Erfandi : Pemerintah Pusat Jangan Berpangku Tangan

foto wakil ketua DPRD Kota Erfandy Suyuti, S.Sos, Basmin Karim bersama walikota Hidayat dalam suasana sidang. foto bang Doel/deadline-news.com
0

foto tanda pengungsi korban bencana alam Palu/ foto dok deadline-news.com
foto pengungsi korban bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di pasigala. foto bang Doel/deadline-news.com
foto perumnas Balaroa yang telah rata dengan tanah. foto bang Doel/deadline-news.com

Ilong/Fir (deadline-news.com)-Palukotakailisulteng-Wakil ketua II DPRD Kota Palu, Erfandi Suyuti menjawab wartawan disela-sela acara Musrembang 2020, di salah satu hotel di Palu Senin (25/3-2019) mengatakan agar pemerintah pusat tidak berpangku tangan dalam mengantisipasi bantuan logistik bagi korban bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Palu.

Pasalnya alokasi APBD kota Palu dalam bantuan logistik bagi korban bencana alam yang menempati shelter pengungsian maupun di hunian sementara akan berakhir pada bulan Maret 2019 ini.

Sedangkan untuk bulan April 2019 mendatang ini, penalanganya masih menjadi polemik dijajaran lingkup pemerintah kota Palu.

Menurut Reo sapaan akrab politisi hanura itu, sekurangnya pemerintah pusat melelui perwakilanya membantu masyarakat penyintas itu. Dalam hal ini BNPB dapat memberikan stetmen atau pernyataan resmi terkait penalangan jadup bagi masyarakat terdampak bencana untuk beberapa bulan kedepan.

” Semua data terkait kebencanaan telah diajukan ke pusat. Jadi apalagi yang ditunggu ? “katanya dengan nada Tanya.

Reo menegaskan bilamana pemerintah pusat terkesan tidak pro aktif dalam polemik ini. Berarti pemerintah tidak berempati terhadap permasalahan masyarakat yang terdampak bencana alam di Sulteng. Khususnya kota Palu.

Disamping itu kata Reo, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam kunjungan beberapa bulan lalu, mengatakan akan membantu pemerintah daerah dalam penganganan korban bencana alam.

Salah satu contohnya adalah realisasi pencairan dana Stimulan bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana alam, belum juga terealisasi. Namun hingga saat ini, dana tersebut tidak jelas juntrunganya.

” Seperti janji Wapres terkait dana Stimulan. Dia mengatakan realisasinya akan dipercepat. Tapi belum ada kejelasanya hingga saat ini, “tuturnya.

Ditambahkanya, jika pemerintah pusat tidak empati terhadap polemik tersebut. Reo mendorong agar melakukan kembali pergeseran dana APBD yang ada di stiap OPD Pemkot, guna menalangi kebutuhan logistik bagi masyarakat terdampak bencana di kota Palu.

Tapi harus melalui koordinasi Forkopimda dan lembaga terkait. Selama tidak menyalahi aturan yang berlaku. Sehingga diharapkan bisa menjadi solusi kedepanya.

Sebelumnya, Walikota Palu, Hidayat dalam rapat koodinasi bersama jajaranya, Ahad (17/3-2019) di ruangan Bantaya kantor Walikota, serta Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Senin (18/3-2019) saat pembacaan Paripurna DPRD Palu bahwa pasca bencana pemerintah kota telah menggolontorkan dana pergeseran APBD tahun anggaran 2018 sebanyak Rp,63.569.889.800 Milyar.

Anggaran itu untuk memenuhi semua kebutuhan logistik maupun bantuan dan rekontruksi jalan di kota Palu.

Selain itu, dalam mengantisipasi penalangan jadup bagi masyarakat kedepanya, Walikota Hidayat kepada wartawan usai rapat koordinasi bersama jajaranya, Ahad (17/3-2019), mengaku bahwa dirinya telah meminta langsung kepada kepala BNPB pusat untuk penalanganya.

Di tempat dan waktu yang sama, perwakilan BNPB untuk Sulteng, Kolonel Putra dikonfirmasi terkait permintaan Walikota tersbut, enggan memberikan keteranganya. ***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: