RS Tolak Pasien, Komisi I DPRD Touna Panggil Direktur RSUD dan Kadinkes

 

Syamsul Bahri M. Kasim (deadline-news. com)- Tounasulteng – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD kabuoaten Tojo Una-Una (Touna) memanggil direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Kadis Kesehatan (Kadinkes) Touna.

Pemanggilan itu terkait dengan tidak adanya keseriusan rumah sakit dalam menangani pasien yang membutuhkan perawatan

Ungkap Andri Purwanto Anggota Komisi I di Ruang Komisi I Kantor DPRD Jalan Merdeka Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah Rabu (18/3-2021).

Pertemuan tersebut kata Andri digelar beberapa hari lalu.

Hadir pada rapat itu, Kepala Rumah Sakit Umum Ampana dr.Miko, Kadis Kesehatan Jafanet Alfari, Kepala Puskesmas Uekuli, pimpinan BPJS Touna, Ketua Komisi I Ilham Lamahusen, bersama dua Anggita Komisi lainnya diantaranya Junaid Lahay.

Pada rapat tersebut, Ketua Komisi I Ilham Lamahusen mempersoalkan lebih kepada proses penanganan yang dinilai tak serius hanya karena pasien itu dinyatakan oleh dokter puskesmas reaktif covid19.

Sementara menurut Ilham, pasin tersebut dalam kondisi hamil dan mau melahirkan. Apalagi katanya pasien itu tidak melaporkan kalau dirinya tidak sedang teridap covid.

Kata Ilham, bisa dibayangkan bagaimana siksanya seorang ibu yang hendak melahirkan, ketuban sudah keluar lalu, yang rela bolak balik hanya untuk mengharap mendapatkan perawatan dari RS.

Namun RS ampana menolak pasien dengan merujuknya ke RS Luwuk hanya karena pasien yang oleh dokter RS ampana reaktif covid19.

Yang lebih menyakitkan lagi pasien rujukan itu tiba di RS luwuk dinyatakan negatif, bahkan pasien itu telah melahirkan dengan selamat.

“Kok bisa ya, katanya berkelakar namun penuh makna, dua RS dan dua dokter yang memiliki latar belakang yang sama namun hasilnya berbeda,” ujarnya.

Sementara Andri Purwanto Anggota Komisi I mempersoalkan lebih kepada penolakan RS Umum Ampana terhadap pasien, hanya karena RS itu tak memiliki ruangan bagi pasien melahirkan yang riwayat covid19. (pengakuan dokter saat hadiri pemanggilan itu katanya).

Andri mempersoalkan juga pungutan bagi pasien rujukan yang hendak menggunakan ambulance.

Bagaimana hal itu bisa terjadi kata Andiri, sementara anggaran covid begitu besar, kenapa RS tak memyediakan itu semua.

Kedepannya ia tak mengharapkan hal itu terjadi lagi.

“Terkait dana covid19, Andri mengungkapkan saat ini pansus sedang mendalaminya, dinkes dan RS selaku liding sektor penanganan covid19 untuk persiapkan diri jika terjadi temuan oleh pansus,”ujarnya dengan tegas.***

Hidayat: Masih Banyak OPD Sewa Kantor

 

Ilong (deadline-news.com)-Palusulteng-Wali kota Palu, Dr. Hidayat, M.Si secara simbolis meresmikan penggunaan kantor kelurahan dan kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan Tondo pada Senin, (7/12- 2020).

Dalam sambutannya, Wali kota Hidayat mengakui saat ini masih ada beberapa kelurahan maupun OPD-OPD di lingkup Pemerintah kota Palu yang belum memiliki kantor tetap sehingga untuk menjalankan roda Pemerintahan, masih pinjam bahkan sewa tempat untuk dijadikan kantor.

Namun demikian, Ia berkomitmen bahwa tahun depan ada lima kantor kelurahan yang akan dibangun lagi dan sudah dianggarkan, mengingat pelayanan di kantor kelurahan sangat penting bagi masyarakat.

“Alhamdulillah di kelurahan Tondo ini, sudah bagus kantornya bahkan terbangun lagi kantor LPM-nya. Mudah-mudahan lima kantor lurah kedepan juga bisa terbangun,” katanya.

Selain peresmian kantor, dalam kesempatan ini juga dilaksanakan penyerahan secara simbolis bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Wali kota Hidayat serta perpisahan mantan Lurah Tondo, Andi Lasosu yang kini masuk usia pensiun.

“Atas nama Pemerintah kota Palu, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada mantan lurah, Andi Lasosu yang telah menjalankan tugas kurang lebih delapan tahun dan kini memasuki usia pensiun,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk mencapai masa pensiun tidak gampang, banyak godaan di tengah jalan. Namun, Ia bersyukur mantan Lurah Tondo dapat menyelesaikan tugasnya dan mencapai masa usia pensiun.

Wali kota Hidayat berpesan kepada Plt. Lurah Tondo agar melayani masyarakat dengan baik kendatipun tengah malam dibutuhkan, lurah harus turun ke masyarakat. ***

Pelantikan Anggota DPRD Sulteng Diwarnai Unjuk Rasa

 

foto massa unrsa dititk start pantai Talise. foto Bang Doel/Nanang/deadline-news.com
foto massa aliansi mahasiswa dihadang kawat duri di Samratulangi. foto Bang Doel/deadline-news.com
foto petugas keamanan sedang berjaga-jaga saat Unras. foto Bang Doel/deadline-news.com
foto motor massa aliansi mahasiswa se Kota palu yang diparkir di sekitar patung Kuda sepanjang Pantai teluk Talise Palu. foto Bang Doel/deadline-news.com

Nanang (deadline-news.com)-Palusulteng-Pelantikan anggota DPRD Sulteng yang ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji Rabu (25/9-2019) diwarnai aksi unjuk rasa dari aliansi mahasiswa se Kota Palu.

Sekitar 5000an Massa aliansi Mahasiswa se Kota Palu berunjuk rasa di ruas jalan Samratulangi, yang jaraknya sekitar 500 meter dari gedung DPRD Sulteng. Karena dilarang mendekati gedung DPRD Sulteng Massa aliansi mahasiswa se Kota Palu itu mulai menaikkan tensinya, sehingga sempat chaos (Ribut).

Keributan itu berawal dari massa aliansi mahasiswa se Kota Palu yang memaksa masuk. Bahkan ada lemparan botol air mineral dan batu ke arah anggota Polisi yang sedang bertugas mengamankan jalannya pelantikan anggota DPRD Sulteng itu. Pengamanan pelantikan DPRD Sulteng dipimpin langsung Kapolres Palu AKBP Mujianto, S.IK dibantu pasukan dari Polda Sulteng dan Brimob.

Kawat berduri menghadang mahasiswa dari arah selatan yang titik kumpulnya di bundaran Patung Kuda Pantai Teluk Palu. Massa alianssi mahasiswa se Kota Palu itu mulai berdatangan dan berkumpul di Bundara Patung kuda Pantai Talise sejak pukul 8:00 hingga 9:30 wita, kemudian bergerak menuju jalan Samratulangi.

Namun sayangnya mereka dihadang aparat kemanan pas di depan kantor Dinas ESDM Sulteng dengan kawat duri, sehingga mereka tidak bisa berorasi di depan kantor DPRD Sulteng. Akibatnya massa aliansi mahasiswa mencoba memaksa masuk pada pukul 12:45 wita, sehingga terjadi lagi chaos.

Massa aliansi mahasiswa yang berunjuk rasa itu, menolak RUU KUHP, Pelemahan KPK dan Kebakaran Hutan. ***

Tiga Pimpinan Definitif DPRD Pasangkayu Ditetapkan

 

foto Andi Enong ketua Fraksi Partai demokrat tandatangan berita acara hasil paripurna penetapan pimpinan DPRD definitif. foto bang Doel/deadline-news.com
foto ketua Fraksi Partai Golkar Syaifuddin A.Baso tandatangan berita acara hasil paripurna. foto bang Doel/deadline-news.com
foto suasana usaia paripurna penetapan pimpinan definitif DPRD Pasangkayu. foto bang Doel/deadline-news.com
foto anggota DPRD Pasangkayu tandatangan berita acara hasil paripurna. foto Bang Doel/deadline-news.com

Bang Doel (deadline-news.com)-Pasangkayusulbar-Tiga Pimpinan definitif DPRD Pasangkayu ditetapkan dalam sidang paripurna di ruangan sidang utama DPRD Pasangkayu Selasa siang (17/9-2019).

Ketiga pimpinan definitif DPRD Pasangkayu yang ditetapkan itu yakni Hj.Alwiaty, SH sebagai ketua DPRD (Fraksi Partai Hanura), H.Yaumil RM Ambo Djiwa, SH wakil ketua (Fraksi Partai Golkar), dan Arwi wakil ketua (Fraksi Partai Gerindra).

Adalah Hj.Alwiaty, SH memimpin jalannta sidang paripurna penetapan tiga pimpinan definitif DPRD Pasangkayu periode 2019-2024. Rapat paripurna itu berlangsung dari pukul 14:00 wita, dan berakhir pukul 14.44 wita.

“Keputusan paripurna penetapan pimpinan definitif ini akan diajukan ke Bupati untuk diteruskan ke Gubernur Sulawesi Barat agar segera disahkan,”ujar Alwiaty dihadapan paripurna DPRD Pasangkayu. ***

Sempat Tertunda 2 Minggu, Banggar Kembali Bahas RKA

foto Hamsir anggota Dekota Palu. foto Bang Doel/deadline-news.com
foto Dawira Asri anggota Banggar Dekot Palu. foto Bang Doel/deadline-news.com
foto ruang rapat kosong melompong karena tidak kuorum. foto bang Doel/deadline-news.com

Nanang (deadline-news.com)-Palusulteng-Rencananya, hari ini Senin (27 /8-2018) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palu akan kembali melanjutkan sidang pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah kota Palu, setelah sebelumnya tertunda dua 2 minggu.

Banggar memastikan akan kembali membahas Kebijakan RKA Perubahan tahun 2018 itu. Wakil Ketua II DPRD Palu, Erfandy Suyuti, selaku anggota banggar mengatakan bahwa rencana waktu tenggang pemembahasan RKA tersebut, selama 5 hari.

Menurutnya, saat ini RKA OPD masih dalam pembahasan di Komisi-Komisi.

“Nanti ada rekomendasi dari Komisi terkait pembahasan RKA itu,” katanya menjawab sejumlah pertanyaan wartawan pekan lalu.

Reo sapaan akrab Erfandy menegaskan bahwa rekomendasi yang akan disampaikan ke Banggar tersebut, dibicarakan dan didiskusikan konektifitasnya terlebih dahulu, agar jangan sampai mengubah pagu.

Kata Reo, bila hal itu bisa senada sejak awal, maka tidak akan banyak silang pendapat saat pembahasan di Banggar. Karena RKA sudah berpatokan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sudah disepakati.

Politisi Partai Hanura itu juga memastikan bahwa dewan tidak akan main ketuk Palu terkait pembahasan RKA Perubahan. Hal tersebut tetap akan dilakukan pembahasan bersama anggota Banggar maupun OPD terkait di Pemkot Palu.

Apalagi ucap Reo, waktu bagi banggar untuk membahas RKA sampai lima hari.

“Hal itu tetap akan dilakukan pembahasan, apalagi waktunya pembahasanya selama lima hari, ” tutup Erfandy.

Sebelumnya, rapat pembahasan tersebut tertunda selama dua pekan terakhir. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti tidak korumnya anggota Banggar yang datang menghadiri rapat, belum rampungnya RKA, atau penyerahan laporan Rencana Kerja Anggaran yang akan dibahas, diserahkan pada saat pelaksanaan rapat, sehingga anggota Banggar tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mempelajarinya. ***

Pansus : LKPJ Walikota Secara Umum Sudah Sesuai

foto ketua Fraksi PKB DPRD Kota Palu Alimuddin Ali Bau bersama anggota Fraksi Demokrat saat mengikuti sidang Paripurna di DPRD Kota Palu. foto Bang Doel/deadline-news.com
foto peserta paripurna LKPJ Walikota Palu. foto Bang Doel/deadline-news.com
foto ketua DPRD Kota Palu didampingi wakil ketua dan disaksikan walikota Palu yang diwakili asiaten 1 Pemkot Palu. foto Bang Doel/deadline-news.com
foto bagian samping kiri ruang rapat DPRD Kota Palu. nampak Ridwan Alimuda serius mengikuti rapat paripurna LKPJ Walikota Palu. foto Bang Doel/deadline-news.com

Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng- Ketua panitia khusus (Pansus) laporan keterangan pertangungjawaban (LKPJ) Walikota Palu Mohammad Ikbal Andi Magga, SH, MH dalam laporannya dihadapan paripurna DPRD Kota Palu Senin siang (30/4-2018), sekitar pukul 14:15 wita, menegaskan secara umum LKPJ walikota Palu sudai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Ikbal dalam pasal 71 undang-undang No.23 2014 tentang pemerintahan daerah, dan Pasal 72 huruf b, pada prinsipnya LKPJ walikota hanya berupa rekomendasi dari DPRD terkait penyelenggaran pemerintahan, dan penggunaan anggaran pada tahun 2017.

Pansus LKPJ Walikota Palu setelah mendapatkan alokasi waktu 12 dan tambahan 6 hari, maka total 18 hari masa kerja pansus, hanya memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kedepan.

Diantaranya soal pembangunan UMKM, Infrastruktur dan RTH dan terkait pertumbuhan ekonomi, yang dinilai oleh pansus belum maksimal. Pertumbuhan ekonomi secara umum di kota Palu hanya mencapai 4 % peningkatannya dari tahun sebelumnya.

Kata Ikbal belanja langsung dan tidak langsung tidak sigkron dengan LKPJ walikota Palu. Namun demikian sudah sesuai dengan undang-undang No.23 tahun 2014.

Disisi lain Pansus juga meminta agar pemerintah kota Palu melalui rekomendasi DPRD melakukan perbaikan terhadap realiaslisi belanja pendidikan yang jumlahnya hanya Rp 396 miliyar lebih. Sedangkan belanja personalia pendidikan lebih besar dari non personalia pendidikan (fungsi pendidikan).

Olehnya Pansus mengharapkan adanya perbaikan pengalokasian anggaran 20 persen dari total APBD Kota Palu tahun anggaran berikutnya. Begitupun dengan bidang kesehatan, minimal mengalokasikan anggaran sebesar 10 persen sebagaimana amanat undang-undang.

Pansus LKPJ juga menyinggung soal pembenahan pelayanan di RSUD Anutapura, terkait masalah makanan. Karena hsil temuan Pansus makanan untuk pasien di RSUD Anutapura Palu kwalitasnya sangat rendah. Padahal harusnya makanan bagi pasien harus kwalitas yang lebih baik. Bukan itu saja, tapi Pansus juga menyinggung soal tunggakan BPJS Kesehatan RSUD Anutapura Palu yang mencapai kurang lebih ratusan juta rupiah.

Selain itu Pansus juga menyoroti pembangunan dan peningkatan jalan dalam kota Palu yang menjangnya mencapai 4.627 meter. Dan dari total panjang itu, terdapat diantaranya jalan Provinsi yang sudah diserah terimakan tanggungjawabnya dan pengelolaannya ke Pemkot Palu sesuai surat keputusan Gubernur melalui bidang jasa marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulteng.

Olehnya Pansus meminta DPRD kota Palu mengeluarkan rekomendasi untuk mendukung pemerintah kota Palu mendapatkan dana hiba peningkatan jalan dalam kota Palu yang tadinya kewenangan Provinsi dan kini menjadi tanggungjawab Pemkot Palu setelah diserahkan ke pemerintah kota Palu oleh Pemprov Sulteng.

Dalam rapar paripurna DPRD Kota Palu yang dipimpin oleh ketua DPRD Kota Palu Drs.Ishak Cae, M.Si didampingi wakil ketua Erfandy Suyuti, S..Sos dan dihadiri Asisten I Pemkot Palu Mohammad Rivani Pakamundi mewakili Walikota Palu Drs.Hidayat, M.Si, Ketua Pansus menyebutkan sepanjag tahun 2017, pemerintah Kota Palu telah membangun 8 titik ruang terbuka hijau (RTH). Namun begitu, membangun RTH lebih mudah ketimbang pemeliharaannya. Sebab pemeliharaan RTH itu lebih mahal.

Pada kesempatan rapat Paripurna itu, Pansus menyoroti 22 kerjasama daerah dan 11 diantaranya dianggap oleh Pansus LKPJ Walikota Palu tidak sesuai aturan. Karena mestinya ada persetujuan DPRD Kota Palu atas kerjasama itu, sebagaimana diatur dalam undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Terkait pada Karya, Pansus meminta agar Dinas Sosial agar meninjau kembali anggarannya yang hanya Rp.11 miliyar lebih, sekalipun terdapat Rp.190 miliyar penanggulangan kemiskinan yang tersebar di berapa organisasi pemerintah daerah (OPD).

“Khususnya dinsos Pemkota Palu agar anggaran padat karya dapat ditinjau kembali, sehingga memenuhi syarat minimum, berkeadilan yang sesuai tingkat pemenuhan kebutuhan dan manusiawi,”kata Ikbal.

Pada rapat paripurna Pansus tersebut, hanya 23 anggota DPRD yang hadir dari 35 orang anggota DPRD Kota Palu. Dan rapat pandangan fraksi terkait Laporan Pansus LKPJ Walikota akan dilanjukan pada persidangan berikutnya. ***

IJK Diminta Komitmennya Perkuat Sektor Ril

Palu, (Deadline News/koranpedoman.com) – Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas meminta industri jasa keuangan menguatkan komitmennya secara bersama untuk untuk membiayai sektor ril guna menumbuhkan ekonomi di daerah sehingga dapat menekan ketimpangan ekonomi di masyarakat.

“Diperlukan komitmen bersama untuk menumbuhkan ekonomi di daerah,” kata Supratman dalam dialog bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan di Palu, Senin malam.

Dialog yang diiniasi OJK Sulawesi Tengah tersebut sekaligus menjadi ajang serap masukan dari para pelaku industri jasa keuangan untuk revisi Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Perbankan.

Turut hadir sebagai pembicara Kepala OJK Sulawesi Tengah Syukri A Yunus, Dirut Bank Sulteng Rahmat Abd Haris dan Kepala BRI Cabang Palu Romdon Dwi Prihantono.

Supratman mengatakan piramida ekonomi di daerah saat ini masih timpang karena penguasaan modal dan akses terhadap jasa keuangan masih dikuasai segelintir orang.

“Bagaimana kewenangan OJK bisa mengatur ini,” katanya.

Supratman juga menyorot terhadap kinerja perbankan yang masih dominan membiayai korporasi sementara sektor ril khususnya pertanian relatif rendah padahal potensi di sektor tersebut cukup besar.

“Makanya bagaimana bank bisa lebih afirmatif terhadap UMKM,” katanya.

Dia berharap fasilitas pembiayaan oleh bank-bank besar dapat memberikan pembiayaan yang lebih murah terhadap usaha-usaha di sektor pertanian.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, perlu langkah konkret untuk menjadikan proyek percontohan desa mandiri pangan dan energi yang sumber pembiayaannya didukung oleh industri jasa keuangan.

Dia mengatakan sudah ada beberapa BUMN yang siap mendukung langkah tersebut namun perlu dukungan dari industri jasa keuangan. (ant).***