Sahlan Lamporo : Kalau Berani Tim Seleksi Casis Buka Ulang Hasil Pemeriksaan Kesehatan

 

Dewan masjid

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Praktisi hukum Sahlan Lamporo,SH, MH “menantang” tim seleksi penerimaan calon siswa (casis) bintara Polri di Polda Sulteng untuk membuka ulang hasil pemeriksaan kesehatan bagi 92 casis yang telah digugurkan.

 

Pasalnya ada temuan salah satu bakal casis hasil pemeriksaan kesehatan secara eksternal tidak ada masalah.

Himbauan iuran sampah

 

“Coba buka ulang pemeriksaan kesehatan para casis itu dan tunjukkan secara transparan ke mereka dimana kesehatannya bermasalah. Sebab ada temuan kami salah satu casis hasil pemeriksaan kesehatannya secara eksternal tidak ada masalah. Semua negatif,”tegas Sahlan.

Anwar Hafid

 

Menurutnya pemeriksaan kesehatan secara eksternal salah satu casis untuk menguji apakah kesehatannya bermasalah. Dan hasilnya tidak ada masalah, tapi digugurkan dengan berbagaimacam alasan.

 

“Ada casis hasil tes kesehatannya bagus tapi dijatuhkan dengan alasan kolestrol dan kecing kristal. Padahal hasil kesehatannya eksternal normal (semua negatif). Hal ini mereka lakukan untuk meloloskan jatah oknum orang dalam polda Sulteng sendiri,”tegas mantan wartawan itu.

 

Kata Sahlan ketika ditunjukkan hasil tes kesehatan eksternal panitia beralasan penyakit lain lagi yakni asam urat. Kalau asam urat berarti ada jenis makanan yang tidak boleh dikomsumsi.

Dari hasil tes casis sebanyak 497 pendaftar, 92 diantaranya dinyatakan gugur, sehingga tersisa 405 orang. Sedangkan kuota yang akan diterima pada gelombang pertama ini sekitar 300 orang casis.

“Dari 300 kuota casis bintara Polri ini, 100 orang diantaranya diduga titipan atau jatah oknum anggota dan pejabat Polda Sulteng sendiri,”jelasnya.

Sahlan menegaskan akan menggugat dugaan kongkalikong penerimaan casis bintara polri 2023 dengan modus menggugurkan casis yang hasil tes kesehatannya tidak ada masalah dengan dugaan mengakomodir titipan oknum-oknum anggota dan pejabat Polda Sulteng.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienaryono mengatakan tidak benar ada modus baru untuk menggugurkan peserta seleksi dalam penerimaan anggota Polri terpadu tahun 2023 baik itu seleksi calon taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri.

Hal itu ditegaskan Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono saat memberikan klarifikasi pemberitaan di media deadline-news.com tanggal 16 Juni 2023 dengan judul “Modus baru penerimaan casis didugaan casis lolos tes kesehatan digugur”

“Untuk menjadi anggota Polri diperlukan kondisi fisik yang benar-benar sehat, baik hasil pemeriksaan fisik luar maupun pemeriksaan didalam tubuh,” kata Kombes Pol. Djoko Wienartono

Karena tugas Polri kedepan lebih komplek dengan dinamika operasiobal yang terus berubah sehingga diperlukan personil-personil Polri yang sehat baik fisik maupun mental dan siap diterjunkan di medan tugas baik kapan dan dimana saja, tambahnya.

Kalau ada yang mengatakan ada modus baru dengan menggugurkan casis dari faktor kesehatan, itu sah-sah saja, karena merupakan bentuk kekecewaan putra-putrinya tidak lolos kesehatan, terang Djoko.

Tetapi saya pastikan tidak ada modus baru apalagi dengan dalih untuk meloloskan orang-orang yang merupakan titipan panitia, ucapnya

Djoko juga berpesan, setiap ada pelaksanaan rekrutmen anggota Polri, kami selalu mengingatkan untuk jaga kesehatan, lakukan chek up sebelum mendaftar.

Silahkan lapor apabila ada bukti atau petunjuk kecurangan atau modus baru dalam pelaksanaan rekrutmen anggota Polri baik melalui aplikasi DUMAS PRESISI atau WA Yanduan di nomor 0812-1010-6700, pelapor dipastikan dijaga kerahasiaannya, pungkas Kabidhumas Polda Sulteng.

Untuk diketahui dalam pelaksanaan pengumuman hasil pemeriksaan kesehatan (Rikkes) ke dua Bintara Polri di Polda Sulteng Kamis (15/6/2023) peserta berjumlah 497 casis dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah 91 casis. ***

Kabidhumas Polda Sulteng : Tidak Benar Ada Modus Baru Dengan Menggugurkan Peserta Seleksi

 

Dewan masjid

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu- Tidak benar ada modus baru untuk menggugurkan peserta seleksi dalam penerimaan anggota Polri terpadu tahun 2023 baik itu seleksi calon taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri.

Anwar Hafid

 

Hal itu ditegaskan Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono saat memberikan klarifikasi pemberitaan di media deadline-news.com tanggal 16 Juni 2023 dengan judul “Modus baru penerimaan casis didugaan casis lolos tes kesehatan digugur”.

 

“Untuk menjadi anggota Polri diperlukan kondisi fisik yang benar-benar sehat, baik hasil pemeriksaan fisik luar maupun pemeriksaan didalam tubuh,” kata Kombes Pol. Djoko Wienartono.

 

Karena tugas Polri kedepan lebih komplek dengan dinamika operasiobal yang terus berubah sehingga diperlukan personil-personil Polri yang sehat baik fisik maupun mental dan siap diterjunkan di medan tugas baik kapan dan dimana saja, tambahnya.

 

Kalau ada yang mengatakan ada modus baru dengan menggugurkan casis dari faktor kesehatan, itu sah-sah saja, karena merupakan bentuk kekecewaan putra-putrinya tidak lolos kesehatan, terang Djoko.

 

Tetapi saya pastikan tidak ada modus baru apalagi dengan dalih untuk meloloskan orang-orang yang merupakan titipan panitia, ucapnya

Djoko juga berpesan, setiap ada pelaksanaan rekrutmen anggota Polri, kami selalu mengingatkan untuk jaga kesehatan, lakukan chek up sebelum mendaftar.

Silahkan lapor apabila ada bukti atau petunjuk kecurangan atau modus baru dalam pelaksanaan rekrutmen anggota Polri baik melalui aplikasi DUMAS PRESISI atau WA Yanduan di nomor 0812-1010-6700, pelapor dipastikan dijaga kerahasiaannya, pungkas Kabidhumas Polda Sulteng.

Untuk diketahui dalam pelaksanaan pengumuman hasil pemeriksaan kesehatan (Rikkes) ke dua Bintara Polri di Polda Sulteng Kamis (15/6/2023) peserta berjumlah 497 casis dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah 91 casis. ***

Modus Baru Penerimaan Casis Didugaan Casis Lolos Tes Kesehan Digugur

 

Dewan masjid

 

“Untuk Loloskan Jatah Oknum Orang Dalam”

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Masih hangat dalam ingatan publik dugaan suap Rp, 4,4 miliyar hasil operasi tangkap tangan (OTT) bidang propam Polda Sulteng pada penerimaan calon siswa (casis) bintara Polri tahun 2022 lalu.

 

Namun kasus dugaan suap itu berakhir dengan hanya hukuman demosi para pelakunya dengan alasan uang telah dikembalikan.

Anwar Hafid

 

Penerimaan Casis bintara Polri Juni 2023 modusnya beda lagi. Diduga sekitar 100san casis jatah orang dalam Polda sendiri. Bahkan ada oknum panitia diduga terlibat.

 

Modus baru ini, casis yang sudah lolos tes kesehatan diduga sengaja digugurkan demi mengakomodir dugaan jatah oknum anggota dalam polda sendiri.

 

“Ada casis hasil tes kesehatannya bagus tapi dijatuhkan dengan alasan kolestrol dan kecing kristal. Padahal hasil kesehatannya normal (semua negatif). Hal ini mereka lakukan untuk meloloskan jatah oknum orang dalam polda Sulteng sendiri,”demikian sumber deadline-news.com Jumat (16/6-2023) di Palu.

Dari hasil tes casis sebanyak 497 pendaftar, 92 diantaranya dinyatakan gugur, sehingga tersisa 405. Sedangkan kuota yang akan diterima pada gelombang pertama ini sekitar 300 orang casis.

“Dari 300 kuota casis bintara Polri ini, 100 orang diantaranya diduga titipan atau jatah oknum anggota dan pejabat Polda Sulteng sendiri,”jelas sumber itu.

Praktisi hukum Sahlan Lamporo, SH akan menggugat dugaan kongkalikong penerimaan casis bintara polri 2023 dengan modus menggugurkan casis yang sudah lolos tes kesehatan dengan dugaan mengakomodir titipan oknum-oknum anggota dan pejabat Polda Sulteng.

Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Polisi Djoko Wienartono yang dikonfirmasi via chat dan telepone di whatsAppnya terkait dugaan modus baru penerimaan casis bintara polri 2023 dengan cara menggugurkan casis yang sudah lolos tes kesehatan sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi. ***

NasDem Nilai KSAD Dudung Layak Jadi Cawapres

 

Dewan masjid

 

Antasena (deadline-news.com)-Jakarta – Politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menilai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman layak menjadi Cawapres pada Pemilu 2024 mendatang.

 

Menurut Irma, sebagaimana dikutip dalam keterangan pers yang diterima Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), konstitusi dan undang-undang menjamin mantan Pangkostrad itu mencalonkan dan dicalonkan sebagai kandidat wapres melalui pesta demokrasi.

 

“Seluruh warga negara Republik Indonesia (termasuk KSAD Dudung) berhak mencalonkan dan dicalonkan. Itu konstitusi kita menyatakan seperti itu. Jadi sah sah saja,” ujar Irma saat dihubungi, Kamis (1/6/2023).

Anwar Hafid

 

Hal ini disampaikan Irma menanggapi pernyataan politisi PDIP Kapitra Ampera dan Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur). Menurutnya, hal yang disampaikan Kapitra dan Gus Fahrur soal KSAD yang dianggap layak menjadi wapres tersebut tidak dilarang dan melanggar peraturan perundang-undangan. Hanya saja, kata dia, jika KSAD ingin menjadi kandidat Wapres maka harus ada partai politik yang mengusung.

 

“Tidak ada masalah sepanjang ada partai politik yang mengusung. NU kan bukan parpol. Sepanjang partai politik ada yang mengusung beliau ya bagus-bagus saja. Itu tidak melarang, bahkan dijamin oleh kontitusi. Semuanya harus melalui partai politik yang mendukung. Siapapun yang dicalonkan oleh partai kemudian didukung oleh ormas ya sah-sah saja, boleh-boleh saja,” katanya.

 

Irma juga menanggapi soal KSAD Dudung yang rajin berkunjung ke pesantren, menemui ulama, kiyai, ustad, santri dan habaib. Menurut Irma, apa yang dilakukan KSAD tersebut positif. Apalagi selama ini, KSAD Dudung dikenal sebagai sosok yang netral dan memiliki Integritas kebangsaan dan peduli kepada rakyat, bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat sejak dia berkiprah menjadi prajurit TNI. Selain itu, Dudung juga dikenal sebagai pribadi yang tidak macam-macam dan tidak memiliki ambisi Politik. Dan pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan oleh rakyat pada masa kini.

“Beliau kan KSAD tentu beliau harus melakukan silaturahmi, dan menjalin hubungan ke semua tokoh-tokoh masyarakat, ormas-ormas, supaya apa, gampang beliau melakukan sosialisasi. Kan keamanan negara itu ada kaitannya dengan seluruh ormas-ormas untuk menjaga kestabilan nasional, bangsa dan negara. Jadi dibutuhkan kerjasama dengan ormas-ormas keagamaan,” paparnya.

Selain itu, Irma meminta semua pihak ikuti mensukseskan Pemilu. Tidak boleh ada narasi-narasi yang berpotensi memecah persatuan dan kesatian bangsa. Jangan sampai ada penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian jika Pemilu ini ingin berjalan damai dan sukses.

“Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa Indonesia ini dimerdekakan dengan darah, air mata dan nyawa. Artinya kita sebagai orang masyarakat yang mewarisi kemerdekaan harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa supaya negara ini yang diwariskan oleh founding fathers tidak sia-sia. Jangan sampai Indonesia ini terpecah belah. Maka bhinneka tunggal ika harus menjadi tonggak persatuan dan keaatuan bangsa kita,” pungkas Ketua Tenaga Kerja dan Transmigrasi partai besutan Surya Paloh itu. ***

Nasdem Bersedih

 

 

 

Ditahannya Sekretaris Jendral Partai Nasdem Johnny G Plate merupakan pukulan telat.

Foto Ketum DPP Partai Nasdem H.Surya Paloh didampingi elit Partai saat memberikan keterangan Pers di Jakarta. Foto tangkapan layar di akun Nasdem/deadline-news.com

 

Apalagi disituasi politik sedang menuju pemilihan umum anggota legislatif dan presiden.

 

Johnny G Plate adalah menteri Komunikasi dan informatika (menkominfo). Dia diduga terlibat korupsi proyek BTS 4G yang merugikan negara kurang lebih Rp, 8 triliun.

Anwar Hafid

 

Saat ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) Menkominfo Johnny G. Plate dipakekan rompi pink dan kedua tangannya diborgol menuju mobil tahanan.

 

Rabu (17/5-2023) naas bagi Johnny yang notabene sekjen partai Nasdem itu terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022.

Himbauan iuran sampah

 

Ketua umum DPP Partai Nasdem H.Surya Paloh saat konfrensi pers mengungkapkan kesedihannya atas penahanan Sekjen Nasdem Johnny G Plate.

Namun dia meminta seluruh jajaran partai Nasdem untuk tetap tegar dan membuka diri memberikan ruang seluas-luasnya bagi proses penegakan hukum dengan tetap berprinsip praduga tak bersalah.

Gub Sulteng H.Risdy Mastura

 

Tokoh pers nasional itu berharap tidak ada intervensi kekuasaan dalam kasus yang menyeret kader partai Nasdem itu.

 

Surya mempertegas dan mempersilahkan penyidik Kejagung RI untuk mengusut setuntas – tuntasnya aliran dana kasus dugaan korupsi kadernya itu.

 

Kejagung lebih hebat mengungkap korupsi yang triliunan dibandingkan dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang hanya mampu mengungkap korupsi ratusan miliyar.

Bahkan buronan KPK kader PDIP Harun Masiku sudah bertahun – tahun belum juga ditangkap.

Nasdem lebih legaliter dibandingkan PDIP terhadap keterlibatan kadernya dalam tindak pidana.

“Prinsip legaliter adalah hukum harus tegak, berdiri kuat, dan superior ( menunjukan supremasinya ) di bandingkan kekuatan uang politik”.

Terbukti kader Nasdem siap bertanggungjawab dan rela diborgol digiring ke tahanan dibanding Kader PDIP Harun Masiku yang memilih lari dari kenyataan dan mendukun penegakan hukum.

Rakyat telah melihat, semuah partai politik yang ada di Senayan ada kadernya terlibat korupsi, yakni Partai Golkar, PDIP, Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Hanura, PKS, PPP, Demokrat dan tegasnya semua partai baik pendukung pemerintah maupun bukan ada kadernya terlibat tindak pidana korupsi.

Bukan hanya orang politik, tapi ditubuh lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kehakiman, Kepolisin dan pemerintahan (Eksekutip) banyak juga yang ditangkapi karena terlibat korupsi.

Semoga saja dengan ditangkapinya kader-kadernya para elit partai, maupun pemerintah, para penegak hukum sadar tidak lagi korupsi.

Lihatlah kehidupan rakyatmu masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, makan dan berbelanja sulit. Sementara kalian hidup dengan gaya hedonis, memamerkan kekayaan. ***

 

Anggota DPRA Ali Basrah dan Sekda Aceh Bustami Hamzah Menerima Anugerah SMSI Award

 

 

Dewan masjid

 

Antasena (deadline-news.com)-Banda Aceh- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Ali Basrah dan Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah menerima penghargaan anugerah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh Award (SAA) 2023.

 

Masing-masing penerima penghargaan dengan alasan dan penilaian yang kuat. Ali Basrah dinilai oleh tim SMSI sebagai Anggota DPRA Penggerak Pembangunan Daerah. Sedang Bustami Hamzah sebagai birokrat berdedikasi dan berintegritas.

Anwar Hafid

 

Penghargaan untuk kedua tokoh berdedikasi tinggi itu diserahkan oleh Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus didampingi Ketua SMSI Aceh Aldin NL pada malam Anugerah SMSI Aceh Award 2023 di Parkside Petro Gayo Hotel, Takengon, Aceh Tengah, Senin malam (8/5-2023).

 

Ali Basrah, orang pertama yang dipanggil ke atas pentas untuk menerima penghargaan. Sekretaris DPD I Partai Golkar Aceh ini sebelumnya telah dijaring tim penilai dan masuk nominasi sebagai penerima award.

Himbauan iuran sampah

 

Sejak terpilih menjadi anggota DPRA pada Pemilu 2019 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 8 meliputi Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues, Ali Basrah dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap daerah pemilihan.

 

Ali Basrah sering turun ke daerah untuk menampung aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya, yang mendapat julukan “Bumi Sepakat Segenap” dan “Negeri Seribu Bukit” itu.

 

Kepedulian maupun kedekatannya dengan masyarakat sudah tak diragukan lagi. Meski Ali Basrah tinggal di Banda Aceh, sosok ini tidak asing lagi di mata masyarakat. Sebagai anggota legislatif, ia juga cukup responsif menyikapi setiap masalah yang mengemuka di Aceh.

Hendri Muhidin

 

Sementara penerima anugerah SMSI Bustami Hamzah juga dikenal sebagai sosok yang tegas dan memastikan penggunaan anggaran publik yang transparan dan akuntabel.

Syarifuddin Hafid

 

Kepedulian dan dedikasinya terhadap Aceh telah membuat Bustami Hamzah dihormati dan diakui oleh masyarakat Aceh, serta dihargai oleh rekan-rekannya di pemerintahan.

Gub Sulteng H.Risdy Mastura

 

Bustami merupakan teladan bagi para birokrat di Aceh yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara dengan integritas dan dedikasi yang tinggi.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Daerah Aceh, Bustami terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus membangun Aceh menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera.

SOSOK ALI BASRAH

Sosok Ali Basrah tidak hanya hadir ketika menjelang pesta demokrasi saja, tapi dia turun meninjau infrastruktur, pendidikan dan menampung aspirasi warga, kapan pun dan di mana pun.

Tidak heran bila pada Pemilu 2019 lalu, Ali Basrah memperoleh suara terbanyak dengan jumlah mencapai 25.314 suara. Suaranya kala itu tertinggi dari 81 anggota DPRA terpilih.

Selain menjabat sekretaris partai, pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Ali Basrah juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRA.

Berdasarkan penuturan anggota DPRA yang lain, Zulfadhli, sosok Ali Basrah merupakan anggota dewan yang pintar dan menjadi tempat bertanya, terlebih bagi anggota DPRA yang baru.

Tidak heran karena Ali Basrah merupakan sosok yang pernah cukup lama duduk di birokrasi.

Ali Basrah pernah menjabat Wakil Bupati Aceh Tenggara periode 2012-2017. Selama lima tahun menjabat, Ali Basrah mendampingi Bupati Hasanuddin Beruh, menjalankan roda pemerintahan di kabupaten tersebut.

Pasangan ini dianggap sukses memajukan Aceh Tenggara selama lima tahun kepemimpinan mereka.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data lainnya menunjukkan, selama kepemimpinan Hasanuddin Beruh dan Ali Basrah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Tenggara meningkat.

Angka kemiskinan dan pengangguran berkurang, pertumbuhan ekonomi meningkat, juga peringkat pendidikan meningkat.

Dalam bidang tata kelola pemerintahan, pasangan ini juga membawa Aceh Tenggara dua kali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI Perwakilan Aceh. Yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2017.

Pada tahun 2015, kali pertama Aceh Tenggara meraih WTP. Sebelumnya Aceh Tenggara hanya mampu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pada bidang infrastruktur tahun 2017, pasangan Hasanuddin Beruh dan Ali Basrah berhasil membawa Aceh Tenggara meraih penghargaan nomor dua terbaik di Wilayah Sumatera dari Bapenas RI.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati Aceh Tenggara, Ali Basrah lama bertugas di Dinas Pendidikan Aceh Tenggara. Awalnya, Ali Basrah menjabat sebagai Kasubbag Perlengkapan Kandepdikbud Kabupaten Aceh Tenggara.

Kemudian Kabid Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara (2004-2012).

Pada tahun-tahun terakhit ini, Ali Basrah yang beristrikan Hj Asnawati, bahkan digadang-gadang oleh masyarakat menjadi calon Bupati Aceh Tenggara pada Pilkada 2024.

Masyarakat di “Bumi Sepekat Segenap” ini agaknya sangat merindukan sosok pemimpin berpengalaman yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di kabupaten tersebut.

Ali Basrah lahir di Pulo Nas, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara, pada 19 Juni tahun 1966. Ali Basrah memulai pendidikannya di SD Negeri 1 Kutacane tahun 1973-1979, SMP Negeri 1 Banda Aceh 1979-1982, SMA Negeri 3 Banda Aceh pada tahun 1982-1985.

Setamat SMA, Ali Basrah menyelesaikan pendidikan S1 dan meraih gelar Sarjana Pendidikan Akuntansi dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan menyelesaikan S2 Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Jakarta (2001-2003).

SOSOK BUSTAMI HAMZAH

Bustami Hamzah adalah seorang birokrat yang memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Daerah Aceh. Ia lahir di Nicah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen pada 22 Juli 1967.

Bustami menamatkan pendidikan dimulai dari SD Delima di Pidie pada tahun 1981, SMP pada tahun 1984, dan SMA pada tahun 1987 di Sigli.

Kemudian, ia melanjutkan studi dan meraih Sarjana Ekonomi di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh pada tahun 1994. Kemudian meraih Magister Ekonomi Pembangunan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung pada tahun 2002.

Usai menempuh pendidikan hingga ke tingkat magister, Bustami telah mengikuti beberapa pelatihan dan pendidikan.

Termasuk Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara pada tahun 1996 dan pelatihan Antisipasi Penggabungan dan Penghapusan Daerah Otonom Terkait Rendahnya Capaian Kinerja dan Pembangunan Daerah Serta Evaluasi Peringkat Kinerja SKPD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Lemhannas pada tahun 2009.

Bersama istrinya Mellani Subarni, Bustami dikaruniai dua orang anak yakni Muhammad Syafiq Al Yasir Bustami dan Muhammad Yafiq Al Fayyadh Bustami.

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Daerah, Bustami Hamzah telah memiliki pengalaman yang cukup dalam dunia pemerintahan.

Ia pernah bertugas di Sekretariat Daerah Aceh sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Keuangan pada tahun 2004-2008.

Selanjutnya, ia menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh pada Maret-Desember 2008, Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh pada tahun 2008-2013, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh pada tahun 2013-2015, dan Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Ekonomi dan Keuangan pada tahun 2015-2016.

Pada tahun 2019-2021, Bustami menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).

Ia kemudian dipercaya menjadi Pengadministrasi Kepegawaian di Sekretariat Daerah Aceh pada Januari 2022. Sejak itu hingga kini, Bustami menjabat sebagai Sekretaris Daerah Aceh.

Bustami dianggap sebagai sosok yang visioner dan proaktif dalam mengambil keputusan berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan daerah.

Di bawah kepemimpinannya, Aceh telah mengalami kemajuan signifikan di berbagai bidang, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi.

Dalam sambutannya di acara penyerahan Anugerah SMSI, Sekda Aceh Bustami Hamzah mengajak seluruh pengurus SMSI Aceh untuk terus berbenah dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi gempuran dunia digital yang semakin berkembang.

Seiring berkembangnya teknologi tersebut menuntut insan pers untuk kreatif, adaptif dan mengikuti dunia kekinian agar insan pers dapat terus tumbuh. Sumber rilis SMSI Pusat. ***

PT.Brantas Abipraya Tinggalkan “Bengkalai” DI Bendung Salugan

 

Dewan masjid

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Tolitoli-Satu dari tiga saluran daerah irigasi (DI) bendung Salugan di kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah “terbengkalai”.

 

Proyek saluran DI Bendung di Salugan itu dikerjakan PT.Brantas Abipraya dengan anggaran senilai kurang lebih Rp,198 miliyar.

Anwar Hafid

 

Nilai biaya pembangunan infrastur pertanian itu fantastis besar dari anggaran pendanpatan dan belanja negara (APBN) dari 2017-2021, untuk pembiayaan proyek strategis itu namun sampai saat ini tidak memberikan dampak ekonomi yang memadai, sebab tidak tuntas pekerjaannya.

 

Padahal harapannya dengan program pembangunan bendung Salugan itu dapat meningkatkan produktivitas ketahanan pangan negara/daerah ini.

 

Tapi apalacur harapan itu tak kesampaian. Karena tiga saluran yang direncanakan bersamaan proyek bendung itu, satu diantaranya “terbengkalai” sampai saat ini.

Syarifuddin Hafid

 

Sementara dua saluran irigasi lainnya sampai saat ini belum berfungsi. Padahal diharapkan dengan kehadiran bendung Salugan itu dapat membantu petani meningkatkan produksinya.

Hendri Muhidin

 

Namun kenyataannya proyek multi yers itu sampai saat ini tidak memberi manfaat bagi masyarakat petani disekitar wilayah bendung salugan Tolitoli itu.

Himbauan iuran sampah

 

Adalah jaringan saluran irigasi Sibiaya yang diperuntukkan 9000 hektar areal pertanian (sawah). Hanya saja baru 3 saluran yang dikerjakan bersamaan bendung Salugan.

 

Tapi satu saluran diantaranya terbengkalai, yakni Saluran Janja Kompi. Untuk kelanjutan pembangunan saluran irigasi Janja Kompi bendung Salugan itu masih butuh anggaran sekitar Rp, 100san miliyar.

Artinya patut diduga ada ketidak beresan dalam perencanaan pembangunan bendung salugan dan tiga saluran irigasinya. Karena nyatanya ketiga saluran itu dikerjakan bersamaan bendungannya, tapi tidak tuntas dengan alasan anggaran tidak mencukupi. Akibatnya tiga saluran irigasi bendung salugan itu tidak fungsional.

Sedangkan yang dua saluran sudah dikerjakan tapi tidak fungsional yakni saluran Sibea dan saluran Salugan. Bahkan dinding tembok saluran irigasi itu sudah mulai rusak dan terbongkar.

Diduga material pasir dan bebatuan bercampur tanah digunakan di proyek saluran irigasi bendung Salugan itu.

Demikian dikatakan anggota DPRD Tolitoli Jemi Jusuf menjawab deadline-news.com group detaknews.id media patner metrosulteng.com di Palu Kamis (4/5-2023).

Menurutnya 52 persen saluran irigasi di Tolitoli rusak. Artinya ada masalah dalam hasil produktivitas pangan di Tolitoli.

Aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan atas proyek lebih dari sertus miliyara itu (Rp,198 M).

Proyek liding sektor Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III Palu ini dikerjakan sejak tahun 2017 sampai 2021-2023 awal.

Tapi karena tidak tuntas-tuntas maka pihak BWSS Palu melakukan adendum pada tahun 2021. Sampai masa perpanjangan kontrak 2022-2023 pekerjaannya lagi-lagi tidak tuntas-tuntas.

“Rugi uang negara digelontorkan ratusan miliyar, tapi pekerjaan yang dibiayai tidak memberikan manfaat bagi keberlangsungan ketersediaan dan peningkatan produksi pangan kita,”tegas politisi Golkar itu.

Pejabat pembuat komitmen (PPK) bendung Salugan Fijri Samsu, ST, MP.MPSDA yang dikonfirmasi via pesan singkat di telepone selulernya tidak memberikan jawaban.

Kemudian didatangi di kantornya (BWSS) Palu jalan Abdurrahman Saleh Palu kamis siang (4/5-2023) tidak berada ditempat. Bukti konfirmasi ke kantornya itu dengan mengisi lembaran yang disiapkan di pos jaga pintu masuk kantor BWSS itu.

“Maaf pak Ibu Fijri keluar kota,”kata Securiry di Pos penjagaan pintu masuk kantor BWSS Palu setelah mendapat informasi dari dalam kantor yang dijaganya itu. ***

LO Komisi III DPR RI “Larang Wartawan” Liput RDP Dengan Kejati Sulteng

 

 

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Rupanya terjadi miss komunikasi, bukan pihak kejaksaan tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) yang larang wartawan meliput dalam ruangan rapat dengar pendapat (RDP) dengan kosimi III DPR RI dan beberapa stakeholder Jumat siang (14/4-2023) di dalam ruangan aula Baharuddin Lopa.

 

Tapi permintaan LIAISON OFFICER (LO) Komisi III DPR RI sendiri agar pertemuan itu tidak diliput langsung media, tapi akan dilakukan konfrensi pers di laintai 1 kantor Kejati Sulteng.

Anwar Hafid

“Wassalam..kakanda….tdk ada pelarangan. Oooh..dari LO dpr semua yang atur kakanda.????,”tulis Kajati Sulteng H.Agus Salim,SH,MH menjawab konfirmasi deadline-news.com via chat di whatsAppnya Jumat (14/4-2023).

 

Sementara itu Kasi Pengkum Kejati Moh.Ronald,SH,MH menjelaskan hanya terjadi miss komunikasi, tidak ada “pengusiran” hanya diarahkan teman-teman wartawan menunggu di lantai 1.

“Karena dilantai 1 akan diadakan konfrensi pers bersama komisi III DPR RI dan Kejati,”terang Ronald.

Sampai berita ini naik tayang, masih sedang berlangsung pertemuan antara Kejati Sulteng dengan komisi III DPR RI dan beberapa stakeholder. ***

 

Besok Komisi III DPR RI RDP Dengan Kejati Sulteng dan Menkum Ham

 

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Kalau tak ada aral melintang besok Jumat (14/4-2023), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) akan akan rapat dengat pendapat (RDP) dengan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah dan Kenterian hukum dan Ham di salah satu aulah di kantor Kejati Sulteng.

 

Diperkirakan pukul 13:30 Rombongan komisi III DPR RI ini tiba di Palu dari Jakarta dan langsung menuju kantor Kejati.

 

Kunjungan itu diagendakan selama 2 hari yakni dari hari Jumat sampai Sabtu (14-15/4-2023).

Anwar Hafid

 

Agenda kunjungan reses ini masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023.

Dewan masjid

 

Komisi III DPR RI ini akan melanjutkan agenda resesnya pada Sabtu (15/4-2023), tepatnya pagi pukul 08.00 Wita, yakni rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kapolda Sulteng beserta jajarannya dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulteng.

Syarifuddin Hafid

 

Kemudian, rombongan Komisi III DPR RI itu nantinya kembali ke Jakarta dihari yang sama pada pukul 12.55 wita.

Hendri Muhidin

 

Rombongan komisi III DPR RI ini dipimpin oleh Pangeran Khairul Saleh (PAN) bersama 15 anggota lainnya yakni Desmond Junaidi Mahesa (Gerindra), Sarifuddin Sudding (PAN), Trimedya Panjaitan (PDI Perjuangan), I Wayan Sudirta (PDI Perjuangan).

 

Lalu Novri Ompusunggu (PDI Perjuangan), Irjen Pol (Purnawirawan) Safaruddin (PDI Perjuangan), Bambang Soesatyo (Golkar), Rudy Mas’ud (Golkar), Habiburokhman (Gerindra), Romo HR Muhammad Syafi’I (Gerindra).

Gub Sulteng H.Risdy Mastura

 

Kemudian ada Eva Yuliana (Nasdem), Moh Rano Al-Fath  (PKB), Heru Widodo (PKB), Benny Kabur Harman (Demokrat), dan R Achmad Dimyati Natakusumah (PKS).

 

Selain itu hadirpula dalam rombongan itu yakni pihak sekretariat Komisi III DPR RI dan para penghubung mitra kerjanya. Dikutip di tribunepalu.com.

 

Kajati Sulteng H.Agus Salim,SH,MH melalui Kasi Pengkum Moh.Ronald,SH,MH yang dikonfirmasi via whatsAppnya Kamis (13/4-2023) membenarkan jika rombongan komisi III DPR RI akan berkunjung ke kantor Kejati Sulteng dan akan melakulan rapat dengar pendapat terkair masalah-masalah hukum dan penegakannya.

 

“Insya Allah kalau tidak ada halangan dijadwalkan rombongan komisi III DPR RI akan berkunjungan ke kantor Kejati sekaligus rapat bersama jajaran Kejati dan Kemenkum Ham,”kata Ronald. ***

 

 

 

 

 

 

Jurnalis Tempo Diintimidasi, Ini 4 Pernyataan Sikap KKJ

 

Dewan masjid

“Melanggar pasal 18 ayat 1 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Ancamannya dapat dipidana maksimal 2 tahun penjara, atau denda Rp 500 juta”.

 

Antasena (deadline-news.com)-Jakarta- Intimidasi dialami jurnalis Tempo, Shinta Maharani terkait laporan berita penutupan patung Bunda Maria di rumah Doa Sasana Adhi Rasa Santo Yakobus di Padukuhan Degolan, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta.

Gub Sulteng H.Risdy Mastura

 

Shinta mendapat tekanan dari pimpinan Ormas Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) yang keberatan dan protes karena mereka disebut melakukan intimidasi dan intervensi atas penutupan patung Bunda Maria di rumah Doa Sasana Adhi Rasa Santo Yakobus tersebut.

 

GPK DIY adalah organisasi sayap PPP Yogyakarta.

 

Laporan tersebut ditulis Shinta, setelah reportase ke rumah doa, satu hari pasca penutupan patung tersebut. Kemudian Shinta melakukan wawancara dengan penjaga rumah doa, kepala desa Bumirejo, Korlap dan pimpinan Ormas, serta berbagai pihak termasuk Kapolres Kulon Progo dan Kapolda DIY.

Anwar Hafid

 

Shinta menulis laporan tersebut berdasarkan data, reportase, dan wawancara dengan sejumlah narasumber di lapangan. Laporan tersebut kemudian terbit di majalah Tempo berjudul “Dibalik Terpal Patung Bunda Maria”. Beberapa laporan lain terbit di Tempo.co, di antaranya berjudul “Diprotes Ormas, Patung Bunda Maria ditutup Terpal saat Bulan Ramadhan”.

 

Tekanan diterima Shinta, pada Kamis 6 April 2023. Ketua GPK DIY menelepon dan mengirim pesan kepada Shinta melalui WhatsApp. Dia menyatakan keberatan karena Ormas mereka dihubungkan dengan penutupan patung Bunda Maria.

 

Dia juga keberatan dengan grafis Tempo yang menunjukkan data serangkaian aksi intoleransi anggota Ormas mereka, bahkan sebelum insiden penutupan patung Bunda Maria.

 

Shinta telah menjawab telpon dari Ketua GPK itu, dan menyampaikan jika keberatan dengan pemberitaan Tempo, silakan mengajukan hak jawab dengan berkirim surat ke redaksi Tempo atau menempuh jalur sengketa ke Dewan Pers.

 

Keesokan harinya, pada Jumat 7 April 2023, Shinta menerima pesan dari seseorang melalui nomor WhatsApp yang tidak dikenal. Isi pesan tersebut menyampaikan siaran pers GPK yang berjudul “GPK Ultimatum Tempo, Jangan Adu Domba Kami”.

Beberapa jam kemudian, Ketua GPK Yogyakarta menelpon Shinta, dan menanyakan alamat kantor perwakilan Tempo di Yogyakarta.

Karena itu, Komite Keselamatan Jurnalis menyatakan sikap:

  1. Mengecam tindakan intimidasi dan teror terhadap jurnalis Tempo dan produk jurnalistik yang diterbitkan di Tempo. Aksi intimidasi merupakan upaya membungkam pers dan melanggar pasal 18 ayat 1 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Ancamannya dapat dipidana maksimal 2 tahun penjara, atau denda Rp 500 juta.

  2. Komite Keselamatan Jurnalis mengimbau masyarakat yang keberatan dengan pemberitaan media, agar menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Pers yakni meminta hak jawab, hak koreksi, atau melaporkan kasusnya ke Dewan Pers. Peraturan ini diatur dalam dalam pasal 1, pasal 5, pasal 11, dan pasal 15 Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999.

3.Menghimbau kepada PPP dan organisasi GPK tidak melakukan intimidasi terhadap jurnalis Tempo, karena kerja-kerja jurnalistik dilindungi undang-undang Pers.

  1. Mengimbau aparat penegak hukum, khususnya kepolisian untuk ikut menjaga kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Tentang Komite Keselamatan Jurnalis

Komite Keselamatan Jurnalis dideklarasikan di Jakarta, 5 April 2019. Komite beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). ***