Beberapa hari terakhir, muncul dinamika di ruang-ruang publik melalui Platform media sosial salah satunya adalah group whatsApp di kota Palu Sulawesi Tengah.
Dalam dinamikan pemikiran kawanku punya teman yang bernada kritikan itu terkait surat keputusan pengurus pusat Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) tentang pembatalan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) KORMI IX tahun 2027 itu.
Ada beberapa temanku punya kawan yang menarasikan ketidak mampuan anggaran daerah membiayai kegiatan nasional yang rencananya dipusatkan di kota Palu Sulteng tahun depan.
Apalagi saat ini masih berlaku efisiensi anggaran mulai dari pusat hingga ke daerah. Sementara KORMI Sulteng mengusukkan anggaran Rp, 40 miliyar untuk pembiayaan FORNAS itu.
Padahal sebelumnya sudah ada anggaran awal sekitar Rp, 600 juta melalui anggaran perubahan tahun 2025 lalu.
Dan anggaran itu kata temanku punya kawan sudah habis dipergunakan dibeberapa item rangkaian rencana FORNAS KORMI dibawah kepemimpinan Dr.Syaifullah Djafar.
FORNAS KORMI IX 2027 itu akan menyedot anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD) cukup besar sesuai usulan panitia lokal jika disetujui yakni ketua KORMI Sulteng Syaiful Djafar yang katanya mencapai Rp, 40 miliyar.
Menurut temanku punya kawan, baguslah batal, karena masih banyak ruas jalan, jembatan, irigasi dan jaringan air bersi yang menjadi kebutuhan masyarakat yang perlu penanganan dengan biaya besar pula.
Artinya jika Rp, 40 miliyar itu digunakan untuk perbaikan dan pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan jaringan air bersih, tentu berkilo-kilo meter dapat diselesaikan.
Dalam rapat koordinasi komisi pemberantasan korupsi (KPK) dengan Pemerintah daerah baik provinsi, kabupan maupun kota Se Sulteng dan ATR/BPN, pihak KPK menegaskan “dahulukan” pembiayaan urusan wajib dan prioritas.
Kawanku punya teman mengatakan, ketimbang mengeluarkan APBD mencapai Rp, 40 miliyar hanya untuk kegiatan dengan durasi waktu kurang lebih 7 hari, sekalipun ada multiplier effectnya yang katanya mencapai Rp, 200 miliyar.
Tapi pergerakan itu dapat dipastikan hanya dirasakan oleh warga kota Palu, khususnya bagi para pegiata UMKM. Sementara Sulteng ini luas, terdiri dari 12 kabupaten dan Satu kota.
Artinya kalau pemerintah provinsi Sulteng membiayai perbaikan jalan rusak, irigasi, jembatan dan jaringan air bersih di Tolitoli, Buol, Parimo, Banggai, Bangkep, Banggai Laut, Morut, Morowali, Poso, Sigi dan Donggala dampak positifnya lebih luas dan dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah itu.
Apalagi disaat ini terjadi efisiensi anggaran. Sehingga betul-betul pemerintah harus cermat dan tepat sasaran dalam menggelontorkan anggaran sesuai kebutuhan prioritas, sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerahnya masing-masing.
Kecuali ada sokongan anggaran dari KORMI pusat (APBN) mungkin tidak terlalu membebani APBD Sulteng dalam giat nasional bernama FORNAS KORMI itu dengan usulan anggaran Rp, 40 miliyar diluar yang sudah lebih dulu dianggarkan sebesar kurang lebih Rp, 600 juta.
Mendingan Munas Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA) yang diberikan anggaran hanya diusulkan kurang lebih Rp, 2 miliyar yang dijadwalkan berlangsung Desember 2026 dan dihadiri juga ribuan Abnaul Khairaat dari seluruh Indonesia dan tidak membutuhkan banyak pembangunan venue yang memakan biaya APBD. ***