Proyek Bendung Salugan Senilai Rp, 198 Miliyar “Tak Tuntas” APH Perlu Menyelidiknya

 

Dewan masjid

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Tolitoli-Proyek Bendung di Salugan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah dengan anggaran senilai kurang lebih Rp,198 miliyar terkesan “mubazir” dan tidak tuntas.

 

Pasalnya dengan nilai biaya fantastis besar dari anggaran pendanpatan dan belanja negara (APBN) dari 2017-2021, untuk pembiayaan proyek strategis itu tidak memberikan dampak ekonomi yang memadai, sebab tidak tuntas pekerjaannya.

Anwar Hafid

 

Harapannya dengan program pembangunan bendung Salugan itu dapat meningkatkan produktivitas ketahanan pangan negara/daerah ini.

Gub Sulteng H.Risdy Mastura

 

Tapi apalacur harapan itu tak kesampaian. Karena tiga saluran yang direncanakan bersamaan proyek bendung itu, satu diantaranya “terbengkalai”.

 

Sementara dua saluran irigasi lainnya sampai saat ini belum berfungsi. Padahal diharapkan dengan kehadiran bendung Salugan itu dapat membantu petani meningkatkan produksinya.

 

Namun kenyataannya proyek multi yers itu sampai saat ini tidak memberi manfaat bagi masyarakat petani disekitar wilayah bendung itu.

Adalah jaringan saluran irigasi Sibiaya yang diperuntukkan 9000 hektar areal pertanian (sawah). Hanya saja baru 3 saluran yang dikerjakan bersamaan bendung Salugan.

Tapi satu saluran diantaranya terbengkalai, yakni Saluran Janja Kompi.

Sedangkan yang dua saluran sudah dikerjakan tapi tidak fungsional yakni saluran Sibea dan saluran Salugan. Bahkan dinding saluran itu sudah mulai rusak.

Demikian dikatakan anggota DPRD Tolitoli Jemi Rumi menjawab deadline-news.com di Palu Kamis (4/5-2023).

Menurutnya 52 persen irigasi di Tolitoli rusak. Artinya ada masalah dalam hasil produktivitas pangan kita.

Aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan atas proyek lebih dari sertus miliyara itu (Rp,198 M).

Adalah badan usaha milik negara (BUMN) yakni PT. Brantas Abiraya yang mengerjakan proyek bendung Salugan itu.
Namun pekerjaannya tidak tuntas.

Proyek liding sektor Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) Palu ini dikerjakan sejak tahun 2017 sampai 2021.

Tapi karena tidak tuntas-tuntas maka pihak BWSS Palu melakukan adendum pada tahun 2021. Sampai masa perpanjangan kontrak 2022-2023 pekerjaannya lagi-lagi tidak tuntas-tuntas.

“Rugi uang negara digelontorkan ratusan miliyar, tapi pekerjaan yang dibiayai tidak memberikan manfaat bagi keberlangsungan ketersediaan dan peningkatan produksi pangan kita,”tegas politisi Golkar itu.

Pejabat pembuat komitmen (PPK) bendung Salugan Fijri Samsu, ST, MP.MPSDA yang dikonfirmasi via pesan singkat di telepone selulernya tidak memberikan jawaban.

Kemudian didatangi di kantornya (BWSS) Palu jalan Abdurrahman Saleh kamis siang (4/5-2023) tidak berada ditempat. Bukti konfirmasi ke kantornya itu dengan mengisi lembaran yang disiapkan di pos jaga pintu masuk kantor BWSS itu.

“Maaf pak Ibu Fijri keluar kota,”kata Securiry di Pos penjagaan pintu masuk kantor BWSS Palu setelah mendapat informasi dari dalam kantor yang dijaganya itu. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *