Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Secara hukum, pemerintah tidak dapat disebut sebagai pelaku bisnis ke bisnis (B2B) dengan BUMN. “Hubungan keduanya bukanlah hubungan antar perusahaan yang setara, melainkan hubungan kepemilikan, pengawasan, dan regulasi (pemerintah sebagai pemegang saham dan regulator, BUMN sebagai operator yang dimiliki negara),”demikian ditegaskan anggota DPRD kota Palu Fraksi Gerindra H. ALFIAN CHANIAGO. S.E, menanggapi pernyataan […]
DBH Tertunggakan Rp71 Triliun, Safri: Negara Jangan Ingkar pada Hak Daerah
Zubair (deadline-news.com)-Palu- Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menilai persoalan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah yang mencapai Rp71 triliun, sementara pemerintah hanya menyiapkan sekitar Rp4 triliun dalam APBN 2027, menunjukkan ketidakadilan serius dalam hubungan fiskal pusat dan daerah. Safri menegaskan, daerah penghasil dan pengolah seperti Sulawesi Tengah tidak seharusnya dipaksa menghadapi […]
Muhidin Said Puji Langkah Koordinasi Gubernur Anwar Hafid
“Anggota DPR RI Sebatas Memfasilitasi, Pemerintah Yang Mengeksekusi secara teknik” Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Dr (HC) H.Muhidin M Said, SE, MBA menjawab media ini Minggu malam (13/9-2026) di kediamannya jalan Tolambu Palu memuji langkah Gubernur Sulawesi Tengah Dr.Anwar Hafid, M.Si yang selalu melakukan koordinasi ke para anggota DPR RI dan Kementerian terkait persoalan hubungan pusat dan daerah […]
Komisi III DPRD Sulteng Endus Potensi PAD Bocor di Kawasan Industri, Gubernur Sulteng Didesak Evaluasi Tenant
Ica (deadline-news.com)-Palu-Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan industri mulai menjadi sorotan serius DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Sekretaris Komisi III, Muhammad Safri, mendesak Gubernur Sulteng segera membuka dan mengevaluasi seluruh aktivitas tenant yang beroperasi di kawasan industri. Sorotan itu bukan semata soal kelengkapan administrasi perusahaan. Safri menilai persoalan perizinan dapat berkaitan langsung dengan potensi […]
Ketua Fraksi PKB Safri : Tuntaskan Dulu Hak Sulteng Rp523,7 M!
Zubair (deadline-news.com)-Palu- Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, meminta pemerintah pusat tidak hanya melihat kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam RAPBN 2027 dari sisi besaran anggaran, tetapi juga memastikan hak daerah yang masih tertunda segera disalurkan. Pernyataan itu disampaikan Safri menanggapi usulan pemerintah dalam RAPBN 2027 yang menetapkan DBH sebesar Rp63,4 triliun, naik […]
Safri Tagih Konsistensi Bahlil Soal Hak Daerah: Segera Revisi Kepmen 157/2026!
Zubair (deadline-news.com)-Palu-Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menyentil pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang meminta agar hak daerah penghasil sumber daya alam (SDA) diperhatikan. Menurut Safri, pesan tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai pernyataan politik, tetapi juga tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah pusat, termasuk penetapan daerah penghasil dan daerah pengolah minerba. Safri menilai ada […]
Muhidin M.Said : DBH Sudah Dianggarkan, Insya Allah Cair
Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-. Muhidin M. Said, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang duduk di Komisi XI menjawab media ini Senin (17/8-2026), via chat di aplikasi whatsAppnya menegaskan sisa kurang bayar dana bagi hasil (DBH) untuk provinsi Sulawesi Tengah sudah dianggarkan. Hanya saja nilainya belum diketahui persis, namun yang pasti sisa kurang bayar atau […]
KUA-PPAS 2027 Ditandatangani, Harus Berdampak Pada Kesejahteraan Rakyat
Zubair (deadline-news.com) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan APBD 2027 yang diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pencapaian prioritas pembangunan daerah. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS […]
Sulteng Jadi Pusat Hilirisasi, IKA PMII Tuntut Reformulasi DBH Demi Keadilan Fiskal
Zubair (deadline-news.com)-Palu- Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PW IKA PMII) Sulawesi Tengah menilai reformulasi Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Organisasi tersebut menilai selama ini Sulawesi Tengah belum memperoleh porsi penerimaan yang sebanding dengan kontribusinya sebagai salah satu daerah penghasil dan pusat […]
IKA PMII Dorong Reformulasi DBH Minerba Demi Keadilan Fiskal Pusat dan Daerah
Zubair (deadline-news.com)-Palu-Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tengah Rahamawati M. Nur, menegaskan pentingnya dialog publik mengenai reformulasi Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral dan Batubara (Minerba) sebagai upaya mewujudkan keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Pernyataan tersebut disampaikan di Palu, Kamis (25/6-2026). Rahmawati menguraikan reformulasi DBH Minerba menjadi kebutuhan […]