“Partai koalisi sudah 3 kali memproses cawagub Sulteng, tapi belum ada kata sepakat”

Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Andi Ridwan Adam, S.Pdi coordinator forum percepatan pengisian jabatan wakil Gubernur Sulteng, setelah ditinggal mendiang Sudarto dalam konfrensi persnya di salah satu warkop di bilangan jalan Hasanuddin Palu Sulawesi Tengah menegaskan mendesak ketua koalisi partai pengusung Drs.H.Longki Djanggola, M.Si untuk segera mengajukan nama-nama calon wakil Gubernur Sulteng.

Selain mendesak Longki Djanggola selaku ketua koalisi partai pengusung, Ia juga meminta pimpinan DPRD Sulteng untuk menindak lanjuti surat Mendagri Cq Dirjen OTDA No.122.72/8992/OTDA yang menyangkut pengisian jabatan wakil Gubernur Sulteng yang masih lowong.

“Kita harapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2018 ini, sudah ada wakil gubernur Sulteng, sehingga Gubernur Longki Djanggola tidak terkesan kerja sendiri. Kita Prihatin kok kursi Wagub Sulteng dibiarkan kosong. Sehat-hebatnya Longki Djanggola, jika sendiri memimpin dapat dipastikan akan droup juga,”tandas Andi Ridwan Bataraguru.

Menurutnya walaupun Gubernur Longki Djanggola kuat dan hebat, pasti akan mengalami bleng. Lihat saja waktu Gempa bumi 7,7 SR, Likuifaksi dan Tsunami meluluhlantakkan Palu, Sigi dan Donggala serta sebagian Parimo terjadi kefakuman pemerintahan dan pelayanan dasar masyarakat.

Mengapa? Sebab Gubernur ketika itu tidak berada ditempat. Tapi sedang melaksanakan tugas di kabupaten Banggai lalu mendarat melalui Kabupaten Touna, Poso dan Parimo, sehingga tidak merasakan trumamatik pada Jum’at petang 28 September 2018 itu.

“Padahal jika ada wagub, pasti tidak terjadi kekosongan pelayanan pemerintahan. Sehingga yang menjalankan fungsi pelayanan pemerintahan ketika itu dipusatkan di Makorem. Akibatnya bencana alam yang melanda daerah kita, tidak dijadikan bencana nasional. Karena pucuk pimpinan ketika itu sedang tidak ditempat. Makanya nanti hari Minggu beliau di Palu bertepatan kunjungan Presiden ketika itu,”jelas mantan aktivis PII itu.

Kata Andi Ridwan, andaikan ada Wagub ketika bencana alam 28 September 2018 ada, maka dapat dipastikan akan mengambil langkah-langkag kongkrit dan mengeluarkan statmen bahwa gempa bumi, likuifaksi dan tsunami itu adalah bencana nasional. Tapi karena Gubernur tidak mengeluarkan statmen sehari atau dua hari pasca bencana, untuk dijadikan bencana nasional, maka seperti inilah yang kita lihat.

“Pelayanan dan distribusi bantuan semraut, Gubernur juga kebingungan dan bleng melihat kondisi masyarakatnya hancur luluhlantah dihantam bencana alam tersebut. Padahal jika ada wagub mungkin tidak seperti ini penganan dan distribusi bantuan,”tutur Andi Ridwan.

Ketua DPD Gerindra Sulteng yang notabene ketua koalisi partai pengusung menegaskan bahwa pihaknya suda berkali-kali mengusulkan nama-nama calon wakil gubernur. Namun tidak ada kata sepakat dari partai koalisi.

“Kalau gerindra pada proses 1, mengusulkan Hidayat Lamakarate dan zaenal daud, tapi tidak disepakati. Kemudian pada proses ke 2 , usulan gerindra adalah Faisal Mang dan d.r Anshayari, juga tidak disepakati. Dan usulan ke 3 adalah Faisal Mang dan Nophan Saleh,”kata Gubernur Longki Djanggola.

Menurut mantan Bupati Parigi Moutong itu, pihaknya sudah tiga kali melakukan proses pencalonan Cawagub. Tapi sampai ke 3 kali itu belum ada kata sepakat.

“Kami partai koalisi sudah 3 kali memproses pencalonan cawagub , tetapi sampe ke 3 kali tersebut belum ada kesepakatan untuk mendapatkan 2 calon cawagub yang disepakati oleh ke 4 partai koalisi . Orang diluar partai koalisi silahkan berkomentar apa saja, dan lebih pas ditanya ke masing-masing partai pengusung,”ujar Longki menyarankan. ***