Benca alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami (Genit) 28 September 2018 silam dengan kekuatan 7,4 magnitudo melanda kota Palu, Sigi dan Donggala serta sebagian Parigi Moutong, telah melululantakkan ribuan bangunan termasuk rumah-rumah warga.
Walau sebagian telah mendapatkan hunian tetap (huntap), namun masih banyak penyintas tinggal di hunian sementara (huntara).
Andaikan dana pokok – pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang setiap tahunnya Rp, 5 miliyar peranggota dan Rp, 1 miliyar disisipkan untuk rumah penyintas, maka dapat dipastikan dalam satu tahun anggaran 10 unit rumah penyintas dapat dibangun dengan type rumah sangat sederhana (RSS) dengan anggaran Rp,100 juta atau Rp,120 juta perunit rumah.
“Jika anggota DPRD Sulteng benar-benar komitmen peduli dengan rakyat khususnya para penyintas. Maka hari ini tidak ada alasan penyintas tidak memiliki rumah,” kata salah seorang pemerhati sosial dan kemasyarkatan di Palu.
Itu masih anggota DPRD Biasa saja, bagaimana kalau unsur ketua yang pokirnya mencapai puluhan miliyara.
Dari pada pokir senilai Rp, 900 juta dari unsur ketua DPRD Sulteng di Dinas Sosial (dinsos) Sulteng untuk pembangunan pembuatan dapur Umum mendingan dibangunkan huntap untuk penyintas.
Apalagi dapur umum di dinsos ada tiga dan di BPBD sulteng ada dua. Sehingga dianggap mubazir.
Wakil ketua DPRD Sulteng dari fraksi partai Golkar H.Muhammad Arus Abdul Karim yang dikonfirmasi di ruang kerjanya Selasa (4/4-2023), membenarkan adanya anggaran pokir untuk anggota DPRD Sulteng.
“Pokir itu untuk menyahuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing para anggota DPRD,”ujar ketua DPD Partai Golkar Sulteng itu.
Disingung soal besarannya yang mencapai kurang lebih Rp, 235 miliyar pertahun total pokir anggota DPRD Sulteng, politisi senior Partai Golkar itu menjelaskan tergantuang kemampuan daerah.
“Kalau jumlah nominalnya untuk setia anggota DPRD tergantung kemampuan keuangan daerah,”tuturnya.
Hal senada juga dikatakan Nasir Jibran,SH,MH yang juga diamini Zainal Abdin Ishak yang sama-sama di fraksi partai Golkar DPRD Sulteng itu.
Sebelumnya anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Drs.Ridwan Yalidjama,MA yang dimintai tanggapannya Jumat (24/2-2023) di Palu membenarkan adanya pokir anggota DPRD Sulteng mencapai kurang lebih Rp,235 miliyar itu.
“Benar kami mendapatkan pokir dari APBD setiap tahunnya, ya tidak sampai 10 persen dari APBD yang mencapai Rp,4,950 triliun,”jelas mantan ketua DPRD Donggala itu.
Menurutnya pokir itu untuk menyahuti aspirasi masyarakat jika ada infrastruktur yang perlu penangan tapi tidak masuk dalam program pembangunan kepala daerah.
Sementara itu informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, menyebutkan pokir anggota DPRD diduga diperjual belikan antara satu kontraktor ke kontrak lainnya.
“Dan tidak tanggung-tanggung pengambilan uang ke kontraktor diduga mencapi 10-15 persen,”kata sumber itu dan minta namanya tidak disebutkan.
Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD.
Mantan PLT Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng Ir.Basir Tanase yang dikonfirmasi berapa besar anggaran pokir di dinas yang dipimpinnya ketika itu, mengatakan kalau tidak salah Rp, 7 miliyar atau Rp, 9 miliyar.
“Saya PLT pertengahan tahun kalau di binamarga hanya satu pokir Tambayoli baturube kalau tidak salah 7 atau 9 M,”tulisnya menjawab konfirmasi deadline-news.com beberapa waktu lalu.
Sementara itu Kepala Biro Kesarah Pemprov Sulteng Awaludin yang hendak dikonfirmasi Senin (3/4-2023) di ruang kerjanya mengaku masih rapat. Sehingga sampai berita ini naik tayang belum ada keterangan konfirmasi dari Karo Kesrah Awaludin.
“Maaf saya masih rapat le”akunya dari balik telepon whatsAppnya.
Kemudian ketua DPRD Sulteng Dr.Hj.Nilam Sari Lawira yang berusaha dikonfirmasi dari Senin sampai Selasa (3-4/4-2023) di kantornya, kata securiti DPRD Sulteng belum masuk kantor. Mungkin masih ada kegiatan di luar.
Kemudian dikonfirmasi via chat di whatsAppnya juga tidak digubrisnya.
Ambo Dalle dari Fraksi Partai Gerindra menjawab deadline-news.com anggaran pokir anggota DPRD Sulteng semuanya dikelola oleh dinas terkait.
“Anggota DPRD tidak mencampuri soal teknisnya, anggota DPRD hanya mengusulkan pada pembahasan RAPBD untuk diakomodir di APBD, sehingga usulan aspirasi masyarakat dari dapil masing-masing dapat terakomodir. Dan soal urusan siapa yang akan mengerjakannya itu urusan dinas terkait, anggota DPRD tidak mencampurinya,”terang politisi partai Gerindra asal Kabupaten Morowali itu.
Hal senada juga dikatakan politisi PDIP daerah pemilihan Luwuk Banggai bersaudara Suryanto.
“Iya benar Rp,5 miliyar peranggota untuk anggaran pokir,”ucapnya singkat menjawab konfirmasi deadline-news.com di salah satu warkop di Palu Senin malam (3/4-2023).
Ketua komisi pemberantasan korupsi (KPK) Firli Bahuri Modus korupsi yang banyak terjadi di DPRD saat ini adalah terkait pokok-pokok pikiran (Pokir) yang menghasilkan program dana hibah.
Hal tersebut membuat KPK Firli tegaskan ancamannya akan menangkap para anggota dewan jika ada yang melakukan korupsi terkait pokir.
Penegasan itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri di hadapan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD yang hadir secara langsung di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan maupun virtual dalam acara Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP tahun 2023.
“Pesan kepada asosiasi DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, jangan ada lagi yang bermain-main dengan pokir itu. Saya setiap ke daerah pasti titipannya pokir. Uang ketok palu sudah enggak dengar lagi sekarang ya, tapi pokir masih ada,” ujar Firli.
Firli meminta, korupsi modus pokir agar tidak terjadi lagi dengan alasan biaya politik mahal. Karena kata Firli, jika tertangkap KPK, maka tidak ada yang akan menolong.
“Jangankan nolongin pak, besuk aja enggak. Saya berapa kali, pimpinan KPK juga ekspose, rilis, tentang penanganan tersangka pak. Kalau itu tadi temannya pimpinan KPK, saat konferensi pers pak, ditegur aja enggak,” kata Firli.
Dengan demikian, Firli kembali menegaskan agar para anggota dewan untuk tidak melakukan korupsi dengan modus pokir yang menghasilkan program dana hibah.
“Jadi tolong ini, tidak ada lagi yang bermain-main di pokir-pokir itu. Apalagi, dengan dana-dana hibah. Dana hibah katanya untuk masyarakat, ternyata kick back-nya sampai 40 persen. Jadi dari pokir, bentuk jadi pekerjaan, dapat dananya misalnya Rp 10 miliar, kalau 30 persen berarti Rp 3 miliar kembali kepadanya,” pungkas Firli, dikutip di SERGAP.CO.ID. ***