“Muhidin Said : Gapensi Harus Bermitra Dengan Pemerintah”
Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Pengurus Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sulawesi Tengah (Sulteng), “mengadukan” kondisi perannya dalam pembangunan di daerah.
“Kami mengadukan nasib peran dan pemberdayaan kontraktor lokal yang tergabung dalam organisasi Gapensi,”kata Ruslan Nurung dalam diskusi terbatas dengan wakil ketua Banggar DPR RI Muhidin M Said Sabtu (19/7-2025) di tanaris caffe.
Pernyataan mantan ketua Gapensi Donggala itu diaminkan oleh seluruh pengurus dan anggota Gapensi yang hadir dalam ngopi (ngobrol produktif) bersama wakil ketua Banggar yang juga anggota komisi XI DPR RI Muhidin Said.
Selain soal pemberdayaan kontraktor lokal, Gapensi juga melaporkan soal kantor Gapensi Donggala di jalan Setiabudi yang mangkrak di kota Palu.
“Banyak persoalan yang berkaitan dengan dunia usaha khususnya peran dan pemberdayaan kontraktor lokal yang diadukan ke anggota DPR RI Fraksi Golkar daerah pemilihan Sulteng Muhidin Said.
Sementara itu Syahrir Pakamundin menyoroti soal proyek air bersih di Sigi yang menelan anggaran ratusan miliyar, tapi belum bermanfaat bagi masyarakat.
Waket Banggar DPR RI Muhidin M Said, menekankan Gapensi sebagai organisasi profesi jasa konstruksi harus bermitra dengan pemerintah agar mendapatkan kue pembangunan dan dapat diberdayakan.
“Karena 95 persen berasal APBD dan APBN untuk pembangunan di daerah, olehnya Gapensi harus bermitra dengan pemerintah, jangan jauh-jauh dari pemerintah,”kata politisi Partai Golkar itu menyarankan.
Apalagi sekarang kata Muhidin, semua pekerjaan di daerah dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dipayungi dengan Inpres (Keputusan Presiden) dan dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) serta Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) 3.
“Hanya saja memang sangat kompetitif, karena proses tendernya menggunakan E-Katalog,”jelas kata mantan kontraktor Nasional itu.
Muhidin juga menyinggung soal anggaran banyak mengalir ke desa-desa se Indonesia.
“Kesempatan usaha sekarang banyak di desa, contohnya makan bergizi gratis (MBG) anggarannya tahun ini (2025) mencapai Rp,171 triliun. Dan tahun 2026 naik mencapai Rp,300an triliunan atau mengalami kenaikan sekitar 50%,”ujar anggota DPR RI 5 periode itu.
Menurutnya, mengapa di desa anggara negara beredar banyak, karena untuk biaya belanja hasil-hasil produksi pertania, perkebunan dan peternakan (Pangan).
Hanya saja harus bermitra dengan koperasi merah putih (KMP). Karena pembelian atau penjulan pangan masyarakat di desa melalui koperasi. Bahkan Presiden meminta koperasi pinjam uang ke bank untuk membeli hasil-hasil produksi masyarakat desa,”tutur Muhidin Said.
Muhidin mencontoh hasil-hasil produksi masyarakat di desa diantaranya hasil-hasil pertanian, perkebunan, seperti Padi, cabe, sayur mayur, jagung, beras, ayam dan pangan lainnya yang menjadi kebutuhan nasional maupun daerah.
Terkait dengan pemberdayaan kontraktor lokal yang makin kompetitif didalam mendapatkan paket-paket proyek yang berpusat di Balai, Muhidin Said menyarankan Gapensi menyurat ke BPJN dan BWSS 3 Sulteng di Palu.
Ketua Gapensi Sulteng Hj.Salma Rahman menyikapi saran dari waket Banggar DPR RI mengaku siap menjalankannya.
“Apa yang disampaikan senior kita puang Haji Muhidin Said agar bermitra dengan baik berasama pemerintah itu sangat pasti dan harus dilakukan demi pemberdayaan kawan-kawan kontraktor lokal kita,”aku wanita berani dan tangguh dibidang jasa konstruksi itu.
Diskusi pemberdayaan montraktor lokal dengan waket Banggar DPR RI Muhidin M Said ini dinisiasi pengurus Gapensi Sulteng Kristian Seleng dan HardinYambas.
Sementara itu Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam kampanyenya dan saat menerima audiens pengurus Gapensi Sulteng berkomitmen memberdayakan pengusaha lokal. ***