Ashar Yahya: Biapong Saja Berharga, Apalagi Tanah

foto Ashar yahya. foto dok FB Ashar Yahya/deadlinme-news.com
0

“Tidak Rasional Pemkot Minta Percuma Tanah Rakyat”

foto nico Salama. foto bang Doel/deadline-news.com

Bang Doel (deadline-news.com)-Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Azhar Yahya, SE menyikapi kebijakan pemerintah Kota (Pemkot) Palu yang meminta secara gratis tanah warga di wilayah perbatasan Palu-Sigi untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) dinilai tidak rasional.

“Kue biapong saja berharga, apalagi tanah warga. Masa mau diminta percuma, itu tidak rasional. Pemerintah harus bayar tanah warga jika mau menggunakannya untuk kepentingan pembangunan huntap bagi warga terdampak bencana. Karena pemilik tanah juga korban,”tegas Ashar Yahya menjawab deadline-news.com di salah satu warung kopi di Palu Kamis malam (9/5-2019).

Menurutnya lain halnya jika tanah itu bekas hak guna bangunan (HGB). Tapi kalau tanah warga sah secara hukum yang ditandai dengan SKPT atau Seritifat, ya tidak boleh dong diambil secara gratis dengan alasan apapun.

Sebaiknya Pemkot Palu menganggarkan biaya pembelian lahan warga. Masa jembatan IV yang sudah luluh lantak dihantam tsunami dan gempa bisa dibayarkan, sedangkan tanah rakyat yang setiap tahun bayar pajak mau diambil percuma.

“Dimana akal sehat pemerintah,”tandas mantan arsitektur politik Hidayat-Sigit pada Pilwakot 2015 silam.

Ia juga mengatakan dirinya akan maju pada Pilwakot 2020 di Kota Palu. Kalaupun tidak ada partai mengusungnya dirinya akan melalui jalur independen.

“Saya akan maju di Pilwakot Palu 2020, kalaupun tidak ada partai mengusung saya, maka saya akan menggunakan jalur independen,”jelasnya.

Sementara itu salah seorang pengusaha property kota Palu Nasir Said, menegaskan 2020 sudah saatnya ganti walikota Palu. Alasannya karena masyarakat sudah trauma dengan bencana alam 28 September 2018 dengan program Nomoni.

“2020 masyarakat kota Palu sudah seharusnya ganti walikota,”terang pengusaha yang mantan wartawan itu.

Sebelumnya Nicoaus Salama pemilik 20 hektar tanah di perbatasan Palu-Sigi menegaskan dirinya tidak rela memberikan tanahnya secara gratis kepemerintah kota Palu untuk pembangunan Huntap warga terdampak bencana. Sebab dirinya dan keluarganya juga terdampak. Apalagi setiap tahun membayar pajak ke Negara atas lahannya itu.

“Jangan karena mau menyelamatkan warga lalu warga lain dikorbankan semisal permintaan pemkot Palu secara gratis tanah kami, yang notabene sudah bersertifikat dan bayar pajak setiap tahunnya. ***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: