Ilong (deadline-news.com)-Palusulteng-Poros politik dalam hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), umumnya memunculkan dinamika yang sarat dengan sindikasi modal antara elit politik dan pengusaha. Realitas Politik menunjukkan bahwa Modal Pilwakot Digadaikan.
Hal tersebut dikemukakan Agussalim, SH, salah satu bakal calon yang akan maju melalui jalur perseorangan, pada Pilkada Wali Kota (Pilwakot) Palu Tahun 2020, dalam keterangannya kepada deadline-news.com, Selasa (26/11-2019).
Menurut Agussalim SH, Sindikasi dalam komoditas ijon Pemilu dan Demokrasi dapat terjadi apabila relasi Modal yang diperankan Pengusaha dengan Penguasa dijadikan tolak ukur bahwa kualitas demokrasi kita memang masih rendah.
“Ini sudah terbukti money politic setiap pesta demokrasi berlangsung,”tutur mantan aktivis Mahasiswa Untad itu.
Agussalim mencontohkan, pada Pemilu Legislatif (Pileg) 17 April tahun 2019, dimana dari sisi popularitas dan personalitas calon legislator antara Pileg tahun 2014 dengan caleg 2019 menunjukkan konsisten dengan bagian popularitasnya untuk meningkatkan aktivitas kampanye dengan aktifnya secara pribadi caleg tertentu.
Elit politik dan oligarki partisan, baik pendatang baru dan incumbent lolos dipastikan, karena sindikasi dari komoditas politik. Juga diperkuat semisal dari Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tahun 2019.
“Sebanyak Rp,427,1 miliar atau 79,1 persen dana kampanye bersumber dari sumbangan para caleg sendiri. Sedangkan konstribusi dari partai politik hanya sebesar 20,9 persen,” kata Agussalim.
Artinya kata Agus, politisi (caleg) bukan siapa-siapa menjadi “petarung” jika dibandingkan dengan Caleg gugur. Modal menjadi keyakinan demokrasi rakyat terlibat sindikasi Modal dengan Rejim tertentu sebagai komoditas pemilih dengan Caleg yang kuat “Modal” politiknya.
Agus menambahkan, meski sama-sama berorientasi pada personal caleg padat “Modal”, namun hal itu sah secara konstitusional. Namun disayangkan menghasilkan legitimasi yang mengalami krisis politik.
Agus mengutarakan, hal yang sama akan terjadi juga pada moment politik seperti Pilkada. Mengingat semakin kompetitifnya sistem pemilu dan kian menguatnya orientasi personal.
Karena itu Agus menyarankan semua pihak agar bukan semata menjaga keberlangsungan Pilkada agar sukses. Namun dapat menjaga kualitas politiknya dan fokus pada tipologi para calon yang akan bertarung di Pilkada, khususnya Pilwakot Palu.
“Rekam jejak dari para bakal calon juga penting untuk terpublikasi. Karena itu, alagkah baiknya jika rakyat bersama parlemen membentuk semacam Kaukus Pilkada untuk mengadvokasinya,” imbuhnya.
Untuk memainkan “papan catur” Pilkada. Hal ini mereka lakukan, karena pada akhirnya kepala daerah yang akan menjadi eksekutif pemegang tunggal perizinan, khususnya menyangkut kekayaan sumber daya alam (SDA).
“Seperti Kota Palu yang memiliki SDA yang cukup besar, salah satunya adalah pertambangan. Hal ini sangat rawan digunakan sebagai ijon politik tersebut. Misalnya, bagaimana dengan keberadaan perizinan dan perpanjangannya pada usaha-usaha di sektor pertambangan dan bagian dari usaha ekstraktif tak terbarukan,’ urainya.
Terlebih lagi kata Agus, rata-rata elit politik merupakan penentu elit partisan di pusat yang dengan sangat jeli melihat kepentingannya di daerah.
“Jadi ada korelasi antara pusat dan daerah dalam hal melakukan politik ijon itu untuk kepentingan kelompoknya,” imbuhnya.
Meski demikian, Agus yang bakal betarung di Pilwakot Palu melalui jalur independen tetap yakin akan memiliki peluang yang sama dengan bakal calon lainnya. Sebab rezim Pilkada hari ini secara umum memiliki legitimasi dan kualitas yang semakin menurun, di hadapan masyarakat.
Karena itu ia berharap, Pilwakot Palu Tahun 2020 dapat dijadikan ukuran, untuk tidak melakukan ijon politik yang sudah menjadi rahasia umum di Indonesia.
“Saya mengajak kepada semua bakal calon untuk sepakat menyampaikan hal ini kepada masyarakat Kota Palu, agar kualitas demokrasi dapat terjaga. Sehingga pada akhirnya nanti, siapapun yang memenangkan kontestasi Pilwakot dapat menjadikan SDA Kota Palu benar-benar untuk kemakmuran masyarakat, bukan menjadi modal sindikasi sesaat agar terpilih sebagai Walikota semata,” tegas Agus yang juga Advokad Rakyat ini. ***