Lius Kapita (deadline-news.com)-Poso-Pemerintah Kabupaten Poso menyambut pelaksanaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang digelar oleh DPR RI bersama BPKP di Rumah Jabatan Bupati Poso di Torulemba, Rabu (29/4-2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN serta kebijakan pemerintah terkait desa.
Workshop dibuka secara resmi oleh Bupati Poso, dr. Verna G.M Inkiriwang, M.PSDM didampingi Wakil Bupati Poso H. Soeharto Kandar, serta dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Kabupaten Poso, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, para camat, dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Poso.
Hadir sebagai narasumber, Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, H. Muhidin Mohamad Said, S.E., M.B.A.
Dalam penyampaiannya terkait materi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah terkait desa.
Dalam paparannya, Muhidin Said menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidak pastian ekonomi global yang dipicu oleh perang dan ketegangan geopolitik.
Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah, menurut Muhidin, adalah memastikan harga barang-barang bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun.
“Di tengah situasi global yang tidak menentu akibat perang, pemerintah tetap berkomitmen menjaga harga barang bersubsidi seperti minyak dan gas agar tidak naik sampai Desember nanti. Ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat kecil dan kelompok rentan,” tegas politisi partai Golkar itu.
Selain isu subsidi, Muhidin yang notabene anggota DPR RI daerah pemilihan Sulteng itu juga menekankan pentingnya memperkuat pembangunan desa sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional.
Ia mendorong agar desa tidak lagi dipandang sekadar objek pembangunan, melainkan harus bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat.
“Pembangunan desa harus menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional. Desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat,” ungkapnya.
Selain Muhidin M. Said, workshop ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi pusat.
Diantaranya Pimpinan BPKP membawakan materi mengenai “Pengawalan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Desa Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa Yang Berkelanjutan Dan Pemberdayaan Masyarakat”, sebagai upaya mendorong pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah turut hadir memaparkan materi terkait “Mekanisme Penyaluran Dana Desa”, memberikan pemahaman teknis kepada para kepala desa mengenai alur dan prosedur penyaluran dana secara resmi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan materi tentang “Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Desa”, guna mendorong kemandirian ekonomi desa melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Bupati Poso Verna G.M. Inkiriwang menyebut workshop ini sebagai momentum penting bagi para kepala desa, camat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme penyaluran, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana desa.
Bupati Verna menekankan empat poin penting kepada seluruh peserta.
Pertama, meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam seluruh tahapan pengelolaan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan.
Kedua, memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten sebagai satu kesatuan dalam sistem pembangunan daerah.
Ketiga, melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Keempat, menjauhi segala bentuk penyalahgunaan anggaran, karena setiap rupiah yang dikelola merupakan amanah negara dan hak masyarakat.
“Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Poso berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam pengelolaan dana desa, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi panel serta penyerahan plakat kepada para narasumber. Sumber : IKP Kominfosandi Poso. ***