Rehab Rumah Dinas Kejari Parigi Pakai APBD-P, Syahlan: Apa Urgensinya?

 

 

Dewan masjid

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Masyarakat Peduli Keadilan menilai, tak ada keharusan dan situasi mendesak dalam penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk rehabilitasi rumah dinas kejari parigi moutong (Parimo) karena merupakan lembaga negara vertikal di Kabupaten Parimo Sulawesi Tengah.

 

Syahlan Lamporo, SH, MH kepada deadline-news.com group detaknews.id Minggu (16/7-2023) dalam tanggapannya mengatakan, penyusunan anggaran pemerintah daerah, khususnya APBD-P, semestinya berkaitan dengan kepentingan publik yang mendesak.

 

“Seberapa mendesak sih urusan rehabilitasi rumah lembaga vertikal ini?” Sebagaimana dketahui, Pemkab Parimo menggelontorkan anggaran Rp, 1,2 miliaran untuk merehabilitasi bangunan kejaksaan negeri Parimo yang diusulkan eksekutif.

Anwar Hafid

 

Syahlan mengungkap, bangunan yang direhabilitasi atau dibangun itu bukan aset Pemkab Parigi, melainkan aset lembaga vertikal Kejaksaan.

 

Adapun rincian anggaran untuk rehabilitasi itu adalah Rp.1,2 milyar untuk rehabilitasi rumah dinas Kejaksaan Negeri (Kejari) dan pos pejagaan.

“Duit APBD untuk lembaga vertikal boleh saja, asal mekanisme hibah tak wajib dan mengikat,”ujarnya.

Syahlan menyebutkan, penganggaran duit rakyat di Parimo untuk lembaga vertikal seperti ini memang boleh dilakukan, asal melalui mekanisme hibah dengan pedoman yang telah diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HIBAH DAERAH.

“Sepanjang melalui proses hibah yang bicara aturannya merujuk pada Permendagri tentang pedoman hibah, yang mana sifat hibah itu tidak wajib dan tidak mengikat,”tuturnya.

Pada prakteknya, kata Syahlan, banyak pemda di Indonesia menjadikan hibah untuk kepentingan politik atau political interest.

Dan ketika berbicara tentang politik ini kerap kali bias dengan konsep keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran.

“Karena hibah, ini meski sudah ada aturan seringkali berbasis pada political interest yang memiliki kewenangan yakni kepala daerah,”ucapnya.

Dengan demikian kata dia persoalan hibah kepada kejaksaan, polisi dan pengadilan itu perlu ditinjau ulang dan dikritisi karena seringkali nilainya cukup besar dan tidak mendesak.

Syahlan pun mempertanyakan relevansi pengucuran dana dan rehabilitasi aset berupa rumah dinas itu dengan kinerja pemda setempat.

“Apa hubungannya merehabilitasi rumah (dinas lembaga vertikal), yang mana (mungkin) itu sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat melalui APBN mereka,”ungkapnya.

Syahlan khawatir, praktek seperti ini malah akan membuat penggunaan anggaran doubel.

“Hibah ini sifatnya dananya lentur gitu yah, berpotensi ada penyalahgunaan di situ,”sambungnya.

Kata Syahlan bisa jadi proses penganggaran antara Bupati dan DPRD jadi ajang saling sandera kepentingan.

Jika berbicara pemeliharaan rumah dinas, menurut Syahlan, semestinya itu dianggarkan dalam APBN.

“Namun jika dianggarkan lagi di APBD, akan memunculkan pertanyaan lalu anggaran yang dari APBN untuk apa? atau anggaran hibahnya ini benar-benar dipakai atau gimana,”tanyanya.

Syahlan mengungkapkan, proses penyusunan anggaran yang dilakukan antara eksekutit, dalam hal ini bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama legislasi DPRD– hanya jadi ajang saling sandera kepentingan.

“Proses penganggaran kita itu setiap tahun hanya gimik saja, hanya untuk mengakomodir kepentingannya si DPR dan kepentingannya si Bupati. Ini bisa dibuktikan secara data,”uajarnya. ***

Ada APBD Parimo Rp,1,2 Miliyar Mengalir Ke Kejari

 

 

Dewan masjid

 

Untuk rehab rumah dinas Kajari, pembangunan pos jaga dan pagar kantor”

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Parigi-Jelang peringatan Hari Bhakti Adhyaksa yang ke-63 tahun ini di Sulawesi Tengah, ungkapan kekecewaan datang dari Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

Anwar Hafid

 

Kinerja pihak kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi (TPK) atau Tipikor di kabupaten itu dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.

 

Kekecewaan terhadap kinerja kejaksaan dalam penanganan perkara Tipikor di Kabupaten Parimo, disampaikan Ketua Aksi Masyarakat Peduli Birokrasi (AMPIBI) Kabupaten Parimo, Achlan Latandu, S.Pd.

 

“Kami kecewa dengan kinerja Kejari Parimo dalam mengusut kasus-kasus Tipikor di daerah ini. Beberapa kasus sudah menjadi rahasia umum di masyarakat, tapi kesannya dicuekin saja. Bahkan, ada beberapa kasus Tipikor yang pernah kami sampaikan langsung, namun tetap saja nihil,” kata Achlan selaku Ketua AMPIBI kepada metrosulteng.com media patner deadline-news.com group detaknews.id di Parigi, Kamis (13/7-2023).

Himbauan iuran sampah

 

AMPIBI Parimo menduga, patut diselidiki bahwa ada konflik kepentingan (conflict of interest) antara Kejari Parimo dengan pemda setempat.

Jika dugaan ini terus dipraktekkan secara diam-diam, maka jangan berharap penanganan kasus-kasus besar di Parimo akan sampai di meja pengadilan.

“Hasil penelusuran kami, terjadi konflik kepentingan di Parimo. Dugaan sementara kami, melibatkan Kejari Parimo salah satunya,” ungkap Achlan.

Seperti yang tercantum dalam APBD Parimo tahun 2023. Kurang lebih Rp1,2 miliar mengalir ke Kejari Parimo untuk tiga item pekerjaan.

Yakni untuk pembangunan pagar kantor Kejari Rp500 juta, pembangunan pos jaga kantor Kejari Rp200 juta, dan rehab rumah dinas Kajari Parimo Rp500 juta.

Kata Achlan, dengan adanya tiga item anggaran pembangunan sebagai wujud “kabaikan hati” pemda terhadap Kejari, terjadi semacam perubahan ke arah yang tidak seharusnya.
Pergerakan penyelidikan kasus-kasus yang menyentuh pejabat teras Pemda Parimo, kini jadi melempem.

“Sesuai catatan kami, dari 4 kasus dugaan Tipikor yang penyelidikannya dimulai masa Ikhwanul Ridwan Saragih menjabat Kajari Parimo per September 2022, belum ada yang tuntas. Mulai dari penahanan tersangka hingga dilimpahkan ke pengadilan,” kritik Ketua AMPIBI.

Ke-4 kasus yang dimaksud adalah, kasus pembangunan sekolah, pemutusan lima kontrak pembangunan jalan, kasus penyalahgunaan dana Covid-19, dan bantuan kapal nelayan tahun 2022.

Dan ditambah lagi satu kasus dari zaman Kajari sebelumnya, yaitu dugaan pembebasan lahan fiktif. Kasus ini merupakan pengembangan kasus yang telah inkrah ditangani Kejati Sulteng. Kasusnya dilimpahkan ke Kejari Parimo, tapi belum juga dituntaskan oleh Ikhwanul Ridwan Saragih dan jajarannya.

“Kami mau melihat Kajari ini bekerja tuntaskan kasus korupsi di daerah kami. Apalagi saat pelantikan beliau September 2022 lalu, Kajati Sulteng Agus Salim menitipkan amanah untuk mengusut kasus korupsi di Parigi Moutong. Itu bahkan amanah dari Jaksa Agung melalui Kajati,” sindir Achlan.

AMPIBI berharap, Kejari Parimo dan seluruh jajarannya, jangan hanya mengerjakan rutinitas semata. Apalagi hanya menunggu pelimpahan kasus dari kepolisian.

Kejaksaan juga diberi tugas oleh konstitusi untuk mengurusi kasus-kasus korupsi. Jangan hanya kepala-kepala sekolah jadi target. Sementara kasus korupsi yang melibatkan kadis-kadis bahkan kepala daerah, kesannya melemah dan dibiarkan.

“Menurut kami, sah-sah saja Kejari dibantu pemda untuk pembangunan di lingkungan kantor atau bahkan rumah dinas. Hanya saja, jangan melupakan tugas utamanya dong. Segera tuntaskan kasus korupsi yang mereka tangani,” desak Ketua AMPIBI yang dikenal getol menyoroti kasus-kasus korupsi di lingkungan Pemda Parimo.

Tak lupa, Achlan mengingatkan Kejari Parimo bahwa kasus dugaan korupsi terkait Pantai Mosing di Desa Siney, Tinombo Selatan, bukan hal baru lagi di Kabupaten Parimo. Belum ada aparat penegak hukum (APH) yang berani mengusutnya, termasuk Kejari Parimo.

“Kasus Pantai Mosing sudah “berkarat”. Karena ada orang besar yang diduga terlibat. Jika Kejari tidak berani dengan segala macam alasan, biarlah begitu saja dulu. Padahal sudah pernah kami sampaikan. Tapi, AMPIBI akan terus mendorong kasus ini. Siapa tahu KPK yang akan turun menangani kasus Pantai Mosing,” warning Achlan.

TANGGAPAN KAJARI PARIMO

Kajari Kabupaten Parimo, Ikhwanul Ridwan Saragih, yang dikonfirmasi media ini Jumat (14/7-2023) via ponselnya membenarkan memang ada bantuan tiga item pekerjaan kepada Kejari Parimo tahun 2023 ini.

Ketiga item pekerjaan itu adalah rehab rumah dinas Kajari, pembangunan pos jaga dan pembangunan pagar kantor. Totalnya Rp1,2 miliar.

“Saya akui ada itu bantuan. Tapi bukan hanya kami yang dapat. Saya dengar pengadilan dan polres juga dapat bantuan,” jawab Kajari Parimo.

Ia menolak disebut terlibat konflik kepentingan dengan Pemda Parimo. Justru kata dia, saat ini pihaknya terus bekerja dalam penanganan kasus-kasus Tipikor di daerah itu.

“Tidak benar itu (konflik kepentingan). Kami saat ini terus bekerja. Dan tolong biarkan kami bekerja dulu sesuai tupoksi kami. Penanganan kasus Tipikor saat ini sedang berjalan. Seperti kasus pembangunan SMP kini sudah tahap penyidikan,” kata Kajari Ikhwanul Ridwan.

Kasus Pantai Mosing bagaimana? Kajari Parimo justru mempertanyakan yang mananya itu melanggar. AMPIBI bahkan sudah pernah audience dengan dirinya soal itu.

“Kami tidak ada diintervensi soal penanganan kasus-kasus Tipikor di Parimo. Sekali lagi saya tegaskan, kami tetap netral dan bekerja sesuai amanah konstitusi,” tandas Kajari Parimo. ***

Jalur Pasir Putih Tolitoli – Pantai Timur Putus

 

 

Mahdi Rumi (deadline-news.com)-Tolitoli-Jalur lalulintas yang menghubungkan pasir putih Labonu menuju Tolitoli – Palu pantai timur putus akibat sebagian badan jalan longsor.

Gub Sulteng H.Risdy Mastura

 

Kejadian longsor itu terjadi Selasa subuh tadi (4/4-2023), sekitar pukul 05.30 wita di tanjaakan labonu pasir putih yang menghubungkan desa labonu dengan kota raya.

Anwar Hafid

 

Putusnya jalan di labonu itu mengakibatkan sulit untuk dilalui kendaraan roda empat dan rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

 

Sehingga pihak polres Tolitoli melalui polantas berusaha mengalihkan jalur pantai timur ke pantai barat.

Dan telah melakukan koordinasi dengan pihak pos polantas yang ada di mensung kota raya dan pihak dinas binamarga dan penataan ruang provinsi Sulteng untuk bersama – sama menangani putusnya jalan di labonu itu.

Hendri Muhidin

 

Jalan yang melewati labonu itu merupakan salah satu jalan alternatif yang banyak dilalui kendaraan dari tolitoli menuju kota raya dan ke Palu.

Dewan masjid

 

Polres tolitoli melalui kasat lantas Iptu Budi prasetiyo saat dikonfirmasi atas putunya jalan di labonu itu mengatakan pihaknya telah melakukan kordinasi bersama instansi terkait.

 

“Untuk sementara kita telah melakukan koordinasi dengan pihak polsek Basidondo untuk segera memasang rambu – rambu disamping menghimbau kepada masyarakat yang menggunakan ruda 4 untuk sementara melewati jalur pantai barat dan dari arah timur kita koordinasikan dengan petugas pos PJR di mensung kota raya untuk sementara menahan kendaraan roda 4 yang hendak melintas di jalur labonu menuju arah tolitoli, juga kita koordinasikan dengan dinas PU Provinsi sulteng untuk segera bersama – sama menindak lanjuti sehingga arus lalulinta yang melewati labonu kembali normal ” kata Kasat lantas Iptu Budi Prasetiyo.

 

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang melalui Kabid (binamarga) jalan dan Jembatan Ir.Asbudianto yang dikonfirmasi terkait penanganan ruas jalan Pasir putih Tolitoli Pantai Timur Parigi Moutong yang putus itu sampai berita ini naik tayang belum memberikan konfirmasi. ***

Akhirnya Zulfinachri Dieksekusi

 

Foto Kejari Parimo Eksekusi Zulfinachri Ahmad. Foto dok Kejari Parimo/deadline-news.com

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Parimo-Setelah divonis 4 tahun penjara pada 8 April 2022 lalu, akhirnya Zulfinachri Ahmad, bersama Rivani Makaramah dan Ahmad Rudianto masing-masing mantan pejabat di Pemda Parigi Moutong (Parimo) di akhirnya dieksekusi Jumat (6/1-2023).

“Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023, bertempat di Lapas Kelas III Parigi, Tim Jaksa Eksekutor telah mengeksekusi terpidana korupsi Atas Nama Zulfinachri,”kata Kajari Parigi Moutong Ikhwanul Ridwan,SH menjawab wartawan Sabtu (7/1-2023).

Menurutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 6019 K/ Pid.Sus/2022 tanggal 01 Desember 2022 melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Ia mengatakan yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Kata dia menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kemudian kata Kajari menetapkan barang bukti berupa: Nomor 1 s/d 113 terlampir dalam berkas perkara, Nomor 114 s/d dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

“Membebankan kepada yang bersangkutan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,000 (dua ribu lima ratus rupiah),”jelas Kajari.

Vonis hakim ini lebih tinggi dari tuntutan JPU yakni pidana penjara tiga tahun, membayar denda Rp100 juta, subsider enam bulan kurungan. Dan membayar uang pengganti Rp, 1,7 miliar, subsider 1 tahun penjara.

Zulfinachri, adalah tervonis kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) tahun anggaran 2015–2016. ***

 

Orang Tua Erfaldi Korban Penembakan Anggota Polres Parimo Minta Keadilan

 

 

Antasena (deadline-news.com)-Palu-Seruan Aksi Solidaritas Mendukung Keadilan bagi almarhum Erfaldi – Korban Penembakan APARAT POLISI PARIGI MOUTONG Setelah hampir satu tahun (12 Februari 2022 – 12 Februari 2023) belum ada kepastian hukumnya.

Almarhum Erfaldi meregang nyawa akibat tembakan peluru tajam seorang pasukan dari Polres Parigi Moutong dengan tersangka Bripka “H” telah bergulir.

Kini sidang kasus tersebut dengan agenda mendengar keterangan saksi dari keluarga korban akan digelar di Pengadilan Negeri Parigi Moutong (PN-Parimo) pada hari Rabu (4/1- 2023), pukul 10.00 wita.

Penembakan Erfaldi terjadi pada saat pembubaran massa aksi unjuk rasa (Unras) penolakan tambang emas PT. Trio Kencana di desa Katulistiwa Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong medio (12/2-2022).

Menghadapi waktu sidang yang sangat ditunggu tunggu ini, SKP-HAM Sulawesi Tengah dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggelar rapat koordinasi secara daring (Senin 2/1/23) bersama keluarga korban.

Rapat koordinasi itu dimaksudkan untuk mengatur persiapan teknis pada saat persidangan nantinya.

Beberapa hal teknis yang sedang dipersiapkan tersebut antara lain, konsolidasi keluarga, kerabat dan sahabat korban untuk mendukung proses persidangan agar berjalan aman, lancar dan berpihak kepada korban. Sebagai saksi, ibu Rosnawati (ibu kandung alm Erfaldi) sudah tidak sabar ingin hadir di persidangan.

Beliau ingin meminta kepada Jaksa Penuntut Umum agar memberikan sanksi yang paling maksimal kepada pelaku. Beliau juga ingin berbicara kepada majelis hakim, agar memberikan keadilan yang seadil adilnya bagi almarhum anaknya.

“saya berharap sebelum acara baca doa satu tahun anakku bulan Februari nanti, sudah ada keadilan untuk dia kasian – makanya nanti saya mo minta sama itu jaksa supaya dia tuntut ini pelaku ini, dengan tuntutan yang paling tinggi, supaya nanti hakim kase
keputusan yang adil se adil adilnya kasian, apa so lama betul kami menunggu keadilan ini, so mo hampir satu tahun” Sebagai tertanggung LPSK, ibu Rosnawati akan mendapatkan pendampingan khusus oleh LPSK hingga ke ruang sidang.

Salah satu dukungan LPSK yang akan diberikan adalah membantu ibu korban untuk membacakan permintaan restitusi kepada majelis hakim. Bapak Harry Nugraha selalu penanggungjawab kasus ini dari LPSK akan tiba di Palu besok, Selasa 3 Januari 2024 bersama tim.

Selanjutnya, bersama SKPHAM, LPSK akan bertolak ke Parigi untuk bertemu keluarga korban. SKP-HAM sendiri telah menyiapkan tim advokasi atas kasus ini yang terdiri dari Tim Media, Tim Pengacara, dan Tim Konseling.

Tim SKP-HAM telah mendampingi keluarga korban sejak pasca peristiwa penembakan terjadi. Bagi SKP-HAM, Negara harus hadir memberikan hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan ketidakberulangan.

Jika saat ini hak atas pemulihan telah mulai berikan oleh LPSK sebagai lembaga negara, maka Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim harus memfasilitasi korban untuk mengungkapkan kebenaran dan memberikan keputusan yang memenuhi rasa keadilan korban.

“Kami sangat mendukung majelis hakim Parigi Moutong agar mereka memimpin proses persidangan ini dengan penuh rasa tanggungjawab demi memberikan keadilan kepada korban – kami juga mendukung Kejari Parimo agar menggunakan pasal pasal yang tepat dalam tuntutannya, karena penembakan warga sipil oleh aparat negara adalah pelanggaran terhadap hak atas hidup yang semestinya dilindungi oleh negara, berdasarkan konstitusi kita.

Olehnya kami mengajak seluruh lapisan masyarakat agar memberikan suaranya mendukung keluarga korban mencari keadilan.

“Bagi siapapun yang berkesempatan hadir ke proses persidangan pada hari Rabu nanti, kami harapkan bersedia memakai pakaian putih sebagai tanda dukungan kepada korban, juga kepada Kejari dan Pengadilan Negeri Parimo,”kata Nurlaela Lamasitudju, direktur SKP-HAM. ***

Polsek Bolano Lambunu Kalah Praperadilan

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Parimo-Polsek Bolano Lambunu Polres Parigi Moutong kalah praperadilan oleh Kepala Desa Wana Mukti Rahman Hadi Saputra.

Sidang putusan praperadilan Kamis (6/10-2022) sekitar pukul 17:09 wita di Pengadilan Negeri Parigi Moutong Sulawesi Tengah itu terkait pengrusakan kebun kelapa sawit.

“Kami menangkan sidang praperadilan terhadap Polsek Bolano Lambunu dengan keputusan hakim bahwa menerima semua gugatan penggugat Rahman Hadi Saputra terkait laporan pengrusakan 40 pohon kelapa sawit di Bolano Barat pada 30 Maret 2022 lalu,”kata Dewi Shita,SH mengacara Rahman.

Menurutnya pada prinsipnya Polsek Bolano Lambunu wajib untuk kembali melanjutkan proses penyelidikan laporan gugatan pengugat, terkait pengrusakan pohon sawit & pencurian kelapa milik Rahman Hadi Saputra.

“Sidang praperadilan Rahman terhadap Polsek Bolano Lambunu itu dipimpin majelis hakim tunggal Yakobus, SH, MH,”jelas Dewi.

Kata Dewi sedangkan pihak Polsek Bolano Lambunu diwakili Kanit Reskrim Wawan.

Sebelumnya Kapolres Parigi Moutong AKBP Yudy Arta Wiyono menjawab deadline-news.com membenarkan adanya gugatan praperadilan terhadap Polsek Bolano Lambunu.

“Walaikumsalam pak, iya pak polsek bolano dipraperadilkan oleh pelapornya. Kita ikuti prosesnya saja dan saat ini sedang berjalan. Kita menunggu hasil keputusan sidang praperadilan dari pengadilan Negeri Parimo,”jelas Kapolres Yudy. ***

Hari Ini Sidang Pembuktian Tambahan

 

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Hari ini sidang pembuktian tambahan penggugat dan tergugat praperadilan Polsek Bolano – Lambunu atas gugatan Rahman Hadi Saputra di Pengadilan Negeri Parigi kabupaten Parigi Moutong.

Rahman yang notabene Kades Wana Mukti itu menggugat praperadilan Polsek Bolano – Lambunu karena laporan dugaan pengrusakan kebun kelapa sawit miliknya dianggap penyidik Polsek bukan pelanggaran hukum.

Padahal sekitar 40an pohon kelapa sawit milik Rahman rusak parah dan tidak dapat berbuah lagi. Bahkan buah yang sudah ada habis rontok semua.

Demikian dikatakan Raman kepada deadline-news.com Senin (3/10-2022) di Palu.

Kata Rahman bahwa lahannya berukuran kurang lebih setengah hektar, dibeli dari Jusrin pada tahun 2015, setelah dimiliki langsung ditanami kelapa sawit, berjumlah kurang lebih 80 pohon.

“Dikuasai lahan kurang lebih 7 tahun, terletak di Dusun IV Desa Bolano Barat Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong. Pada rabu 30/3/202 saat dia mendatangi kebunan Sawit saya. Dan saya mempergoki ada 3 orang, sedang beraktivitas merusak tanaman kelapa sawit saya,”tutur Rahman.

Dari ketiga orang yang tidak dikenal itu, Rahman melontarkan sebuah pertanyaan terhadap mereka.

Kenapa tanaman itu dirusak? Pertanyaan tersebut tidak dijawab dari tiga orang yang diduga merusak tanaman sawit itu.

Dengan kejadian tersebut Rahman langsung menghubungi pemerintah desa dan pihak kepolisian setempat.

Dan saat itu juga Rahman, langsung membuat laporan ke pihak Kepolisian tentang perusakan tanaman, hal ini dilakukan kembali tanggal (4/4-2022) yang diduga dilakukan orang yang sama dengan merambah dan menggangu lahan tambak ikan yang tidak jauh dari lahan kebun sawit.

Kapolres Parigi Moutong AKBP Yudy Arta Wiyono membenarkan gugatan praperadilan itu.

“Walaikumsalam pak, iya pak polsek bolano dipraperadilkan oleh pelapornya. Kita ikuti prosesnya saja dan saat ini sedang berjalan. Kita menunggu hasil keputusan sidang praperadilan dari pengadilan Negeri Parimo,”jelas Kapolres Yudy. ***

Dugaan Pengrusakan Kebun Sawit Polisi Anggap Tak Ada Pidana

 

 

“Kami akan Praperadilan Polsek Bolano Lambunu”

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Dugaan pengrusakan kebun sawit di Desa Bolano Barat kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, polisi anggap tidak ada tindak pidana.

Padahal terjadi penebangan pohon kelapa sawit sebanyak 40 pohon. Kejadiannya 30 Maret 2022 atau sekitar 6 bulan lalu.

Akibat pengrusakan itu kelapa sawit milik Kades Wana B
Mukti Rahman Hadi Saputra tidak lagi mau berbuah, bahkan buah yang ada rontok semua. Sehingga Kades Rahman melaporkannya ke Polsek Bolano – Lambunu.

Namun sayangnya pihak Polsek menganggap bahwa tidak ada pidana dalam kasus pengrusakan kebun kelapa sawit itu.

“Saya akan mempraperadilankan Polsek Bolano – Lambunu atas laporan saya yang dianggap tidak ada unsur pidananya, padahal kebun sawit saya rusak dan tidak dapat berbuah,”tegas Rahman.

Kata Rahman bahwa lahannya berukuran kurang lebih setengah hektar, dibeli dari Jusrin pada tahun 2015, setelah dimiliki langsung ditanami kelapa sawit, berjumlah kurang lebih 80 pohon.

“Dikuasai lahan kurang lebih 7 tahun, terletak di Dusun IV Desa Bolano Barat Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong. Pada rabu 30/3/202 saat dia mendatangi kebunan Sawit saya. Dan saya mempergoki ada 3 orang, sedang beraktivitas merusak tanaman kelapa sawit saya,”tutur Rahman.

Dari ketiga orang yang tidak dikenal itu, Rahman melontarkan sebuah pertanyaan terhadap mereka.

Kenapa tanaman itu dirusak? Pertanyaan tersebut tidak dijawab dari tiga orang yang diduga merusak tanaman sawit itu.

Dengan kejadian tersebut Rahman langsung menghubungi pemerintah desa dan pihak kepolisian setempat.

Dan saat itu juga Rahman, langsung membuat laporan ke pihak Kepolisian tentang perusakan tanaman, hal ini dilakukan kembali tanggal (4/4-2022) yang diduga dilakukan orang yang sama dengan merambah dan menggangu lahan tambak ikan yang tidak jauh dari lahan kebun sawit.

Kapolres Parigi Moutong AKBP Yudy Arto Wiyono yang dikonfirmasi via telepone maupun chat di whatsAppnya, sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban. ***

Kapolres Parimo : Semua PETI di Parimo Ditiadakan

 

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Parimo-Kapolres Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah AKBP Yudy Arto Wiyono menjawab konfirmasi deadline-news.com Sabtu (17/9-2022), mengatakan seluruh pertambangan emas tanpa izin (PETI) ditiadakan.

“Walaikumsalam pak…hasil kesepakatan FGD Forkompimda pd hr Kamis tgl 8 sept 2022 di kantor Bupati Parimo untuk seluruh aktifitas PETI di kab.Parimo ditiadakan sambil menunggu ijin secara legalitas,”jelas Kapolres Yudy.

Sementara itu salah seorang pengusaha tambang di Parimo membenarkan tidak beroperasinya sejumlah tambang di wilayah itu.

“Benar pak pihak aparat kepolisian dan pemerintah daerah kabupaten meminta kegiatan pertambangan di Parimo dihentikan sambil menunggu legalitas,”ujarnya. ***

Pencarian Korban Banjir Torue Masih Nihil

 

“Besok mengangkat puing-puing bangunan disekitar rumah korban”

Bang Doel (deadline-news.com)-Parimo-Operasi pencarian 4 orang hilang akibat banjir bandang, Torue kabupaten Parigi Moutong (Parimo) sudah memasuki hari ke 6. Namun hasilnya masih nihil.

“Terkait operasi pencarian di hari ke 6 itu, terhadap 4 orang warga yang pada saat banjir bandang di desa Torue sampai siang ini hari Rabu tgl 3 Agustus 2022 masih nihil,”kata Kapolres Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah AKBP Yudy Arto Wiyono menjawab konfirmasi deadline-news.com group detaknews.id Rabu (3/8-2022) via chat di whatsappnya.

Menurutnya untuk pencarian menggunakan 2 Perahu Karet milik Basarnas dan Ditpolairud Polda Sulteng serta 3 unit alut lainnya masih melakukan pencarian di Laut.

“Hasil evaluasi dari Basarnas dan TIM SAR dr Dit.Polar, Ditsamapta dan TNI direncana besok akan mencoba menganggkat puing-puing bangunan dan lumpur disekitar rumah korban, namun masih menunggu alat Excavator, mudah²an alat excavator akan tiba pagi,”jelas Kapolres Yudy.

Ia mengatakan masa tanggap darurat bencana sebagaimana disampaikan oleh bapak Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu, selama 14 hari, dimulai sejak hari Jum’at tanggal 29 Juli sampe dengan 11 Agustus 2022.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) Dr. (H.C.) Ir. H. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D, atas instruksi Presiden Joko Widodo telah melakukan peninjauan ke lokasi banjir bandang Torue sekaligus memberikan bantuan.

Begitupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di hari ke 4 pasaca banjir bandang Torue Gubernur Sulteng H.Rusdy Mastura telah turun langsung ke lokasi banjir dan memberikan bantuan.

Selain pemerintah juga para pengurus partai politik seperti DPD Partai Gerindra Sulteng yakni Drs.H.Longki Djanggola,M.Si menyerahkan sejumlah tandon air bersih dan sembako.

Begitupun dari berbagai komunitas seperti komunitas warung kopi sudimari (K2), PWI Sulteng, perorangan dan komunitas mahasiswa serta murid SD dan pelajar SMP, siswa siswi SMA/SMK masih melakukan penggalangan bantuan.

Diantaranya SD Inpres 2 Tanamodindi dan SD 23 Tanamodindi masih sedang mengumpulkan bantuan untuk korban bencana banjir bandang Torue. ***