People Tribunal PASIGALA Pertanyakan Hasil Pansus Pasigala

foto People Tribunal Pasigala. foto dok Agussalim/deadline-news.com
0

 

“Presiden, Gubernur, Walikota dan Para Bupati Sasaran Investigasi Hukum”

Nanang (deadline-news.com)-Palusulteng-People Tribunal Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) mempertanyakan hasil kerja pansus di DPRD Provinsi Sulteng, DPRD Kota Palu, DPRD Donggala dan DPRD Sigi.

Pasalnya DPRD di masing-masing daerah itu, telah membentuk panitia khusus (Pansus) terkait penanganan korban bencana alam 28 September 2018. Pansus di masing-masing DPRD itu menggunakan dana rakyat, sehingga rakyat perlu tahu apa hasilnya dan manfaatnya bagi masyarakat korban bencana.

“Masalahnya masih banyak persoalan kebencanaan yang belum tuntas. Diantaranya dana duka bagi yang kehilangan anggota keluarganya. Kemudian, bantuan sosial (Sembako), hak keperdataan belum jelas, data dan dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan, sedang dan berat serta hunian tetap (Huntap) yang belum terpenuhi secara keseluruhan bagi masyarakat korban bencana alam Pasigala itu,”tegas Agussalim, SH

Menurut Agussalim pemerintah pusat dan daerah harus bertanggungjawab. Oleh sebab itu Presiden, Gubernur, Walikota dan para Bupati yang daerahnya terdampak bencana dimana ada masyarakat korban, menjadi sasaran investigasi hukum dari Forum yang tergabung dalam People Tribunal PASIGALA itu.

“Forum People Tribunal Pasigala adalah kumpulan Advokat 50 orang dari LBH Sulteng,LBH Palu, LBH Sigi, LBH Parimo, LBH Donggala,WALHI Sulteng, SHI, Sulteng Bergerak, AMAN Sulteng, DPC KAI Kota Palu, dan PBHR,”ujar Agussalim.

Kata Agussalim adalah Hartati Hartono,SH Ketua People Tribunal PASIGALA yang juga Ketua DPC Kongres ADVOKAT Indonesia (KAI) Kota Palu bersama 6 Advokat dan Sulteng Bergerak dengan SHI Sulteng mendatangi DPRD Kota Palu beberapa waktu lalu setelah dari DPRD Sulteng.

Mereka diterima langsung Ketua DPRD Kota Palu Muhammad Ikhsan Kalbi bersama Ketua Fraksi Gerindra Syarif dan beberapa anggotanya.

Dalam pertemuan tersebut, Hartati Hartono, SH menyampaikan beberapa permasalahan sekitar Hak – Hak Korban PASIGALA. Soal Data Korban dulu yang mau dilacak dalam penerimaan untuk Korban.

“Kan masing-masing DPRD ini membentuk Pansus. Nah hasilnya perlu kita lihat bersama, dan sebaiknya Pansus-Pansus ini dapat bertemu secara koordinasi, People Tribunal PASIGALA siap memfasilitasinya,” ujar Agussalim, SH yang direspon positif oleh Ketua DPRD Kota Palu Moh.Ikhsan Kalbi.

“Kita memiliki data warga, dan Provinsi menjadi tak terpisahkan dalam merespon keadaan Warga Korban,” ujar Ketua DPRD Kota Palu Ikhsan Kalbi.

Kemudian Agussalim, SH dari LBH Palu menyampaikan keinginannya diperlukannya sinergitas Pansus DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten didalam merespon hak-hak warga korban bencana di Pasigala.

Rencana selanjutnya, People Tribunal PASIGALA hari Jum’at (12/6-2020) besok akan mendatangi DPRD Kabupaten Sigi, sesuai jadwal yang sudah diagendakan.

Katanya People Tribunal PASIGALA, data yang dimiliki memerlukan klarifikasi dari data Pemerintah Provinsi, Kota dan kabupaten terkait soal penyaluran bantuan dan penyelesaian Hak Korban Bencana di Kota Palu, Sigi dan Donggala.

Mendapat penjelasan dari Ketua Forum People Tribunal PASIGALA tersebut, direspon langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra Syarif bahwa soal data kiranya dapat dievaluasi dengan Forum People Tribunal PASIGALA.

Hal yang sama disampaikan Ketua DPRD Kota Palu M.Ikhsan Kalbi bahwa skema penanggulangan bencana di Kota Palu merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Propinsi Sulteng dan Pusat.

Sebelumnya, Advokat Rakyat Agussalim, SH lebih menegaskan bahwa semua dari proses Forum People Tribunal PASIGALA ini, mendatangi DPRD yang memiliki Pansus bencana. Maka harapannya jangan sampai terjadi politis dalam menyikapi hal hukum Korban, sekiranya terjadi.

“Ini salah satunya Dalil kami menggugat ke ranah Peradilan, termasuk penggunaan anggaran Pansus tersebut dengan Eksekutif dari kinerja Pemda-Pemda di wilayah Pasigala,”tegas Agussalim. ***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: