Widi (deadline-news.com)-Jakarta- Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, didampingi Waketum, Hendra J Kede, mengkoordinasikan rencana pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) SMSI dengan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan PP SMSI, Mohammad Dawam (Gus Dawam), di Jakarta Selatan, Rabu (4/10-2023).
Firdaus menyampaikan bahwa Rapimnas akan dilaksanakan di Banten pada 28 Oktober 2023 bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda.
Terkait dengan tahun politik dan Pemilu, pada Rapimnas juga akan dibicarakan bagaimana peran SMSI agar pelaksanaan Pilpres dan Pileg dapat berjalan secara damai dan kondusif dengan menghadirkan unsur pimpinan Mabes Polri dan Kompolnas sebagai narasumber.
Ketum SMSI juga menyampaikan tema besar Rapimpnas yang sudah disepakati yaitu “Pemilu Damai Indonesia Sejahtera”. Sementara sub-sub tema di antaranya “Media Siber Berkualitas Mewujudkan Pemilu Damai, Investasi Berkelanjutan, dan Indonesia Maju”.
Sub tema lainnya adalah “Optimalisasi Sinergi Peran Polisi dan Media Siber Mewujudkan Pemilu Damai, Aman, dan Nyaman”
Gus Dawam memberikan beberapa masukan terkait pelaksanaan Rapimnas, terutama tentang pentingnya pers sebagai pilar keempat demokrasi berpartisipasi secara aktif untuk melahirkan pemilu yang damai sehingga ada jaminan stabilitas negara, khususnya media siber.
Tanpa negara yang stabil mustahil investor tertarik berinvestasi di Indonesia dan pada akhirnya akan menghambat mewujudkan Indonesia Maju.
“Saya akan mengupayakan agar Ketua Harian Kompolnas dan Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri dapat hadir untuk memberikan pengayaan kepada peserta Rapimnas” kata Gus Dawam yang juga merupakan Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tersebut.
Pada ujung pertemuan Gus Dawam juga menyampaikan perlunya SMSI menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan agar terjadi sinergi positif antara keduanya, tidak saja pada isu pemilu. (Sumber smsi pusat).***
Antasena (deadline-news.com)-Jakarta-Kepala Bagian Pemberitaan komisi pemberantasan korupsi (KPK) Ali Fikri kepada sejumlah media di Jakarta Jumat (29/9-2023), mengatakan pihaknya menggunakan pasal 12e undang-undang tipikor yakni permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi yang menyeret Menteri Pertanian (Mentan) Dr.Syahrul Yasin Limpo,SH, MH.
Capres Amin 2024
“Kalau dalam konstruksi bahasa hukumnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu. Pasalnya kalau kita lihat dalam UU Tipikor adalah (Pasal) 12 e,”kata Ali.
Pada Kamis malam hingga jumat pagi (28-29/9-2023), KPK menggeledah rumah dinas mentan SYL di Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat.
Di sana, tim penyidik mengamankan uang puluhan miliar rupiah, sejumlah dokumen hingga 12 senjata api. Teruntuk senjata api, KPK telah berkoordinasi dengan kepolisian.
Lembaga antirasuah itu juga menggeledah Kantor Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (29/9-2023).
Dibalik penggeledahan itu, KPK menemukan uang total senilai Rp30 miliar di rumah dinas Syahrul Yasin Limpo.
Uang puluhan miliar itu dibawa penyidik lembaga antirasuah untuk kepentingan proses penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret nama Syahrul Yasin Limpo.
“Total uangnya Rp30 miliar,” kata salah satu sumber yang dikutip di CNNIndonesia.com di KPK, Jumat (29/9) malam.
Sumber itu menyatakan uang tersebut diduga berasal dari para kepala dinas pertanian berbagai pemerintah daerah untuk promosi dan mutasi jabatan.
Menurutnya, para kepala dinas itu butuh rekomendasi agar mendapat persetujuan dari gubernur ataupun bupati dan wali kota.
“Sedang didalami dugaan penerimaan uang lain,” ujarnya. (Dikutip di ccnindonesia.com). ***
Siang itu Rabu (30/8-2023), sekitar pukul 11.30 wita, bapak presiden RI Ir.H.Joko Widodo tiba di bandara mutiara sis al jufri Palu sulawesi tengah.
Orang nomor 1 di Indonesia itu didamping sejumlah pejabat negara, diantaranya Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo dan panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
Dua hari sebelum kedatangan presiden bersama rombongan, terlihat sejumlah titik disterilkan oleh aparat keamanan gabungan TNI – Polri.
Dan pengamanan lebih ketat di hari H kedatang mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Terlihat disejumlah titik anggota TNI – Polri berseragam memanggul senjata laras panjang.
Digedung – gedung bertingkat dimana ruas jalan yang dilewati sang presiden telah siap siaga penembak jitu (Sniper).
Diperkirakan 1500 personil gabungan TNI – Polri amankan kedatang presiden Jokowi bersama rombongan di Palu.
Kedatangan presiden bersama rombongan dalam rangkan membuka acara Kongres Nasional Kesatuan Mahasiswa Hindu Budha Indonesia (KMHBI) XIII di auditorim Universitas Tadulako (Untad) Palu.
Pun biaya makan minum pengamanan rombongan Presiden Jokowi diperkirakan Rp, 50.000/perorang (1500 personil kali 3 kali makan, pagi, siang dan malam kali 3 hari sejak senin, selasa dan rabu . (Rp.50.000 X 3 X 3 hari x 1500 personil = Rp, 675.000.000.
Artinya biaya makan minum pengamanan presiden RI setiap kali kunjungannya ke daerah-daerah mahal, paling sedikit sekitar Rp,675.000.000.
Anggaran biaya makan minum pengamanan presiden itu bersumber dari negara baik itu anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN/APBD) atau sumber pendapatan negara lainnya yang tidak mengikat.
Presiden memang patut dilindungi dari berbagai macam gangguan. Walau presiden bukanlah simbol negara sebagaimana disebutkan dalam konstitusi, presiden bukanlah simbol atau lambang negara Indonesia. Pasal 36A UUD 1945 menyebutkan, lambang negara Indonesia ialah Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Sedangkan presiden adalah pemimpin negara yang patut dijaga keamanannya.
Selama di Palu Presiden dan rombongan melakukan kunjungan ke Pasar Masomba dan beberapa tempat lainnya.
Kepala biro kesejahteraan (Karo Kesra) pemprov Sulteng Drs.H.Awaluddin, MM yang dikonfirmasi soal anggaran biaya makan minum pengamanan presiden menyarankan konfirmasi ke Karo Umum.
Kemudian kepala biro umum Suandi yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya sampai tulisan ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.
Selamat datang bapak presiden Joko Widodo bersama rombongan di tanah 1000 megalith dan selamat jalan kembali ke Istana negara di Jakarta. ***
Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Kepala badan narkotika nasional (Kaban BNN) sulteng Brigjen Pol Monang Situmorang,SH,MH via telepone di whatsAppnya senin malam (28/8-2023), dari Tentena menegaskan soal perencanaan rehab rekon pembangunan kantor BNN yang telah diusulkan ke kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) senilai Rp, 28 miliyaran bukanlah domain BNN.
“Tapi PUPR lah yang merencanakan, emangnya perencanaannya dari kita, tidak toh, itu domain kementrian PUPR atau balai prasarana permukiman wilayah sulawesi tengah (BP2WS). Kami sebatas mengusulkannya. Dan sudah direspon beberapa tahun kemarin oleh Kementrian PUPR dengan anggaran yang disetujui Rp, 24 miliyar,”tegas Monang.
Penegasan Kaban BNN Sulteng itu terkait pernyataan Kepala balai prasarana permukiman wilayah sulteng (BP2WS) Sahabuddin yang akrab disapa Budi bahwa proyek usulan BNN sulteng belum ada perencanaannya.
Sehingga pembangunan kantor BNN Sulteng belum masuk dalam program pembangunan rehab rekon pasca bencana.
Menurutnya salah satu pensyaratan yang belum dipenuhi pada pengusulan rehab rekon pembangunan kantor BNN yakni perencanaannya.
“Belum ada perencanaannya,”tulis Budi.
Kepala BNN Sulteng Brigjen Pol. H. Monang Situmorang, S.H, M.Si menegaskan merasa kecewa dengan Kepala BP2WS Sahabuddin, karena diduga tidak menggubris usulan permohonan rehabilitasi kantor badan narkotikan nasional (BNN) sulteng.
Padahal kantor BNN itu sudah mengalami kerusakan cukup parah. Makanya perlu perbaikan atau pembangunan baru. Apalagi sudah ada lokasi hibah dari pemprov Sulteng.
“Kami telah bermohon rehabilitasi kantor bnn bulan maret tahu 2021 lalu ke menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) sebeser Rp, 28 miliyar dan acc Rp, 24 miliyar. Tapi kepala bp2ws Sahabuddin tidak menggubrisnya,”Kata Kakak Asuh Ketua komisi pemberantasan korupsi (KPK) RI Firli Bahuri saat di Kepolisian RI itu.
Menurutnya pada jaman Kabalai BP2WS Ferdinand Kanalo, pihak BNN sulteng sudah mendapat persetujuan perbaikan atau rehabilitasi kantor BNN. Namun saat pergantian Kabalai BP2WS ke Sahabuddin sudah tidak digubris lagi.
“Padahal kami sudah berkali-kali menghadap ke Kabalai BP2WS pak Sahabuddin tapi alasannya banyak sekali. Itu asset negara bukan kantor pribadi dan termasuk gedung pemerintah yang perlu direhab,”tegas Monang.
“Bayangkan kata Monang sudah ada rekomendasi dan persetujuan dari kementerian PUPR dan itu kepentingan masyarakat sulteng secara umum, bukan kepentingan saya. Pembangunan kantor BNN itu dalam rangka pemberantasan dan pencegahan narkotika. Tapi disepelekan. Ada apa ini? sehingga Kabalai BP2WS tidak mendukung dan melakukan rehab kantor BNN sulteng, “tegasnya.
Kata Monang kantor pemerintah lainnya, seperti Kejaksaan Tinggi, kampus-kampus sudah pada dibangun, masa kantor BNN yang anggarannya kecil dibanding yang lainnya “diabaikan”.
Untuk diketahui BNN Sulteng terpaksa mengontrak ruko di jalan Dewi Sartika Palu sebagai kantor sementara. Sebab kantornya rusak parah saat gempa bumi, tsunami dan likuifaksi lima tahun lalu yakni 28 September 2018. ***
“Itu Gedung Kepentingan Umum, Bukan Kepentingan Saya”
Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Kepala balai prasarana permukiman wilayah sulteng (BP2WS) Sahabuddin yang akrab disapa Budi menjawab konfirmasi deadline-news.com group detaknews.id Sabtu (26/8-2023), mengatakan masih ada pensyaratan yang belum dipenuhi pihak badan narkotika nasional (BNN) sulteng.
Sehingga pembangunan kantor BNN Sulteng belum masuk dalam program pembangunan rehab rekon pasca bencana.
Menurutnya salah satu pensyaratan yang belum dipenuhi pada pengusulan rehab rekon pembangunan kantor BNN yakni perencanaannya.
“Belum ada perencanaannya,”tulis Budi.
Kata Budi setelah ada perencanaannya baru diusulkan permintaan dananya ke pusat.
“Setelah itu di usulkan permintaan dananya ke pusat pak,”aku Budi.
Sebelumnya Kepala BNN Sulteng Brigjen Pol. H. Monang Situmorang, S.H, M.Si menegaskan merasa kecewa dengan Kepala BP2WS Sahabuddin, karena diduga tidak menggubris usulan permohonan rehabilitasi kantor badan narkotikan nasional (BNN) sulteng.
Padahal kantor BNN itu sudah mengalami kerusakan cukup parah. Makanya perlu perbaikan.
“Kami telah bermohon rehabilitasi kantor bnn bulan maret tahu 2021 lalu ke menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) sebeser Rp, 28 miliyar dan acc Rp, 24 miliyar. Tapi kepala bp2ws Sahabuddin tidak menggubrisnya,”Kata Kakak Asuh Ketua komisi pemberantasan korupsi (KPK) RI Firli Bahuri saat di Kepolisian RI.
Menurutnya pada jaman Kabalai BP2WS Ferdinand Kanalo pihak BNN sulteng sudah mendapat persetujuan perbaikan atau rehabilitasi kantor BNN. Namun saat pergantian Kabalai BP2WS ke Sahabuddin sudah tidak digubris lagi.
“Padahal kami sudah berkali-kali menghadap ke Kabalai BP2WS pak Sahabuddin tapi alasannya banyak sekali. Itu asset negara bukan kantor pribadi dan termasuk gedung pemerintah yang perlu direhab,”tegas Monang.
“Bayangkan kata Monang sudah ada rekomendasi dan persetujuan dari kementerian PUPR dan itu kepentingan masyarakat sulteng secara umum, bukan kepentingan saya. Pembangujan kantor BNN itu dalam rangka pemberantasan dan pencegahan narkotika. Tapi disepelekan. Ada apa ini sehingga balai BP2WS tidak mendukung dan melakukan rehab kantor BNN sulteng, “tegasnya.
Kata Monang kantor pemerintah lainnya, seperti Kejaksaan Tinggi, kampus-kampus sudah pada dibangun, masa kantor BNN yang anggarannya kecil dibanding yang lainnya “diabaikan”.
Untuk di ketahui anggaran pasca bencana sulteng dari pinjaman bank dunia sekitar Rp, 15 triliun. Sementara realisasinya mungkin baru sekitar 50 persen dari total anggarannya. ***
Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Tahun 2013 pemerintah mengancam akan menindak tegas perusahaan tambang yang belum membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).
Diantaranya menghentikan kontrak karya bagi perusahaan tambang di Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban membangun smelter seperti dikutip di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.
Kewajiban membangun smelter tertuang dalam Undang-Undang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara atau Minerba, diantaranya mengatur ekspor bahan tambang yang belum dimurnikan dan larangan bagi perusahaan tambang di Indonesia untuk mengekspor bahan tambang mentah sejak Januari 2014.
Kalau belum memiliki anggaran untuk membangun smelter, minimal para pengusaha pertambangan menunjukkan niatnya membangun smelter.
Misalkan mereka sudah ada kerja samanya dengan smelting, nah kita lihat kerja samanya. Tapi bukan berarti konsep saja, artinya dia betul-betul menyatakan kepada pemerintah tiga tahun ke depan saya akan melakukan pengolahan pemurnian.
Andi Ridwan Bataraguru menegaskan alasan pemerintah mengultimatum pengusaha tambang untuk membangun smelter itu adalah agar limbah industri pertambangan itu tidak keluar mencemari lingkungan dan udara.
Oleh sebab itu PT.Citra Palu Mineral (CPM) tidak memenuhi syarat mengelola pertambangan, karena tidak memiliki smelter.
Bayangkan setiap hari warga kota Palu disuguhi udara tercemar dari limbah dan bahan berbahaya seperti cianida.
“Estimasi ada 16 kolam perendaman yang berproduksi, dalam setiap rendaman menggunakan 250 kaleng cianida dalam setiap kaleng 50 kg (250 x 50 = 12.500 kg) atau 12.5 Ton x 16 rendaman = 200 ton,”kata mantan aktivis 98 itu.
Karena tidak memiliki smelter maka PT Adijaya Karya Makmur (AKM) yang mengekploitasi tambang emas poboya selama ini selaku vendor.
“PT AKM merupakan vendor perusahaan PT Citra Palu Mineral (CPM) pertambangan besar di Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Dan kegiatannya diduga menimbulkan dampak lingkungan secara negatif,”ujarnya.
Kata Andi Ridwan, kasihan sekali warga kota Palu hanya menerima penderitaan Kesehatan dan kerusakan Lingkungan, sementara 7,9 ton biji emas dan uang miliyaran diterima oleh orang orang Jakarta.
Sementara itu manajer komunikasi CPM Andi Amran Amir menjawab konfirmasi deadline-news.com group detaknews.id Jumat (25/8-2023) via chat di whatsAppnya mengatakan PT.CPM memiliki pabrik pengolahan tapi tidak sampai pemurnian.
“Ada pabrik pengolahan tapi tidak sampai pemurnian,”tulis Amran.
Sebelumnya Amran telah menjelaskan soal limbah yang diduga mencemari lingkungan.
Amran menegaskan pembuangan limbah CPM tidak dilakukan di sembarang tempat melainkan di tempat yang telah ditentukan dan telah mendapat izin untuk itu.
Menurutnya pengelolaan limbah CPM menggunakan konsep closed circuit, dimana limbah hasil pengolahan yang berbentuk slurry/lumpur ditekan/press di Filter Press yang memisahkan material padat dengan air.
“Material padat di tempatkan ditempat yang telah ditentukan dan kandungan airnya sekitar 10-20 persen. Untuk air hasil pemisahan dikembalikan ke pabrik pengolahan untuk digunakan kembali (recycle). Lokasi penempatan material padat telah dilapisi lapisan membran cell/lapisan kedap air untuk mencegah ada air yang masuk ke dalam tanah,”jelas mantan wartawan itu.
Kata dia kandungan air yang masih tersisa di material padat sebesar 10-20 persen dialirkan ke tempat penampungan untuk didetoksifikasi sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan.
“Demikian secara ringkas pengelolaan limbah CPM yang menggunakan sistem closed circuit,”tulisnya.
Ia mengatakan terkait air yang muncul di lokasi penambangan itu bukan kebocoran dari kegiatan, namun air dari mata air yang muncul akibat penggalian dan bercampur dengan air hujan.
“Air tersebut tidak berbahaya dan sudah ada hasil laboratorium dari perusahaan independen yang tersertifikasi KAN yakni PT Global Quality Analitical yang menemukan semua parameter yang diukur di bawah baku mutu,”ungkap mantan ketua aliansi jurnalistik Independen (AJI) kota Palu itu.
Kata Amran CPM berkomitmen beroperasi secara taat hukum dan asas dengan prinsip pertambangan yang baik (good mining practices), dengan operasi yang baik dan profesional, CPM berharap dapat tumbuh dan memberi kontribusi bagi negara, daerah dan masyarakat.
Sebelumnya telah diberitakan direktur Wahana lingkungan hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah Sunardi Katili dalam rilisnya yang dikirim ke deadline-news.com group detaknews.id via chat di whatsAppnya Kamis (24/8/2023) meminta Hasil Uji Laboratorium dinas lingkungan hidup (DLH) Sulteng terkait dugaan Pencemaran Sungai Pondo oleh Tambang Emas PT.Citra Palu Mineral (CPM) dibuka ke Publik.
Ia mengatakan dugaan kerusakan dan pencemaran lingkungan disebabkan operasi tambang emas di wilayah Keluruhan Poboya dan sekitarnya akhir-akhir ini menjadi sorotan warga sejak beredar video viral di media sosial yang diposting warga Kota Palu berupa genangan dan mata air yang muncul pada lubang tambang emas milik PT. Citra Palu Mineral (CPM) pada akhir Juli 2023 lalu.
Hingga air Sungai Pondo pada Agustus 2023 yang terlihat keruh, membuat pihak terkait melakukan pengecekan lapangan, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah mengambil sampel air Sungai Pondo guna uji laboratorium kualitas air.
“Kami berharap agar hasil uji laboratorium DLH Kota Palu terkait kemunculan genangan dan mata air pada bekas lubang tambang dan hasil uji laboratorium DLH Sulteng atas dugaan pencemaran Sungai Pondo dapat dipublikasikan luas agar warga Kota Palu yang lagi resah saat ini dapat mengetahui apa benar terjadi pencemaran limbah tambang emas atau tidak, apakah air disebut tercemar jika hasilnya lebih tinggi dari standar baku mutu atau sebaliknya tidak tercemar apabila terlihat tidak berwarna, berbau dan berrasa,” ujar Sunardi.
Menurutnya ada banyak ketentuan yang telah ditegaskan dalam peraturan, pencegahan dampak lingkungan misalnya Undang-Undang Lingkungan Hidup serta turunannya seperti Peraturan Perintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, ucap Sunardi.
Kata dia terkait hasil uji lab oleh DLH, berdasar Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap orang berhak memperoleh informasi terkait hasil uji lab itu dan badan publik seperti DLH wajib menyediakan informasi hasil dua kejadian tersebut, tegas Sunardi.
Ia menegaskan meski pihak CPM melalui Manager Government Relation and Permit berdalih bahwa air tergenang dalam kubangan bekas lubang tambang itu hal biasa.
“Sebab limpasan air hujan dan kemunculan mata air ataupun keruhnya Sungai Pondo disebabkan curah hujan tinggi dihulu sungai dan tidak pernah membuang limbah beracun ke sungai, itu hak CPM untuk mengklarifikasinya, tetapi bagi kami mesti pihak DLH Kota Palu dan DLH Sulteng juga harus menyampaikan resmi hasil Uji Labnya ke publik,”ujarnya.
Ia mengatakan diketahui tambang emas CPM terletak tidak jauh dari Teluk Palu, hanya berjarak beberapa kilo meter dari bibir pantai dan terdapat muara Sungai Palu.
“CPM adalah anak perusahaan Rio Tinto pemegang Kontrak Karya (KK) pertambangan emas melalui Surat Keputusan Presiden Nomor B-143/Pres/3/1997 seluas 561.050 hektar dengan wilayah berblok-blok salah satunya bernama blok Poboya – Palu seluas 37.020 Ha atau 1/3 dari luas Kota Palu.
“Dalam perkembangannya kepemilikan KK selalu berganti dari Rio Tinto, Vallar, Newcrest Mining hingga saat ini Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) memiliki kapasitas pengolahan 4.000 ton biji perhari dengan rata-rata kadar emas 2,4 g/t Au,”jelasnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulteng Dr.Yopie Patiro,SH,MH menjawab konfirmasi deadline-news.com group detaknews.id via chat di whatsAppnya Kamis malam (24/8-2023), mengatakan sesuai laporan staf DLH yang turun ke lapangan, untuk hasil uji Lab PT. CPM masih dalam proses uji.
“Untuk lebih jelasnya bisa komiu konfirmasi ke Kabid saya bapak Natsir mangge, tks,”tulisnya.
Sementara itu Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup Sulteng Moh.Natsir Mangge yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya menuliskan menunggu 14 hari kerja.
Kadis DLH kota Palu Arief Lamakarate yang dikonfirmas via chat di whatsAppnya mengatakan minta ke DLH Sulteng karena DLH kota belum punya Lab yang punya Lab itu DLH Sulteng.
Musliman Malappa salah seorang direktur di PT.AKM yang dikonfirmasi terkait pernyataan Andi Ridwan Adam mengenai penggunaan cianida ratusan ton, sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.
Chat konfirmasi yang dikirim ke whatsAppnya Jumat pagi (25/8-2023) terlihat dibaca dengan tanda contreng dua warna biru. ***
Bang Doel (deadline-news.com)-Jakarta- Webinar yang diadakan oleh MARAPI Consulting & Advisory dan PERSADA (Perhimpunan Alumni Dari Jepang) telah menghadirkan 3 narasumber yaitu:
Dr. Atsushi Yasutomi (Eikei University of Hiroshima), Dr. Saya Kiba (Kobe City University of Foreign Studies, Kobe) dan Ishaq Rahman, M.Si (Dosen HI FISIP UNHAS dan Sekretaris Jenderal AIHII/Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia), serta 2 penanggap yaitu Wira Halim (Direktur MARAPI C&A) dan Gusti Raganata (anggota PERSADA dan dosen politik).
PANDANGAN JEPANG TERHADAP KEAMANAN
Pembicara pertama Dr. Atsushi Yasutomi lebih menekankan soal kebijakan keamanan Jepang di Asia Timur dengan mempertimbangkan dan melihat perkembangan di Eropa terutama perang di Ukraina karena invasi Rusia yang merupakan pelanggaran hukum internasional.
Artinya Jepang saat ini cukup kuatir akan terjadi konflik di masa depan antara China dengan Taiwan. Perkembangan Cina dan Semenanjung Korea telah menjadi ancaman bagi keamanan Jepang.
Karena itu, Jepang mulai meningkatkan upaya keamanan dengan pengembangan strategi keamanan yang baru yakni mengeluarkan kebijakan pertahanan yang lebih melihat ancaman eksternal dengan melakukan kerjasama dengan negara sekutu dan mitra, perubahan institusi pertahanan (Kemhan), peningkatan anggaran militer, perubahan undang-undang untuk mendukung transfer persenjataan, dan lainya.
Hal ini disebut oleh pengamat luar sebagai normalisasi militer Jepang yang tadinya sangat pasifis menjadi seperti militer di negara lainnya dengan melakukan kerjasama internasional dengan negara sahabat.
MASA DEPAN KEAMANAN JEPANG DAN ASEAN
Kemudian Pembicara kedua Dr. Saya Kiba, pengajar Kobe Univeristy of Foreign Studies, Setelah Perang Dunia II, Jepang berfokus pada pembangunan kembali, dengan mengembangkan industri dan pabrik.
Jepang mengembangkan Doktrin Fukuda, di mana Jepang tidak akan menjadi kekuatan militer. Karena itu, akan mengembangkan hubungan dengan cara “heart-to-heart.”
Cara seperti dengan mengenalkan hal baik tentang Jepang: produk, budaya. Namun begitu, sejak pemerintahan Perdana Menteri Abe, Jepang mulai mengembangkan isu keamanan.
Contoh dengan peningkatan pengembangan Japan’s Self Defense Forces. Alasan Jepang tidak lagi terlalu Pasifis; antara lain:
“Trauma” dari bentuk diplomasi Jepang sebelumnya.
Di mana Jepang memberikan banyak bantuan dana, tetapi tidak begitu dianggap karena tidak memberikan bantuan militer (seperti dalam perang di Kuwait).
2. Kritik terhadap “Chequebook Diplomacy” Jepang.
Dengan begitu, Jepang mulai mengirimkan Self Defense Force/SDF (Pasukan Beladiri) ke luar negeri.
Yang mana dimulai dari keterlibatan dalam pasukan PBB di sejumlah wilayah dan juga bantuan kemanusiaan (HADR) di beberapa negara yang tertimpa musibah bencana.
Hingga saat ini, Jepang telah mengirimkan SDF ke banyak negara, termasuk ke ASEAN.
Jepang ingin memunculkan SDF keluar, termasuk ASEAN dan Indonesia. Dalam hal ini, Jepang mengirimkan SDF untuk melakukan beberapa hal seperti Capacity Building dan Joint Exercise.
Jepang juga telah mengembangkan kerja sama keamanan (contoh dalam transfer senjata). Selain itu, Jepang memberlakukan ODA (Overseas Development Assistance) dalam bentuk keamanan, yaitu OSA (Overseas Security Assistance) yang menerima antara lain Philippines, Malaysia dan Papua New Guinea (PNG).
JEPANG DAN BANTUAN DEMOKRASI (ODA)
Sedangkan pembicara ketiga Ishaq Rahman, M.Si, pengajar Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin dan juga Sekjen Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII), mengatakan setelah Perang Dunia II, Demokrasi telah menjadi sebuah alat kebijakan luar negeri yang penting bagi dunia, terutama oleh Barat.
Dalam hal ini, Jepang juga turut mengadopsi demokrasi. Sekarang, dinamika perpolitikan Jepang telah menunjukkan keinginan kuat untuk memasuki lingkungan internasional.
Termasuk dengan memberikan mekanisme donor demokrasi, yang diberikan secara sukarela. Saat ini Jepang telah secara aktif memberikan bantuan.
Bahkan menjadi salah satu pendonor terbesar bagi dunia, termasuk bagi negara ASEAN. Yang mana bertujuan untuk meningkatkan pengaruh dan prestise Jepang di sejumlah negara.
Catatan: Siaran ulang webinar akan segera tersedia di Youtube Channel MARAPI Consulting & Advisory.
MARAPI Consulting & Advisory adalah perusahaan konsultan yang memberikan jasa dan advis di bidang sosial-politk, ekonomi dan keamanan yang berdiri sejak 2020 dan berkedudukan di Jakarta.
Pendiri MARAPI antara lain Mufti Makarim (eks pengurus KontraS dan pendiri Lokataru), Beni Sukadis (pengamat pertahanan dan keamanan), Wira Halim (Direktur Marapi dan ahli bidang ekonomi politik), Benny Junito (eks staf ahli Ketua DPR Ri dan eks staf di Kedutaan Besar AS di Jakarta), Yudha Widjayakerta (eks staf di Kedubes AS), dan lainnya.
PERSADA adalah Perhimpunan Alumni Dari Jepang. Suatu lembaga nonprofit yang bertujuan menghimpun lulusan pendidikan di Jepang dan memiliki perwakilan di berbagai daerah. ***
Widi (deadline-news.com)-Jakarta- Bangsa Indonesia sebagai bangsa multi etnis, harus dibebaskan dari segala diskriminasi etnis.
Banyak warga Tionghoa yang ikut berjuang membebaskan negeri ini dari penjajahan di masa lalu.
Budayawan yang berkomitmen kebangsaan Erros Djarot menyerukan hal itu dalam sambutannya di acara deklarasi Bhineka Tionghoa Nasionalis Indonesia (BTNI).
Erros menyebut sejumlah orang Tionghoa turut berjuang dalam memerdekaan Indonesia. Mereka di antaranya, Djiaw Kie Siong, pemilik rumah di Rengasdengklok, Karawang Jawa Barat, yang digunakan Soekarno dan Hatta untuk menyusun naskah teks proklamasi pada 16 Agustus 1945.
Tepat hari Kamis sore, setelah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI, 17 Agustus 2023, masyarakat Tionghoa Indonesia mendeklarasikan sebuah wadah bernama Bhineka Tionghoa Nasionalis Indonesia (BTNI).
Organisasi itu dibentuk, menurut ketuanya, Vincen Djaya Saputra, untuk ikut berkontribusi pada kemajuan Indonesia yang berdaulat.
Deklarasi BTNI berlangsung di kantor GBN, Jalan Penjernihan, Jakarta Pusat. Hadir dalam kesempatan itu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo, budayawan yang peduli pada kebangsaan Erros Djarot, Wakil Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Yono Hartono, Ketua BTNI Vincen Djaya Saputra dan sejumlah tokoh masyarakat Tionghoa dari berbagai kalangan.
Dalam BTNI, Erros ditempatkan di pos strategis yaitu ketua dewan pertimbangan BTNI. Dalam sambutannya di depan Bambang Soesatyo saat BTNI dideklarasikan, Erros yang tampak egaliter menggunakan bahasa pergaulan sehari-hari yang membuat hadirin kaget dan tertawa.
“Tolong tertibkan momongan sampean. Wong yang namanya presiden itu adalah momongan sampean sebagai ketua MPR RI,” kata Erros yang disambut “gerr” tawa hadirin. ***
Widi (deadline-news.com)-Jakarta- Organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat menandatangani kerja sama penyelenggaraan Indonesia 4.0 Conference & Expo 2023 yang akan berlangsung 23-24 Agustus 2023 di Ballroom Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta.
Perjanjian kerja sama itu ditandatangani oleh Ketua Umum SMSI Firdaus bersama Direktur Utama PT. Naganaya Indonesia Internasional Aditya Adiguna, selaku penyelenggara konferensi 4.0 dan ekspo bersama masyarakat Telematika Indonesia.
Penandatanganan kerja sama dilakukan 14 Agustus 2023. Dalam perjanjian tersebut pihak SMSI diminta sebagai pembicara konferensi 4.0 dan ekspo Indonesia, sesuai permintaan pihak PT. Naganaya Indonesia Internasional yang berkantor pusat di Bukit Duri, Jakarta Selatan.
“Kami siap turut mensukseskan konferensi 4.0 dan ekspo. Apa saja yang diminta dan tertulis dalam perjanjian kerja sama ini, kami siap,” kata Firdaus. ***
Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Kepala balai prasarana permukiman wilayah sulteng (BP2WS) Sahabuddin diduga tidak menggubris usulan permohonan rehabilitasi kantor badan narkotikan nasional (BNN) sulteng.
Padahal kantor BNN itu sudah mengalami kerusakan cukup parah. Makanya perlu perbaikan.
“Kami telah bermohon rehabilitasi kantor bnn bulan maret tahu 2021 lalu ke menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) sebeser Rp, 28 miliyar dan acc Rp, 24 miliyar. Tapi kepala bp2ws Sahabuddin tidak menggubrisnya,”Kata Kepala BNN sulteng Brigjen Pol. H. Monang Situmorang, S.H, M.Si kepada deadline-news.com di Palu Sabtu (19/8-2023).
Menurutnya pada jaman Kabalai Ferdinand Kanalo pihak BNN sulteng sudah mendapat persetujuan perbaikan atau rehabilitasi kantor BNN. Namun saat pergantian Kabalai BP2WS ke Sahabuddin sudah tidak digubris lagi.
“Padahal kami sudah berkali-kali menghadap ke Kabalai BP2WS pak Sahabuddin tapi alasannya banyak sekali. Itu asset negara bukan kantor pribadi dan termasuk gedung pemerintah yang perlu direhab,”tegas Monang.
“Bayangkan kata Monang sudah ada rekomendasi dan persetujuan dari kementerian PUPR dan itu kepentingan masyarakat secara umum dalam rangka pemberantasan dan pencegahan narkotika. Tapi disepelekan. Ada apa ini sehingga balai BP2WS tidak mendukung dan melakukan rehab kantor BNN sulteng, “tegasnya.
Kepala BP2WS Sahabuddin yang dikonfirmasi via telepone dan chat di whatsAppnya Sabtu (19/8-2023) sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi. ***
