GRDKK Dorong Kejari Tuntaskan Dugaan Korupsi Rp, 46 M di DKP Morowali

Ferdy (deadline-news.com)-Morowali- Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD-KK Morowali) dorong Kejaksaan Negeri (Kejari) Morowali segera mengusut dan menuntaskan dugaan kasus korupsi yang ada di Dinas Perikanan Morowali.

Dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2023 senilai Rp.46 Milliar pada di Dinas Perikanan Morowali itu, semestinya digunakan untuk pengadaan perahu dan mesin katinting bagi masyarakat Morowali tapi ada indikasi Korupsi.

Itulah sebabnya, Kejari Morowali getol proses kasus tersebut bahkan sudah naik ke tahap Penyidikan sebagaimana yang telah di rilis disejumlah media walaupun belum secara pullgar di sampaikan dari hasil penyelidikan tersebut.

“Kami dengan tegas meminta pihak Kejari Morowali segera bertindak tegas terhadap kasus dugaan korupsi di dinas Perikanan Morowali, dan menyampaikan apa yang menjadi hasil dari penyidikan yang dilakukan dari awal. Apakah sudah ada yang menjadi tersangka atau belum agar publik ketahui karena kasus ini telah ada di tahap penyidikan sudah mesti ada penetapan tersangka, ” demikian dikatakan Ketua Umum GRD-KK Morowali, Amrin, kepada sejumlah wartawan di Bungku, Jum’at (5/7-2024).

Pria berambut gondrong itu, menekankan agar dalam kasus ini segera diusut para oknum pejabat yang terlibat melakukan tindakan dugaan korupsi dan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Kita inginkan Kejari Morowali bisa menjadi lembaga independen karena instansi ini yang menjadi harapan kita untuk memberikan efek jera kepada para koruptor, dan paling penting proses hukum kasus ini jangan ada tebang pilih siapa pun pihak yang terbukti terlibat harus ditindak tegas,”pinta aktivitas yang dikenal getol menyuarakan aspirasi masyarakat itu.

“Olehnya itu kami dari GRD-K Morowali meminta pihak Kejari Morowali segera periksa dengan detail dan tindak tegas Kepala Dinas Perikanan Morowali selaku penanggung jawab, jangan ada yang disembuyikan apalagi sampai saling mengamankan dan menyelamatkan satu sama lain diposisi mereka,”himbuhnya.

Dia juga meminta kepada instasi terkait agar dalam proses ini saling mendukung dan dibuka ke publik jangan sampai mereka mendiamkan masalah ini, jika instansi terkait mendiamkan masalah ini dan kemudian Kejari Morowali ikut mendiamkan, maka GRD-KK Morowali akan turun untuk menyelamatkan Morowali bebas dari kasus korupsi.

“Kami dari GRD-KK Morowali akan mengundang seluruh elemen masyarakat khusunya para nelayan dan organisasi lainya untuk mengusut permasalahan ini, sebab anggaran sebesar ini harusnya dipergunakan untuk kepentingan para nelayan di Morowali,”pungkasnya.

Dikutip di metrosulteng.com mantan Bupati Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. H Taslim, menyatakan dukungannya dengan langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Morowali yang mengusut dugaan penyimpangan pengadaan bantuan kapal untuk nelayan.

Proyek tahun 2023 itu sumber anggarannya dari DAK (dana alokasi khusus) yang melekat di Dinas Perikanan Morowali.

“Kita sangat mendukung (upaya kejaksaan) itu. Karena salah satu visi saya saat menjabat bupati, bagaimana menciptakan pemerintah yang bersih,” ujar Taslim di kediamannya di Desa Wuso, Morowali, Rabu sore (26/6/2024).

Menurut Bupati Morowali periode 2018-2023 tersebut, kalau mau tahu pengadaan bantuan kapal nelayan tahun 2023 sesuai atau tidak sesuai aturan, memang harus diuji dengan instrumen hukum.

“Saya bahkan meminta pihak Kejari, kalau bisa secepat mungkin menuntaskan persoalan ini. Kenapa? supaya tidak menjadi sesuatu hal yang membingungkan masyarakat,” pintanya.

Taslim justru mengaku kaget pengadaan bantuan kapal nelayan Rp46 miliar disebut-sebut beraroma korupsi. Karena sama sekali tidak ada temuan BPK RI terkait proyek pengadaan kapal.

“Dari unit kegiatan, tidak ada satupun (temuan). Perahunya cukup, apa segala itu semua cukup,” heran Ketua Partai NasDem Kabupaten Morowali itu.

“Saya juga bingung, ini bukan membela diri. Tapi dimana dugaan korupsinya itu?,” tambahnya.

Dirinya banyak mengetahui masalah ini hanya dari pemberitaan media. Sejumlah media menyebutkan bahwa Kejari sedang menelusuri pengadaan kapal tahun 2023. Alasannya karena anggarannya dipecah-pecah. Sengaja dibuat parsial-parsial.

Menurut Taslim, anggaran proyek dipecah-pecah itu merupakan hal teknis. Ada pertimbangannya. Salah satunya supaya mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Bukan untuk diakal-akalin.

“Yang kami baca di media karena dipecah-pecah item pengadaannya. Itu kan hal teknis. Tapi justru dicurigai,” kritik mantan bupati.

Ia menjelaskan, daerah hanya mengusul ke pusat terkait pengadaan kapal bantuan nelayan 2023. Kemudian pusat menyetujui karena menganggap sesuai dengan program pusat. Jadi, ini program pusat yang turun ke daerah sesuai usulan.

Untuk itu, Taslim meminta Kejari Morowali bisa profesional. Bagaimana menangani secepat mungkin agar terang benderang duduk masalahnya.

“Dimana sih korupsinya dan berapa nilai korupsinya sebenarnya? Karena sampai hari ini, dari anggaran hingga item kegiatannya tidak ada kurang satu pun,” ujarnya.

Yang juga agak aneh, yang diperiksa secara intens oleh Kejari adalah para penerima. Nelayan dari pulau yang jauh di seberang sana.
Kasihan mereka harus bolak balik ke kantor Kejari. Tanya kiri kanan. Padahal para nelayan yang dipanggil-panggil itu serba keterbatasan kehidupannya.

Berhubung sekarang ini adalah tahun politik, Taslim berharap Kejari segera meminta keterangannya sebagai bupati yang menjabat saat itu.

Namun sampai sekarang dirinya tak kunjung diundang untuk dimintai keterangan.

“Saya pahami ini tahun politik. Tapi saya kan orang yang paling PD (percaya diri) terkait urusan hukum. Saya yakin, diri saya tidak pernah (ambil untung) begitu. Tidak pernah punya niat seperti itu. Sehingga saya membuka ruang kepada teman-teman APH. Silakan ditelusuri, pengadaan barang dan jasa atau lainnya di era saya. Kalau proyeknya dipecah-pecah, apakah itu alasan sehingga ada korupsinya?,” blak-blakan Taslim.

Ia bahkan mempertanyakan apakah proyek tidak bisa dipecah-pecah anggarannya? Di Morowali bahkan daerah lainnya juga seperti ini.

“Apa tidak ada proyek-proyek yang dipecah-pecah di Morowali sini? Kan banyak. Tapi kenapa itu tidak menjadi sorotan,” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top