Nelwan (deadline-news.com)-Palu- Forum Klarifikasi Publik Berani (FKPB) menilai narasi perbandingan dua video pelayanan rumah sakit di Kota Palu sebagai bentuk penilaian yang tidak utuh dan berpotensi menggiring persepsi publik secara keliru.
Koordinator FKPB, Octhavianus Sondakh, S.H., menegaskan bahwa kinerja Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid tidak dapat dinilai hanya dari potongan visual sesaat, melainkan harus dilihat dari capaian kebijakan dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Program Berani Sehat sudah dimanfaatkan lebih dari 164 ribu warga. Itu indikator nyata bahwa kebijakan berjalan. Jadi tidak bisa disederhanakan hanya dari satu video pelayanan,” tegasnya.
Program tersebut memungkinkan masyarakat berobat hanya dengan KTP atau NIK, termasuk bagi warga yang tidak memiliki BPJS atau kepesertaannya tidak aktif. FKPB menilai hal ini sebagai langkah konkret dalam memperluas akses layanan kesehatan.
“Kalau rumah sakit terlihat padat, itu juga bisa menjadi tanda bahwa akses kesehatan semakin terbuka dan dimanfaatkan masyarakat. Ini harus dilihat sebagai dampak kebijakan,” ujarnya.
FKPB menilai, narasi yang membandingkan kondisi pelayanan tersebut dengan layanan di tingkat kota, lalu mengaitkannya dengan kepemimpinan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, merupakan bentuk simplifikasi yang tidak berdasar.
Menurut FKPB, kinerja kepala daerah—baik gubernur maupun wali kota—harus dilihat secara menyeluruh, termasuk dari aspek tata kelola program, transparansi anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Dalam konteks Pemerintah Kota Palu di bawah kepemimpinan Hadianto Rasyid, FKPB menilai terdapat sejumlah hal yang juga perlu menjadi perhatian publik, salah satunya terkait program Bus Kota Palu (BRT) yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah oleh KAK Sulteng.
“Ini bukan untuk membandingkan secara emosional, tapi untuk menunjukkan bahwa penilaian kinerja tidak bisa hanya dari tampilan luar. Ada aspek tata kelola dan akuntabilitas yang harus diuji,” jelas Octhavianus.
FKPB juga menyoroti munculnya informasi terkait pembangunan halte bus yang diduga berasal dari berbagai sumber, termasuk CSR dan pihak swasta, di samping anggaran APBD. Kondisi ini dinilai perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pertanggungjawaban anggaran.
“Kalau ada percampuran sumber pembiayaan, maka harus dijelaskan secara terbuka. Ini bagian dari akuntabilitas publik,” ujarnya.
Menurut FKPB, narasi “yang terlihat lebih rapi berarti lebih baik” adalah cara pandang yang berbahaya jika tidak disertai analisis yang komprehensif.
“Yang harus dilihat bukan hanya tampilan pelayanan, tetapi bagaimana sistem dibangun, bagaimana anggaran dikelola, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya.
FKPB menegaskan bahwa kinerja Gubernur Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat harus dinilai sebagai upaya sistemik dalam memperluas akses layanan kesehatan yang adil dan merata.
“Ini bukan soal siapa yang terlihat lebih baik di video, tapi siapa yang menghadirkan kebijakan yang berdampak luas,” katanya.
Di akhir, FKPB mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi di media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak utuh.
“Penilaian publik harus berbasis data dan fakta, bukan potongan visual. Kalau ingin adil, lihat keseluruhan kinerja, bukan hanya yang tampak,” pungkasnya. ***