Pentingnya Keterbukaan dan Transparansi Pelibatan TNI

foto Kepala Perwakilan Komnas Ham RI di palu Sulteng Dedi Askary, SH. foto Antasena/deadline-news.com
0

 

Nanang (deadline-news.com)-Palusulteng-Kepala Komnas HAM RI perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) Dedi Askary,SH dalam rilisnya Senin malam (10/8-2020), via chat whatsappnya menegaskan pentingnya keterbukaan dan transparansi pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengatasi aksi tindak pidana terorisme di Indonesia.

Penegasan Dedy itu, sebagai respon atas pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang berupaya mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tertanggal 9 Mei 2019 tentang Tugas Tentara
Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme terkait amanat Pasal 43I ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Komnas HAM-RI Perwakilan Sulteng menyampaikan sikap sebagai berikut :

(a). Secara kelembagaan melalui Komnas HAM RI telah mengirimkan surat kepada Presiden RI melalui surat No. 056/TUA/VI/2020, tertanggal 17 Juni 2020.

(b) meminta agar pembahsan terhadap Ranperpres dilakukan secara terbuka dan transparan sebagai bagian dari proses pembentukan hukum yang menghormati hak partisipasi publik yang diatur dalam UUD 1945, Uu No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

(c). Agar dalam penyusunan dan Pembahasannya, tetap melandaskan penyusunan dan pembahasan Ranperpres pada kerangka criminal justic sytem bukan war model sebagaimana spirit dalam UU No. 5 Tahun 2018.

(d). Peran TNI dalam pemberantasan tindak pidana teeorisme bersifat bantuan dan hanya operasi militer selain perang sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya Pasal 7 ayat (3) sehingga seharusnya bersifat ad hoc, didasarkan pada politik negara, dan anggaran dari APBN.

(e) Melakukan harmonisasi dan meletakan Kepolisian dan BNPT sebagai instansi utama dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme, sehingga tidak akan tumpang tindih dalam implementasi dan tata kelola dengan lembaga lain.

Menurutnya berdasarkan hal tersebut, penting Pemerintah untuk kembali membawa upaya pemberantasan terorisme dalam kerangka penegakan hukum pidana sebagai perwujudan negara hukum yang menghormati HAM dan demokrasi, dan mengendalikan peran militer pada profesionalisme sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan TAP MPR terkait pemisahan polri dan TNI.***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: