“Jadi Solusi Jangka Panjang”
Zubair (deadline-news.com) – Palu – Tragedi tewasnya dua warga penambang lokal di lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) memicu reaksi keras dari DPRD provinsi Sulawesi Tengah.
Sekretaris Komisi III, Muhammad Safri, mengecam lambannya penanganan aktivitas ilegal yang terus memakan korban jiwa tersebut.
Ketua Fraksi PKB ini menyampaikan rasa prihatin dan ucapan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Namun, di balik rasa duka tersebut, Safri menegaskan bahwa insiden ini merupakan tamparan keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Kami sangat prihatin dan turut berduka atas peristiwa tersebut. Ini bukan sekadar musibah, tetapi tamparan keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum yang dinilai lamban bertindak sehingga aktivitas PETI dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan serius,” tegas Safri kepada awak media, Sabtu (14/2-2026).
Safri menekankan bahwa PETI telah menjadi ancaman nyata yang sistematis bagi keselamatan publik dan kelestarian lingkungan. Ia memperingatkan bahwa selama tidak ada tindakan konkret, lubang-lubang tambang ilegal akan terus menjadi kuburan massal bagi warga lokal.
“Kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan terus berulang jika tidak ada sikap tegas dan tindakan nyata dari para pemangku kepentingan. Kita tidak boleh membiarkan nyawa rakyat melayang sia-sia hanya karena pembiaran,” ujarnya Safri dengan nada keras.
Safri secara khusus menagih sikap tegas Gubernur Sulawesi Tengah untuk menertibkan seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayahnya.
Safri menilai, upaya yang dilakukan pemerintah selama ini masih bersifat seremoni dan minim eksekusi.
Ia menyindir Rapat Koordinasi Penataan Tata Kelola Pertambangan Ramah Lingkungan yang dipimpin Gubernur beberapa waktu lalu.
Menurut Safri, rapat-rapat tersebut tidak ada gunanya jika di lapangan praktik ilegal masih melenggang bebas.
“Rapat koordinasi jangan hanya sebatas komitmen di atas kertas tanpa tindakan yang jelas dan nyata di lapangan. Rakyat butuh perlindungan, bukan sekadar dokumen atau pernyataan normatif di depan media,” cecarnya.
Sekretaris DPW PKB Sulteng ini pun mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah-langkah luar biasa menyikapi maraknya aktivitas PETI di Sulteng.
Safri meminta dilakukan penertiban skala besar serta evaluasi menyeluruh terhadap penegakan hukum dan sistem pengawasan pertambangan di Sulteng, guna memastikan tidak ada lagi pembiaran terhadap aktivitas ilegal yang membahayakan.
Selain itu, Safri juga mendorong solusi jangka panjang melalui legalisasi pertambangan rakyat yang terkontrol, agar aspek keselamatan kerja (K3) dan perlindungan lingkungan dapat diawasi secara resmi dan berkelanjutan.
“Jika Gubernur tidak segera mengambil langkah ekstrem, maka pemerintah secara tidak langsung ikut bertanggung jawab atas setiap tetes darah yang tumpah di lokasi tambang ilegal tersebut,” pungkasnya. ***