Adakah Kaitannya Dengan Dugaan Suap?
Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Ada kartu anjungan tunai mandiri (ATM) bank rakyat Indonesia (BRI) jenis silver ditemukan di halaman parkiran kantor sekretariat partai persatuan pembangunan (PPP) kabupaten buol.
Di kartu ATM itu tertulis nama sebut saja inisial NB, hanya saja ketika dicek tidak ada nama kader atau pengurus bernama inisial NB seperti yang tertera di kartu ATM itu.
Ketua PPP Buol Moh.Nasir Daimaroto,SH yang dikonfirmasi terkait penemuan kartu ATM itu membenarkannya. Hanya saja kata Nasir dia sendiri tidak sempat melihatnya.
“Yang temukan itu anak anak sekretariat.Tapi saya tidak sempat lihat kartunya,” tulis Nasir menjawab deadline-news.com via chat di whatsAppnya Senin (10/7-2023).
Ditanya apakah ada kader atau pengurus PPP seperti nama inisial NB sesuai yang ada di kartu ATM tersebut? Jawab Nasir tidak ada anggota dan pengurus Partai yang bernama tsb.
Menariknya ada isu dugaan suap sejumlah anggota dan pejabat di Buol seiring ditemukannya atm tersebut.
Lalu adakah kaitannya penemuan atm di kantor sekretariat PPP Buol itu dengan dugaan penerimaan suap itu?
Karena ada modus baru sekrang dugaan suap atau korupsi dengan menyerahkan atm atas nama orang lain ke penerima suap.
Adalah 8 orang dari 25 anggota DPRD buol dan 3 orang pejabat pemda buol yang diduga terlibat menerima suap Rp, 20 miliyar itu.
Dugaan suap 8 oknum anggota DPRD dan 3 pejabat pemda buol ini terkait dengan kasus koperasi plasma dan pengajuan izin lokasi (Inlok) salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit dari dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bersaing di buol.
Perusahaan kelapa sawit yang sudah eksis di buol itu tidak ingin ada saingan, sehingga rela mengeluarkan uang miliaran rupiah agar para pengambil kebijakan di buol tidak mengeluarkan rekomendasi inlok ke perusahaan perkebunan sawit lain yang akan menjadi pesaingnya.
Bukan soal Inlok saja tapi didugaan suap itu berkaitan dengan kasus koperasi petani plasma.
Kasus koperasi plasma ini menjadi perhatian DPRD Buol, sehingga dibentuklah panitia khusus (Pansus) untuk mengurai benang kusut koperasi plasma itu.
Namun sayangnya selama 6 bulan dibentuk dan bekerja Pansus koperasi plasma DPRD Buol yang diketuai Dodi Fitriyadi dari Fraksi PPP tidak “jelas hasil kerjanya”.
Bahkan pansus itu telah dibubarkan tanpa memberikan rekomendasi atas temuannya terkait sengkarut koperasi petani plasma di buol.
Demikian informasi yang diterima redaksi deadline-news.com bersama media patner kabar today.com dan detaknews.id sejak Jumat hingga Sabtu dan minggu (7-8-9/72023) di Palu.
Ketua pansus koperasi petani plasma Dodi Fitriyadi yang dikonfirmasi di Palu Golden Hotel Sabtu malam (8/7-2023), membenarkan dirinya adalah ketua pansus koperasi petani plasma.
“Kami sudah bekerja selama 6 bulan, dan kami telah menemukan data-data terkait masalah koperasi petani plasma,”aku Dodi.
Menurutnya hasil temuan pansus sudah banyak lahan-lahan petani plasma telah dijual ke orang lain.
Ditanya adakah rekomendasi ke pemerintah atau aparat penegak hukum atas data-data temuan pansus terkait masalah koperasi plasma itu?
Jawab Dodi tidak ada rekomendasi, karena diperlukan lembaga yang independen dan memahami secara teknis dan aspek hukumnya untuk melakukan kajian, sehingga dapat melahirkan rekomendasi.
Kata Dodi Pansus koperasi petani plasma sebenarnya sudah dibubarkan seiring telah ditemukannya data dan fakta terkait masalah koperasi petani plasma di Buol. Dan telah dibentuk lagi pansus baru untuk lebih mendalami kasus koperasi petani plasma di buol itu.
Disinggung soal dugaan sejumlah anggota DPRD Buol menerima dugaan suap atau gratifikasi ratusan juta rupiah dari dua perusahaan perkebunan sawit di buol, Dodi membantahnya.
“Saya dengar isu itu, tapi kami sendiri tidak pernah menerima dugaan suap dari perusahaan sawit di buol itu. Atas isu itu kami dan kawan-kawan di DPRD Buol akan melakukan konfrensi pers untuk meluruskan isu itu. Kalaupun ada oknum anggota DPRD Buol menerima itu tidak dikait-kaitkan dengan lembaga DPRD Buol,”ujar politisi PPP itu.
Ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya oleh Ricky wartawan kabar today.com media patner deadline-news.com juga membantah dugaan adanya sejumlah anggota DPRD buol menerima suap dari dua perusahaan kelapa sawit di Buol itu.
“Sejauh ini tdk ada teman2 pansus trima suap dr mana pun,”kata politisi partai golkar itu.
Namun ia mengaku tahu isu dugaan suap sejumlah anggota DPRD buol dari akun FB.
“Saya liat d FB,”tulis Srikandi menjawab Ricky dari kabar today via chat di whatsAppnya.
Mantan anggota DPRD buol Jhoni Hatimura menanggapi pernyataan Dodi mengatakan mestinya ada rekomrndasi setelah dilakukan rapat dengar pendapat baik oleh petani plasma maupun terhadap perusahaan.
“Kalau temuan pansus ada pelanggaran bersifat administrasi mestinya ada rekomendasi kepemerintah. Tapi jika pelanggarannya mengarah ke pidana, maka rekomendasinya ke aparat penegak hukum (APH),”jelas mantan politisi PDIP itu. ***