Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-“Kita ini adalah anak-anak dari walikota Palu. Hidup di hunian sementara (Huntara) kepanasan, sakit-sakitan, tanpa jaminan hidup dan bantuan hidup (Jadup dan Bedup) jelas. Kami terlantar. Olehnya walikota sebagai orang tua kami, kita ajak bicara, bagaimana nasib kami ini sebagai anak-anaknya,” kata Ketua Forum Korban Likuifaksi Balaroa Abdurrahman Kasim, SH, MH di hadapan para petinggi Pemkot Palu,Senin (15/7-2019) di Ruang rapat Bantaya Kantor Walikota Palu.
Menurut Rahman Kasim masyarakat korban likuifaksi Balaroa hidupnya sangat menderita. Mereka sudah tidak tahan di huntara dan tenda-tenda. Karena kepanasan dan rawan penyakit. Apalagi jaminan hidup tidak jelas. Kalaupun ada bantuan dari luar itu tidak cukup. Tapi itulah kenyataan hidup di huntara terkhusus bagi warga perumnas Balaroa yang tanpa jaminan hidup yang jelas.
“Pokoknya tinggal di huntara tidak sehat, dan tidak nyaman. Oleh sebab itu kami minta kepada Walikota Palu untuk memberikan solusinya. Kami tidak burtuh huntara, tapi kami butuh jaminan hidup dan huntap,”tegas Rahman Kasim mewakili aspirasi warga perumnas Balaroa yang berunjuk rasa di depan kantor Walikota Palu dan DPRD Kota Palu.
“Kami minta walikota segera buatkan Huntap dan menyalurkan bantuan jadup dan bedup. Karena selama ini Pemkot terkesan tidak perduli, kata salah seorang ema-ema yang berorasi diatas mobil truk di depan kantor Walikota Palu.
Kata Abdurrahman Kasim rumah warga perumnas Balaroa sekitar 1.200 unit yang hilang. Dan dalam 10 bulan pasca bencana, belum ada solusi terkait stimulan Jadup dan bedup, serta huntap.
“Masa warga Sigi sudah dapat stimulan, dan logistik, kita di Perumnas Balaroa tidak mendapat bantuan apa-apa. Apa gunanya jembatan dan jalan dibangun jika masyarakat lapar dan menderita,”tandas pengacara senior itu.
Rahman Kasim menjelaskan sekitar 43 Hektar tanah bekas likuifaksi Balaroa yang katanya mau ditukar dengan huntap. Sehingga memicu masyarakat bergejolak. Kalau mau ditukar dengan huntap mendingan disana (di tanah bekas likuifaksi) itu dibangun kembali rumah-rumah warga. Karena mereka secara perdata punya hak kepemilikan sebagai bukti otentik.
“Pemerintah sebagai orang tua, berkewajiban membantu warganya, memberikan penghidupan yang layak, bukan menerlantarkannya,”tegas Rahman Kasim.
Forum Likuifaksi Perumnas Balaroa yang menjadi perwakilan untuk menemui Walikota Palu Drs.Hidayat,M.Si bersama jajarannya diantaranya Zulfakar Natsir, Agus Manggona dan puluhan ema-ema.
Pada sesi pertama pertemuan Forum koraban Likuifaksi Balaroa dengan Pemkot Palu itu, adalah Kadis Perumahan Rakyat dan Tataruang Ir.Dharma Gunawan Muchtar, M.Si yang memimpin rapat jalannya pertemuan itu.
Sementara itu Kaban BPBD Kota Palu Fresly Tampubolon menjelaskan 1.594 orang yang akan mendapatkan dana stimulan pada tahap pertama. Dan sampai saat ini baru 1.170 yang terdaftar sesuai data. Kalau lancar maka 100 persen akan dicairkan melalui rek Pokmas.
Penyaluran dana stimulan itu disesuaikan dengan klaster-klaster kerusakannya yakni berat, sedang dan ringan. Sesuai keputusan pemerintah pusat kerusakan berat mendapatkan dana stimulant sebesar Rp, 50 juta, rusak sedang Rp, 25 juta dan rusak ringan Rp, 15 juta dan disalurkan melalui rekening Pokmas. Karena Pokmas yang melakukan pendampingan perbaikan rumah-rumah warga.
Walikota Palu Drs.Hidayat, M.Si tidak hadir pada sesi pertama pertemuan pendemo dari Forum korban Likuifaksi Perumnas Balaroa itu. Karena sedang menghadiri kegiatan di BLK Palu. Nanti pada sesi ke dua pertemuan itu, Wali kota Hidayat langsung memimpinnya.
Dalam kesempatan itu, Walikota Hidayat menyampaikan secara umum progress percepatan pembangunan Kota Palu pasca gempa bumi 7,4 Magnitudo, likuifaksi dan tsunami. ***