





Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Rapat peripurna istimewa penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertangunggungjawaban walikota Palu Jum’at siang (11/5-2018), diwarnai perdebatan.
Adalah anggota fraksi Hanura Hamsir yang memberikan argumentasi terkait rapat paripurna istimewa. Pasalnya baru kali pertama sidang paripurna istimewa di DPRD Kota (Dekot) Palu dicampur aduk dengan rapat paripurna penutupan masa sidang catur wulan I dan pembukaan masa sidang catur wulan II serta paripurna Badan Musyawara (Banmus) 2018.
“Ini kali pertama sidang dicampur-campur, makanya menggiring kita untuk melakukan intrupsi. Padahal mestinya rapat paripurna istimewa tidak ada perdebatan,”ujar politisi Hanuran itu.
Sopyan dari fraksi PDIP malah dengan tegas menolak rekomendasi DPRD terkait LKPJ Walikota. Sebab kata dia Fraksinya tidak tercantum dalam pemberian rekomendasi LKPJ Walikota Palu terhadap penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2017 kemarin.
“Karena Fraksi PDIP tidak ada rekomendasi terkait LKPJ Walikota Palu, maka sikap kami menolak rapat istimewa pemberian rekomendasi LKPJ walikota Palu ini. Rekomendasi ini masi perlu dikaji dan dibahas bersama-sama,”tandas Sopyan. Hal senada juga ditegaskan anggota DPRD Ridwan Basatu.
Sementara itu anggota DPRD Sucipto justri memberikan apresiasi sikap ketua DPRD dalam melaksanakan agenda rapat paripurna istimewa dan rapat-rapat paripurna lainnya.
Mencermati dan menetralisir perdebatan peserta rapat paripurna istimewa yang penuh dinamika di Dekot Palu itu, wakil ketua DPRD Palu Arfandi Suyuti, S.Sos yang mendampingi ketua memimpin rapat pariprna istimewa itu menegaskan bahwa sesuai PP No.3 tahun 2007 tentang penyelenggaran pemerintahan, maka DPRD berkewajiban mengeluarkan rekomendasi terkait LKPJ Kepala daerah (Walikota).
“Jadi tidak ada yang salah dalam rapat paripurna istimewa hari ini, semuanya berlandaskan pada aturan yang berlaku,”jelas politisi Hanura kota Palu itu.
Sementara itu Walikota Palu dalam sambutannya yang dibacakan wakil walikota Palu Sigit Purno Said mengajak seluruh anggota Dekot Palu untuk selalu bergandengan tangan dan bersinergi sesuai tugas pokok serta fungsi masing-masing demi kemajuan pembangunan dan pemerintahan kota Palu.
“Dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyelenggaran pemerintahan yang baik, tentu saja dibutuhkan sinergisitas antara pemerintah dan anggota DPRD sesuai tupoksi masing-masing,”kata politisi PAN itu.
Pantauan deadline-news.com, selama masa siding catur wulan I di Dekot Palu, sering molor dari jadwal yang telah mereka tentukan dan sepakati. Misalnya undang rapat paripurna pukul 9:30 wita, biasanya molor sampai pukul 14:00 wita.
Hal itu juga berlaku pada sidang paripurna istimewa penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Palu. Sepertinya setali tiga uang, Walikota Palu Drs.Hidayat, M.Si jarang hadir dalam sidang-sidang di Dekota Palu, tapi selalu diwakili oleh wakil walikota Palu Sigit Purno Said.
Begitupun dengan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) jajaran pemkot Palu. Sering sekali beberapa Kadis dan kepala badan hanya diwakili, sehingga pengambilan keputusan harus koordinasi dan minta petunjuk ke pejabat yang lebih tinggi.
“Bagaimana kita mau sering hadir dalam rapat-rapat di Dekot Palu, kalau tuan rumahnya sendiri sering molor dari jadwal kegiatan rapat. Kita sudah hadir menunggu berjam-jam, tapi rapat tak kunjung dilaksanakan karena tidak kourum. Masih banyak anggota Dekot melaksanakan kegiatan sunna diluar, sedangkan yang wajib tidak didahulukan. Padahal kita ini mau melayani masyarakat,”ketus seorang pejabat OPD di Pemkot Palu yang minta namanya jangan dituliskan dalam berita. ***