Sebagai masyarakat korban bencana alam 28 September 2018, di Palu, Sigi, Donggala dan Parigimo provinsi Sulawesi Tengah tentu merasakan betapa perhatian pemerintah sepertinya hanya setengah-setengah.

Padahal kita sebagai masyarakat korban gempa bumi, likuifaksi dan tsunami sangat berharap hadirnya Negara ditengah-tengah kita yakni pemerintah, pusat dan daerah.

Jangankan mengurus infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat penyintas, jaminan hidup (Jadup) saja tidak bisa mereka penuhi. Bayangkan bagi penyintas yang ditempatkan di hunian sementara (huntara) dijanjikan akan diberikan Jadub Rp,10,000 perorang setiap hari. Tapi kenyataannya 1 rupiah dibelah tujuh tidak ada.

Ironisnya lagi, kontraktor Huntara sampai saat ini belum menerima bayaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Padahal Huntara sudah dibuat, bahkan sebagian besar telah ditempati penyintas.

Kata Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla infrastruktur seperti huntara segera dibangun, kemudian dana stimulant segera dicairkan dan disalurkan ke masyarakat korban bencana alam. Namun pada gilirannya sampai saat ini belum sepersenpun yang diterima masyarakat.

Lalu kemana dana bagi korban bencana alam yang katanya nilainya triliunan rupiah? Siapa sebenarnya yang mengangkangi dana untuk para penyintas itu. Pantas saja, kontraktor tak ada lagi yang mau membangun huntara ataupun hunian tetap (huntap) karena anggarannya tidak jelas.

Jadi bukan karena demo, tapi tidak jelas anggarannya sehingga rekanan tidak berani lagi membangun huntara maupun huntap yang dijanjikan pemerintah.

Salah seorang rekanan di Palu mengaku belum satupun pekerjaannya (huntara) yang telah dibangun dibayar oleh pemerintah (PUPR). Akibatnya perputaran uang modal yang notabene kredit di bank tidak balance.

“Cash flownya tidak berimbang antara pemasukan dengan pengeluaran, “aku rekanan itu dan minta namanya tidak dituliskan dalam berita. ***