“Dalam program BERANI LANCAR”

Sebenarnya membangun daerah dengan mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kepala daerah perlu mengambil langkah terobosan inovatif.

Salah satunya untuk pembangunan perbaikan jalan dan jembatan (infrastruktur) kepala daerah perlu membangun kolaborasi dengan pelaku usaha, misalnya pengusaha pertambangan.

Dari pada mereka hanya mengeruk isi perut bumi daerah kita, mendingan dilibatkan mereka ikut membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, sehingga ekses transportasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat makin bertumbuh. Dan aksesbilitas juga lancar.

Baru-baru ini yakni Rabu (10/6-2026), di hotel Mercure Jakarta Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid membangun komitmen kolaborasi dengan 16 pengusaha pertambangan yang ada di kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

Ke 16 perusahaan itu membentuk konsorsium untuk mengelurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR)nya senilai Rp,355 miliar.

Dana CSR kurang lebih Rp, 355 miliyar dari 16 perusahaan tambang itu untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan provinsi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, khususnya yang berdekatan dengan perusahaan tambang tersebut.

Apalagi perusahaan – perusahaan tambang itu selama ini ikut memanfaatkan dan “merusak” ruas-ruas jalan provinsi Sulteng itu.

Olehnya sangat wajar jika pemerintah daerah melibatkan para pengusaha pertambangan itu ikut membangun daerah sesuai forsi yang ditawarkan pemerintah daerah.

“Proyek perbaikan dan pembangunan peningkatan jalan itu dikerjakan sendiri saja oleh semua perusahaan tambang itu. Pemprov terima Aset saja. Jadi bukan dalam bentuk dana seger, tapi aset saja senilai kurang Rp,355 miliyar dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan,” “kata Kadis Binamarga dan Penataan Ruang (BPR/Binatarung) Sulteng Dr.Faidul Keteng menjawab media ini Jum’at (12/6-2026) via chat di aplikasi whatsAppnya.

Jadi pemprov (Gubernur Anwar Hafid) hanya sebagai mediator dan pasilitator untuk membangun komunikasi dan komitmen antara management perusahaan pertambangan itu agar mereka mau memperbaiki dan membangun ruas-ruas jalan yang rusak yang juga selama ini mereka ikut memanfaatkan dan turut andil merusaknya melalui pembiayaan mereka sendiri dari dana CSR.

Menurutnya ada dua ruas jalan yang menjadi tanggungjawab CSR konsorsium ke 16 perusahaan tambang di wilayah Morowali dan Morowali Utara itu yakni Towi – Kolonodale dan Buleleng – Matarape.

“Hasil pertemuan Gubernur Sulteng bapak Anwar Hafid dengan management ke 16 perusahaan tambang itu disepakati dua ruas jalan yang menjadi tanggungjawab mereka yang harus dikerjakan perbaikan dan pembangunannya yang dibiayai dari dana CSR ke 16 perusahaan itu dengan total anggaran kurang lebih Rp, 355 miliyar yakni ruas jalan Towi – kodal ruas buleleng – matarape,”jelas Faidul yang ikut mendampingi Gubernur Anwar Hafid saat usai bertemu dengan ke 16 management perusahaan tambang itu Rabu (10/6-2026) di hotel Mercur Jakarta.

“Alhamdulillah, perusahaan-perusahaan tambang memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ini bukan untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat Sulawesi Tengah,” kata Anwar Hafid saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, Rabu (10/6-2026) di Jakarta.

Menurutnya langkah ini menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan ruang fiskal daerah tidak lantas menghentikan laju pembangunan fasilitas publik. Tapi selalu ada jalan salah satunya berkolaborasi dengan para pengusaha pertambangan itu.

Anwar mengaku memilih untuk memperkuat sinergi dengan sektor dunia usaha guna menutup celah pembiayaan infrastruktur tanpa harus membebani struktur APBD Pemprov Sulteng.

Anwar menegaskan pembangunan program berani lancar ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas ekonomi, memperlancar rantai pasok distribusi logistik, serta memangkas ketimpangan aksesibilitas antarwilayah di Sulawesi Tengah.

“Di tengah keterbatasan fiskal, kita harus mampu menghadirkan inovasi. Bagi kami, ini adalah inovasi di tengah efisiensi. Sulawesi Tengah menyambut baik kesepakatan ini karena tujuannya sama, memberi manfaat kepada rakyat,” kata Anwar.

Mantan Bupati Morowali dua periode itu menjelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan tertulis bersama, skema pembiayaan proyek jalan lintas wilayah dari konsorsium dana CSR ini dibagi ke dalam dua sasaran utama.

Pertama, Ruas Jalan Towi–Kolonodale dikerjakan Konsorsium yang terdiri dari 16 perusahaan tambang berkomitmen penuh untuk membiayai total pembangunan dan peningkatan mutu jalan sepanjang 13 kilometer.

Kedua, Ruas Jalan Buleleng–Matarape, ditangani oleh satu perusahaan tambang lainnya yang mengambil peran dan tanggung jawab eksklusif untuk mendanai dan menuntaskan pengerjaan fisik di koridor ini.

“Model kemitraan komprehensif antara pemerintah daerah Sulteng dan sektor swasta ini seyogianya dapat menjadi percontohan nasional. Sektor industri ekstraktif yang mengeruk potensi alam daerah kita sudah sepatutnya memberikan dampak timbal balik yang instan bagi kesejahteraan mobilitas warga lokal,”tegas mantan Kades yang jadi Gubernur Sulteng itu.

Masih terdapat beberapa ruas jalan provinsi maupun jalan Negara yang harus diperbaiki dari kolaborasi Dana CSR perusahaan.

Gubernur Anwar Hafid masih terus akan melakukan kolaborasi dengan para pelaku usaha untuk program BERANI LANCAR yakni masih ada 3 ruas jalan provinsi yang perlu melibatkan CSR para pelaku usaha itu.

Dan rencananya nanti Senin mendatang (15/6-3026) Gubernur Anwar Hafid akan mengundang beberapa pengusaha pertambangan maupun perkebunan untuk ikut berpartisipasi membangun dan memperbaiki infranstruktur jalan di daerah ini.

Semoga dengan kolaborasi positif antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha dapat mengurangi beban APBD ditengah “memburuknya” Fiskal. Dan pembangunan infrastruktur (fasilitas umum) seperti jalan dan jembatan dapat terlaksana dengan baik, sekalipun bertahap, namun berkelanjutan. ***