“Korupsi bantuan korban bencana itu adalah pelanggaran HAM”
Antasena (deadline-news.com)-Palusulteng-Eko Teguh Paripurno mengatakan bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala Sulawesi Tengah sangat luar biasa.
“Sepanjang yang saya tahu, dan berkeliling di daerah bencana, likuifaksi Palu dan Sigi sangat luar biasa. Pada bencana gempa bumi dan tsunami di Banda Aceh, likuifaksinya hanya kecil dibandingkan yang terjadi di Palu dan Sigi,” kata Eko Teguh Paripurno ketua forum perguruan tinggi pengurangan resiko bencana pada brifing media di Komna Ham Perwakilan Sulteng Kamis (4/4-2019) jalan Suprapto Palu.
Eko Teguh banyak menjelaskan bagaimana memahami Resiko Bencana itu? Di mana yang bencana,? mengapa? Berapa banyak Kerusakan, apa saja yang menjadi kehilangan, apakah sudah terhitung? Kalau banjir bisa jadi tidak ada kerusakan. Demikian juga dengan gunung api meletus. Tapi bencana alam 28 September 2018 di Pasigala benar-benar membuat kita tercengang.
“saya sempat menangis ketika berkunjung ke lokasi likuifaksi dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala, saya melihat begitu banyak kerusakan yang ditimbulkan dan korban jiwa,”aku aktivis NGO itu.
Menurutnya siapa yang paling tertimba bahaya atas bencana itu. Orang yang paling rentan terhadap resiko bencana itu, adalah orang yang paling dekat dan orang lemah di daerah bencana tersebut.
“Kasus bencana Pasigala, kita tidak tidak perna tahu sebelumnya soal adanya tsunami dan likuifaksi, dan resiko bencana kematian lebih banyak dan kerugian juga banyak. Dan hal itu tidak perna terbayang dan terfikirkan sebelumnya,”tutur Eko Teguh Paripurno.
Menurutnya soal penanganan, komunitas berkewajiban memahami ancaman bahaya bencana, sumbernya dan kecepatannya. Termasuk kawan-kawan media perlu memberikan informasi yang menguatkan, sehingga resiko bencana itu dapat diminimalisir.
Kata dia pengelolaan sampah juga dapat menimbulkan bahaya. Olehnya karakter bahaya bencana itu harus dipahami.
“Misalnya sampah yang menggunung, ketika runtuh atau longsor, dan menimpa orang dibawahnya akan menimbulkan bahaya. Selama ini resiko bencana itu jarang dihitung, sehingga yang untung adalah asuransi,”jelas Eko
Eko mencontohkan tukang Ojek kehilangan motor, atau warga kehilangan rumah, adalah resiko. Lalu bagaimana mengurangi resiko? Mungkin orang tidak butuh rumah, tapi butuh modal kerja untuk menghidupi anak istri, yang kemudian bisa membangun rumah lagi.
“Disinila kita harus memiliki manajemen Resiko bencana. Misalnya memonitoring dan evaluasi resiko bencana itu. Kita harus mampu mengurangi rangkaian kerentanan, kita misalnya berada di patahan, itu resiko, tapi tidak mesti mati, kalau saja kita mengetahui akan adanya bencana alam itu.
Sementara itu Kepala perwakilan Komnas HAM RI di Sulteng Dedi Askary, SH menegaskansebetulnya korupsi itu mengakibatkan resiko. Yakni resiko timbulnya lemahnya perekonomia, Negara bisa bangkrut dan kemiskinan rakyat dapat timbul.
“Korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa, dan bencana alam berubah jadi bencana sosial lalu ke bencana politik, jika anggaran bagi korban bencana alam di Pasigala Sulteng ini dikorupsi. Dan pada penanganan korban bencana alam di Pasigala terdapat pelanggaran ham sebenarnya. Misalnya pemerintah tidak memenuhi hak-hak bagi korban bencana itu adalah pelanggaran HAM,”tegas Dedi. ***