Lukman Said : Banggar Teliti Secara Detail Realisasi dan Fakta Lapangan

foto suasana rapat Banggar bersama Ketua DPRD Pasangkayu H.Lukman Said, S.PDi, M.Si, Wakil Ketua II Muzawir Azis Hisyam, SH, Ikram Ibrahim dan Drs.Aksan Yambu. foto dok humas/ deadline-news.com
0

foto Suasana Rapat banggar, nampak Ketua DPRD Pasangkayu H.Lukman Said didampingi wakil ketua Yaumil Ambo Djiwa. foto humas/deadline-news.com
foto suasana rapat Banggar DPRD Pasangkayu bersama OPD. foto humas/deadline-news.com
foto rapat banggar DPRD Pasangkayu membahas LKPJ Pemkab Pasangkayu 2018. foto humas/deadline-news.com
foto ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pasangkayu Syaifuddin Andi Baso saat memberikan pemapara terkait LKPJ Pemkab pasangkayu. Nampak Wakil ketua DPRD Yaumil RM dan Ikram Ibrahim mendengarkan secara seksama. foto humas/deadline-news.com

Bang Doel (deadline-news.com)- Pasangkayusulbar- Ketua DPRD Pasangkayu H.Lukman Said, S.Pdi, M.Si menjawab wartawan usai rapat badan anggaran pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah kabupaten (Bupati) Pasangkayu, Ir-H.Agus Ambo Djiwa, MP – Drs.HM.Saal, Selasa (7/52019), menegaskan bahwa, Banggar DPRD ingin meneliti secara detail terkait setiap realisasi anggaran yang tertuang dalam LKPJ itu.

Kemudian selanjutnya akan dibandingkan dengan fakta di lapangan.

Menurutnya, Banggar ingin melihat sejauh mana kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melakukan penyerapan anggaran.

“Dalam waktu dua hari ini kami akan turun lapangan, untuk melihat secara langsung semua realisasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam LKPJ Pemkab pasangkayu 2018 ini,” jelas politisi PDIP itu.

Kata Ketua asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) itu pengkajian dan penelitian LKPJ Pemkab Pasangkayu tahun 2018, perlu dilakukan secara baik.

Sehingga DPRD bisa memberi catatan-catatan yang tepat, sebagai bahan evaluasi kinerja Pemkab kedepan. Pihaknya menargetkan pembahasan LKPJ bisa dirampungkan dalam sepekan kedepan.

“Kita berharap dengan LKPJ yang sempurna dan tanpa temuan, Pemkab Pasangkayu kembali bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” harap DPC PDIP Pasangkayu itu.

Ketua DPRD Pasangkayu periode 2014-2019 itu, menyarankan, Pemkab (Bupati) Pasangkayu perlu melakukan evaluasi terhadap para kepala OPD yang memiliki kinerja kurang memuaskan.

“Saya lihat juga memang sudah perlua ada evaluasi OPD, sebab sudah banyak diantara mereka yang begitu lama menjabat di posisi itu. Sehingga mungkin mempengarugi kinerjanya,”tandas Lukman. (dikutip di JS).***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: