Stefi (deadline-news.com)-Palu-Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, melontarkan kecaman keras terhadap sikap pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng yang dinilai tidak “berperikemanusiaan dan mati rasa” dalam menyikapi tragedi maut yang menewaskan dua pekerja tambang di Desa Buranga, Kabupaten Parigi Moutong.
Safri menilai respons Kabid Minerba ESDM Sulteng yang justru sibuk memperdebatkan status Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), hingga titik koordinat di tengah suasana duka, adalah bukti nyata rusaknya mentalitas birokrasi.
“Yang meninggal itu manusia, bukan administrasi! jangan sibuk berdebat soal titik koordinat dan izin sementara nyawa sudah melayang. Kalau ada pejabat yang masih bermain-main dengan redaksi dan administrasi saat rakyat meninggal, itu keterlaluan,” tegas Safri dengan nada tinggi, Senin (16/2-2026).
Ketua Fraksi PKB ini menegaskan bahwa perdebatan teknis tersebut hanyalah tameng untuk menutupi lemahnya pengawasan.
Jika lokasi tersebut memang tambang ilegal atau di luar blok, Safri mempertanyakan mengapa aktivitas tambang dibiarkan berlangsung hingga memakan korban.
Safri menyebut respons yang memperdebatkan titik koordinat dan status izin sebagai bentuk mentalitas birokrasi yang kacau.
Menurutnya, pejabat publik seharusnya menunjukkan empati dan tanggung jawab, bukan justru mempertontonkan sikap menantang.
“Kalau memang belum ada izin, kenapa bisa beroperasi? Kalau itu di luar blok, kenapa tidak diawasi? Jangan jadikan celah administrasi sebagai tameng untuk menutupi lemahnya pengawasan,” sebutnya.
Safri mengatakan sikap semacam itu sebagai bentuk pengabaian terhadap keselamatan rakyat kecil yang menggantungkan hidup di tambang rakyat.
“Pejabat itu digaji negara untuk melindungi rakyat, bukan untuk berdebat di ruang digital sambil mempertanyakan koordinat. Kalau setiap tragedi hanya dijawab dengan ‘pastikan dulu’, ‘jangan asal sebut’, lalu apa fungsi pengawasan?” ujarnya tajam.
Lebih lanjut, Safri juga menyoroti gaya komunikasi pejabat Dinas ESDM Sulteng yang dinilai tidak etis, sinis, bahkan menggunakan emoji dalam pembahasan peristiwa kematian.
Ia mengatakan sikap meremehkan informasi dari DPRD serta media adalah bentuk pengabaian terhadap fungsi kontrol negara.
“Pejabat jangan jadikan celah administrasi sebagai alasan untuk lepas tangan. Negara tidak boleh hadir hanya saat menarik retribusi, tapi absen ketika rakyat kehilangan nyawa,” ucapnya.
Tragedi di Parigi Moutong kata Safri, adalah “alarm keras” yang selama ini diabaikan. Safri mengingatkan bahwa dua pekerja yang tewas bukan angka statistik.
Mereka adalah kepala keluarga dan tulang punggung ekonomi. Karena itu, ia meminta Gubernur Sulawesi Tengah segera mengevaluasi jajaran teknis yang dinilai tidak menunjukkan sense of crisis.
“Kalau ada pejabat yang tidak peka terhadap kematian rakyat, lebih baik mundur. Jabatan bukan tempat untuk bermain-main dengan nyawa manusia,” tandasnya.
Komisi III DPRD Sulteng, lanjut Safri, akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan pertambangan, termasuk memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan resmi.
Ia juga mendesak Gubernur Sulawesi Tengah agar melakukan penilaian objektif terhadap polemik tersebut, termasuk mengevaluasi etika komunikasi pejabat dalam situasi krisis.
“Tata kelola pertambangan bukan sekadar urusan dokumen dan peta wilayah. Ini soal keselamatan manusia. Pemerintah tidak boleh kehilangan nurani di balik meja birokrasi,” pungkasnya. ***