BPK RI : Urusan Pidana Terserah APH

 

Dewan masjid

 

“Kami Fokus Penyelamatan Uang Negara”

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah, menyerahkan urusan pidana ke Aparat Penegak Hukum (APH) terkait temuan dalam pemeriksaan yang mereka lakukan. Apakah polisi atau jaksa, silakan saja menindaklanjutinya.

 

“Kami fokus pada penyelamatan keuangan negara. Urusan tindak pidana korupsi atau pencucian uang, itu terserah APH,” kata Kepala Sub Bagian Hukum BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Suryadi Wawan Kurniawan, media ini Jumat sore (28/4-2023) di Palu, seperti dikutip di metrosulteng.

Anwar Hafid

 

Menurutnya yang ditindaklanjuti APH tentunya hasil pemeriksaan BPK yang sudah termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Meski belum 60 hari, silakan saja APH masuk.

 

Kata dia, termasuk bagi mereka yang sudah mengembalikan keuangan negara, silakan ditindaklanjuti APH. Pengembalian keuangan negara tidak menghapus perbuatan pidana.

 

“Itu tadi, fokus kami mengejar pengembalian keuangan negara. Mengembalikan kerugian negara tapi tidak menghapus perbuatan pidana, itu bukan bahasa saya atau aturan BPK. Tapi diatur dalam UU Tipikor,” jelas Suryadi.

 

Disinggung dugaan bill hotel fiktif tahun anggaran 2022 yang terjadi di DPRD Palu, Suryadi enggan mengomentarinya. BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, kata dia, masih sementara merampungkan hasil pemeriksaan APBD Kota Palu tahun 2022. Termasuk didalamnya item anggaran sekretariat DPRD Palu.

“Mohon maaf. Kami ada kode etik. Pemeriksaan yang belum rampung LHP-nya tidak bisa kami beri pernyataan resmi, “ujarnya.

Termasuk beredarnya surat Berita Acara Konfirmasi berlogo BPK RI yang dikirimkan ke sekretariat DPRD Palu, Suryadi menyampaikan bukan BPK yang memberikan ke wartawan.

“Dari mana sumber Berita Acara Konfirmasi sehingga rekan-rekan wartawan bisa dapatkan? Itu bukan kami yang beri ke wartawan. Itu saja yang kami perlu tegaskan,” tutupnya. ***

Dugaan Bill Hotel Fiktif di DPRD Kota, Ini Kata BPK RI

 

foto kantor DPRD Kota Palu. foto Dok Ant/Jurnalsulawesi.com/deadline-news.com

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Dugaan bill hotel fiktif yang mengguncang DPRD Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, akhirnya ditanggapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah.

 

Masalah ini mencuat ke publik setelah surat Berita Acara Konfirmasi dalam format excel “bocor”.

 

Padahal surat itu hanya dikirimkan kepada sekretariat DPRD Palu. Suratnya berlogo BPK RI. Lengkap dengan kop dan alamat maupun nomor telepon BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah.

Anwar Hafid

 

Dalam surat itu mencantumkan nama-nama anggota DPRD Palu dan pegawai sekretariat DPRD.

 

Disebutkan, ada 162 bill hotel diberi keterangan tidak benar. Kerugian negara mencapai Rp 1 miliar.

 

Terkait surat Berita Acara Konfirmasi yang berlogo BPK RI tersebut, pihak BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah yang dikonfirmasi pada Jumat (28/4’2023) sore, tidak secara gamblang mengakuinya.

Dewan masjid

 

BPK RI hanya menyatakan, dalam melakukan pemeriksaan dan ditemukan ada indikasi kerugian negara, maka BPK RI selalu mengirimkan Berita Acara Konfirmasi dalam bentuk tertulis. Setiap instansi/lembaga diberi ruang untuk melakukan konfirmasi.

 

“Kalau ditanyakan soal masalah di DPRD Palu (bill hotel fiktif), saya tidak bisa menjawabnya. Kami ada kode etik. Dilarang memberi pernyataan resmi terkait pemeriksaan sebelum ada LHP, ” kata Kepala Sub Bagian Hukum BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Suryadi Wawan Kurniawan.

Gub Sulteng H.Risdy Mastura

 

Hasil pemeriksaan BPK RI sifatnya asas praduga tak bersalah. Dan saat ini, kata Suryadi, pihaknya telah menyelesaikan salah satu tahapan pemeriksaan keuangan di lapangan. Termasuk terhadap sekretariat DPRD Palu.

 

“Dari mana sumber Berita Acara Konfirmasi sehingga rekan-rekan wartawan bisa dapatkan? Itu bukan kami yang beri ke wartawan. Itu saja yang kami perlu tegaskan,” katanya.

 

BPK RI tidak mau berpolemik di publik. Apalagi itu sehubungan dengan sumber data. Yang prioritas dilakukan BPK RI adalah menyelamatkan keuangan negara.

“Kami juga tidak ingin berbenturan dengan lembaga pemerintah di daerah. Kami fokus pada tugas pokok kami. Sekali lagi, kami belum bisa beri keterangan resmi terkait DPRD Palu. Karena pemeriksaannya belum rampung, ” demikian kata Suryadi.

KETUA DPRD AKUI, SEKWAN MEMBANTAH

Setelah dugaan bill hotel fiktif bikin heboh, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Palu, Ridwan Karim, langsung memberikan klarifikasinya kepada sejumlah media.

Sekwan mengatakan, saat ini belum ada pernyataan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya temuan bill hotel fiktif anggota maupun staf sekretariat DPRD Palu.

Sekwan menegaskan temuan BPK RI harus berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sedangkan hingga saat ini belum ada LHP tahun anggaran 2022.

“Tidak ada temuan, LHP nya saja belum ada. Itu disebut temuan jika ada LHP resmi dari BPK RI,” bantah Sekwan seolah tak ada temuan bill hotel fiktif.

Tapi saat ini sekretariat DPRD Palu dan BPK masih dalam batas konfirmasi. Apakah dugaan adanya bill hotel fiktif benar atau tidak?

“Ini masih sebatas indikasi permasalahan, soal jadi temuan atau tidak kita tunggu LHP-nya,” kata Sekwan.

Apa yang disampaikan Sekwan, berbeda 180 derajat dengan pengakuan Ketua DPRD Palu Armin Saputra saat dikonfirmasi media ini beberapa hari sebelumnya.

Ketua DPRD Kota Palu, Armin Saputra, dihubungi media ini pada Rabu (26/4-2023) malam, membenarkan surat Berita Acara Konfirmasi dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah.

Mereka yang namanya tertera dalam Berita Acara Konfirmasi BPK RI, kata Armin, diminta mengembalikan.

“Benar ada itu (bill hotel fiktif). Tapi sudah banyak yang mengembalikan, termasuk saya sendiri,” kata Armin dihubungi lewat sambungan telepon.

Armin mengembalikan sekitar Rp 17 juta. Ditransfer langsung ke rekening kas Kota Palu. Ketua DPRD dari Partai Gerindra ini terindikasi melakukan dua temuan bill hotel fiktif.

Armin mengakui, anggota DPRD Palu yang agak besar temuannya dan diminta BPK mengembalikan. Sedangkan pegawai sekretariat hanya ratusan ribu yang mereka kembalikan. Dikutip di Metrosulteng.com. ***

Ini Harapan Bupati Pasangkayu di Hutda ke 20 Tahun

 

 

 

“Dua kali lebih baik”

Bang Doel (deadline-news.com)-Pasangkayu-Bupati Pasangkayu H.Yaumil Ambo Djiwa,SH pada hari ulang tahun daerah (Hutda) Pasangkayu ke 20 tahun berharap daerahnya dua kali lebih baik.

Sebab jika dibandingkan 20 tahun lalu, Pasangkayu sudah sangat signifikan kemajuannya.

“Namun demikian kita berharap dua kali lebih baik dari sekarang,”ujar mantan ketua DPRD Pasangkayu dua periode itu.

Menurutnya program prioritas sekarang dan yang akan datang yakni Pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan.

Karena potensi daerah kita yang menonjol memang hanya disektor itu. Kalaupun ada yang lain tidak terlalu memberikan kontribusi.

“Mengapa sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan? Karena kita akan menjadi salah satu daerah penyangga pangan ibu kota negara (IKN) nantinya,”ungkapnya menjawab wartawan usai rapat paripurna Hutda ke 20 Pasangkayu di ruang sidang utama DPRD Pasangkayu dengan thema bangkit bersatu dalam ke beragaman,”tuturnya.

Hadir dalam paripurna Hutda ke 20 itu mantan Bupati Pasangkayu dua periode Dr.Ir.Agus Ambo Djiwa,MP, Wakil Bupati Herny Agus dan sejumlah pejabat forkompinda Pasangkayu. ***

Foto suasana Hutda Pasangkayu ke 20 tahun 18 April 2023. Foro Bang Doel/deadline-news.com

Andika TA Gubernur : PLTA Murah dan Ramah Lingkungan

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bidang Peningkatan Fiskal, Investasi dan Stabilitas Ekonomi Daerah Andika mengatakan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) merupakan energy primer, murah dan ramah lingkungan.

“Dibandingkan dengan Diesel,”demikian ditegaskan Andika dalam diskusi akhir tahun yang digagas PWI Sulteng berkolaborasi PT.Poso Energy dengan thema “Mendorong Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan di Sulteng” di Palu Golden Hotel Kamis (15/12-2022).

Hanya saja kata Andika pembangunan dan jaringan PLTA ini rada – rada rawan dengan reseko sosial. Sebab melalui lahan masyarakat.

“Namun demikian Gubernur Sulteng Rusdy Mastura berusaha meredam dan menghindari terjadinya resiko sosial itu,”ujar mantan aktivis lingkungan itu.

Ia menegaskan energy terbarukan di Sulteng cukup berlimpah, seperti Danau Lindu, Sungai Palu dan Sungai Lariang.

“Olehnya gubernur Rusdy Mastura bermimpi membentuk Perseroan daerah yang bergerak dibidang kelistrikan, tapi bukan tandingan PLN,”tutur Andika.

Sementara itu Dr.Ismet Rahmat Kartono mananger bisnis PT.Poso Energy dalam diskusi itu memaparkan Poso Energy sangat kuat dengan kekuatan 1000 MW.

Irma mananger CSR Poso Energy menjelaskan bahwa PT.Poso Energy hanya menyiapkan produk yang membeli dan mendistribusikannya adalah PT.Pembangkit Listrik Negara (PLN).

Irma menerangkan PLTA Poso dengan kekuatan 515 mw, didistribusikan oleh PLN, yakni PLN Tentena 5 MW, Palu 150 MW, Sulsel 190 MW dan Sultra 90 MW.

Asisten III Pemkab Poso Krisnawati mengaku mendukung keberadaan
PLTA Poso. Sebab PLTA Poso Energy dapat memberikan pendapatan asli daerah (PAD) dalam bentuk pajak Air.

“Selain itu 85 persen tenaga kerja yang digunakan PLTA Poso Energy adalah masyarakat Poso. Bukan itu saja PT Poso Energy telah membangun Rumah Sakit yang megah, cantik, Nyaman dan Indah,”kata Krisnawati dengan nada memuji. ***

ORI Perwakilan Sulteng Membangun “Kerjasama dengan Pemkab Poso”

 

 

Antasena (deadline-news.com)-Palu-Dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik (PPP) yang sesuai UU No. 25 Tahun 2009 merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemenuhan hak warga negara.

Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Poso bertekad untuk meningkatkan Pelayanan Publiknya ditahun anggaran mendatang.

“Untuk maksud tersebut, Ombudsaman RI (ORI) Perwakilan Sulteng menjajaki peluang kerjasama dengan Pemkab Poso untuk melakukan supervisi pelayanan publik dilingkungan Pemkab,”demikian dikatakan Kepala ORI Perwakilan Sulteng Moh.Igbal Andi Magga,SH,MH melalui rilisnya yang dibagikan ke whatsApp deadline-news.com group detaknews.id Rabu (14/12-2022).

Menurutnya dalam pertemuan Rabu, (14/12-2022) di kediaman Bupati tersebut, Bupati Verna sangat berharap ombudsman dapat membantu dan mengawasi aparat pemda Poso dalam penyelenggaraan layanan publik yang lebih baik.

“Tahun lalu kami berada di zona kuning dalam penyelenggaraan pelayanan publik, semoga tahun depan kami bisa meningkatkan zona kepatuhan dengan kerjasama ini,”kata Verna seperti ditirukan Ikbal.

Kata Ikbal, Bupati Verna juga berharap aparat dilingkungan Pemda Poso bisa bekerja secara serius untuk mewujudkan pelayan prima bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi warga.

“Saya mengharapkan dengan supervisi ini, tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan susahnya mendapatkan perijinan. Terutama ijin berusaha”, demikian Verna.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulteng yang baru dilantik itu Iqbal Andi Magga, SH, MH, menjelaskan bahwa kerjasama ORI dengan Pemkab se-Sulteng merupakan program kerja yang menjadi prioritas ombudsman secara nasional.

Hal ini diperlukan sebagai bentuk tanggungjawab ORI dalam melindungi hak warga negara atas pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

“Memang kerjasama dengan Pemkab menjadi prioritas ORI. Karena Pemkab merupakan ujung tombak pelayanan publik sekaligus juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Supervisi terhadap pelayanan publik tingkat kabupaten menjadi penting sebagai implementasi hak warga negara atas pelayanan publik yanh dilindungi UUD 1945,” jelas Iqbal.

Kabupaten Poso merupakan daerah kedua yang dikunjungi M. Iqbal Andi Magga sejak menjabat Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulteng tanggal 1 Des.

“Kabupaten lain juga akan menjadi sasaran program supervisi pelayanan publik oleh ombudsman Sulteng untuk mewujudkan Sulteng sebagai daerah dengan predikat zona hijau dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat,”mantan wartawan itu. ***

Syukur Alhamdulillah Muhidin Said Sudah Pulih

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Jakarta-Syukur Alhamdulillah Bapak H.Muhidin M Said sudah pulih kembali, setelah ambruk usai menyerahkan laporan Banggar terkait RAPBN 2023 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di DPR RI, Kamis (30/6-2022).

“Syukur Alhamdulillah bapak Haji Muhidin M Said sudah membaik. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang telah mendoakan beliau,”ujar Wahid sespri H.Muhidin Said menjawab detaknews.id via whatsappnya Kamis siang (30/6-2022).

Menurut Wahid, H. Muhidn Said kecapean setelah mengikuti rapat-rapat dan beberapa kegiatan non stop di DPR RI.

“Dan saat ini beliu sudah pulih kembali,”jelas Wahid. Hal senada juga dikatakan Hendri Musuma Muhidin putra H.Muhidin Said.

Muhidin M Said adalah wakil ketua Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. ***

Anggota DPRD Buol Reses di Dapil Masing-Masing

 

M.Ramly Bantilan (deadline-news.com)-Buolsulteng-Bagi setiap Anggota DPRD menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses merupakan amanah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 161 huruf i, j dan k.

Mulai tanggal 24 s.d 28 Januari 2022, seluruh Anggota DPRD Kabupaten Buol melaksanakan kegiatan reses guna menyerap aspirasi rakyat di Daerah Pemilihannya (Dapil) masing-masing.

Dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan covid-19, maka kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Buol pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021/2022 ini kembali di lakukan di awal tahun 2022 yaitu Dapil mereka.

“Kegiatan reses merupakan amanah undang-undang bagi setiap anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kami bersyukur meskipun masih dalam suasana pandemi covid-19 kegiatan reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021/2022 di awal bulan januari berjalan dengan baik dan lancar,”kata Srikandi Batalipu,S So,M.AP ketua DPRD Buol.

Menurutnya Hlhal ini karena semua Anggota DPRD Kabupaten Buol reses benar-benar menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19 dalam setiap pelaksanaan kegiatan reses.

“yaitu selalu menggunakan masker dan menerapkan social distancing disetiap lokasi reses, serta menyediakan hand sanitizer ataupun cuci tangan,” terang Ketua DPRD Kabupaten Buol dari Partai Golkar itu.

Pimpinan menambahkan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan warga, baik itu berupa saran, masukan maupun pengaduan masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses masa persidangan ini akan dituangkan ke dalam laporan kegiatan reses.

Dan selanjutnya akan disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Buol untuk mendapatkan tindak lanjut dari Pemkab Buol selaku pihak ekskutif.

“Selain itu aspirasi masyarakat yang terhimpun dalam kegiatan reses ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah,”tutur Srikandi Batalipu.***

DPRD Touna Terima Kungker Puluhan Angleg Parimo

 

Syamsul Bahri M. Kasim (deadline-news.com)’Tounasulteng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menerima puluhan Anggota Legislatif (Angleg) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Kamis (20/1-2022), di ruangan rapat badan anggaran (banggar).

Kepada deadline-news.com wakil ketua dprd Touna Salim Makaruru menjelaskan bahwa pihaknya hari ini menerima puluhan anggota legislatif kabupaten Parimo

Kunjungan puluhan angleg itu kata wakil ketua Salim tak lain adalah sharing informasi terkait pengelolaan kepariwisataan diderah ini.

Sebab informasi yang dimiliki oleh mereka kata wakil ketua Salim, bahwa Touna sudah lebih maju dari daerah lain dalam bidang pariwisata.

Terkait kolaborasi pengelolaan pariwisata diteluk Tomini oleh 4 kabupaten, yakni kabupaten Parimo, Poso, Touna dan Banggai.

Wakil ketua Salim mengatakan, akan ditindak lanjuti melalui komunikasi antara pimpinan dprd dan eksekutif ke empat daerah itu.

Kolaborasi pengelolaan itu penting untuk dilaksanakan, sebab berdasarkan rekomendasi dialog sebelumnya.

“Dalam mendorong percepatan kunjungan wisatawan mancanegar maupun nusantara ke Touna, diantaranya membuka jalur pelabuhan Parimo menuju Togean,” kata orang nomor dua di DPRD Touna itu.”***

Dishub Sigi Dorong Penetapan Kajian Dampak Lingkungan dan Dalin

 

Nelwan (deadline-news.com)-Sigi Sulteng-Tindak lanjut atas pembangunan sarana terminal Tambuli pasca bencana alam pasigala di jalan Lando Sigi Biromaru tahun 2022 ini makin menuai titik terang.

Kepala bidang (KBID) angkutan lalulintas dan angkutan jalan Ferdy SH, menuturkan, ingin segera terus mendorong ditetapkannya kajian dampak lingkungan dan kajian dampak lalulintas (Dalin).

Semua sudah terprogram dalam sistem pengkajian meski belum rampung 100% (persen).

“Dinas perhubungan (DISHUB) Kabupaten Sigi sudah terkonsentrasi dalam pencanagan penggodokan bakal anggaran rehabilitasi dan revitalisasi pembangunan terminal Tambuli,”ungkapnya.

Adalah prioritas utama, yang mana dalam hal ini anggaran itu bersumber dari dana alokasi umum (DAU) yang akan segera dianggarkan tahun 2022 ini.

“Selain itu Dinas perhubungan (DISHUB) Sigi tahu 2022 ini melalui DAU akan segera memfasilitasi anggaran untuk bangun fisik terminal Tambuli Sigi Biromaru,”terangnya.

Ferdy menbahkan, tatkala nanatinya terminal itu difungsikan kembali, Dishub Sigi tentunya akan lebih meningkatkan profesionalisme kinerjanya untuk pelayanan, penarikan biaya retribusi akan terus dioptimalkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Untuk sementara ini beber Ferdy, layanan lalulitas angkutan jalan raya (LLAJR) Dishub Sigi terhadap pelayanan para pengguna sarana angkutan umum atau kenderaan bermotor lainnya, pihaknya melakukan kegiatan rutinitas.

“Pelayanannya berpusat di perempatan jalan lintas jembatan Kalukubula – Sunju (KASUBI),”tutur Ferdy.***

Terkait Temuan Lapangan, Komisi II DPRD Touna Gelar RDP Bersama Pemda

 

“Pekerjaan itu Tak Masuk Perencanaan”

Syamsul Bahri M. Kasim (deadline-news.com) Tounasulteng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tojo Una-Una-Una (Touna) melalui komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

RDP itu digelar berdasarkan hasil tinjauan lapangan terkait pembangunan peningkatan jalan di desa Betaua kecamatan Tojo pekan lalu.

Bupati Muhamad Lahay diwakili Asisten II, kadis PU, Kabid Binamarga dan Kabid ciptakarya dalam RDP itu.

Adalah Ketua Komisi II Jafar M. Amin memimpin rapat dengar pendapat itu, Selasa (11/1-2022).

Ia mengatakan, sebelum digelar RDP itu, pihaknya telah melakukan peninjauan ke lapangan. Dan hasil tinjauannya itu menemukan beberapa persoalan.

persoalan itu diantaranya kata dia jalan yang ada dipegunungan, dibuka lalu kemudian hanya dilakukan penimbunan setelah itu selesai.

“Selain itu pihaknya juga menemukan pekerjaan jalan dalam desa, hanya sebatas menggunakan alat berat, namun tingkat kepadatanny tak sesuai yang diharapkan. Sehingga kualitas pekerjaannya tidak begitu baik,”kata ketua komisi II itu.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) melalui Kepala Bidang (Kabid) Binamarga Bahrun M. Nawor mengungkapkan, pekerjaan dalam desa Betaua itu dikerjakan oleh CV. Ataya Gemilang Persada.

Sebanyak enam ruas, panjang 4,5 kilometer, jumlah total anggarannya Rp, 721 juta 287 ribu.

Enam ruas itu dirincikannya, ruas pertama 520 meter, kedua 925, 600, 1.925, 137 dan ruas enam 400 meter dan plat deuker dua buah.

Hasil tinjauan lapangan komisi II itu, diakuinya bahwa benar adanya, namun ruas jalan itu tak masuk dalam perencanaan, yakni ruas tiga yang menghubungkan jalan menuju imtek.

Ia menuturkan, pengukuran awal dimulai, pihaknya telah mendapatkan penolakan dari pemilik lahan.

Akibat dari penolakan itu dan atas permintaan warga, sehingga titiknya dipindahkan kegunung yang saat ini dinilai pekerjaannya tak baik.

Kabid Bahrun menjelaskan, sekedar diketahui sebelumnya ia telah menyampaikan kepada warga dan sekdes, kalau jalan itu tak maksimal jika dibangun diatas pegunungan.

“Namun warga mendesak dan juga mengingat waktu semakin mepet, sehingga jalan itu dibangun, namun tak masuk dalam perencanaan,”terangnya.

Jika masih ada kekurangan dalam pembangunannya, ia berjanji akan tetap menyelesaikannya hingga masa pemeliharaannya selesai.

Akhir rdp itu, DPRD melalui komisi II menerima apa yang telah disampaikan pihak Dinas pu.***