“Gubernur Bahas Berani Sehat Bersama Dinkes, RSUD Pemprov, Kabupaten dan Kota”
Bang Doel (deadline-news.com)-Palu- Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur, dr. Reny Lamadjido, Sp.Pk, M.Kes meminta Para Direktur RSUD eksekusi pelayanan kesehatan masyarakat hahya dengan kartu tanda penduduk (KTP)
“Saudara Direktur RSUD Undata dan Madani eksekusi pelayanan berobat masyarakat sekalipun hanya menggunakan KTP. Jangan lagi dipersulit itu masyarakat. Dan jangan tunggu BPJS nya, pokoknya berikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat,”pintah gubernur Anwar dalam rapat bidang kesehatan di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Kamis (6/3-2025).
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD dan jajaran serta Direktur dan Wakil Direktur RSUD Undata dan RSUD Madani.
“Pelayanan kesehatan gratis hanya dengan KTP ini merupaka
program Berani sehat yang kami janjikan ke masyarakat. Olehnya tidak ada asan untuk tidak melayani cepat masyarakat dan jangan ditunda jika masyarakat datang berobat,”tegas Anwar.
Dalam pertemuan ini, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga Sulawesi Tengah dapat berobat dengan mudah.
Bahkan bagi mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatanpun. Ia menyoroti tingginya jumlah pekerja informal di Sulteng, sekitar 61 persen yang kerap mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan, karena status kepesertaan BPJS mereka tidak aktif lagi.
“Siapa pun yang sakit, tidak punya jaminan, atau BPJS-nya mati, cukup tunjukkan KTP, langsung dilayani di rumah sakit,” tegas Anwar.
Anwar Hafid juga meminta agar sistem kesehatan daerah dapat memberikan solusi bagi pasien yang tiba-tiba kehilangan akses BPJS akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Mereka yang baru saja di-PHK tiba-tiba kehilangan akses BPJS. Ini yang harus kita atasi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan BPJS untuk memberikan keringanan bagi kasus-kasus darurat.
Sementara itu, Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, yang memiliki pengalaman panjang di bidang kesehatan, dipercaya untuk mengeksekusi kebijakan ini.
“Saya hanya bicara, tapi eksekusinya semua ada di tangan Ibu Dokter. Kalau beliau bilang bisa, saya ikut. Kalau beliau bilang tidak bisa, saya juga ikut,” tambah Anwar.
Dalam rapat ini, Anwar juga menyinggung kualitas layanan BPJS di rumah sakit.
Ia mengapresiasi BPJS Cabang Palu yang dianggap lebih baik dibanding daerah lain, namun tetap meminta perbaikan agar pasien BPJS mendapatkan pelayanan setara dengan pasien umum.
“Pasien BPJS harus diperlakukan sama dengan pasien swasta, jangan ada perbedaan layanan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Sulteng juga sedang bersiap membangun rumah sakit baru dengan standar internasional di Kota Palu.
Selain itu, ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh daerah.
“Tahun 2026, kita akan turun membantu kabupaten. Tapi kita mulai dulu dari RS Madani dan Undata, supaya ini jadi contoh,” katanya.
Sebagai bagian dari program unggulan “Berani Sehat”, Anwar Hafid dan dr. Reny Lamadjido bertekad memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang layak. “Kami berjanji, siapa pun yang masuk rumah sakit, pasti dapat kamar, pasti dapat obat. Tidak boleh ada yang ditolak,” pungkasnya. ***