Setelah PPK Bawaslu Ditahan, Siapa Akan Menyusul ke LAPAS ?

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menahan pejabat pembuat komitmen (PPK) di badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) sulteng Sakila Labenga Kamis lalu (6/6-2024) di Lapas Permpuan kelas III Maku di Sigi, terkait dugaan korupsi Rp,900san juta, Kini penyidik kembali membidik calon tersangka lain.

Lalu siapakah tersangka lain itu yang akan menyusul ke Lapas. Apakah Pengai kesekretariatan Bawaslu ataukah Komisionernya? Yang pastinya tim penyidik terus mengembangkan dugaan korupsi di Bawaslu Sulteng itu.

Informasi yang dihimpun di Kejati sulteng Jum’at (14/6-2024) akan ada tersangka lain yang bakal menyusul Sakila Labenga ke Lapas perempuan kelas III Maku di Sigi ?

Yang pastinya sekretaris Bawaslu Dra.Anayanthy Sovianita, M.Si dua kali “abaikan” panggilan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejati sulteng. Atas “pengabaian” panggilan itu Sekretaris Bawaslu Anayanthy Sovianita itu dapat dikenakan pasal 112 ayat 2 KUHAP menjelaskan,¬†orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, maka penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Serektaris Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sulawesi tengah Anayanthy Sovianita menjawab media ini mengaku bukan “abaikan” panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati). Tapi kebetulan lagi ada giat di luar daerah.

Menurutnya panggilan pertama dan kedua dirinya lagi ada giat di luar daerah.

“Iye… pada saat panggilan pertama saat bersamaan saya tengah di jakarta mengawal review anggaran hibah pilgub 2024 dan sekaligus hibah teman2 kab/koto,” jelasnya.

“Dan ketika mendapat surat panggilan saya langsung berkordinasi dengan pihak kejaksaan untuk mereschedul jadwal panggilan tersebut,”tuturnya.

Kata Sovia kemudian dijadwalkan hari senin kemarin, namun pada posisi semua pimpinan tidak ada ditempat dan kabag-kabag juga tengah mendampingi pimpinan.

“Sehingga pak ketua menugaskan untuk hadir sesuai undangan dimana kasek diminta hadir untuk penyampaian progres data dan informasi pilkada serentak di sulteng,”ungkapnya.

Ketidak hadirannya bebera kali sekretaris Bawaslu sulteng atas panggilan penyidik Kejati itu, akankah berujung dijemput paksa?

Kasi penkum Kejati Laode Sofyan, SH yang dikonfirmasi via telepon diaplikasi whatsAppnya mengatakan sesuai prosedur penyidik akan memanggil lagi Sekrataris Bawaslu sulteng itu.

“Kalau tidak hadir lagi maka tim penyidik akan mengambil langkah tegas sesuai prosedur hukum yang diatur dalam ketentuan KUHA Pidana dan KUHP,” jelas Jaksa berdarah kendari itu.

Kemudian Sakila Labenga selaku tersangka dan sedang menjalani penahanan di lapas perempuan kelas III Maku di Sigi kepada sejumlah awak media mengaku dikorbankan atas dugaan korupsi di Bawaslu Sulteng terkait dana hibah pemilihan gubernur sulteng tahun 2020.

Untuk diketahui pagu anggaran dana hibah pemilihan gubernur ke bawaslu tahun 2020 sebesar Rp, 56 miliyar dibagi ke lima kabupaten yang tidak melakukan pilkada Kabupate tapi hanya Pilgub yakni masing-masing kabupaten :

1. Donggala Rp, 10.457.567.000 realisasi Rp, 9.178.505.691 (2020)

2. Parigi Moutong (Parimo) Rp, 14.848.591.000 realisasi Rp, 11.623.877.235.(2020).

3. Morowali Rp,6.745.646.000 realisasi Rp, 5.981.018.361 (2020)

4.Bangkep Rp, 7.798.370.000 realisasi Rp, 6.150.155.900 (2020)

5. Buol Rp, 7.171.573.000 realisasi Rp, 5.488.357.541 (2020).

6. Bawaslu Provinsi Rp.8.978.253.000 realisasi Rp, 2.820.669.247

Kemudian tambahan anggaran Bawaslu 2021 masing-masing di lima kabupaten

1. Provinsi Rp.6.157.583.753 realisasi Rp.2.084.516.935

2. Donggala Rp.1.279.061.309 realisasi Rp.899.512.00p

3. Parimo Rp.3.224.713.765 realisasi Rp.802.113.000

4. Bangkep Rp, 1.646.214.100 realisasi Rp, 689.111.000

5. Morowali Rp.764.627.639 realisasi Rp.359.461.000

6. Buol Rp,1.323.215.459 realisasi Rp,619.936.599.

Setelah SL siapa yang akan menyusul sebagai tersangka, apakah pejabat Bawaslu ataukah Komisioner, ikuti perkembangan selanjutnya di deadline-news.com group, morowalipost.com, detaknews.id dan deadlinews.co. Kasus dugaan korupsi di Bawaslu ini dilaporkan oleh koalisi rakyat anti korupsi (KRAK) tahun 2022 lalu. Dan ditindak lanjuti oleh Kejati Sulteng. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top