Ferdinand : PUPR Akan Terus Membangun Huntap III Tondo

 

“DPRD Desak Pemkot Hentikan Pembangunan Huntap Korban Bencana”

Antasena (deadline-news.com)-Palusulteng-Satgas PUPR melalui Balai PPW Sulteng membangun huntap untuk membantu Pemkot Palu dalam menyiapkan hunian tetap (HUNTAP) bagi warga terdampak bencana alam 28 September 2018 yang berada di zona merah.

“Pembangunan huntap sebagai amanah undang-undang penanganan darurat bencana alam dan impres percepatan rehab rekon pasca benca sulteng,”kata Kabalai PPW Sulteng Ferdinand Kana’lo, ST.MT kepada wartawan di Palu Selasa (21/7-2020).

Ia menegskan pupr akan bangun huntap serta prasarana pendidikan dan kesehatan serta prasarana strategis yang rusak jika ada lahan.

“Lahan disiapkan oleh pemerintah daerah dengan 2 skema yaitu pertama pengadaan lahan oleh pemkot dengan cara membeli tanah untuk lokasi huntap. Dan kedua skema penyiapan lahan dgn menggunakan tanah negara (ex HGB & HGU) dan itu dilakukan oleh BPN/ ATR,”jelas Ferdinand.

Menurutnya lokasi di Tondo – Talase adalah lahan tanah negara ex HGB, makanya diserahkan oleh BPN/ATR ke PUPR & BNPB.

Kalau ada keinginan segelintir warga yg selama ini sudah dilakukan persuasif dan dialog termasuk dilakukan FORKOPINDA KOTA PALU yang berakhir gagal

Karena tuntutan segelintir warga Talise bahwa tanah negara diberikan pada mereka dengan alasan mereka tidak punya tanah dan PUPR diminta pindah kelokasi lain itu adalah pelanggaran terhadap aturan rehab rekon.

Kata Ferdinand disayangkan hari ini didukung oleh DPRD KOTA Palu dengan bersurat ke P Walikota untuk menghentikan semetara tanpa batas waktu.

“Kami tunggu surat Pak Wali Kota Perintahkan Satgas PUPR untuk hentikan pekejaan huntap diatas tanah yang telah disiapkan oleh negara melalui BPN/ATR,”ujarnya.

Menurutnya yang perlu diingat menghalang-menghalangi atau menghambat kegiatan rehab untuk penyiapan hunian bagi ribuan warga yang terdampak di kota Palu itu bisa dipidanakan sesuai undang-undang No. 24 tahun 2017 pasal 50 disebutkan setiap orang yang sengaja menghambat kemudahan akses rehab rekon dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun atau paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit Rp,2 miliar atau paling banyak Rp 4 Miliyar.

Selain melanggar undang-undang juga tidak mematuhi inpres no 10 thn 2018 tentang percepatan rehab rekon sulteng.

Sementara itu DPRD kota Palu melalui surat resminya meminta Pemerintah Kota Palu menghentikan semua pekerjaan pembangunan Hunian tetap di wilayah Tondo yang diklaim warga sebagai tanah Adat.

Surat bernomor 177/513/Aspirasi tertanggal 21 Juli 2020 tersebut adalah surat resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu yang ditanda tangani Mohamad Ikhsan Kalbi selaku ketua DPRD Kota Palu.

Dalam uraian surat yang ditujukan ke walikota Palu tersebut memuat beberapa poin diantaranya meminta Walikota Palu menghentikan semua kegiatan pembangunan huntap di wiayah Kelurahan Tondo yang dianggap sedang bermasalah dengan warga Talise.

“Menyarankan kepada Saudara Walikota Palu agar segera menghentikan untuk sementara waktu segala aktivitas dalam upaya pemanfaatan pada lokasi yang direncanakan untuk menjadi pembangunan hunian tetap tahap III pada wilayah kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore untuk dibicarakan lebih lanjut guna penyelesaiannya ” bunyi poin ketiga dalam surat tersebut.***

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top