Bupati Buol Adukan Ilegal Logging, Mining dan Fishing ke Wagub

0

 

M. Ramly Bantilan (deadline-news.com)- BuolSulteng-Bupati Buol, dr. H. Amirudin Rauf, Sp.Og, M.Si Audiensi ke Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Drs.H. Ma’mun Amir di Ruang Kerja Wagub di Palu Jum’at, 21/1-2022.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Pj.Sekda Prov. Ir. Faisal Mang, MM, Kadis ESDM Moh. Haris, Kadis Kelautan dan Perikanan Arief Latjuba, Kadis Kehutanan Dr. Ir. Nahardi, MM.

Dilansir dari Biro Administrasi Pimpinan Pada Kesempatan Itu, Bupati Buol, dr. Amirudin Rauf , S.POG, M.Si mengadukan Maraknya Ilegal Logging, Ilegal Mining dan Ilegal Fishing di Buol.

“Untuk itu perlu diturunkan Tim agar melakukan penindakan terhadap pelaku Ilegal Logging, Mining dan Fishing di Kabupaten Buol.

Bupati Buol Menyampaikan bahwa Pelaku Ilegal Mining di Buol sangat kuat, buktinya saat ini ada 22 Alat Excavator yang beroperasi.

“Pada waktu dilakukan penindakan Excavator tersebut menghilang. Demikian juga Ilegal Fishing perlu dilakukan pengawasan yang ketat banyak melakukan penangkapan Ikan dengan Bom,”kata Bupati Buol itu.

Menurutnya sehingga sangat merusah terumbu karang, untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Provinsi dan jajaran teknis untuk menertibkan segala praktek yang melanggar Hukum.

Pada Kesempatan Itu, Kadis Kehutanan, Nahardi, Menyampaikan bahwa untuk melakukan Pengawasan Kawasan Hutan saat ini sudah ditarik Ke Pusat.

Provinsi sudah menyampaikan laporannya ke Pusat agar segera ditangani. Demikian juga dikatakan Kadis Kelautan dan Perikanan Arief Latjuba.

“Untuk Ilegal Fishing Pengawasan laut saat ini sudah menjadi kewenangan Pusat, namun demikian kondisi pengawasan laut di Sulawesi Tengah tetap dipantau dan dilaporkan ke pusat,”jelas Arif.

Kemudian Kadis ESDM Moh. Haris Kariming menyampaikan bahwa untuk usul IPR di Kabupaten Buol sudah diajukan ke Kementrian agar mendapat persetujuan dari ESDM.

Wagub Drs. H.Mamun Amir, menyampaikan agar Bupati Buol membuat Surat Edaran Kepada Kepala Desa untuk tidak menerbitkan SKPT.

Karena Kerusakan Hutan Akan pasti menimbulkan Bencana, Banjir dan tanah Longsor.

“Untuk itu Bupati diharap melarang keras Kepala Desa jangan lagi menerbitkan SKPT,”tegas Wagub.

Selanjutnya wagub Menyampaikan agar kondisi yang terjadi di Buol dilaporkan secara tertulis.

Kata Wagub masalah yang terjadi untuk selanjutnya provinsi akan teruskan ke Pusat agar segera mendapat penanganan.

“Namun demikian Wagub meminta agar OPD Provinsi dapat mengidentifikasi masalahnya di lapangan dan melakuakan penganan sesuai dengan Kewenangannya,”tutur Wagub. ***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: