Diduga Berbuat Asusila, Anggota DPRD Sigi Didemo

Koalisi Masyarakat Anti Perbuatan Bejat (Kombat) lakukan demo di depan gedung DPRD Sigi
0

Koalisi Masyarakat Anti Perbuatan Bejat (Kombat) lakukan demo di depan gedung DPRD Sigi
Koalisi Masyarakat Anti Perbuatan Bejat (Kombat) lakukan demo di depan gedung DPRD Sigi

” Anggota DPRD Sigi “Inisial AW” asal dapil IV ini diduga telah melakukan perbuatan asusila terhadap seorang perempuan yang diketahui masih berstatus istri saudara sekeyakinan yang saat ini  berjihad mencari nafkah di Saudi Arabia ”

Ardi Jafar ( Deadline News)

SIGI – Puluhan warga Dolo Selatan Kabupaten Sigi didampingi Forum Pemuda Kaili (FPK) dan Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gasak) Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Perbuatan Bejat (Kombat), melakukan aksi demo di kantor DPRD Sigi kamis pekan lalu.

Kedatangan mereka menuntut agar Badan Kehormatan (BK) Sigi mengambil sikap tegas terhadap salah satu oknum Anggota DPRD Sigi “Inisial AW” asal dapil IV dari partai Bulan Bintang (PBB) yang diduga telah melakukan perbuatan asusila terhadap seorang perempuan yang diketahui masih berstatus istri saudara sekeyakinan yang saat ini  berjihad ( mencari nafkah) di Saudi Arabia.

Setelah melakukan orasi didepan gedung DPRD, enam orang perwakilan dari mereka diterima oleh Ketua DPRD Sigi Moh.Rizal Intjenae, Wakil Ketua Mohammad Umar, Paulina dan Anggota Dewan lainya.

Di hadapan para anggota Dewan, Ketua FPK Sulteng, Imran Lahamado mendesak pimpinan dewan untuk mengambil sikap tegas terhadap oknum anggota dewan yang diduga melakukan perbuatan asusila, dan pelanggaran kode etik serta sumpah jabatan sebagai anggota dewan.

“Wakil rakyat itu, anggota dewan yang terhormat. Kami sudah melakukan verifikasi dan klarifikasi di lapangan, dan ini sangat melukai dan meresahkan masyarakat disana,” tegas Imran.

Ia juga meminta agar kasus tersebut segera dituntaskan guna mengantisipasi reaksi yang tidak diinginkan dari masyarakat.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Moh. Rizal Intjenae berjanji akan memproses melaui Badan Kehormatan sesuai dengan kode etik dewan. Ia akan memerintahkan BK untuk melakukan investigasi terlebih dahulu terhadap masalah yang disangkakan masyarakat  kepada anggota dewan yang bersangkutan.

“Kalau terbukti kita hanya bisa memberi rekomendasi kepada partai yang bersangkutan, bahwa ada anggotanya yang berbuat begitu,” kata Rizal. (Tim)

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: