin

 

Armawan mengatakan, dalam sambutannya Ketua Pengadilan menyampaikan bahwa pengiriman dokumen relas panggilan perdata dan relaas pemberitahuan putusan perdata melalui surat tercatat.

Adalah kebijakan hukum resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

“Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan surat tercatat tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023 dan Nomor PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023, karenanya Ketua Pengadilan Negeri Donggala berharap pelaksanaan pengiriman surat tercatat tersebut dapat berjalan secara optimal,”ucapnya.

Ia mengatakan untuk diketahui bahwa kebijakan pengiriman dokumen panggilan persidangan perdata dan pembertahuan putusan perdata melalui surat tercatat merupakan bagian intergal dari kebijakan Mahkamah Agung untuk terus melakukan modernisasi di bidang peradilan yang harapannya dapat membantu serta memudahkan masyarakat untuk mengakses keadilan yang cepat, sederhana dan berbiaya murah.

“Beberapa isu krusial menjadi pembahasan dalam pertemuan ini di antaranya mengenai bukti pengiriman, keterlambatan pengiriman yang berkaitan dengan sah dan patutnya panggilan persidangan, metode pencarian alamat pihak oleh pengantar, serta pengembalian biaya  pengiriman yang tidak sah,”ungkapnya.

Armawan mengungkapkan Pengadilan Negeri Donggala bersama PT POS INDONESIA sama-sama berkomitmen dan terus meningkatkan sinergitas untuk meningkatkan kualitas layanan pengiriman panggilan persidangan perdata dan pemberitahuan putusan perdata melalui surat tercatat. ***

Presiden Diharapkan Tinjau Huntara-Huntap Pasca 5 Tahun Bencana

 

 

“Ini 3 Tuntutan Koalisi Perjuangan Korban Bencana Pasigala”

Antasena (deadline-news.com)-Palu- Ditegaskan eksplisit di Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Karakter dasar UU Nomor 24 Tahun 2007 tersebut, mendahulukan recovery aspect of human sacrifice (aspek pemulihan korban manusia) dengan segenap problem pokok yang melingkupinya.

Aspek ini antara lain meliputi tanggungjawab Negara atas hak hunian layak, rehabilitasi fisik dan psikis, termasuk aspek pemulihan ekonomi penyintas yang kehilangan mata pencarian/pekerjaan, berikut aspek pembangunan infrastruktur yang rusak dan atau hancur, yang dalam regulasi turunan UU itu disebut sebagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana (RR, rehab/rekon).

Sejak hari pertama pasca bencana 28 September 2018, hampir 5 (lima) tahun berlalu, Negara telah kucurkan hampir 18 Triliun Rupiah kocek APBN yang bersumber dari hibah internasional dan LOAN pinjaman asing.

Kucuran awal dimulai dari dana siap pakai BNPB Rp 560 Miliar pada Oktober 2018 untuk tangani fase Tanggap Darurat, dana Jadup via Kemensos lebih Rp 20 Miliar, dana duka bagi ahli waris korban meninggal dalam 2 tahap Rp 52,9 Milliar, dana pembangunan HUNTARA serta berbagai pembangunan jalan, jembatan dan irigasi, hingga hari ini terkait pembangunan HUNTAP, telah menelan *hampir Rp 18 Trilliun rupiah.

II. Penanggulangan Korban di Titik Bencana Likuefaksi, Menjadi Etalase*

Dengan skema Relokasi bagi korban bencana yang rumah nya rusak berat (di zona merah) dan hilang, sejauh ini Pemerintah telah membangun sejumlah HUNTAP diberbagai titik.

Dimulai dari pembangunan HUNTAP Tahap 1A sejumlah 630 unit di Duyu (Kota Palu) dan Pombewe (Kabupaten Sigi) dengan nilai kontrak lebih Rp 45 Milliar.

Untuk dana HUNTAP sendiri, hingga saat ini, Pemerintah terus genjot pembangunan HUNTAP Tahap 2E dan 2D, termasuk HUNTAP Kawasan Petobo, yang sebelumnya tidak masuk dalam SK Penlok (Penetapan Lokasi) Gubernur Sulteng Periode 2016-2021, yang total pembiayaan nya ditaksir tidak kurang dari Rp 1,5 Triliun.

Seperti diketahui, petaka 28 September 2018 silam, adalah fenomena multi-bencana geologi. Daya rusak gempa dengan 7,4 SR akibatkan tsunami dan fenomena likuefaksi di berbagai titik (Sibalaya di Sigi, Kelurahan Petobo & Balaroa di Kota Palu).

Fenomena likuefaksi dengan daya rusak terparah di 184,5 Ha area pemukiman di Kelurahan Petobo dan 46 Ha area pemukiman padat penduduk di Kelurahan Balaroa, Kota Palu, dapat dijadikan parameter bagi publik dalam menilai kinerja tanggungjawab Negara dalam Penanggulangan Bencana di PASIGALA (Palu, Sigi, Parimout & Donggala) Sulawesi Tengah.

Presiden Republik Indonesia terbitkan alas hukum dalam pemenuhan kewajiban Negara tersebut melalui Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami Di Sulteng Serta Wilayah Terdampak Lainya, yang karena sampai habis keberlakuannya pada Desember 2020, diperpanjang melalui INPRES Nomor 8 Tahun 2022 dengan nomenklatur yang sama.

Inpres sebelumnya, ditindaklanjuti melalui PerGub Sulteng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Rencana Aksi.

Disimpulkan, mengapa proses penanggulangan bencana di Sulteng, “mandeg” pada fase Desember 2020 hingga September 2022, adalah karena tidak adanya INPRES yang jadi alas hukum bagi pelaksanaan kewajiban Negara itu.

Karena INPRES kedua, baru terbit pada 14 September 2022. Ada kekosongan sejak Desember 2020 sd September 2022. Kekosongan hukum sebagai landasan yuridis pelaksanaan kegiatan rehab/rekon ini tentu saja berdampak multi dimensi.

Ketidakpastian hukum kala itu, bergeser menjadi spekulasi di aspek pembiayaan, melahirkan banyaknya proyek² rehab/rekon yang mangkrak di fase itu.

Pembangunan Gedung² Sekolah dan penyediaan air minum terbengkalai, beberapa jembatan dan jalan yg mandeg, termasuk kerugian yg dialami oleh ratusan sub kontraktor lokal di berbagai proyek² fisik rehab/rekon.

III. Kedatangan Presiden Jokowi 30 Agustus 2023 Besok & Tuntutan Pokok Korban Bencana

III.1.

Bak duka yang langsung diobati sigap bagi ratusan ribu korban bencana se Pasigala saat itu, 30 September 2018 atau 2 (dua) hari sejak bencana terjadi, melalui hadirnya/kedatangan Presiden Jokowi di Palu tinjau kondisi terkini saat itu, ditemani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

Kini, hampir 5 (lima) tahun berlalu, hari ini di Palu, Tim Advance dari Istana tiba sebagai penanda kepastian rencana kedatangan Presiden Jokowi besok, 30/8, dalam rangka membuka resmi “Kongres atau Mahasbha ke-13 KMHDI” (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia) di Auditorium Universitas Tadulako Palu.

Kedatangan Presiden setelah 5 tahun berlalu ini, tentunya jadi momentum untuk evaluasi menyeluruh atas proses penyelenggaraan penanggulangan bencana Pasigala, Sulawesi Tengah.

III.2

Dalam wujudkan partisipasi publik khsusunya Korban Bencana, sejumlah organ Relawan dan Forum-forum Korban, pernah gelar “Kongres-I Korban Bencana Pasigala” pada 11 Maret 2019, 4 (empat) silam.

Sebelum dan setelah KONGRES I KORBAN BENCANA, bahkan hingga bulan Agustus 2023 ini, sejumlah Forum Anggota KOALISI masih terus aktif gelar protes-protes publik melalui sejumlah aksi turun ke jalan, yang nyaris tanpa digubris Pihak Pemerintah Daerah dan instansi terkait.

Maka terkait dengan pantauan/pengawasan publik atas kinerja penanggulangan bencana, dengan kedatangan Presiden Jokowi besok 30/8, KOALISI ajukan tuntutan pokok sbb :

  1. Agar masyarakat Indonesia tidak menilai Presiden Jokowi hanya respon pada kegiatan-kegiatan seremonial belaka, membuka Kongres ke Kongres berbagai Organisasi, maka “KOALISI mendesak Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo untuk luangkan waktu meninjau langsung” derita Korban Bencana masuki 5 tahun di HUNTARA (Hunian Sementara) ribuan Jiwa Korban Likuefaksi Petobo dan progres pembangunan HUNTAP Kawasan Petobo, sebagai titik terdekat dari jarak Bandara Mutiara Sis Aldjufrie Palu tgl 30 Agustus 2023.

Jarak HUNTARA dan HUNTAP Petobo tak lebih dari 2 Kilometer dengan jarak tempuh singkat, kurang dari 7 (tujuh) menit dari Bandara Mutiara Sis Aldjufrie Palu.

2.Mendesak Presiden Jokowi agar segera bentuk Tim Audit Independen penggunaan anggaran Rehab/Rekon Penanggulangan Bencana, sebagaimana yang diperintahkan dalam INPRES Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, agar masyarakat Indonesia tak menilai bahwa Republik ini hanya dipenuhi dengan Regulasi tanpa kesungguhan pelaksanaan empiris di lapangan.

Selain beranggotakan berbagai pihak otoritas & kelompok profesional, Tim Audit Independen ini juga perlu libatkan Korban sebagai pemangku kepentingan paling vital dalam konteks ini, untuk mengurai benang kusut buruknya penggunaan anggaran sejak kucuran perdana di Tanggap Darurat pada Oktober 2018, hingga saat ini Agustus 2023;

  1. KOALISI* bersikap, jika tuntutan pokok pada angka 1 dan 2 di atas tidak diindahkan, maka KOALISI siap turun ke jalan dari Kota Palu hingga ke Istana Presiden kelak pada saatnya, serta menggugat Negara dengan tuduhan patut diduga secara by omission (pembiaran) telah *melanggar HAM ribuan Korban Bencana se Pasigala, Sulteng. ***

SMSI : Mengancam dan Menghalangi Tugas Wartawan Dapat Dipidana 2 Tahun dan Denda Rp,500 Juta

 

Dewan masjid

 

 

Antasena (deadline-news.com)-Palu- Baru-baru ini, seorang wartawan dari media Fokus Rakyat, Jabir, mengalami pengancaman yang mengkhawatirkan saat menjalankan tugas jurnalistiknya di rumah jabatan Bupati Donggala.

 

Kejadian ini telah menimbulkan kecaman di kalangan masyarakat dan memperhatikan perlindungan wartawan serta kebebasan pers sebagai nilai penting dalam demokrasi.

 

Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sulteng, Ketua Mahmud Matangara, SH, MH, dan Sekretaris Andi Attas Abdullah, mengecam keras tindakan intimidasi yang dialami oleh wartawan Jabir.

Hendri Muhidin

 

SMSI Sulteng menekankan pentingnya perlindungan terhadap wartawan yang menjalankan tugasnya untuk menyampaikan informasi kepada publik.

Anwar Hafid

 

Laporan polisi terkait pengancaman terhadap wartawan tersebut telah diterima oleh Polres Donggala pada 1 Juni 2023.

 

Ini menunjukkan bahwa tindakan intimidasi terhadap wartawan merupakan pelanggaran hukum yang serius dan harus ditindaklanjuti secara hukum.

Himbauan iuran sampah

 

Ketua SMSI Sulteng, Mahmud Matangara, SH, MH yang juga menjabat Dewan Pertimbangan PWI Sulteng itu, mengatakan pasca Orde Baru, dukungan peraturan mengenai kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik telah membawa perubahan dalam paradigma akses terhadap informasi.

Kata dia, UU Nomor 14 Tahun 2018 mengatur keterbukaan informasi publik pada badan publik yang bersumber dari APBN dan/atau APBD, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat.

Olehnya, kata dia lagi, tindakan menghambat atau menghalangi kerja wartawan adalah tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU Pers Nomor 40 tahun 1999.

“Ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan pers adalah tindakan yang tidak dapat dibiarkan dan harus ditindak dengan tegas,” ungkapnya melalui rilis siaran pers SMSI Provinsi Sulteng, Sabtu 3 Juni 2023.

Sementara itu, pada 2 Juni 2023, di Markas Forwat, wartawan Jabir menunjukkan betapa berbahayanya situasi yang dihadapinya saat menjalankan tugas jurnalistik.

Saat tiba di rumah jabatan Bupati Donggala, ia disambut oleh ipar bupati yang merupakan adik dari istri bupati. Namun, ketegangan meningkat ketika Bupati Donggala melihat spanduk yang mencantumkan nama “Kasman Lassa Tangkap” dan bereaksi dengan kesal.

Intimidasi dan ancaman terhadap wartawan, termasuk upaya pemukulan dan pengusiran dari kompleks rumah jabatan, terjadi dalam insiden ini. Tindakan tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers dan melanggar hak wartawan untuk menjalankan tugas jurnalistik secara bebas dan aman.

Situasi ini membutuhkan respons yang cepat dan tegas dari pihak yang berwenang. Wartawan adalah penjaga demokrasi yang berperan penting dalam memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat.

Perlindungan terhadap wartawan dan kebebasan pers adalah salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi.

Menanggapi hal ini, Andi Attas Abdullah, selaku Sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sulteng, mendesak pihak kepolisian dan lembaga terkait untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap insiden ini dan memastikan bahwa pelaku intimidasi dan ancaman terhadap wartawan dibawa ke pengadilan untuk pertanggungjawaban hukum yang adil.

Dia berharap bahwa kasus ini tidak hanya menjadi perhatian sementara, tetapi juga menjadi momen penting untuk memperkuat perlindungan terhadap wartawan dan menjaga kebebasan pers sebagai salah satu fondasi utama demokrasi yang kita anut.

“Tindakan yang diambil dalam kasus ini akan menjadi cermin bagi komitmen kita dalam menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan mendukung kerja jurnalistik yang independen dan bertanggung jawab,” ungkap Andi Attas, wartawan senior yang identik dengan berambut perak itu.

Dia menjelaskan, setiap orang juga berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia sebagaimana yang tercantum dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 F.

Jadi, kata dia, munculnya dukungan peraturan tersebut pasca Orde Baru, merubah paradigma terkait keterbukaan informasi, termasuk keterbukaan informasi publik pada badan publik. Sedangkan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahkan, ia menjelaskan badan publik, menurut UU tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran tersebut.

Melihat semua peraturan itu, maka orang yang menghambat dan menghalangi kerja Wartawan dapat dipidana sebagaimana pasal 18 ayat (1) UU Pers Nomor 40 tahun 1999, yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

“Kami menyikapi kasus intimidasi dan menghalang – halangi kerja-kerja wartawan fokus rakyat saudara Jabir oleh para pihak yang terlibat di rujab Bupati Donggala dapat dikenakan pasal tersebut di atas,” pungkasnya.***

Banding Gugatan ke BRI Unit Donggala Rp, 200 M Ditolak

 

Gub Sulteng H.Risdy Mastura

 

“Lanjut Kasasi ke MA”

Hendri Muhidin

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Donggala-Upaya hukum banding oleh pihak penggugat bank BRI unit Donggala senilai Rp, 200 miliyar (M) ditolak pengadilan tinggi Sulawesi Tengah (PT Sulteng) di Palu.

 

Syarifuddin Hafid

 

Adalah Runiati werga desa Maleni melalui kuasa hukumnya Hamka, SH yang menggugat BRI senilai Rp, 200 m.

Karena BRI unit Donggala menghilangkan sertifikat hak milik No.109 atas nama Runiati itu yang menjadi jaminan saat mengambil kredit di bank itu.

Humas Pengadilan Negeri Donggala Armawan,SH,MH yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya minggu malam (21/5-2023) membenarkan pengajuan banding penggugat BRI unit Donggala Rp, 200 m, ditolak hakim banding.

“Putusan Bandingnya sudah turun. Upaya hukum Banding dinyatakan tidak dapat diterima (ditolak red), karena Majelis Hakim Banding berpendapat pengajuan bandingnya melampaui tenggat waktu upaya hukum Banding,”jelas Armawan.

Menuruthya kini perkara tersebut sedang dalam upaya hukum kasasi ke Mahkama Agung (MA) oleh penggugat dan putusan kasasinya belum turun.

Sementara itu pengacara penggugat BRI unit Donggala Rp, 200 m, Hamka,SH yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi. ***

NasDem Donggala Ajukan 35 Bacaleg ke KPUD Donggala

 

Dewan masjid

 

 

Antasena (deadline-news.com)-Donggala-Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Donggala mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD Donggala untuk Pemilu 2024, Kamis (11/5-2023).

 

NasDem merupakan partai kedua mendaftar ke KPUD Donggala setelah PKS.

 

Para Bacaleg dari NasDem Donggala itu datang secara bersama-sama ke kantor KPUD, diiringi musik rebana.

Anwar Hafid
Hendri Muhidin

 

Mereka melakukan pawai sebelum ke KPUD Donggala dengan pengawalan apparat kepolisianRombongan Bacaleg dipimpin Ketua DPD NasDem Donggala, Adha Najemuddin.

Syarifuddin Hafid

 

Rombongan NasDem Donggala diterima oleh staf sekretariat KPUD. Usai mengisi buku tamu sembilan perwakilan NasDem dipersilahkan memasuki ruangan pendaftaran. Selain Adha, empat anggota legislativ (Anleg) asal Nasdem turut hadir dalam pendaftaran itu.

 

Adha mengatakan, NasDem mengajukan 35 Bacaleg untuk DPRD Donggala. Para Bacaleg itu tersebar di lima daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Donggala.

 

 

Menurut Adha, Bacaleg yang diajukan ini mencakup kaum perempuan, dengan kuota 30 persen dan milenial.

“Target kami 7 kursi DPRD Donggala,” kata Adha.

Senada dengan itu, salah seorang fungsionasris NasDem Donggala, Ruslan menyampaikan target 7 kursi itu bukan sekedar angan-angan saja, itu bisa diwujudkan oleh NasDem Donggala. Apa lagi kata dia, ada beberpa tokoh penting yang saat ini telah bergabung dengan NasDem Donggala.

“Bergabungnya beberapa tokoh itu di NasDem Donggala membuat kami optimis bisa meraih target 7 kursi di DPRD Donggala,” ucapnya.

Sementara itu Ketua KPU Donggala M. Unggul mengatakan, setelah melakukan verifikasi dokumen, Berkas Bacaleg DPD Nasdem dinyatakan Lengkap.

“Berkas bacaleg Nasdem kami nyatakan lolos verifikasi setelah di periksa oleh tim verifikasi KPU” kata unggul sapaan akrab ketua KPU Donggala itu. Sumber rilis Nasdem Donggala. ***

Sekitar 1160 Orang Bermohon Suket, PN Donggala Tambah Petugas Layanan

 

Dewan masjid

 

Antasena (deadline-news.com)-Donggala-Merespon banyaknya jumlah Pemohon Surat Keterangan tidak Pernah Dipidana dan Surat Keterangan Tidak Pernah Dicabut Hak Pilihnya, khususnya bagi Bakal Calon Anggota Legislatif Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Pengadilan Negeri (PN) Donggala menambah jumlah petugas penerimaan dan verifikasi berkas permohonan.

 

Semula hanya satu orang petugas yang standby di loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepaniteraam Hukum (PTSP Kepaniteraan Hukum) kini menjadi 3 (tiga) orang personil.

Anwar Hafid

 

Selain menambah jumlah petugas penerimaan dan verifikasi berkas Permohonan, Pengadilan Negeri Donggala juga menambah petugas pengimputan data dan cetak dari semula berjumlah 1 (satu) orang menjadi 6 (enam) orang.

 

Kemudian menyiapkan 1 (satu) orang petugas untuk pengambilan Surat Keterangan yang telah selesai ditandatangani sekaligus menerima pembayaran Pendapatan Negara Buka Pajak (PNBP) Surat Keterangan masing-masing sebesar Rp10.000, (sepuluh rupiah) untuk setiap jenis surat keterangan.

 

Demikian rilis juru bicara pengadilan Negeri Donggala Armawan, S.H., M.H, Rabu (10/5-2023) via aplikasi whatsAppnya ke redaksi deadline-news.com.

Hendri Muhidin

 

Menurutnya selain menerima permohonan secara langsung melalui petugas layanan, Pengadilan Negeri Donggala juga menyiapkan dan telah menyosialisasikan layanan online dengan menggunakan layanan eraterang yang bisa diakses melalui https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id.

Himbauan iuran sampah

 

“Hal ini dilakukan agar para pemohon yang tempatnya jauh bisa mengajukan permohonan secara online dan tinggal datang mengambil surat keterangan,”jelasnya.

Syarifuddin Hafid

 

Ia mengatakan penambahan jumlah petugas layanan dan optimalisasi layanan online tersebut kesemuanya bertujuan untuk mempercepat proses layanan Surat Keterangan yang dimohonkan oleh para Pemohon yang mayoritas adalah Bakal Calon Anggota Legislatif Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

 

“Kebijakan penambahan petugas layanan merupakan bagian integral dari komitmen Pengadilan Negeri Donggala untuk selalu memberikan pelayanan prima bagi setiap pengguna layanan Pengadilan Negeri Donggala, yang selalu diterapkan ketika menghadapi momen-momen tertentu yang mengakibatkan peningkatan permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dan Surat Keterangan Tidak Pernah Dicabut Hak Pilih, seperti momen Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Kepala Desa Serentak,”ujarnya.

Kata dia, berdasarkan data Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Donggala per tanggal 10 Mei 2023 Pukul 12.30 WITA, jumlah permohonan Surat Keterangan sebanyak 588 permohonan dan jumlah Surat Keterangan yang telah diterbitkan berjumlah 1176 Surat Keterangan, dengan rincian bahwa masing-masing Pemohon mendapatkan 2 jenis surat keterangan yaitu Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dan Surat Keterangan Tidak Pernah Dicabut Hak Pilihnya.

“Banyaknya pemerintaan Surat Keterangan yang masuk di Pengadilan Negeri Donggala disebabkan karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala meliputi Wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, sehingga Bakal Caleg yang berdominisili di dua Kabupaten tersebut wajib mendapatkan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dan Surat Keterangan Tidak Pernah Dicabut Hak Pilih dari Pengadilan Negeri Donggala,”ungkapnya.

Ia menjelaskan berdasarkan koordinasi Humas Pengadilan Negeri Donggala dengan KPU Kabupaten Donggala dan KPU Kabupaten Sigi, diperkirakan Bakal Caleg dari Kabupaten Donggala sekitar 630 Bakal Caleg sedangkan dari Kabupaten Sigi sebanyak 530 Bakal Caleg.

Sehingga kata kata Armawan diperkirakan jumlah permohonan surat keterangan yang akan masuk di Pengadilan Negeri Donggala adalah 1160 (seribu seratus enam puluh) permohonan.

Kata Armawan data tersebut belum termasuk untuk Bakal Caleg DPRD Provinsi yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi dan pemohon lainnya.

“Karenanya Pengadilan Negeri Donggala sudah mempersiapkan untuk menambah lagi jumlah petugas untuk mengantisipasi lonjakan permohonan pada dua hari terakhir yaitu Kamis dan Jumat, yang diperkirakan masih ada sekitar 572 permohonan,”ucapnya. ***