Antasena (deadline-news.com)-Jakarta-Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, melakukan pertemuan bersama Menko Polhukam RI Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Ketua MPR RI  Bambang Soesatyo, di Kediaman Menko Polhukam RI Kamis (19/1-2023).

Pertemuan itu membahas kondisi di PT. Gunbaste Nikel Industry (GNI) pasca ricuh.

Rusdy menyampaikan setelah mendapat laporan dari Bupati Morowali Utara (Morut) Delis terkait ricuh itu, pihaknya meminta Bupati Delis, Kapolres dan Darem mengambil langkah strategis agar memastikan apa pokok permasalahannya.

“Kami minta Bupati Morut, Kapolres dan Danrem mengurai kelompok yang bertikai dan segera bermusyawarah untuk dapat mendamaikan kelompok yang bertikai itu,”kata Gubernur Sulteng yang akrab disapa Cudy itu melalui rilis biro administrasi pimpinan Kamis (19/1-2023) yang dibagikan di sejumlah group whatsApp.

Selanjutnya dalam pertemuan secara nasional itu, Gubernur Cudy melaporkan kecepatan Kapolda dan Danrem 132 Tadulako langsung turun Ke Morut untuk memastikan kondisi dan situasi kantibmas, khususnya di PT. GNI sudah kembali Normal.

“Saya sangat mengapresiasi Kesigapan Kapolda dan Danrem 132 Tadulako,”ujar mantan walikota Palu dua periode itu.

Gubernur juga melaporkan bahwa saat ini kondisi PT. GNI, sudah Normal dan sudah ada perdamaian antara TKA dan TKI  atas dukungan, Kementerian Tenaga Kerja RI, TNI dan POLRI,  Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah, Kapolda, Danrem 132, Bupati dan Unsur Forkopimda Kabupaten Morowali Utara.

Menurut Gubernur Cudy bahwa pemerintah provinsi bersama unsur Forkopimda akan terus memastikan investasi yang berada di eilayah Sulteng terus kondusif dan berjalan dengan baik.

Apalagi Sulteng saat ini menjadi daerah yang memiliki investasi No 1 di Indonesia.

Menko Polhukam Moh. Mahfud , MD, menyampaikan apresiasi atas langkah – langkah yang taktis dan strategis yang di lakukan Gubernur, Kapolda dan Danrem 132, Bupati dan unsur Forkopimda.

Menkopolhutkam meminta Gubernur terus memastikan iklim investasi di Sulawesi Tengah tetap kondusif dan baik.

Pemerintah pusat melalui kementrian tenaga kerja akan terus memastikan hak – hak pekerja baik TKI dan TKA akan terus berjalan baik.

Menko Polhukam juga meminta terus dilakukan pembinaan dan sosialisasi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Bupati, TNI dan Polri tentang Hak – Hak pekerja baik TKA maupun TKI. ***