“Pengetatan ke Daerah, Tapi Belanja Pusat Pemborosan”

Zubair (deadline-news.com)-Palu-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) “sumbang” ke Negara sebesar Rp, 3,3 triliun, tapi  malah pusat memotong anggaran Sulteng sebesar Rp, 1,2 triliun.

Hal ini diungkapkan ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Yus Mangun, SE seperti dikutip di official radarsulteng.

“Akibatnya kondisi fiskal daerah yang kian tertekan akibat pemotongan anggaran sebesar Rp, 1,2 triliun itu di tengah besarnya kontribusi daerah kepada negara dari sektor pertambangan nikel,”ujar politisi Partai Golkar itu.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Banggar DPRD Sulteng Yus Mangun, dalam rapat kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta yang hadir study banding tentang perda BERANI CERDAS dan BERANI SEHAT di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Prof Moh. Yamin, Palu, Kamis (21/5-2026).

Yus Mangun memaparkan bahwa anggaran Sulteng yang semula sekitar Rp, 6,1 triliun  terpangkas Rp, 1,2 triliun  akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Pemotongan itu dinilai tidak proporsional jika dibandingkan daerah lain.

“Sebagai contoh Banten di mana APBD-nya 10,6 triliun, dan  dipotong hanya 600 miliar, sedangkan APBD Sulteng yang  lebih kecil justru dipotong jauh lebih banyak,”ujarnya.

Kata Yus akibat pemotongan tersebut, posisi APBD Sulteng kini berada di angka Rp, 4,8 triliun dengan belanja modal yang anjlok drastis hanya sekitar Rp, 406 miliar .  Yus  mengatakan, hampir seluruh pos anggaran infrastruktur ditarik habis oleh pusat.

“Bisa dikatakan untuk tahun 2026 ini hampir mandek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Tengah,”ungkapnya saat ditemui usai rapat.

Anggata DPRD Dapil Poso dan Tojo Unauna itu mengatakan Sulteng terancam tidak mampu membayar gaji dan honorarium pegawai setelah bulan November 2026.

Menurutnya ada tiga kabupaten yang paling terdampak yakni Donggala, Poso, dan Tojo Una-Una.

“Poso itu honorer terbesar di Sulawesi Tengah untuk kabupaten-kota. Sedangkan Tojo Una-Una memang APBD-nya kecil,” jelasnya

Yus menjelaskan untuk mengatasi ancaman tersebut, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulteng berencana mempercepat pembahasan perubahan APBD 2026.

“Kalau bisa Juni atau Juli kita sudah gelar, dan September sudah ketok palu perubahan anggaran. Kalau tidak, kita tidak bisa membayar gaji lagi,” ujar Yus.

Di sisi lain, Yus mengungkapkan bahwa hingga triwulan kedua tahun berjalan, Sulteng telah menyetorkan Rp, 3,3 triliun ke kas negara hanya dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor tambang nikel.

Namun, kewajiban pusat kepada daerah justru belum dipenuhi sepenuhnya. Kondisi tersebut, menurutnya, sangat tidak adil bagi Sulteng yang kaya sumber daya alam.

Selain nikel, Sulteng memiliki ladang minyak di Sinoro dengan enam sumur yang sebagian sudah beroperasi seperti, cadangan gas besar di Kabupaten Banggai, serta pembangkit listrik tenaga air Poso Energi yang mensuplai kebutuhan listrik seluruh Sulawesi.

“Sejak tahun 2024 hingga 2026 ini masih ada tunggakan DBH migas dan non-migas sekitar 621 miliar rupiah yang belum direalisasikan, Kita juga punya perkebunan sawit, tambang emas, dan eksplorasi minyak di Teluk Tomini. Khusus nikel saja, tahun ini kita bisa tembus 10 triliun rupiah sumbangan kepada negara,” tambahnya.

Yus menegaskan, tuntutan daerah sangat sederhana. Selain itu ia telah menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Dirjen Anggaran dan Badan Anggaran DPR RI saat kunjungan mereka ke Sulteng, termasuk oleh Gubernur. Namun hingga saat ini, tunggakan DBH tersebut belum juga direalisasikan.

“Kalau kita bisa menyumbang secara baik dan teratur kepada negara, tolonglah hak-hak kita juga diberikan secara baik dan teratur,” pungkasnya.

Sementara itu mantan calon Presiden Prof Anis Baswedan dalam video pendeknya yang viral di media sosial menyebutkan bahwa pengetatan di tingkat bawah (daerah) tapi justru pusat melakukan pemborosan.

“Karena pusat mengerjakan hal – hal yang bukan prioritas,”tegas Anies.

Untuk diketahui program pembangunan gedung sekolah rakyat (SR) sepertinya bukanlah hal yang sangat urgen. Sebab banyak gedung sekolah-sekolah di negeri ini yang tersedia, mulai dari Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK dan yang sederajat yang mestinya dimaksimalkan.

Misalnya lengkapi fasilitasnya yang kurang, berikan insentip para gurunya, gratiskan biaya sekolahnya dan siapkan semua kebutuhan murid, pelajar dan siswa siswinya, mulai dari kaos kaki, sepatu, tas, buku, pensil, pulpen dan segala kebutuhan sekolahnya.

Begitupun makan bergizi gratis (MBG) kalau perlu ditiadakan saja, tapi anggarannya untuk peningkatan kwalitas fasilitas sekolah, insentip para guru dan pegawai sekolah serta gelontorkan anggaran ke daerah-daerah sesuai porsinya, jangan lagi ada pemotongan dengan dalil efisiensi.

Selain itu hentikan proyek-proyek yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat atau belum urgen sepeti IKN dan kereta api cepat.  ***