Wabup Buol Konsultasi ke Dirjen Otda Kemen Dagri RI

Foto wakil Bupati Buol H.Abdullah Batalipu,S.Sos,M.Si bersama analisis Dirjen Otda Kemendagri Ir. Moh. Yuliarto, M.Si. foto Humas Pemda Buol/deadline-news.com
0

 

M.Ramly Bantilan (d’news.com)-Jakarta- Wakil Bupati Buol H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si Melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka Konsultasi masalah Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buol di Ruang Kerja Analis Kebijakan Ahli Madya Subdirektorat Wilayah IV Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Dirjen Otonomi Daerah Ir. Moh. Yuliarto, M.Si.

Turut hadir mendampingi kunjungan kerja plt. Kepala BKPSDM Kab.Buol Drs. Asrarudin, M.Si dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Wakil Bupati Buol menyampaikan bahwa maksud dan tujuan melaksanakan konsultasi yakni Kabupaten Buol beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan seleksi terbuka untuk Jabatan Tinggi Pratama.

Dan pada tanggal 28 Maret 2022 telah mendapatkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia.

Sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi akan segera melaksanakan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Lebih lanjut Wakil Bupati mengatakan, sejalan dengan hal tersebut tentunya akan diikuti oleh pelantikan pejabat Administrator dan Pengawas baik dalam bentuk rotasi ataupun promosi.

Untuk itu mengenai pertanyaan sebagian besar Pemerintah Daerah bahwasanya Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Dimana Bupati dan Wakil Bupati Buol akan berakhir masa jabatan pada bulan Oktober tahun 2022, untuk itu kami ingin kejelasan mengenai masalah tersebut.

Menanggapi pertanyaan Wakil Bupati, Ir. Moh.Yuliarto, M.Si mengatakan bahwa hasil komunikasi bersama para pimpinan, untuk pengisian jabatan dapat dilaksanakan dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tidak bisa menjadi patokan dimana Kabupaten Buol tidak akan melaksanakan pilkada pada tahun ini.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol silahkan melaksanakan Pelantikan selama itu menjadi kebutuhan organisasi dan tetap mengutamakan penilaian kinerja ASN dalam penempatan posisi pejabat yang akan dilantik.***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: