pemerintahan – DEADLINE NEWS

3 Oktober 20233 Oktober 2023

Pj Bupati Morowali Peduli Honor Gukon

Antasena (deadline-news.com)-Morowali-Walau baru beberapa hari menjalankan tugas sebagai pejabat Bupati Morowali Abdul Rachmansyah Ismail ternyata sangat perhatian kepada guru kontrak (Gukon).

Bagaimana tidak, pembayaran honor Gukon di Morowali ini sudah terlambat 5 bulan.

Honor gukon ini menjadi hutang pemda morowali peninggalan masa kepemimpinan Taslim-Najamudin (Tahajud).

Namun Pj Bupati Rachmansyah menyelesaikannya dalam tempot singkat dengan nilai Rp, Rp 12.205.760.000.

Di hari pertama berkantor, Senin (2/10-2023), Rachmansyah langsung mengurusi hak para Gukon yang sudah masuk 5 bulan yang selama ini dikeluhkan.

Dan memerintahkan Kadis Pendidikan Morowali untuk segera memproses dan membayarkan hak Gukon itu.

“Alhamdulilah kemarin pak baru 4 bulan, meskipun tidak semua terbayar kan tapi merasa legah dan berterimakasi kepada bapak Pj Bupati Morowali Rachmansyah, sebab yang diharapkan telah keluar. Sekali lagi kami ucapkan terimakasih kepada bapak Pj Bupati Morowali telah membantu proses pencairan honor guru kontrak,” ungkap salah satu Gukon di Bungku yang enggan namanya disebutkan, Selasa (3/10-2023).

Senada penyampaian Anjar salah satu warga Morowali mengapresiasi kebijakan yang dilakukan Pj Bupati Morowali dengan gercap menyelesaikan utang ke Gukon peninggalan pemimpin masa lalu yang selama ini telah dikeluhkan para Gukon Morowali.

“Syukurlah Pj Bupati Morowali selesaikan utang ke Gukon, malu kita daerah dikenal kaya tingkat nasional bahkan internasional tapi Gukon tak dibayarkan selama ini hingga 5 bulan. Semoga pak Pj Bupati sehat-sehat terus memimpin daerah ini,” ujarnya.

Kadis Pendidikan Morowali Amir Aminudin melalui media humas Pemda Morowali mengatakan Pembayaran gaji sudah disalurkan ke rekening para guru kontrak mulai hari ini.

Dimana sebelumnya, pada Jumat 29 September 2023, pihaknya telah melakukan penagihan untuk diproses, dan prosesnya sudah masuk ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Morowali sebagai Bank Salur.

Total keseluruhan gaji yang akan dibayarkan kepada para guru kontrak terhitung selama empat bulan itu yakni sebesar, Rp 12.205.760.000.

“Namun, jika sampai hari ini ada guru yang uangnya belum semua masuk ke rekening belum sebanyak empat bulan gaji, berarti itu hanya soal teknis di bank salur. Karena dari informasi kami terima, bahwa bank sekali posting rekening hanya bisa maksimal 1.500 nomor rekening,” ujar Amir Aminudin.

“Yang artinya, kemungkinan bank memerlukan waktu beberapa hari untuk mentransfer gaji guru kontrak yang selama empat bulan tersebut,” imbuhnya.

Kata Kadis Pendidikan Morowali itu untuk gaji para guru kontrak di bulan September 2023, juga akan segera dilakukan penagihan untuk proses pembayarannya.

Selain itu, pada bulan-bulan berikutnya atau terhitung mulai September, Oktober, November, dan Desember, proses pembayaran akan berjalan normal seperti pada tahun sebelumnya, atau gaji dibayarkan per setiap bulannya.

“Kami informasikan juga, Insyaallah per bulan Oktober ini gaji guru kontrak akan terbayarkan 5 bulan, atau dihitung dari Bulan Mei sampai dengan Bulan September,” jelasnya.

Amir Amirudin juga mengajak, kiranya para guru diharapkan tetap bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan tidak memposting sesuatu yang simpang siur di media sosial yang bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. (Dikutip di Nuansa Pos.com). ***

15 September 2023

Anwar Hafid : Pemerintah Jangan Menutup Mata Terhadap Nasib Penyintas

Foto suasana rapat dengar pendapat bersama komisi IV DPRD sulteng dengan forum penyintas huntara layana..foto bang doel/deadline-news.com

“Jangan karena persoalan admimistrasi kita menutup mata batin kita terhadap penyintas”

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Anggota komisi V DPR RI Dr.Anwar Hafid,M.Si kepada deadline-news.com via telepone whatsAppnya dari Jakarta Jumat (15/9-2023), menegaskan pemeritah jangan menutup mata terhadap nasib penyintas yang belum mendapatkan hunian tetap (huntap).

“Jangan karena persoalan administrasi pertanahan mereka misalnya sertifikar atau skpt tidak ada, lalu kita menutup mata batin terhadap penyintas korban bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami 28 september 2018 itu,”ujar ketua DPD Partai Demokrat sulteng itu.

Menurutnya kalau memang para penyintas yang masih tinggal di hunian sementara (huntara) layana itu tidak dibenarkan membangun lagi di lahannya dengan alasan masuk zona merah, iya pemerintah harus mencarikan solusianya.

Apalagi jika selama ini terdaftar sebagai warga sulteng atau kota Palu yang dibuktikan dengan administrasi kependudukan, tentunya mereka selama pemilu legislatif, presiden dan kepala daerah (walikota/Gubernur) memilih.

“Artinya jangan kemudin kita hanya butuh suara mereka di pemilu, tapi giliran mereka tertimpa muzibah kita menutup mata untuk mengulurkan bantuan. Itu kewajiban negara/pemerintah untuk menyiapkan, membangun dan memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat korban bencana, sekalipun tidak memiliki administarsi kepemilikan lahan,”tegas mantan bupati Morowali dua periode itu.

Kata Anwar dimana hati nurani kita sebagai pemerintah, janganlah biarkan masyarakat kita hidup terluntah-luntah karena tidak memiliki tempat tinggal yang jelas.

“Padahal sesungguh kewajiban negara atau pemerintah memfasilitasi dan membantu mereka dalam kesulitannya akibat bencana alam,”urainya.

Sebelumnya telah diberitakan sekitar 78 kepala keluarga penyintas korban bencana alam palu, sigi dan donggala (Pasigala) yang masih tinggal di hunian sementara di Layana.

Kemudian mereka mengadukan nasibnya ke DPRD sulteng untuk dapat dibantu pengadaan lahan pembangunan hunian tetap di salah satu lahan seluas 1,5 hektar, namun mereka tidak punya uang yang cukup untuk membayar lahan tersebut.

“Maka mereka bermohon ke DPRD sulteng. Bagaikan gayun bersambut permohonan mereka disahuti dengan dijanji anggota DPRD sulteng akan urungan mengumpulkan uang Rp, 1 juta peranggota DPRD sulteng, namun apa lacur janji itu sampai kini tidak ada realisasinya,”kata ketua forum penyintas layana Abdul Azis.

Menyikapi hal itu, ketua komisi IV DPRD sulteng Dr.Alimuddin Pa Ada (Gerindra) bersama Rosmini Batalipu (PKB) dan Muhaimin Yunus Hadi (PAN) mengundang para penyintas huntara layana itu untuk mencari solusi nasib mereka.

Dalam pertemuan kamis sore (14/9-2023) Alimuddin Pa Ada hanya menyanggupi membantu Rp, 2,5 juta secara pribadi. Begitupun Muhaimin Yunus juga hanya Rp, 2,5 juta dan Rosmini Batalipu Rp, 1 juta.

Sedangkan 42 anggota DPRD sulteng lainnya, akan dikomunikasikan melalui rekomendasi ketua DPRD sulteng Dr.Nilam Sari Lawira.

“Karena ini sifatnya bantuan pribadi kami tidak bisa memerintahkan apalagi memaksa ke anggota lain untuk menyumbang Rp, 1 juta peranggota. Tapi akan dikomunikasikan secara bersama-sama,”kata Alimuddin Pa Ada. ***

9 September 2023

Ketum DPC Apdesi Pasangkayu Minta Tegak Lurus dan Loyal

“Jangan Jadi Malingkundang”

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-ketum DPC Apdesi Pasangkayu sulbar Nurdin M dalam sambutannya sesaat setelah dilantik Sabtu (9/9-2023) di salah satu hotel bintang 4 di Palu sulteng meminta anggotanya tegak lurus dan loyal terhadap pimpinan.

“Kita harus tegak lurus, loyal terhadap pimpinan dan jangan jadi anak seperti malingkundang,”tegas Nurdin.

Sementara itu Ketum DPD Apdesi Sulbar Wardin Wahid, SH mengatakan organisasi inilah paling besar. Dan kepengurusannya sampai akar rumput.

“Andaikan Apdesi ini jadi Partai Politik, maka sudah pasti kepengurusannya, sehingga tidak perlu repot-repot mencari siapa pengurusnya,”ujarnya.

Ia juga meminta seluruh pengurus untuk tetap amanah, adil, demokratis melayani masyarakat. Dan berpatokan pada regulasi untuk mengelola keuangan negara yang nilainya cukup besar.

Dia juga berpesan kepada seluruh pengurus Apdesi berhati-hati mengelola keuangan negara.

“Karena menjadi kepala desa perlu skil mengelola dan memanfaatkan anggaran negara. Berdayakan Bumdes untuk pengelolaan keuangan desa. Dan jangan sampai kita masuk “pesantren” (penjara) akibat kesalahan kita mengelola keuangan negara yang digelontorkan ke Pemdes,”terangnya.

Ketum Apdesi Sulbar menghimbau para anggotanya tegak lurus terhadap pimpinan yang memiliki perhatian dan dukungan pembangunan di desa-desa.

“Untuk apa lagi kita berpaling kalau sudah ada pemimpin yang bagus dan punya perhatian ke desa kita,”ujarnya.

Sementara itu Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, meminta para kepala desa untuk tetap netral dalam kontestasi politik. Apalagi menjelang pemilihan umum legislatif dan presiden dan wakil presiden.

“Sebagai kepala desa dan para kepala-kepala dinas dan aparatur sipil negara (ASN) ditunrut netralitasnya pada pesta demokrasi lima tahunan yang akan datang. Jangan ada keberpihakan pada calon tertentu sekalipun itu keluarga, pun kalau itu keluarga jangan terang-terangan,”kata mantan ketua DPRD Pasangkayu dua periode itu. ***

9 September 20239 September 2023

59 Kades se Kabupaten Pasangkayu “Masuk” Kota Palu

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Sebanyak 59 kepala desa se kabupaten Pasangkayu sulawesi barat “masuk” ke kota Palu sulawesi tengah sejak Jumat malam hingga Sabtu (8-9/9-2023).

Kehadiran para kedes ini di kota Palu untuk mengikuti pelantikan dewan pimpinan cabang asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia (DPC APDESI) Pasangkayu masa bakti 2023-2028.

Adalah Ketua DPD APDESI Sulbar Wardin wahid, SH yang melantik dan mengambil sumpah para pengurus DPC Apdesi Pasangkayu itu di salah satu hotel bintang 4 kota Palu.

Hadir dalam pelantikan pengurus DPC Apdesi se Pasangkayu itu Bupati Pasangkayu H.Yaumil Ambo Djiwa, SH, Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat Desa (PMD) Irfan Rusli Sadek dan sejumlah pejabat se kabupaten Pasangkayu lainnya.

Adalah Nurdin M ketum DPC Apdesi Pasangkayu, Sekum Alwi dan bendahara umum Aklin, SH.

Sampai berita ini naik tayang prosesi pelantikan masih berlangsung. ***

5 September 2023

Ruas Jalan Garuda Rusak Rawan Lakalantas

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Akibat pemasangan instalasi jaringan pipa Palu, Sigi dan Donggala (Pasiga) sulawesi tengah ruas jalan garuda Palu sebagian mengalami kerusakan. Sehingga rawan menimbulkan kecelakaan lalulintas (Lakalantas).

Kerusakan ruas jalan garuda ini selebar kurang lebih 1,5 meter dan panjang kurang lebih 1 kilometer.

Padahal jalan ini sebelumnya mulus karena baru dikerjakan preservasinya (tambal sulam). Tapi karena digali dan dibongkar beberapa kali oleh perusahaan yang mengerjakan instalasi jaringan pipa air bersih, sehingga ruas jalan itu rusak total.

Celakanya lagi pemerintah kota Palu baik eksekutif maupun legislatif terkesan acuh. Padahal bisa saja penganggarannya dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD kota Palu daerah pemilihan Palu selatan dan Tatangah atau Palu Timur Mantikolore.

Ketua DPRD kota Palu Armin Saputra yang dikondirmasi, apakah jalan garuda tidak masuk pokir anggota DPRD? Jawabnya belum.

“Blm pak krn yg dimasukkan hasil reses ditiap2 dapil,”tulisnya.

Kepala Dinas Pekarjaan Umum (PU) kota Palu Singgih yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya juga mengaku perbaikan ruas jalan guruda belum diprogramkan tahun 2023 ini. Tapi sedang diusulkan tahun 2024.

“Blm pak. Sdg diusulkn masuk tahun 2024…,”tulis Singgih. ***

10 Agustus 2023

Gubernur Yakinkan Para Juri Desa Bombanon Terbaik di Sulteng

Wiwit (deadline-news.com)-Jakarta-Gubernur Sulawesi Tengah H.Rusdy Mastura diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr.Hj.Rohani Mastura,M.Si menghadiri acara Pemaparan Calon Juara Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Regional tahun 2023.

Sekaligus meyakinkan para juri bahwa Desa Bombanon Kecamatan Manto Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah menjadi yang desa terbaik di Sulawesi Tengah.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paramananda Lantai 4 Gedung C Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Jakarta, pada Rabu (9/8-2023).

Turut hadir Sekdis PMD Provinsi Sulawesi Tengah dan Kades Bombanon.

Adapun yang menjadi tim penilai lomba desa, yakni : Dr.Eko Prasetyanto PP,S.Si,M.Si,MA, Prof Diah Natalisa, Dr.Ir.Himawan Hariyoga Djojokusumo,M.Sc, Satya Bahkti Parikesit,MM,LL.M, TP PKK Pusat, Prof.Dr.Drs.Khasan Effendy,M.Pd, Dr.Herbert H.O Siagian.

Usai kegiatan, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr.Hj.Rohani Mastura,M.Si menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mendorong dan memberi motivasi kepada pemerintahan desa dan kelurahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, kata Sahli, lomba desa dan kelurahan ini diharapkan mendorong pemerintah desa dan kelurahan untuk menemukenali, mengoptimalkan dan mengevaluasi potensi yang ada serta usaha pembangunan yang dilaksanakan desa dan kelurahan sesuai tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Sumber berita biro Adm Pimpinan (BAP).***

27 Mei 202327 Mei 2023

MENANGGAPI VIDEO WALIKOTA PALU Ketua RT/RW Yang Nyaleg Memang Harus Mundur

“Sebaiknya Walikota/Bupati Teken SE Soal Itu”

Antasena (deadline-news.com)-Palu- Sejak tanggal 14 Mei 2023 silam, dipastikan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 telah memasukkan daftar calon sementara Anggota DPRD nya masing-masing ke KPU setempat..

Menanggapi beredarnya video Walikota Palu Hadiyanto Rasyid soal tanggapan masyarakat mengenai Caleg yang masih jabat Ketua RT, Yahdi Basma, terpidana UU ITE kasus pencemaran nama baik Gubernur Sulteng Drs.H.Longki Djanggola yang saat ini jalani penjara di Rutan Maesa Palu, angkat bicara.

Melalui Juru Bicaranya, Mulyadi, Ketua GEMURUH Partai NasDem Kota Palu menyampaikan ke media..

“Tempo hari saat kami besuk Kk YB (Yahdi Basma – red) di Rutan, kami sempat tanyakan itu, dan dia sampaikan bahwa memang berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan, semua aparat kewilayahan pemerintah daerah yang Nyaleg, harus mundur dibuktikan dengan Surat Pengunduran Diri,”ujarnya.

Tapi, lanjut Mulyadi, soal ini harusnya sudah selesai sejak sebelum tahap pencalonan dimulai, yakni dengan diterbitkannya Surat Edaran Walikota Palu.

Musti tertulis dalam bentuk SE serta juga harus dipastikan, Aparat atau Ketua RT atau RW tersebut harus juga diselesaikan hak-hak nya berupa intensif atau honor mereka harus sudah dibayarkan”, demikian tutup Mulyadi meniru penyampaian Yahdi Basma.

Disebutkan dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu, tepatnya di Bagian Ketiga tentang persyaratan Bakal Calon, Pasal 7 huruf K dinyatakan, Bakal Calon mengundurkan diri sebagai :

Gubernur,Wakil Gubernur, Bupati,Wakil Bupati, Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Pada pasal 8 nomor 6 di peraturan yang sama, ditegaskan, caleg harus
mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai perangkat desa, yang meliputi unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
Bahkan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

“Perangkat Desa disini tentu juga dimaknai sama dengan Perangkat Pemerintah Kelurahan. Namun itu tadi, sebaiknya ada Surat Edaran Walikota karena itu terkait perangkat pemerintahannya”, tutup Muladi.

Muladi aktivis Pemuda di Kelurahan Lere yang dikenal sebagai Ketua Forum Palu Monggaya, organisasi masyarakat berupa Komite Aksi yang tercatat sukses perjuangkan advokasi warga Ulujadi terkait hak-hak atas perusahaan tambang pasir batu.

Muliadi tercatat sempat mendaftar Caleg Partai NasDem namun oleh Partainya tidak dijadikan sebagai Caleg. ***

16 Mei 2023

Bank Sulteng Tak Bayar Refund Asuransi Kredit PNS Morut Sekitar Rp, 7,2 M

Bang Doel (deadline-news.com)-Morut-Lagi bank sulteng terdampak isu tak sedap.

Bagaimana tidak, kali ini bank sulteng cabang morowali utara (Morut) diduga tak membayarkan dana refund asuransi kredit sekitar 600san pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Morowali Utara (Morut).

Tidak tanggung tanggung nilainya dikisaran Rp, 7,2 miliyar (M) @ Rp, 12,000,000 X 600 orang PNS yang mengambil kredit di bank sulteng cabang Morut.

Dengan rincian misalnya plafon kredit yang dicairkan sebesar Rp, 300 jutaan maka pihak asuransi melalui bank sulteng langsung memotong sekitar Rp, 12 jutaan. Atau setara dengan 4 persen (%).

“Dana asuransi itu dikembalikan saat pelunasan atau top up kredit. Namun sudah beberapa bulan terakhir ini, dana asuransi kredit PNS pemda Morut di cabang bank Sulteng Morut tidak dikembalikan ke kami. Padahal katanya pihak asuransi telah menyetorkannya ke bank sulteng termasuk berkas para PNS yang berhak menerima pengembalian dana refund asuransi kridit PNS di Morut ini,”kata sumber deadline-news.com Selasa melalui aplikasi telepone whatsappnya selasa (16/5-2023) dari Morut.

Menurut sumber itu setiap top up selalu ada pengembalian biaya asuransi yang pernah dipotong saat pencaira.

Yudi salah satu direktur di Bank Sulteng membenarkan adanya refund asuransi bagi pns yang melakukan top up kredit.

“Kalau asn yang top up pasti ada refund asuransinya… hanya presentasinya sudah tidak hafal… biasanya cabang yang paling tau presentasinya,”tulis Yudi menjawab konfirmasi deadline-news.com via chat di whatsAppnya Selasa (16/5-2023). ***

27 April 2023

Lagi Kadis DPKAD Najarudsin Lanta Didug Terlibat Hutang Piutang Rp,300 Juta

Mahdi Rumi (deadline-news.com)-Tolitoli-Belum tuntas kasus dugaan peminjaman dana dari rentenir Rp, 2 milyar yang melibatan oknum kepala dinas pengelolaan keuangan dan asse daerah (DPKAD) tolitoli Najaruddin Lanta,SH, yang sempat menarik perhatian beberapa waktu lalu.

Kini muncul lagi kasus peminjaman uang sebesar Rp.300.000.000 tanpa di bebani bunga.

Uang pinjaman sebesar Rp 300.000.000 itu diterima oleh ibu berinisial Y oknum pegawai DPKAD tolitoli dari pihak ketiga berinisial S isteri salah satu pengusaha di tolitoli pada sekitar awal bulan maret 2023 lalu dengan perjanjian pengembaliannya tiga hari sesudahnya.

Namun setelah lewat waktu seperti yang dijanjikan uang Rp 300.000.000 itu tak kunjung diselesaikan, pemilik uang berkali- kali menagih hanya diberi janji akan diselesaikan.

Pemilik uang ibu Y saat ditemui wartawan dikediamannya mengakui kalau uang miliknya dipinjam oleh oknum DPKAD tolitoli.

“Iya pak pinjaman Rp, 300 juta itu diterima langsung oleh ibu Y dimana sebelumnya sudah ada pembicaraan pak kaban Najarudsin Lanta dengan suami saya lewat telepon,”ungkap ibu S.

Ditambahkan bahwa pengakuannya uang itu akan dipergunakan oleh anaknya untuk melanjutkan pendidikan mereka bilang cuma tiga hari akan dikembalikan, namun nyatanya sudah sekitar 3 bulan belum juga dorang kembalikan,”jelasnya.

Ibu Y saat dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan membenarkan soal dana Rp, 300 juta itu dipinjam dari ibu S.

“Kalau soal pinjaman Rp, 300 juta saya yang terima dari ibu S dikediamannya dan itu atas perintah pak kaban Najaruddin Lanta, usai uang itu saya terima saya langsung serahkan sama pak kaban Najaruddin Lanta di rumahnya dan bukti beliau terima uang Rp, 300 juta ada sama saya,”ungkap ibu Y dihadapan sejumlah wartawan di kantornya.

Menurut ibu Y kalau masalah ini nantinya berbuntut pada persoalan hukum saya juga punya bukti siapa yang terima uang Rp, 300 juta itu dan kemana uang itu digunakan saya tidak tau dan yang jelas bukan untuk kepentingan dinas.

Sementara Kepala kantor DPKAD tolitoli Najaruddin Lanta SH ketika dikonfirmasi wartawan di kediamannya membantah kalau dirinya menerima uang itu. Tapi menariknya Najaruddin Lanta bersedia menggantinya dengan mengaku akan menjual asset.

“Saya tidak pernah terima uang itu wujudnya pun saya tidak pernah liat ” kata Najaruddin Lanta didepan sejumlah wartawan saat dikonfirmasi di rumahnya.

Menurut Najaruddin pihaknya akan tetap berusaha untuk menggantinya. Kalau tidak terima uangnya kenapa mau menggantinya. Diduga ada kebohongan pernyataan Najaruddin.Lanta tidak menerima uang itu. Karena Najaruddin Lanta mengaku mau menggantinya dengan menjual assetnya.

“Kita tetap berusaha menggantinya karena itu merupakan pinjaman pribadi kita, kalau memang bagaimana masih ada asset pribadi saya yang bisa saya jual tentunya kita bersama teman akan usaha menggantinya, cuma soal waktu ” kata Najaruddin. ***

18 April 202318 April 2023

Ini Harapan Bupati Pasangkayu di Hutda ke 20 Tahun

“Dua kali lebih baik”

Bang Doel (deadline-news.com)-Pasangkayu-Bupati Pasangkayu H.Yaumil Ambo Djiwa,SH pada hari ulang tahun daerah (Hutda) Pasangkayu ke 20 tahun berharap daerahnya dua kali lebih baik.

Sebab jika dibandingkan 20 tahun lalu, Pasangkayu sudah sangat signifikan kemajuannya.

“Namun demikian kita berharap dua kali lebih baik dari sekarang,”ujar mantan ketua DPRD Pasangkayu dua periode itu.

Menurutnya program prioritas sekarang dan yang akan datang yakni Pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan.

Karena potensi daerah kita yang menonjol memang hanya disektor itu. Kalaupun ada yang lain tidak terlalu memberikan kontribusi.

“Mengapa sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan? Karena kita akan menjadi salah satu daerah penyangga pangan ibu kota negara (IKN) nantinya,”ungkapnya menjawab wartawan usai rapat paripurna Hutda ke 20 Pasangkayu di ruang sidang utama DPRD Pasangkayu dengan thema bangkit bersatu dalam ke beragaman,”tuturnya.

Hadir dalam paripurna Hutda ke 20 itu mantan Bupati Pasangkayu dua periode Dr.Ir.Agus Ambo Djiwa,MP, Wakil Bupati Herny Agus dan sejumlah pejabat forkompinda Pasangkayu. ***