Bang Doel (deadline-news.com)-Parimo-Pada medio Desember 2025 Para pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Parimo.
Selain pejabat dan pengelola BOKB, jaksa juga melakukan pemeriksaan terhadap 23 koordinator kecamatan. Namun, Jaksa menyatakan bahwa nilai yang diselewengkan fulus di DP3AP2KB Parigi Moutong terlalu kecil. Sehingga “Diabaikan”.
Akibagnya, pemeriksaan terhadap pejabat DP3AP2KB dan koordinator 23 kecamatan tidak dilanjutkan (“Diabaikan”). Namun, fakta berkata lain.
Pada 2026, atas hasil periksa anggaran 2025, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan persoalan belanja sekitar Rp, 213,8 juta pada DP3AP2KB Parigi Moutong.
Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kabupaten Parigi Moutong saat itu, Irwanto, membenarkan hal periksa terhadap pejabat DP3AP2KB.
Menurut Irwanto, pemeriksaan terkait kelola dana BOKB dan penanggulangan stunting di DP3AP2KB.
“Sedang kami periksa (pejabat dan pengelola dana BOKB di DP3AP2KB). Adanya indikasi mengarah praktik korupsi atau tidak, tergantung dari hasil pemeriksaan nantinya”, kata Kasi Intel Kejari Parimo, Irwanto, Rabu, 17 Desember 2025.
Agenda pemeriksaan, kata Irwanto, menyasar terhadap semua pelaksana lapangan terkait kelola fulus BOKB dan Stunting.
“Pemeriksaan masih seputar pertanggung jawaban tata kelola terhadap dana program tersebut”, kata Irwanto.
“Banyak item yang masuk dalam pemeriksaan, seperti uang transport, uang makan dan lainnya”, kata Kepala Seksi Intelejen Irwanto lagi.
Beberapa pejabat dan fungsional terkait kelola fulus Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat) kena panggil dan diperiksa jaksa.
Selain para pejabat dan fungsional DP3AP2KB, periksa jaksa juga menyasar kepada koordinator 23 kecamatan.
Pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas (Kadis) DP3AP2KB Parigi Moutong, Kartikowati, bersama Kepala Bidang Pengendalian Penduduk penyuluhan dan pencegahan Irwan, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga (KBKS) Irdan, Kepala Sub Bagian Keuangan Rita dan Satria disebut juga ikut dipanggil Jaksa.
Namun, Kartikowati menyatakan dirinya tidak termasuk deretan dipanggil jaksa tersebut.
“Saya tidak dipanggil oleh jaksa”, kata plt Kepala DP3AP2KB, Kartikowati, Minggu, 14 Desember 2025.
Kartikowati mengaku tengah berada di Pesawat terbang, dan menyatakan segera memberi tanggapan atas konfirmasi seperti di kotip di www.koranindigo.com.
Menurut Kartikowati, seluruh fulus telah dikembalikan mengikuti arahan Inspektorat.
Kartikowati juga mengatakan bahwa soal temuan tidak ada kaitan dengan dirinya, sebab pengawasan langsung berada pada kepala bidang selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).
Kartikowati, sebagai Pelaksana Tugas, juga menjabat selaku sekretaris dinas DP3AP2KB Parigi Moutong, mengaku hanya menerima laporan pelaksanaan.
“Pengawasan langsung berada pada kepala bidang selaku PPTK. Sebagai sekretaris dinas, saya hanya menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari PPTK,” kata Kartikowati.
Objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ternyata tidak hanya berkaitan dengan kegiatan PKB/PLKB. Namun juga terkait hal belanja rutin beberapa balai KB, termasuk pulsa listrik.
Pelaksana Tugas Sekaligus Sekretaris Dinas DP3AP2KB Kartikowati, membenarkan adanya persoalan tersebut.
Namun, dia mengatakan pihak balai terkait telah melakukan pengembalian. Kartikowati mengaku tidak mengetahui secara rinci penggunaan fulus hingga menjadi temuan.
Menurut dia, pencairan serta pertanggungjawaban belanja rutin dilakukan langsung masing-masing balai KB.
Sejumlah pegawai menyebut dokumen pertanggungjawaban lazim melewati sekretariat sebelum administrasi diselesaikan.
Karena itu, fungsi sekretariat ikut menjadi bagian penting soal temuan ratusan juta itu.
Bukan berarti sekretariat otomatis bersalah. Namun setiap mata rantai administrasi memiliki fungsi serta kewenangan masing-masing.
Sebelumnya muncul informasi mengenai pembicaraan agar beberapa bidang ikut menanggung temuan.
Akan tetapi, Kartikowati membantah pernah meminta seluruh bidang ikut menanggung penyelesaian persoalan.
Sejumlah pegawai keberatan, terutama bila tidak terlibat dalam kegiatan bersangkutan. ***