“Sebut Protes Gubernur Soal TKD Demi Rakyat”
Stefi (deadline-news.com)-Palu-Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri mengkritik keras pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menegur para gubernur yang memprotes pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Safri meminta Tito tidak asal bicara atau mengeluarkan pernyataan yang tendensius, terutama mengkritik sikap para kepala daerah yang keberatan dengan pemangkasan anggaran TKD.
Menurutnya, sikap Tito menunjukkan ketidakpahaman terhadap realitas dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya di Sulawesi Tengah.
“Tito jangan asal bicara itu sama saja menyakiti para gubernur. Anda tidak tahu persis seperti apa kondisi di lapangan, apalagi di Sulteng. Ketika TKD dipotong, yang terdampak langsung adalah rakyat,” tegasnya, Kamis (16/10-2025).
Safri menilai, kritik para kepala daerah terhadap pemangkasan TKD adalah bentuk tanggung jawab mereka terhadap daerah, bukan bentuk pembangkangan seperti yang seolah-olah digambarkan oleh Mendagri.
“Gubernur itu pemimpin daerah yang tahu langsung kebutuhan dan kekurangan di wilayahnya. Kalau mereka bersuara, itu karena ada tekanan anggaran yang nyata. Bukan karena tidak loyal pada pemerintah pusat,” tambahnya.
Safri menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pusat dan daerah dalam setiap kebijakan fiskal, agar dampaknya tidak justru menimbulkan ketimpangan dan memperlambat pembangunan di daerah.
“Jangan hanya melihat dari kaca mata pusat. Pemerintah daerah yang menghadapi langsung keluhan rakyat, kekurangan infrastruktur, layanan publik yang tersendat karena anggaran dikurangi. Itu yang harus dilihat,” tekannya.
Pemotongan TKD kata Safri, berdampak besar terhadap pembangunan dan pelayanan publik khususnya di Sulteng, terutama kabupaten/kota yang bergantung pada dana dari pusat.
Safri mencontohkan Program 9 BERANI yang digagas pemerintahan Anwar-Reny yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai arah pembangunan nasional.
“Kalau anggaran dipotong, sementara kebutuhan di daerah terus meningkat, bagaimana bisa daerah menjalankan program-program strategis? Kritik para gubernur itu wajar dan harus dijadikan masukan,” tegasnya.
Safri menambahkan bahwa program-program strategis yang telah dirancang bisa terhambat karena kurangnya dukungan anggaran yang memadai serta pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik menjadi tidak maksimal.
“Tanpa dukungan finansial yang cukup, pembangunan strategis bisa terhambat. Program prioritas yang seharusnya menjadi pendorong kemajuan daerah akan sulit direalisasikan,” tambahnya.
Untuk itu, Safri juga meminta Mendagri untuk tidak hanya menegur gubernur yang bersuara, tetapi justru mendorong dialog terbuka antara pusat dan daerah.
“Jangan justru mematikan suara kepala daerah. Demokrasi kita tidak berjalan kalau pemimpin daerah tidak bisa menyuarakan kepentingan rakyatnya,” imbuhnya.
Mantan aktivis PMII ini menantang Mendagri untuk segera membuat regulasi yang memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mencari dan mengelola sumber-sumber pendapatan secara mandiri.
“Jika Mendagri begitu gampang menegur para gubernur, kami menantang beliau segera buatkan regulasi yang jelas agar Pemda punya kewenangan luas mencari sumber pendapatan baru di wilayahnya,” tantang Safri.
Safri menegaskan pemerintah pusat tidak bisa hanya menuntut kepatuhan tanpa memberikan solusi konkret bagi daerah yang terdampak pemotongan anggaran.
“Jika hal sederhana seperti memberikan payung hukum untuk daerah agar dapat mandiri secara fiskal saja tidak bisa dilakukan, lebih baik Mendagri diam dan jangan banyak bicara menyalahkan daerah yang berjuang memenuhi kebutuhan rakyatnya,” pungkasnya. ***