Sejak 25 Agustus 2025, akumulasi kemarahan rakyat diespresikan dalam unjuk rasa di DPR RI, DPRD Provinsi se tanah air. Unjuk rasa berawal dari Kabupaten Pati Jawa Tengah, kemudian merembet ke Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Isu awal protes rakyat soal kenaikan pajak dari 250 persen hingga 1000 persen. Unjuk rasa terus berlanjut dari 25, 27, 28, […]
Tarif PBB “Guncang” Indonesia
Dua pekan terakhir di bulan Agustus 2025, gelombang protes atas kebijakan pemerintah menaikkan tarif pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) mulai dari 250 persen hingga 1000 persen terus mewarnai Indonesia. Besarnya nilai PBB didasarkan pada NJOP tanah atau bangunan terkait dan NJOPTKP Tarif pajak PBB ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak […]
Diskresi Beri Peluang Arus Aklamasi Pimpin Golkar Lagi
Seperti Tulisan saya sebelumnya telah memprediksi bahwa Muhammad Arus Abdul Karim akan kembali memimpin Partai Golkar Sulteng secara aklamasi ketiga kalinya. Dan benar saja, Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar yang juga Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengeluarkan surat DISKRESI bahwa Arus Abdul Karim dimandatkan kembali memimpin Partai Golkar Sulteng periode […]
“Persekongkolan” Legisaltif Dan Eksekutif
Pemerintah (Kepala) daerah tidak serta merta menaikkan pajak daerah, retribusi dan bajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.Tapi ada keterlibatan Legislatif (anggota) DPRD di setiap daerah. Kawanku punya teman menyebutnya ada “persekongkolan” antara Legislatif dan Eksekutif dalam rencana pembuatan dan pengesahan Peraturan daerah (Perda) menaikkan pajak bumi bangunan, perkotaan dan pedesaan termasuk retribusinya. Dimana keterlibatan […]
Kenaikan Pajak “Ancaman Kepala Daerah Digulingkan”
Kebijakan sejumlah kepala daerah menaikkan pajak baik bumi dan bangunan maupun pajak makan minum atau retribusi melahirkan gejolak ditengah-tengah masyarakat. Gejolak protes atas kebijakan kepala daerah itu dapat mengundang gelombang demostrasi ribuan masyarakat yang akan dimotori adik-adik mahasiswa sebagai agen perubahan. Baru-baru ini Mahasiswa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan […]
BPK Hanya Audit Rutin, Perlu Tes Mutu Konstruksi
“Jadi tidak bisa PPK beralasan BPK tidak ada temuan di masalah konstruksi Puskesmas Talise” Polemik Proyek Puskesmas Talise dengan anggaran kurang lebih Rp, 9 miliyar dengan dua tahap anggaran pekerjaan Perlu di uji Tes MUTU BETON di lokasi. Apakah masuk atau tidak mutunya sesuai spesifikasi? Sekalipun badan pemeriksa keuangan (BPK) RI perwakilan Sulteng di Palu […]
Proyek Puskesmas Talise Perlu Audit Independen
Kepala Dinas Kesehatan kota Palu dr.Rohmat Jasin mengatakan tidak ada temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) RI perwakilan Sulteng di Palu dalam proyek puskesmas Talise di Tondo. “Kalau masalah teknis bangunannya hasil pemeriksaan BPK RI kemarin tidak ada temuan kesalahan kontruksi. Kalau masalah teknis bangunan tentunya konsultan pengawas proyek lebih mengetahui,”kata Kadiskes kota Palu menjawab konfirmasi […]
BUMN “Memeras” Daerah
Proyek pembangunan Masjid Raya Baitul Khairaat di kota Palu dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sulawesi Tengah kurang lebih Rp380 miliar dengan nilai kontrak Rp, 375.246.702.600. Proyek rumah Ibadah terbesar dan termegah di Sulteng itu mulai direncanakan, lelang dan kontrak sejak tahun 2023 oleh badan usaha milik negara (BUMN) PT.Pembangunan Perumahan (PP […]
Pajak “Bikin Pengangguran”
Luar biasa langkah tegas pemerintah kota Palu, “menutup” sementara lima usaha mikro kecil menengah (UMKM) jenis kuliner atau warung makan. Kelima warung makan itu yakni masing-masing : Mie Ayam Bakso Gajah Mungkur – Jalan Thalua Konci, Mamboro Aroma Coto Makassar Nusantara Asuhan Daeng Lewa – Jalan RE Martadinata Warung Sari Laut Mas Joko Lamongan Mbah […]
“Memancing Amarah” Rakyat
Kata kawanku punya teman, kebijakan pemerintah yang tidak populis dan terkesan “menginjak-ijak” hukum ini dapat “memancing amarah” rakyat. Diantaranya dimulai dari melon jaknya harga sembilan bahan pokok (Sembako), kasus pertambangan baik yang legal maupun ilegal, pemblokiran rekening nasabah yang menganggur selama tiga (3) bulan berturut-turut dan tanah terlantar selama dua (2) tahun dapat diambil alih […]