Hari itu Senin (14/10-2019), waktu menunjukkan 11:30 waktu Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, suasana rumah jabatan (Rujab) Gubernur Sulawesi sangat padat kegiatan ke Negaraan/daerah.

Ada Rapat forum pimpinan daerah (Forkompinda) dan pelantikan komisi informasi Publik daerah dan banyak lagi tamu lainnya yang kepentingannya berbeda-beda.

Mungkin saya salah satu tamu yang belakangan mau bertemu sang Gubernur, dan memang tidak terjadwal, bahkan sang ajudan yang saya hubungi sudah memberitahuikan bahwa Pak Gubernur Nurdin Abdullah sangat padat kegiatannya dan pukul 12:45 wita, akan bertolak ke Jakarta dalam rangka urusan Negara dan daerah.

Namun karena melihat kerumunan wartawan menuju kedepan rujab Gubernur, saya juga sebagai wartawan muncul naluri untuk bergabung sekalian wawancara Gubernur terkait rencana penyerahan (Hibah) lahan ke Yayasan Al-Markas yang mendapat keberatan dari ahli waris yang dikuatkan katanya surat dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Tapi apa lacur, dua orang penjaga rujab Gubernur dari satua polisi pamong praja (Sat Pol PP) mendekati saya dan meminta saya meninggalkan teras depan rujab dimana ada beberapa wartawan yang sedang menunggu Gubernur Nurdin Abdullah keluar dari dalam rujab menuju Bandara Sultan Hasanuddin.

Saya diminta kedua anggota pengamanan Rujab Gubernur itu untuk segera meninggalkan teras rujab itu, karena hanya wartawan yang telah dijadwalkan oleh Gubernur yang bisa bertemu dan berhak mewawancarai Gubernur Nurdin Abdullah. Pengusiran semacam ini sudah kali ketiga saya alami sejak Gubernur Nurdin Abdullah resmi dilantik dan menempati Rujabnya.

Saya sebagai wartawan sekaligus pembawa aspirasi masyarakat Pattijo Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang ingin mempertanyakan realisasi aspirasi masyarakat tersebut terkait permintaan pembangunan peningkatan ruas jalan dari Pangaparang ke Lombo sampai Kandoka yang jaraknya kurang lebih 5 kilometer rusak parah, dan pembangunan jaringan telekomunikasi (Tower) yang dijanjikan Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah tempo hari.

Namun sayang dibalik sayang, penjagaan begitu ketat, kedua orang petugas penjaga Rujab Gubernur Sulsel itu mungkin hanya menjalankan amanah dari majikannya, sehingga harus mengusir saya dari teras depan Rujab Gubernur dimana banyak juga wartawan disitu sedang menunggu sang Gubernur Sulsel itu.

Jarum jam arlojiku menunjukkan pukul 12 : 45 waktu Makassar, sirine tanda pengawalan Gubernur akan keluar mulai berbunyi Ngiung-ngiung-ngiung-ngiung, sayapun batal bertemu Gubernur Nurdin Abdullah. Padahal andaikan ke dua anggota Sat Pol PP penjaga rujab Gubernur itu tidak “mengusir” saya mungkin saya bisa bertemu dan wawancara pak Gubernur walau hanya sedetik.

Padahal dulu waktu masa kampanye Pilgub, Nurdin Abdullah bersama rombongan sibuk datang mengunjungi masyarakat di pelosok-pelosok, bahkan kendati naik helikopter. Sekarang karena sudah jadi Gubernur, dan masyarakat tau bahwa Gubernur sangat sibuk serta padat pekerjaannya, sehingga masyarakatlah yang harus datang menemui sang Gubernur, pemimpin pilihan rakyat itu, walau agak sulit bertemu dengan Gubernur.

Hanya saja penjagaan kalau menurut saya tidak perlulah terlalu ketat seperti sekarang ini, apalagi sampai “mengusir” warga atau wartawan yang hendak bertemu sang pemimpin rakyat itu jika kebetulan juga ada orang lain lebih dulu diteras depan rujab Gubernur.

Salah seorang pengawal Nyonya Gubernur yang saya ajak berbincang-bincang mengatakan mereka memang diperintahkan untuk membatasi tamu bertemu Gubernur, hanya yang terjadwal dan sudah ada janjian (diagendakan) dengan pak Gubernur yang bisa diterima dan dilayani, kalau tidak dipersilahkan masuk ke ruangan tunggu disisi kanan Rujab Gubernur, jika diperkenankan oleh Gubernur bisa masuk menemui pak Gubernur Nurdin Abdullah. Tapi jika tidak silahkan menunggu sampai ada panggilan atau balik kanan (Pulang).

Praktek pengamanan superketat dan terkesan oper itu akan menjadi preseden buruk bagi Gubernur Nurdin Abdullah dikemudian hari, terutama pada pelgub berikutnya 2023 atau 2024 mendatang. Semoga saja praktek pengamanan di Rujab Gubernur yang begitu super ketat, bahkan mereka tidak mau tau siapa yang datang hedak bertemu sang Gubernur Nurdin Abdullah.

“Pokoknya harus terjadwal dan ada perintah dari dalam Rujab oleh Gubernur ataupun Ajudan baru kami dapat layanin dan perbolehkan maju ke depan halaman atau teras Rujab. Kalau tidak mohon maaf silahkan menunggu pada tempat yang telah disediakan,”kata sang penjaga Rujab Gubernu Sulsel Nurdin Abdullah itu.

Saya memang salah seorang tim sukses yang tidak tertulis dalam SK secara resmi pada Pilgub 2018 lalu. Saya hanya berinisiatif sendiri mengumpulkan keluargaku, Ipar-iparku, keluarga mertuaku mulai dari Pinrang, Sidrap, Palopo, Toraja sampai Jeneponto untuk mendukung dan memilih pasangan Prof Andalan waktu itu. Maaf ini hanya bernostalgia dengan waktu Pilgub 2018, bukan menuntut pelayanan khusus, apalagi mau meminta paket proyek, karena itu bukan duniaku.

Saya seorang jurnalis yang senang dan suka menulis serta mengkritisi kebijakan pemerintah tak terkecuali Gubernur Nurdin Abdullah. Sebab prinsip jurnalis saya bahwa pemerintah memang musuh-musuh alamia bagi pers. Pemerintah tak perlu disanjung jika berbuat baik dan membangun, karena memang itu kewajibannya sebagaimana visi dan missinya. Justru perlu dikontrol dan dikritisi jika ada kebijakannya melenceng dan tidak sesuai program-program visi dan missinya saat kampanye. ***