Diduga Limbah Tambang CPM Mengalir Kesungai

 

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Diduga limbah dari perusahaan tambang mengalir ke sungai Poboya.

Limbah lumpur itu diduga dari hasil pengeboran PT. Citra Palu Mineral ( CPM ) kembali menggaliri sungai Poboya.

Limbah yang mengalir itu diduga lumpur bercampur solar dan bahan kimia. Hal ini, terlihat jelas di Video yang di kirim ke redaksi deadline-news.com media partner beritasulteng.id Selasa (29/8-2023).

”Rekaman video yang berdurasi 55 detik dan 24 detik di ambil pada tanggal 29 Agustus 2023, oleh dua orang pemuda dari Poboya. Dengan nada kesal suara dari balik video itu, menyebutkan limbah ini mengandung air racun.”

Titik lokasi limbah tersebut berada di sungai Poboya yang warga sekitar menyebutnya lokasi sungai Bingge Bula

Dari hasil penelusuran dua pemuda warga Poboya itu, seperti terlihat dalam video itu menyebutkan air yang sudah bercampur lumpur limbah itu ada dua warna yaktu warna coklat dan abu – abu.

Airnya pun sudah mengandung aroma bau kurang sedap dan diduga mengandung bahan kimia dan solar.

Limbah dari industri tambang itu tergolong limbah B3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) itu merupakan sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Limbah B3 dihasilkan dari kegiatan/usaha baik dari sektor industri, pariwisata, pelayanan kesehatan maupun dari domestik rumah tangga.

Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia.

Dalam Peraturan pemerintah (PP) No 19/1994 dan PP No.12/1995 tentang limbah B3 (Bahan berbahaya dan beracun), sianida dan senyawa-senyawa termasuk dalam kelompok bahan berbahaya dan beracun.

Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus.

Manejer Government Relation Permit PT. CPM Andi Amran Amier yang dikonfirmasi via chat di nomor WhatsApp 08124101xxx, terlihat pesan sudah terkirim. Tapi belum mendapat tanggapan.

Namun sebelumnya Amran Amir telah menjelaskan soal limbah yang diduga mencemari lingkungan sungai di sekitarnya.

Amran menegaskan pembuangan limbah CPM tidak dilakukan di sembarang tempat melainkan di tempat yang telah ditentukan dan telah mendapat izin untuk itu.

Menurutnya pengelolaan limbah CPM menggunakan konsep closed circuit, dimana limbah hasil pengolahan yang berbentuk slurry/lumpur ditekan/press di Filter Press yang memisahkan material padat dengan air.

“Material padat di tempatkan ditempat yang telah ditentukan dan kandungan airnya sekitar 10-20 persen. Untuk air hasil pemisahan dikembalikan ke pabrik pengolahan untuk digunakan kembali (recycle). Lokasi penempatan material padat telah dilapisi lapisan membran cell/lapisan kedap air untuk mencegah ada air yang masuk ke dalam tanah,”jelas mantan wartawan itu.

Kata dia kandungan air yang masih tersisa di material padat sebesar 10-20 persen dialirkan ke tempat penampungan untuk didetoksifikasi sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan.

“Demikian secara ringkas pengelolaan limbah CPM yang menggunakan sistem closed circuit,”tulisnya. ***

Ini Tanggapan Praktisi Hukum Terkait Dugaan Pencemaran Limbah PT.CPM

 

“Pemerintah jangan tidur”

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Terkait dugaan pencemaran lingkungan dari limbah pertambangan Emas PT.Citra Palu Mineral (PT.CPM) dengan vendornya PT Adijaya Karya Makmur (AKM), ini tanggapan pratisi hukum dan pemerhati sosial Fransiskus Manurung, SH.

Ia mengatakan manager Komunikasi PT.CPM Andi Amran Amir ini memberikan informasi tapi tidak informatif.

“Karena yang ingin diketahui oleh masyarakat atas dasar Hak untuk tahu (right to knows) bukanlah soal proses limbah, tekhnologinya dll,”ujar advokat senior itu.

Tetapi kata Frans jauh lebih utama dan penting apakah kwalitas air sungai yang dipersoalkan masih berada pada ambang batas ‘water quality indexs’ atau bukan ?

“Kalau sudah tercemar, berapa nilai water pollution index? Pun juga terhadap udara. Berapa nilai ISPU ( Indeks Standard Pencemaran Udara),”tanyanya.

Frans meminta pemerintah juga jangan “tidur”.

“Hak masyarakat untuk tahu (rights to know) merupakan bagian dari HAM yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dengan segala jenis sarana yang tersedia, dijamin dan dilindungi konstitusi ( pasal 28F UUD 1945),”tulis Frans.

Frans mengatakan hak masyarakat untuk tahu yang telah menjadi hak konstitusional warga, harus dipenuhi oleh pemerintah. ‘Cem mana pula itu.. tak ada penjelasan pemerintah.

Sebelumnya manejer komunikasi PT.CPM Andi Amran Amir telah menjelaskan soal limbah yang diduga mencemari lingkungan sungai di sekitarnya.

Amran menegaskan pembuangan limbah CPM tidak dilakukan di sembarang tempat melainkan di tempat yang telah ditentukan dan telah mendapat izin untuk itu.

Menurutnya pengelolaan limbah CPM menggunakan konsep closed circuit, dimana limbah hasil pengolahan yang berbentuk slurry/lumpur ditekan/press di Filter Press yang memisahkan material padat dengan air.

“Material padat di tempatkan ditempat yang telah ditentukan dan kandungan airnya sekitar 10-20 persen. Untuk air hasil pemisahan dikembalikan ke pabrik pengolahan untuk digunakan kembali (recycle). Lokasi penempatan material padat telah dilapisi lapisan membran cell/lapisan kedap air untuk mencegah ada air yang masuk ke dalam tanah,”jelas mantan wartawan itu.

Kata dia kandungan air yang masih tersisa di material padat sebesar 10-20 persen dialirkan ke tempat penampungan untuk didetoksifikasi sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan.

“Demikian secara ringkas pengelolaan limbah CPM yang menggunakan sistem closed circuit,”tulisnya.

Ia mengatakan terkait air yang muncul di lokasi penambangan itu bukan kebocoran dari kegiatan, namun air dari mata air yang muncul akibat penggalian dan bercampur dengan air hujan.

“Air tersebut tidak berbahaya dan sudah ada hasil laboratorium dari perusahaan independen yang tersertifikasi KAN yakni PT Global Quality Analitical yang menemukan semua parameter yang diukur di bawah baku mutu,”ungkap mantan ketua aliansi jurnalistik Independen (AJI) kota Palu itu.

Kata Amran CPM berkomitmen beroperasi secara taat hukum dan asas dengan prinsip pertambangan yang baik (good mining practices), dengan operasi yang baik dan profesional, CPM berharap dapat tumbuh dan memberi kontribusi bagi negara, daerah dan masyarakat.

Sebelumnya telah diberitakan direktur Wahana lingkungan hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah Sunardi Katili dalam rilisnya yang dikirim ke deadline-news.com group detaknews.id via chat di whatsAppnya Kamis (24/8/2023) meminta Hasil Uji Laboratorium dinas lingkungan hidup (DLH) Sulteng terkait dugaan Pencemaran Sungai Pondo oleh Tambang Emas PT.Citra Palu Mineral (CPM) dibuka ke Publik.

Ia mengatakan dugaan kerusakan dan pencemaran lingkungan disebabkan operasi tambang emas di wilayah Keluruhan Poboya dan sekitarnya akhir-akhir ini menjadi sorotan warga sejak beredar video viral di media sosial yang diposting warga Kota Palu berupa genangan dan mata air yang muncul pada lubang tambang emas milik PT. Citra Palu Mineral (CPM) pada akhir Juli 2023 lalu.

Hingga air Sungai Pondo pada Agustus 2023 yang terlihat keruh, membuat pihak terkait melakukan pengecekan lapangan, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah mengambil sampel air Sungai Pondo guna uji laboratorium kualitas air.

“Kami berharap agar hasil uji laboratorium DLH Kota Palu terkait kemunculan genangan dan mata air pada bekas lubang tambang dan hasil uji laboratorium DLH Sulteng atas dugaan pencemaran Sungai Pondo dapat dipublikasikan luas agar warga Kota Palu yang lagi resah saat ini dapat mengetahui apa benar terjadi pencemaran limbah tambang emas atau tidak, apakah air disebut tercemar jika hasilnya lebih tinggi dari standar baku mutu atau sebaliknya tidak tercemar apabila terlihat tidak berwarna, berbau dan berrasa,” ujar Sunardi.

Menurutnya ada banyak ketentuan yang telah ditegaskan dalam peraturan, pencegahan dampak lingkungan misalnya Undang-Undang Lingkungan Hidup serta turunannya seperti Peraturan Perintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, ucap Sunardi.

Kata dia terkait hasil uji lab oleh DLH, berdasar Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap orang berhak memperoleh informasi terkait hasil uji lab itu dan badan publik seperti DLH wajib menyediakan informasi hasil dua kejadian tersebut, tegas Sunardi.

Ia menegaskan meski pihak CPM melalui Manager Government Relation and Permit berdalih bahwa air tergenang dalam kubangan bekas lubang tambang itu hal biasa.

“Sebab limpasan air hujan dan kemunculan mata air ataupun keruhnya Sungai Pondo disebabkan curah hujan tinggi dihulu sungai dan tidak pernah membuang limbah beracun ke sungai, itu hak CPM untuk mengklarifikasinya, tetapi bagi kami mesti pihak DLH Kota Palu dan DLH Sulteng juga harus menyampaikan resmi hasil Uji Labnya ke publik,”ujarnya.

Ia mengatakan diketahui tambang emas CPM terletak tidak jauh dari Teluk Palu, hanya berjarak beberapa kilo meter dari bibir pantai dan terdapat muara Sungai Palu.

“CPM adalah anak perusahaan Rio Tinto pemegang Kontrak Karya (KK) pertambangan emas melalui Surat Keputusan Presiden Nomor B-143/Pres/3/1997 seluas 561.050 hektar dengan wilayah berblok-blok salah satunya bernama blok Poboya – Palu seluas 37.020 Ha atau 1/3 dari luas Kota Palu.

“Dalam perkembangannya kepemilikan KK selalu berganti dari Rio Tinto, Vallar, Newcrest Mining hingga saat ini Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) memiliki kapasitas pengolahan 4.000 ton biji perhari dengan rata-rata kadar emas 2,4 g/t Au,”jelasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulteng Dr.Yopie Patiro,SH,MH menjawab konfirmasi deadline-news.com group detaknews.id via chat di whatsAppnya Kamis malam (24/8-2023), mengatakan sesuai laporan staf DLH yang turun ke lapangan, untuk hasil uji Lab PT. CPM masih dalam proses uji.

“Untuk lebih jelasnya bisa komiu konfirmasi ke Kabid saya bapak Natsir mangge, tks,”tulisnya.

Sementara itu Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup Sulteng Moh.Natsir Mangge yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya menuliskan menunggu 14 hari kerja.

Kadis DLH kota Palu Arief Lamakarate yang dikonfirmas via chat di whatsAppnya mengatakan minta ke DLH Sulteng karena DLH kota belum punya Lab yang punya Lab itu DLH Sulteng.

Musliman Malappa salah seorang direktur di PT.AKM yang dikonfirmasi terkait dugaan pencemaran akibat penggunaan ratusan ton cianida, sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.

Chat konfirmasi yang dikirim ke whatsAppnya sejak Jumat pagi (25/8-2023) terlihat dibaca dengan tanda contrekan dua warna biru, namun belum dijawab. ***

Perusahaan Tambang Wajib Membangun Smelter

 

 

Dewan masjid

 

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Tahun 2013 pemerintah mengancam akan menindak tegas perusahaan tambang yang belum membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).

 

Diantaranya menghentikan kontrak karya bagi perusahaan tambang di Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban membangun smelter seperti dikutip di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

 

Kewajiban membangun smelter tertuang dalam Undang-Undang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara atau Minerba, diantaranya mengatur ekspor bahan tambang yang belum dimurnikan dan larangan bagi perusahaan tambang di Indonesia untuk mengekspor bahan tambang mentah sejak Januari 2014.

 

Kalau belum memiliki anggaran untuk membangun smelter, minimal para pengusaha pertambangan menunjukkan niatnya membangun smelter.

 

Misalkan mereka sudah ada kerja samanya dengan smelting, nah kita lihat kerja samanya. Tapi bukan berarti konsep saja, artinya dia betul-betul menyatakan kepada pemerintah tiga tahun ke depan saya akan melakukan pengolahan pemurnian.

 

Andi Ridwan Bataraguru menegaskan alasan pemerintah mengultimatum pengusaha tambang untuk membangun smelter itu adalah agar limbah industri pertambangan itu tidak keluar mencemari lingkungan dan udara.

Oleh sebab itu PT.Citra Palu Mineral (CPM) tidak memenuhi syarat mengelola pertambangan, karena tidak memiliki smelter.

Bayangkan setiap hari warga kota Palu disuguhi udara tercemar dari limbah dan bahan berbahaya seperti cianida.

“Estimasi ada 16 kolam perendaman yang berproduksi, dalam setiap rendaman menggunakan 250 kaleng cianida dalam setiap kaleng 50 kg (250 x 50 = 12.500 kg) atau 12.5 Ton x 16 rendaman = 200 ton,”kata mantan aktivis 98 itu.

Karena tidak memiliki smelter maka PT Adijaya Karya Makmur (AKM) yang mengekploitasi tambang emas poboya selama ini selaku vendor.

“PT AKM merupakan vendor perusahaan PT Citra Palu Mineral (CPM) pertambangan besar di Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Dan kegiatannya diduga menimbulkan dampak lingkungan secara negatif,”ujarnya.

Kata Andi Ridwan, kasihan sekali warga kota Palu hanya menerima penderitaan Kesehatan dan kerusakan Lingkungan, sementara 7,9 ton biji emas dan uang miliyaran diterima oleh orang orang Jakarta.

Sementara itu manajer komunikasi CPM Andi Amran Amir menjawab konfirmasi deadline-news.com group detaknews.id Jumat (25/8-2023) via chat di whatsAppnya mengatakan PT.CPM memiliki pabrik pengolahan tapi tidak sampai pemurnian.

“Ada pabrik pengolahan tapi tidak sampai pemurnian,”tulis Amran.

Sebelumnya Amran telah menjelaskan soal limbah yang diduga mencemari lingkungan.

Amran menegaskan pembuangan limbah CPM tidak dilakukan di sembarang tempat melainkan di tempat yang telah ditentukan dan telah mendapat izin untuk itu.

Menurutnya pengelolaan limbah CPM menggunakan konsep closed circuit, dimana limbah hasil pengolahan yang berbentuk slurry/lumpur ditekan/press di Filter Press yang memisahkan material padat dengan air.

“Material padat di tempatkan ditempat yang telah ditentukan dan kandungan airnya sekitar 10-20 persen. Untuk air hasil pemisahan dikembalikan ke pabrik pengolahan untuk digunakan kembali (recycle). Lokasi penempatan material padat telah dilapisi lapisan membran cell/lapisan kedap air untuk mencegah ada air yang masuk ke dalam tanah,”jelas mantan wartawan itu.

Kata dia kandungan air yang masih tersisa di material padat sebesar 10-20 persen dialirkan ke tempat penampungan untuk didetoksifikasi sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan.

“Demikian secara ringkas pengelolaan limbah CPM yang menggunakan sistem closed circuit,”tulisnya.

Ia mengatakan terkait air yang muncul di lokasi penambangan itu bukan kebocoran dari kegiatan, namun air dari mata air yang muncul akibat penggalian dan bercampur dengan air hujan.

“Air tersebut tidak berbahaya dan sudah ada hasil laboratorium dari perusahaan independen yang tersertifikasi KAN yakni PT Global Quality Analitical yang menemukan semua parameter yang diukur di bawah baku mutu,”ungkap mantan ketua aliansi jurnalistik Independen (AJI) kota Palu itu.

Kata Amran CPM berkomitmen beroperasi secara taat hukum dan asas dengan prinsip pertambangan yang baik (good mining practices), dengan operasi yang baik dan profesional, CPM berharap dapat tumbuh dan memberi kontribusi bagi negara, daerah dan masyarakat.

Sebelumnya telah diberitakan direktur Wahana lingkungan hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah Sunardi Katili dalam rilisnya yang dikirim ke deadline-news.com group detaknews.id via chat di whatsAppnya Kamis (24/8/2023) meminta Hasil Uji Laboratorium dinas lingkungan hidup (DLH) Sulteng terkait dugaan Pencemaran Sungai Pondo oleh Tambang Emas PT.Citra Palu Mineral (CPM) dibuka ke Publik.

Ia mengatakan dugaan kerusakan dan pencemaran lingkungan disebabkan operasi tambang emas di wilayah Keluruhan Poboya dan sekitarnya akhir-akhir ini menjadi sorotan warga sejak beredar video viral di media sosial yang diposting warga Kota Palu berupa genangan dan mata air yang muncul pada lubang tambang emas milik PT. Citra Palu Mineral (CPM) pada akhir Juli 2023 lalu.

Hingga air Sungai Pondo pada Agustus 2023 yang terlihat keruh, membuat pihak terkait melakukan pengecekan lapangan, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah mengambil sampel air Sungai Pondo guna uji laboratorium kualitas air.

“Kami berharap agar hasil uji laboratorium DLH Kota Palu terkait kemunculan genangan dan mata air pada bekas lubang tambang dan hasil uji laboratorium DLH Sulteng atas dugaan pencemaran Sungai Pondo dapat dipublikasikan luas agar warga Kota Palu yang lagi resah saat ini dapat mengetahui apa benar terjadi pencemaran limbah tambang emas atau tidak, apakah air disebut tercemar jika hasilnya lebih tinggi dari standar baku mutu atau sebaliknya tidak tercemar apabila terlihat tidak berwarna, berbau dan berrasa,” ujar Sunardi.

Menurutnya ada banyak ketentuan yang telah ditegaskan dalam peraturan, pencegahan dampak lingkungan misalnya Undang-Undang Lingkungan Hidup serta turunannya seperti Peraturan Perintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, ucap Sunardi.

Kata dia terkait hasil uji lab oleh DLH, berdasar Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap orang berhak memperoleh informasi terkait hasil uji lab itu dan badan publik seperti DLH wajib menyediakan informasi hasil dua kejadian tersebut, tegas Sunardi.

Ia menegaskan meski pihak CPM melalui Manager Government Relation and Permit berdalih bahwa air tergenang dalam kubangan bekas lubang tambang itu hal biasa.

“Sebab limpasan air hujan dan kemunculan mata air ataupun keruhnya Sungai Pondo disebabkan curah hujan tinggi dihulu sungai dan tidak pernah membuang limbah beracun ke sungai, itu hak CPM untuk mengklarifikasinya, tetapi bagi kami mesti pihak DLH Kota Palu dan DLH Sulteng juga harus menyampaikan resmi hasil Uji Labnya ke publik,”ujarnya.

Ia mengatakan diketahui tambang emas CPM terletak tidak jauh dari Teluk Palu, hanya berjarak beberapa kilo meter dari bibir pantai dan terdapat muara Sungai Palu.

“CPM adalah anak perusahaan Rio Tinto pemegang Kontrak Karya (KK) pertambangan emas melalui Surat Keputusan Presiden Nomor B-143/Pres/3/1997 seluas 561.050 hektar dengan wilayah berblok-blok salah satunya bernama blok Poboya – Palu seluas 37.020 Ha atau 1/3 dari luas Kota Palu.

“Dalam perkembangannya kepemilikan KK selalu berganti dari Rio Tinto, Vallar, Newcrest Mining hingga saat ini Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) memiliki kapasitas pengolahan 4.000 ton biji perhari dengan rata-rata kadar emas 2,4 g/t Au,”jelasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulteng Dr.Yopie Patiro,SH,MH menjawab konfirmasi deadline-news.com group detaknews.id via chat di whatsAppnya Kamis malam (24/8-2023), mengatakan sesuai laporan staf DLH yang turun ke lapangan, untuk hasil uji Lab PT. CPM masih dalam proses uji.

“Untuk lebih jelasnya bisa komiu konfirmasi ke Kabid saya bapak Natsir mangge, tks,”tulisnya.

Sementara itu Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup Sulteng Moh.Natsir Mangge yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya menuliskan menunggu 14 hari kerja.

Kadis DLH kota Palu Arief Lamakarate yang dikonfirmas via chat di whatsAppnya mengatakan minta ke DLH Sulteng karena DLH kota belum punya Lab yang punya Lab itu DLH Sulteng.

Musliman Malappa salah seorang direktur di PT.AKM yang dikonfirmasi terkait pernyataan Andi Ridwan Adam mengenai penggunaan cianida ratusan ton, sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.

Chat konfirmasi yang dikirim ke whatsAppnya Jumat pagi (25/8-2023) terlihat dibaca dengan tanda contreng dua warna biru. ***

Cianida Diduga Cemari Udara Lembah Palu

 

 

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Mantan pelaku pertambangan emas Andi Ridwan Adam Batara Guru, SH kepada deadline-news.com group detaknews.id kamis malam (24/8-2023), mengatakan perlu di ketahui bahwa udara lembah palu diduga telah di cemari oleh Cianida.

Menurutnya setiap bulan di perkiraran 200 Ton Cianida yang menguap di udara lembah palu.

“Estimasi 16 rendaman yang berproduksi, dalam setiap rendaman menggunakan 250 kaleng cianida dalam setiap kaleng 50 kg (250 x 50 = 12.500 kg) atau 12.5 Ton x 16 rendaman = 200 ton,”kata mantan aktivis 98 itu.

Andi Ridwan menegaskan PT Adijaya Karya Makmur (AKM) yang mengekploitasi tambang emas poboya selama ini.

PT AKM merupakan vendor perusahaan PT Citra Palu Mineral (CPM) pertambangan besar di Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Dan kegiatannya diduga menimbulkan dampak lingkungan secara negatif.

“Dampak terkecilnya adalah penyakit yang ditimbulkan Cianida sebelum kematian adalah meningkat asam lambung pada manusia,”jelas Andi Ridwan.

Ia menjelaskan bahwa di sebelah Timur Kota palu kita menghirup Cianida dan debu material beterbangan yang mengikuti arah angin berhembus.

Kemudian di sebelah Barat kota palu kita juga di paksa harus menghirup udara bercampur debu.

“Jangan heran jika Kota Palu suhu udaranya makin panas dan jumlah pasien asam lambung dan sesak nafas makin banyak. Itu hanya efek tambang kiri kana lembah palu,”tandanya.

Musliman Malappa salah seorang direktur di PT.AKM yang dikonfirmasi terkait pernyataan Andi Ridwan Adam, sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.

Chat konfirmasi yang dikirim ke whatsAppnya Jumat pagi (25/8-2023) terlihat dibaca dengan tanda contrekan dua warna biru.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulteng Dr.Yopie Patiro,SH,MH yang dikonfirmasi hal tersebut juga belum memberikan jawaban konfirmasi sampai berita ini naik tayang.

Kemudian Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup Sulteng Moh.Natsir Mangge yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya menuliskan masih perlu kajian dan masukan.

“Sy Masih perlu kajian masukan Kaka 🙏👍,”tulis Natsir Mangge. ***

Pembuangan Limbah CPM Tidak Disembarangan Tempat

 

 

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Pembuangan limbah CPM tidak dilakukan di sembarang tempat melainkan di tempat yang telah ditentukan dan telah mendapat izin untuk itu.

Hal itu ditegaskan manajer komunikasi atau humas PT.citra palu mineral (CPM) Andi Amran Amir menjwab konfirmasi deadline-news.com group detaknews.id Jumat pagi (25/8-2023) via chat di whatsAppnya.

Menurutnya pengelolaan limbah CPM menggunakan konsep closed circuit, dimana limbah hasil pengolahan yang berbentuk slurry/lumpur ditekan/press di Filter Press yang memisahkan material padat dengan air.

“Material padat di tempatkan ditempat yang telah ditentukan dan kandungan airnya sekitar 10-20 persen. Untuk air hasil pemisahan dikembalikan ke pabrik pengolahan untuk digunakan kembali (recycle). Lokasi penempatan material padat telah dilapisi lapisan membran cell/lapisan kedap air untuk mencegah ada air yang masuk ke dalam tanah,”jelas mantan wartawan itu.

Kata dia kandungan air yang masih tersisa di material padat sebesar 10-20 persen dialirkan ke tempat penampungan untuk didetoksifikasi sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan.

“Demikian secara ringkas pengelolaan limbah CPM yang menggunakan sistem closed circuit,”tulisnya.

Ia mengatakan terkait air yang muncul di lokasi penambangan itu bukan kebocoran dari kegiatan, namun air dari mata air yang muncul akibat penggalian dan bercampur dengan air hujan.

“Air tersebut tidak berbahaya dan sudah ada hasil laboratorium dari perusahaan independen yang tersertifikasi KAN yakni PT Global Quality Analitical yang menemukan semua parameter yang diukur di bawah baku mutu,”ungkap mantan ketua aliansi jurnalistik Independen (AJI) kota Palu itu.

Kata Amran CPM berkomitmen beroperasi secara taat hukum dan asas dengan prinsip pertambangan yang baik (good mining practices), dengan operasi yang baik dan profesional, CPM berharap dapat tumbuh dan memberi kontribusi bagi negara, daerah dan masyarakat.

Sebelumnya telah diberitakan direktur Wahana lingkungan hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah Sunardi Katili dalam rilisnya yang dikirim ke deadline-news.com group detaknews.id via chat di whatsAppnya Kamis (24/8/2023) meminta Hasil Uji Laboratorium dinas lingkungan hidup (DLH) Sulteng terkait dugaan Pencemaran Sungai Pondo oleh Tambang Emas PT.Citra Palu Mineral (CPM) dibuka ke Publik.

Ia mengatakan dugaan kerusakan dan pencemaran lingkungan disebabkan operasi tambang emas di wilayah Keluruhan Poboya dan sekitarnya akhir-akhir ini menjadi sorotan warga sejak beredar video viral di media sosial yang diposting warga Kota Palu berupa genangan dan mata air yang muncul pada lubang tambang emas milik PT. Citra Palu Mineral (CPM) pada akhir Juli 2023 lalu.

Hingga air Sungai Pondo pada Agustus 2023 yang terlihat keruh, membuat pihak terkait melakukan pengecekan lapangan, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah mengambil sampel air Sungai Pondo guna uji laboratorium kualitas air.

“Kami berharap agar hasil uji laboratorium DLH Kota Palu terkait kemunculan genangan dan mata air pada bekas lubang tambang dan hasil uji laboratorium DLH Sulteng atas dugaan pencemaran Sungai Pondo dapat dipublikasikan luas agar warga Kota Palu yang lagi resah saat ini dapat mengetahui apa benar terjadi pencemaran limbah tambang emas atau tidak, apakah air disebut tercemar jika hasilnya lebih tinggi dari standar baku mutu atau sebaliknya tidak tercemar apabila terlihat tidak berwarna, berbau dan berrasa,” ujar Sunardi.

Menurutnya ada banyak ketentuan yang telah ditegaskan dalam peraturan, pencegahan dampak lingkungan misalnya Undang-Undang Lingkungan Hidup serta turunannya seperti Peraturan Perintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, ucap Sunardi.

Kata dia terkait hasil uji lab oleh DLH, berdasar Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap orang berhak memperoleh informasi terkait hasil uji lab itu dan badan publik seperti DLH wajib menyediakan informasi hasil dua kejadian tersebut, tegas Sunardi.

Ia menegaskan meski pihak CPM melalui Manager Government Relation and Permit berdalih bahwa air tergenang dalam kubangan bekas lubang tambang itu hal biasa.

“Sebab limpasan air hujan dan kemunculan mata air ataupun keruhnya Sungai Pondo disebabkan curah hujan tinggi dihulu sungai dan tidak pernah membuang limbah beracun ke sungai, itu hak CPM untuk mengklarifikasinya, tetapi bagi kami mesti pihak DLH Kota Palu dan DLH Sulteng juga harus menyampaikan resmi hasil Uji Labnya ke publik,”ujarnya.

Ia mengatakan diketahui tambang emas CPM terletak tidak jauh dari Teluk Palu, hanya berjarak beberapa kilo meter dari bibir pantai dan terdapat muara Sungai Palu.

“CPM adalah anak perusahaan Rio Tinto pemegang Kontrak Karya (KK) pertambangan emas melalui Surat Keputusan Presiden Nomor B-143/Pres/3/1997 seluas 561.050 hektar dengan wilayah berblok-blok salah satunya bernama blok Poboya – Palu seluas 37.020 Ha atau 1/3 dari luas Kota Palu.

“Dalam perkembangannya kepemilikan KK selalu berganti dari Rio Tinto, Vallar, Newcrest Mining hingga saat ini Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) memiliki kapasitas pengolahan 4.000 ton biji perhari dengan rata-rata kadar emas 2,4 g/t Au,”jelasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulteng Dr.Yopie Patiro,SH,MH menjawab konfirmasi deadline-news.com group detaknews.id via chat di whatsAppnya Kamis malam (24/8-2023), mengatakan sesuai laporan staf DLH yang turun ke lapangan, untuk hasil uji Lab PT. CPM masih dalam proses uji.

“Untuk lebih jelasnya bisa komiu konfirmasi ke Kabid saya bapak Natsir mangge, tks,”tulisnya.

Sementara itu Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup Sulteng Moh.Natsir Mangge yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya menuliskan menunggu 14 hari kerja.

Kadis DLH kota Palu Arief Lamakarate yang dikonfirmas via chat di whatsAppnya mengatakan minta ke DLH Sulteng karena DLH kota belum punya Lab yang punya Lab itu DLH Sulteng. ***

WALHI Minta DLH Buka ke Publik Hasil Lab Dugaan Pencemaran Lingkungan PT.CPM

 

 

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Direktur Wahana lingkungan hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah Sunardi Katili dalam rilisnya yang dikirim ke deadline-news.com group detaknews.id via chat di whatsAppnya Kamis (24/8/2023) meminta Hasil Uji Laboratorium dinas lingkungan hidup (DLH) Sulteng terkait dugaan Pencemaran Sungai Pondo oleh Tambang Emas PT.Citra Palu Mineral (CPM) dibuka ke Publik.

Ia mengatakan dugaan kerusakan dan pencemaran lingkungan disebabkan operasi tambang emas di wilayah Keluruhan Poboya dan sekitarnya akhir-akhir ini menjadi sorotan warga sejak beredar video viral di media sosial yang diposting warga Kota Palu berupa genangan dan mata air yang muncul pada lubang tambang emas milik PT. Citra Palu Mineral (CPM) pada akhir Juli 2023 lalu.

Hingga air Sungai Pondo pada Agustus 2023 yang terlihat keruh, membuat pihak terkait melakukan pengecekan lapangan, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah mengambil sampel air Sungai Pondo guna uji laboratorium kualitas air.

“Kami berharap agar hasil uji laboratorium DLH Kota Palu terkait kemunculan genangan dan mata air pada bekas lubang tambang dan hasil uji laboratorium DLH Sulteng atas dugaan pencemaran Sungai Pondo dapat dipublikasikan luas agar warga Kota Palu yang lagi resah saat ini dapat mengetahui apa benar terjadi pencemaran limbah tambang emas atau tidak, apakah air disebut tercemar jika hasilnya lebih tinggi dari standar baku mutu atau sebaliknya tidak tercemar apabila terlihat tidak berwarna, berbau dan berrasa,” ujar Sunardi.

Menurutnya ada banyak ketentuan yang telah ditegaskan dalam peraturan, pencegahan dampak lingkungan misalnya Undang-Undang Lingkungan Hidup serta turunannya seperti Peraturan Perintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, ucap Sunardi.

Kata dia terkait hasil uji lab oleh DLH, berdasar Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap orang berhak memperoleh informasi terkait hasil uji lab itu dan badan publik seperti DLH wajib menyediakan informasi hasil dua kejadian tersebut, tegas Sunardi.

Ia menegaskan meski pihak CPM melalui Manager Government Relation and Permit berdalih bahwa air tergenang dalam kubangan bekas lubang tambang itu hal biasa.

“Sebab limpasan air hujan dan kemunculan mata air ataupun keruhnya Sungai Pondo disebabkan curah hujan tinggi dihulu sungai dan tidak pernah membuang limbah beracun ke sungai, itu hak CPM untuk mengklarifikasinya, tetapi bagi kami mesti pihak DLH Kota Palu dan DLH Sulteng juga harus menyampaikan resmi hasil Uji Labnya ke publik,”ujarnya.

Ia mengatakan diketahui tambang emas CPM terletak tidak jauh dari Teluk Palu, hanya berjarak beberapa kilo meter dari bibir pantai dan terdapat muara Sungai Palu.

“CPM adalah anak perusahaan Rio Tinto pemegang Kontrak Karya (KK) pertambangan emas melalui Surat Keputusan Presiden Nomor B-143/Pres/3/1997 seluas 561.050 hektar dengan wilayah berblok-blok salah satunya bernama blok Poboya – Palu seluas 37.020 Ha atau 1/3 dari luas Kota Palu.

“Dalam perkembangannya kepemilikan KK selalu berganti dari Rio Tinto, Vallar, Newcrest Mining hingga saat ini Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) memiliki kapasitas pengolahan 4.000 ton biji perhari dengan rata-rata kadar emas 2,4 g/t Au,”jelasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulteng Dr.Yopie Patiro,SH,MH menjawab konfirmasi deadline-news.com group detaknews.id via chat di whatsAppnya Kamis malam (24/8-2023), mengatakan sesuai laporan staf DLH yang turun ke lapangan, untuk hasil uji Lab PT. CPM masih dalam proses uji.

“Untuk lebih jelasnya bisa komiu konfirmasi ke Kabid saya bapak Natsir mangge, tks,”tulisnya.

Sementara itu Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup Sulteng Moh.Natsir Mangge yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya menuliskan menunggu 14 hari kerja.

Kadis DLH kota Palu Arief Lamakarate yang dikonfirmas via chat di whatsAppnya sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.

Begitupun manajer komunikasi PT.CPM Andi Amran Amir yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya kamis malam (24/8-2023), sampai berita ini naik tayang belum memberikan respon. **

Pasigala Bergoyang Lagi, 10 Rumah Retak dan 3 Rusak

 

 

 

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Pagi itu Minggu (6/8-2023), sekitar pukul 11.30 wita, Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) bergoyang (gempa bumi) lagi.

Hendri Muhidin

 

“Sekitar 10 rumah masyarakat mengalami retak-retak, dan 3 rumah diantaranya (rusak) tidak dapat ditempati lagi. Untuk berjaga-jaga datangnya gempa susulannsebagian masyarakat berada di luar rumah,”demikian informasi yang berantai di group-group whatsApp sejak siang hingga minggu malam (6/8-2023) sekitar pukul 20:08 wita.

 

Pusat gempa di Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, berkekuatan 5.3 magnitudo.

 

Tim Reaksi Cepat BPBD Provinsi Sulteng telah merilis laporan sementara mengenai kejadian ini. Meskipun goyangan itu termasuk kuat, namum belum dilaporkan adanya korban jiwa maupun pengungsi akibat gempa ini.

 

“Tim BPBD Provinsi Sulteng telah melakukan assessment di lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan Camat Palolo serta aparat Desa Lembantongoa untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak. Beberapa kebutuhan mendesak yang teridentifikasi meliputi tenda, logistik pertolongan pertama, dan obat-obatan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. H. Akris Fattah Yunus, MM dalam laporannya yang dirilis di group-group whatsApp itu.

Anwar Hafid

 

Situasi terkini di wilayah tersebut masih memerlukan kewaspadaan, mengingat masih akan terjadi gempa susulan.

Dewan masjid

 

Masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan telah mendirikan tenda-tenda di luar rumah mereka untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan.

Pihak terkait, termasuk Camat Palolo, aparat Desa Lembantongoa, serta Tim Reaksi Cepat BPBD Provinsi Sulteng, terus berkoordinasi dalam upaya penanganan dan pemulihan pasca gempa bumi tersebut.

Goyangan gempa bumi ini, dirasakan di wilayah kota Palu dan Donggala.

Sekretaris BPBD Sulteng Asri yang dikonfirmasi via telepone whatsApp membenarkan tim reaksi cepat BPBD Sulteng sedang berada di lokasi sedang melakukan pendataan rumah rusak, berapa banya korban dan kebutuhan apa yang diperlukan segera.

“Selain tim reaksi cepat turun kelolasi ada juga yang standby (bersiap) di kantor BPBP Sulteng menunggu informasi untuk segera melakukan penanganan cepat sesuai data informasi dari tim reaksi epat yang berada di lapangan,”jelas Asri. ***

Material Tambang Berserakan di Jalan, Siapa Bertanggungjawab?

 

Foto banjir dan material tambang berserakan di jalan trans nasional sulawesi Palu – Donggala. Foto bang Doel/deadline-news.com

 

Hujan deras sepanjang hari mulai pukul 12:00 siang sampai malam hari melanda kota Palu dan Donggala Selasa (28/3-2023).

 

Akibatnya banjir disebagian ruas jalan nasional mulai dari Palu hingga ke Donggala.

Gub Sulteng H.Risdy Mastura

Di beberapa lokasi pertambangan galian C, di sepanjang ruas jalan nasional Palu – Donggala Sulawesi Tengah berserakan material pasir, krikil dan lumpur.

 

Ruas jalan nasional yang diapit terminal untuk kebutuhan sendiri (Tuks) dan lokasi tambang terdapat material pasir dan krikil menggunung, sehingga air yang mengalir membawa material dari lokasi tambang bertumpuk dan menggenangi badan ruas jalan nasional.

Himbauan iuran sampah

 

Banjir dibeberapa tempat yang terdapat lokasi pertambangan diatas gunung sepanjang jalan ke Donggala itu setinggi lutut orang dewasa.

Dewan masjid

 

Material tambang yang dibawa air dari lokasi pertambang itu siapa yang mestinya bertanggungjawab?

Anwar Hafid

 

Karena kondisi itu mengganggu pengguna jalan dan merusak sebagian badan jalan nasional Palu- Donggala itu.

Hendri Muhidin

 

Pemerintah melalui Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) liding sektor balai pelaksana jalan nasional harus tegas terhadap para pelaku pertambangan galian C yang materialnya berserakan di badan jalan.

 

Begitupun dengan Dinas lingkungan hidup dan Perhubungan agar menegur dan memerintahkan para petambang membuat saluran air (kanal) yang pembuangannya langsung ke laut dengan membuat gorong-gorong dibawah jalan, sehingga ketika musim hujan tidak ada lagi banjir dan material di sebagian badan jalan.

 

Banjir dan material berserakan di sebagian badan jalan ruas nasional ini mulai dari Kelurahan Tipo Palu, Loli Dondo sampai ke Kabonga.

 

Salah seorang pemerhati lingkungan dan tambang mengatakan pabila benar material berserakan di jalan dari lokasi tambang, maka sudah seharusnya yang bertanggung jawab ada Kepala Teknik Tambang ( KTT), sebagai penanggung jawab K3 dan Lingkungan.

 

Kemudian harus ada pengawasan rutin dilaksanakan lnspektur Tambang (IT) terkait pelaksanaan pengelolaan K3 dan Lingkungan.

 

Biasanya pengawasan rutin dan berkala dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten dan kota sesuai wilayahnya masing-masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 274 ayat (1), “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.***

PT.BRM Diduga Buang Limbah Beton Ke Pinggir Jalan

 

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-PT.Balik Papan Ready Mix (BRM) yang memproduksi beton di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu diduga membuang limbahnya ke pinggir jalan.

Pantauan deadline-news.com group detaknews.com Selasa (19/12-2022), sepanjang ruas jalan dari pertigaan BTN Silae terdapat sebagian buangan libah sisa campuran beton PT.BRM dibuang ke pinggir jalan.

Sehingga menghalangi air mengalir disaat musim penghujan. Akibatnya air meluber ke badan jalan, ruas jalan itupun makin parah kerusakannya.

Padahal ruas jalan yang menghubungkan kelurahan Silae Kota Palu dengan Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Sigi itu memang sebagian sudah berlubang-lubang.

“Yang banyak berlubang ini terdapat di ruas jalan wilayah kota Palu, sekitar 300san meter yang mengalami kerusakan itu, dimana merupakan akses jalan dum truk pengangkut campuran beton dari Pabrik ke proyek RSUD Anutapura,”kata seorang warga Silae yang minta namanya tidak disebutkan.

Selain itu ruas jalan ini merupakan akses jalan dari Palu menuju Desa Kalora kecamatan Kinovaro Sigi.

Asse manager PT.BRM yang bergerak dibidang produksi beton ini, menjawab konfirmasi deadline-news.com Selas (19/12-2022), di kantornya mengatakan bukan cuman limbah perusahaannya yang dibuang ke pinggir ruas jalan itu.

“Tapi banyak juga warga membuang limbah dan sampah di pinggir jalan ruas Palu ke Kalora itu,”ujar Asse.

Disinggu mengapa limbah beton itu dibuang ke pinggir jalan yang notabene menghalangi akses air jika musim penghujan? Sedangkan ruas jalan itu sendiri berlubang-lubang, dan mestinya limbah itu digunakan untuk menutupi lumbang jalan?

Jawab Asse, sudah sering dilakukan. Bahkan sebelumnya ada lubang besar di tengah ruas jalan itu, telah kami timbun menggunakan sisa beton yang ada.

Menurutnya perusahaannya sering berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan Silae untuk memperbaiki jalan itu.

“Selain itu PT.BRM sudah mengantongi analisis dampak lingkungan (ANDAL) dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Palu,”ujar Asse.

Perusahaan yang memproduksi beton cor itu berdiri sejak bulan April 2022, dengan tujuan produksi ke Proyek RSUD Anutapura Palu yang sedang di Kerjakan PT.Adhi Karya. ***

Foto pabrik beton PT.BRM di kelurahan Silae Ulujadi. Foto Bang Doel/deadline-news.xom

LS-ADI : Tangkap Cukong PETI di Sulteng

 

 

Antasena (deadline-news.com)-Palu-
Pengurus Daerah (PD) Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Kota minta aparat kepolisian menangkap para cukong atau pemodal pelaku pertambangan tanpa izin (PETI) Ilegal.

Pernyataan tegas LS- ADI kota Palu itu sebagai bentuk sikap kritis terhadap pemerintah dan kepolisian atas maraknya dugaan tambang ilegal beroperasi di Sulteng.

Pernyataan kritis itu terungkap dalam unjuk rasa LS-ADI di depan Gedung DPRD dan berlanjut di depan Polda Sulteng Senin (28/11-2022).

Koordinator Lapangan (Korlap) Moh.Rizki Djalil mengatakan Sulteng merupakan provinsi yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah diantaranya sumber daya Emas.

Mirisnya Sumber daya Alam tersebut sebagian di kelola tanpa memiliki izin, seperti yang berada di Kelurahan Poboya Kota Palu.

“Keberadaan PT. Adijaya Karya Makmur (AKM) yang melakukan aktivitas di tambang emas sudah sering mendapat penolakan dari kalangan masyarakat yang berada di daerah sekitar pertambangan.
Perlu diketahui produksi emas yang dilakukan PT. AKM diduga sama sekali tidak memiliki izin alias Ilegal Mining,” katanya.

Menurutnya, perbuatan eksploitasi tersebut selama ini tidak tersentuh hukum. Sehingga membuat pelaku merasa aman untuk menggerogoti kekayaan alam di Tambang Emas Poboya.

“Padahal secara esensi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan kegiatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur dalam UU NO. 3 Tahun 2020 dan tidak sejalan dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa Bumi, UDARA dan air serta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan diperuntukkan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Namun sejauh ini kekayaan alam tersebut dikuasai oleh sekelompok orang bahkan pemodal-pemodal besar,” tuturnya.

Jika bicara PETI di Sulteng, kata Riski seakan sudah menjadi komoditas daerah. Banyak aktivitas PETI diberbagai daerah di Sulteng yang dilakukan secara terang-terangan dan seakan terbiarkan begitu saja oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

“Tak sampai disitu, bahkan ada beberapa perusahaan di Sulteng yang memiliki IUP dan mengambil hasil bumi diluar wilayah konsesinya seperti yang terjadi diwilayah perusahaan nikel di Morowali, seperti yang diduga dilakukan PT. Oti Oye Abadi dan tidak terdaftar di dalam sistem Mineral One Data Indonesia (MODI) serta perusahaan tersebut telah dicabut oleh BKPM.

Hal ini kemudian yang membuat masyarakat untuk kembali menuntut pihak APH agar bertanggungjawab atas keteledoran membiarkan pencurian didepan mata terhadap kekayaan daerah ini,” tandas Riski.

Sementara itu, Ketua PD LS-ADI Kota Palu Moh. Sabil mengkhawatirkan mengenai dampak dari PETI di Poboya.

Masalahnya, sistem pengelolaannnya cukup membahayakan, yakni melakukan perendaman menggunakan zat kimia sianida yang membahayakan lingkungan warga sekitar.

“Sehingga akan berbahaya terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat Kota Palu. Penolakan Persoalan PETI ini sudah beberapa kali terus disuarakan masyarakat, bahkan melalui LBH Masyarakat Poboya telah melaporkan Vendor utama PT. AKM Ko LIM beserta 6 orang lainnya yakni Sdr. Cepi, Sdr.Andri, Fredi, Musliman, Ko Popo, Ko Untung,” terangnya.

Namun sampai hari ini, kata Sabil seperti tak terlihat proses penegakkan hukum kepada mereka yang sudah sangat jelas melakukan pelanggaran hukum, artrinya jelas telah melakukan tindak pidana.

“Ada apa? Ini kemudian menambah citra buruk dari APH khususnya di Sulteng. Jangan biarkan masyarakat terus-menerus menyampaikan stigma negatif ini kepada APH. Melalui ini kami meminta APH untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku sesuai dengan UU yang berlaku. Jika tidak ada penindakkan, maka kami siap melaporkan APH Sulteng ke pusat,” tutupnya. ***