“BPKP Akan Mengaudit Pemda”
Antasena (deadline-news.com)-Palu-Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) H. Rusdy Mastura menerima Kepala Perwakilan badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP), Evenri Sihombing dan jajarannya, Senin (6/2-2023).
Pada Kesempatan Itu Gubernur Didampingi Kepala BPKAD Provinsi Suteng Bahran , SE.
Kepala BPKP Evenri Sihombing , menyampaikan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, bahwa BPKP ditugaskan untuk melakukan audit perencanaan dan program kerja pemerintah daerah.
Apakah Perencanaan dan Program OPD sudah sesuai dengan arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur atau sudah sesuai dengan RPJMD Pemerintah Daerah.
Evenri Sihombing menyampaikan BPKP juga akan melakukan Audit Pendapatan Daerah melalaui OPD penghasil apakah realisasi pendapatan sudah sesuai dengan potensi yang ada.
Evenri Sihombing mengatakan bahwa BPKP akan terus mendorong perangkat daerah dan perusda untuk dapat terus meningkatkan pendapatan daerah untuk meningkatkan Fiskal Daerah.
Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura mengucapkan terimakasih atas dukungan Kepala Perwakilan BPKP Sulteng dan jajaran yang terus mendorong pemerintah Daerah Provinsi untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi Gubernur.
Dalam kesempatan itu gubernur menyampaikan bahwa dengan adanya kebijakan pemindahan IKN, sehingga akan ada perubahan kebijakan pembangunan daerah yang harus diwujudkan untuk mempersiapkan Sulawesi Tengah menjadi daerah penyangga IKN.
“Seperti Persiapan Kabupaten Donggala menjadi Daerah Wisata karena wilayah tersebut sangat dekat dengan IKN,”jelas Gubernur.
Gubernur yang akrab disapa Cudy itu menjelaskan persiapkan Infrastruktur pendukung koneksitas dengan IKN dan peningkatan Fiskal Daerah melalui Perusahaan Daerah dan Pengelolaan Potensi Daerah untuk dapat memberikan dampak terhadap peningkatan Fiskal Daerah.
Ia mengatakan bahwa keberhasilan pemerintahan kita dalam pemerintahannya sangat baik seperti nilai SAKIP kita meningkat dari nilai B menjadi BB.
“Pertumbuhan Pembangunan Kita Sangat baik tertinggi ke 2 secara Nasional dan IPM kita meningkat menjadi 70,28 persen dan investasi kita terbesar secara nasional, angka kemiskinan dan pengangguran dapat turun 1 %,”ujar Cudy.
Gubernur Cudy meminta kepala perwakilan BPKP kiranya memberikan dukungan terhadap peningkatan perusahaan daerah dalam peningkatan PAD. ***
Sumber Biro Administrasi Pimpinan