Ini Penjelasan LKPJ 2019 Walikota Hidayat

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Walikota Palu Drs.Hidayat, M.Si dalam jumpa persnya (Jumpers) Kamis (23/4-2020), di ruang kerjanya menjelaskan laporan keterangan pertanggungjaewabannya (LKPJ) terkait langkah-langkah yang diambil pasca bencana 28 September 2018 dan penggunaan anggaran 2018-2019.

Menurutnya mulai dari pembangunan sarana dan prasarana untuk kebutuhan korban bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami yakni pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap), berdasarkan skema penanganan kebencanaan, yakni tanggap darurat, transisi dan pemulihan 1,2 dan 3 telah dilakukannya.

Hidayat menjelaskan bahwa ada beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam rangka pemulihan pasca bencana, yakni sektor pendidikan, Kesehatan, pemukiman, infrastruktur, sosial ekonomi dan lintas sektor, pihaknya telah menanganinya bersama-sama semua pihak.

Kata Hidayat sektor pendidikan itu menjadi salah satu prioritas utama pasca bencana dua tahun lalu itu, sehingga pihaknya menggelontorkan dana untuk pengadaan meja belajar bagi sekolah-sekolah dengan anggaran mencapai Rp,300 juta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Kemudian pengadaan pakaian seragam untuk anak-anak sekolah dengan APBD 2018 sebesar Rp, 310 juta. Karena banyak anak-anak sekolah yang sudah tidak memiliki baju seragam sekolah, akibat bencana itu,”terang Hidayat.

Kata Hidayat ada sekitar 42 ribu jiwa lebih masyarakat kota Palu yang hidup di tempat-tempat pengungsian, sehingga pemerintah kota Palu menyiapkan sembilan bahan pokok (sembako) dengan anggaran mencapai Rp, 24,752,965,000 tahun 2018, mulai dari bulan Oktober, November dan Desember 2018.

Ia menyebutkan pemerintah kota Palu menanggung sembako bagi masyarakat yang hidup di pengungsian selama 3 bulan mulai Oktober, November dan Desember 2018. Kemudian ditambah 3 bulan lagi yakni Januari, Februari dan Maret 2019, dengan tambahan anggaran mencapai Rp, 25,334,954,000 dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pokok 2019. Dengan demikian Pemkot Palu menanggung Jaminan hidup (Jadup) masyarakat pengungsi selama 6 bulan.

“Sedangkan bantuan dari Kementerian Sosial RI hanya 2 bulan yakni April dan Mei, sehingga total 8 bulan warga korban bencana diberikan bantuan sembako atau disebut jaminan hidup (Jadup),”ujar walikota Hidayat.

Hidayat menerangkan, 14 hari pasca bencana, pemerintah kota Palu melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi disektor infranstruktur seperti beberapa ruas jalan di wilayah Palu Barat, Palu Timur, Mantikolore dan Palu Selatan dengan anggaran Rp, 7,5 miliyar termasuk akses jalan ke shelter-shelter pengungsian.

“Bukan itu saja, tapi sekitar Rp, 75 juta APBD Palu untuk biaya rehabilitasi dan konstruksi lokasi pekuburan massal di Poboya. Sedangkan untuk sektor kesehatan anggarannya mencapai Rp,1,056,408,000,”terang Hidayat.

Kata Hidayat menyahuti ketersediaan MCK, Air bersih dan penampungan air (Tandom) di shelter-shelter pengungsian warga korban bencana, pemerintah kota Palu menyiapkan anggaran sebesar Rp, 1,4 Miliyar.

Kemudian anggaran penerangan jalan dan jaringan listrik ke shelter-shelter pengungsian, pemkot Palu juga menggelontorkan dana sebesar Rp, 3,025,000,000, yang bersumber dari APBD.

Hidayat menuturkan untuk mengantisipasi musim hujan, dimana ditenda-tenda pengungsian yang hanya beralaskan tikar, sementara ada anak-anak bayi dan lansia di tenda-tenda tersebut, sehingga pemkot Palu membuat furid (lantai) semen di shelter-shelter itu, dengan anggaran mencapai Rp, 692,500,000.

Sebagai langkah mengantisipasi kemacetan dalam kota Palu pasca bencana, dimana banyak sekali orang berkunjung ke kota Palu dengan tingkat kemacetan agak parah, dan ada beberapa ruas jalan yang rusak, sehingga pemkot Palu membangun jembatan Palu V dengan anggaran mencapai Rp,63 miliyar.

Namun sebelumnya sudah dianggarkan. Kemudian terjadinya keterlambatan pembangunan jembatan Palu V itu, akibat ada masalah lahan dan kerusakan di Pelabuhan Pantoloan, sehingga mempengaruhi transportasi laut untuk kebutuhan pembangunan seperti semen, besi dan kebutuhan lainnya.

Bukan itu saja, tapi pemkot Palu membangun beberapa ruas jalan baru, seperti jalan lingkar di hutan Kota Kaombona, ruas jalan yang menghubungkan huntap Tondo ke Huntap Talise dan tembus ke pasar Talise di Lagarutuh.

Disinggung soal keterlambatan penyaluran stimulan, Walikota Hidayat menegaskan bahwa memang data-data penerima stimulan baik yang rumahnya rusak ringan, sedang dan berat, pada tahap 2 ini, agak ketat di badan pengelola keuangan dan asset daerah (BPKAD). Sebab satu persatu penerima stimulant itu dibuatkan SP2Dnya. Setelah itu dicek lagi, apakah sudah sesuai atau ada kekeliruan?

“Oleh sebab itu, untuk lebih mempercepat, kami telah berkoordinasi dengan Kementerian terkait, agar sebagian proses dipangkas, sehingga upaya percepatan penyaluran segera teratasi. Saya tinjau langsung di BPKAD memang benar-benar diteliti, masalahnya ini uang Negara, kalau salah kelola, bisa-bisa dipenjara kita, padahal bukan kita yang menggunakannya. Maka dari itu masyarakat bersabarlah, Insya Allah semua akan menerima stimulant sesuai data masing-masing,”tuturnya.

Hidayat menegaskan bahwa pemerintah pusat menargertkan bulan Juni 2020, harus selesai penyaluran stimulan itu. Sebab jika tidak, maka pemberi bantuan (Bank Dunia) akan menarik kembali dananya. Begitupun jika pembangunan Huntap terjadi masalah social di masyarakat.

“Olehnya masyarakat Talise dan Tondo kami minta agar tidak mengganggu jalannya proses pembangunan Huntap di wilayah itu. Sebab jika ada masalah maka, bisa-bisa ditarik anggarannya kembali ke Pusat atau Bank Dunia,”ucap Hidayat. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top