Rumahkan 135 Tekor, RSUD Anutapura Menuai Kritikan dari Dekot

foto Rusman Ramli anggota DPRD Kota Palu Fraksi PKS saat mengikuti rapat di DPRD Kota Palu. foto dok deadline-news.com
0

foto Samsul Alam saat mengikuti sidang di DPRD Kota Palu. foto dok deadline-news.com
foto ustadz Bey bersama Sopyan saat rapat di Dekot Palu. foto bang Doel/deadline-news.com
foto Muliyadi F PAN saat mengikuti sidang di Dekot Palu. foto bang Doel/deadline-news.com

Ilong/Fir (deadline-news.com)-Palukotakailisulteng-Terkait pemutusan kontrak 135 tenaga kontrak (Tekor) atau pegawai kontrak yang dilakukan oleh pihak manejemen rumah sakit umum daerah Anuta Pura Palu, menuai kritikan dari anggota DPRD Kota (Dekot) Palu.

Adalah anggota Komisi C DPRD Palu, Rusman Ramli yang melontarkan kritikan itu ke majamen RSUD Anutapura Palu itu. Ia sangat menyayangkan keputusan sepihak tersebut.

” Saya pribadi sangat menyayangkan keputusan pemutusan bagi 135 tenaga kontrak yang mengabdi pada rumah sakit Anuta Pura. Mengapa sampai kontrak kerjanya tidak diperpanjang, ” tulisnya melalui chat whatsApp, Selasa (26/2/2019)

Olehnya kata Rusman Ramli, dalam waktu dekat ini, dirinya akan mendesak pimpinan DPRD Palu untuk memanggil Direktur RS. Anuta Pura dan 135 tenaga kontrak. Guna mengetahui pokok permasalahan sebenarnya. Sehingga mereka di rumahkan.

“Dengan tidak diperpanjang kontrak dari 153 tenaga honorer tersebut. Akan menuai permasalahan kedepanya,”ujarnya.

Karena disatu sisi, pihak rumah sakit suatu saat akan membutuhkan tenaga mereka. Sisi lainya, tenaga kontrak yang dirumahkan tentu saja kehilangan pekerjaanya. Hal itu tentu saja menambah panjang daftar pengangguran pasca bencana alam di kota Palu.

Ia menyarankan Pemkot dalam hal ini pihak RSU Anutapura harus memaksimalkan fungsi dan tugasnya dengan baik. Jangan sampai pelayanan kesehatan terganggu oleh karena adanya penghentian kontrak 153 tenaga perawat tersebut.

” Setidaknya berikan mereka pegangan, agar dalam masa atau saat dirumahkan, 135 tenaga kontrak yang rata-rata telah lama mengabdi tersebut tidak bingung dengan keadaan mereka sendiri. Apakah mereka masih akan dipekerjakan kembali, atau tidak,”terangnya.

Selain itu, menurut kesaksian. Beberapa diantara tenaga kontrak tersebut terdampak bencana alam. Sehingga diantaranya tidak memiliki tempat tinggal, maupun harta benda.

” Hal tersebut juga diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K), semoga bisa ditindaklanjuti oleh Pemkot. Sehingga tenaga perawat yang masih produktif dan sangat dibutuhkan bisa dipanggil kembali,”ungkap ketua Badan Kehormatan Dekot Palu itu. ***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: