Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Tenaga ahli Gubernur Sulawesi Tengah bidang pemberdayaan Husen Alwi menegaskan perlu kebijakan dan gerakan revolusioner untuk menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengan.
Menurutnya perlu langsung ke titik-titik sasaran dan jangan lagi berkutak pada angka-angka jumlah orang miskin di Sulteng berdasarkan data-data BPS. Sebab data-data yang disajikan itu tidak terupdate. Tapi data-data yang staknan.
Hal itu ditegaskan Husen pada forum dialog Uji Publik Penanggulangan Kemiskinan dan pemberdayaan Sabtu malam (29/1-2022) di warkop Banghopi milik Fatahuddin Mujahid alias Udin FM.
Adalah Drs.Sudaryano Lamangkona, Dr.Ahlis Djerimo dan Husen Alwi pembicara dalam dialog uji publik yang difasilitasi oleh forum komunikasi pemberdayaan masyarakat (FKPM) Sulawesi Tengah.
“Perlu Ekstra ordineri program untuk menurunkan angka kemiskinan dengan memberdayakan UMKM. Dan harus ada lembaga khusus yang mengelola dapur kemiskinan. Apalagi masa tugas Gubenur hanya 3,5 tahun. Maksimalnya bekerja hanya 2,5 tahun olehnya perlu unit sendiri untuk pengelolaan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM ini,”ujar Alwi.
Sementara itu Drs.Sudaryano Lamangkonan,M.Si mengatakan sejak Rusdy Mastura memimpin kota Palu ketika itu ada program nol kemiskinan (zero poverty).
“Dan syukur Alhamdulillah penurunan angka kemiskinan ketika itu cukup signifikan. Polanya adalah pemberdayaan umkm melalui pelatihan teknologi tepat gunan di Masamba,”kata lelaki yang akrab disapa Ano itu.
Ia menjelaskan sekitar 550 orang warga kota Palu yang diakomodir pada program pemberdayaan UMKM ketika itu untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga sempat meningkatkan perekonomian mereka.
Hanya saja setelah pak Rusdy Mastura program itu tidak jalan lagi. Bahkan lembaga pemberdayaan dilebur ke Dinas Sosial dan hanya menjadi salah satu bagian di Dinsos, akibatnya tidak maksilam,”tutur Ano.
Kata Ano sekretarian penanggulanang kemiskinan di Bappeda Sulteng harus keluar dan berdiri sendiri sebagai lembaga yang dapat bersinergi dan berakselerasi dengan lembaga-lembaga pemberdayaan lainnya.
“Misalnya menghimpun kekuatan-kekuatan pendampingan di masyarakat, sehingga sejalan dengan gerakan program revolusioner penurunan angka kemiskinan melalui pola pemberdayaan,”terang Ano.
Menurut Ano jaman walikota Rusdy Mastura konsep pemberdayaan dan penurunan angka kemiskinan itu diwujudkan melalui program padat karya disetiap kecamatan dan kelurahan dengan upah rata-rata Rp, 500 ribu perkepala keluarga dengan diberikan dalam buku rekening.
“Dijaman itu mana ada keluarga orang miskin memiliki buku rekening yang dipekerjakan melakui padat karya. Tapi pak walikota Rusdy Mastura saat ini mewujudkannya keluarga tergolong miskin diberikan buku rekening dengan tiap bulan diisi Rp,500 ribu dan tidak boleh dihabiskan, tapi 50 – 100 ribu harus jadi simpanan mereka,”terang Ano.
Dr.Ahlis Djerimo dari Bappeda Sulteng dalam dialog itu memaparkan angka-angka kemiskinan di Sulteng.
Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) Sulteng mencatat Penduduk Miskin Sulawesi Tengah sebanyak 14,01 persen atau sejumlah 420,2 ribu jiwa.
Angka tersebut merupakan angka hasil pendataan sebelum gempa dan tsunami terjadi.
Jika diurutkan jumlahnya berdasarkan level kabupaten/kota,Palu adalah kota dengan persentase penduduk miskin terendah yaitu sebesar 6,58 persen, kemudiandiikuti oleh Banggai (9,12 persen) lalu Sigi (12,60 persen).
Sedangkan Tojo Unauna dan Donggala adalah kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi dengan persentase masing-masing 18,27 persen dan 18,03 persen.
Pasaca bencana tingkat kemiskinan mencapai 14,42 persen atau sejumlah 438.610 jiwa. Kemudian akan meningkat lagi akibat pandemi covid19.
Angka-angka kemiskinan itulah yang akan menjadi tantangan yang harus dijawab oleh Gubernur Sulawesi Tengah dalam masa kerja yang efektif hanya 2,5 tahun melalui pemberdayaan umkm.
Mampukah Gubernur Rusdy Mastura dan wakil Gubernut Ma’mun Amir menurunkan angka kemiskinan itu? Jawabnya kerkeras dan revolusioner dan melibatkan banyak pihak. ***