Sektor perbankan termasuk dalam ruang lingkup pelayanan publik atau jasa. Hal itu diatur secara resmi berdasarkan hukum dan ketentuan yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Sektor perbankan dan jasa keuangan masuk ke dalam cakupan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut (Pasal 5).
Oleh sebab itu perbankan harus menyiapkan seluruh sistem untuk memberikan kenyamanan terhadap nasabah dan masyarakat. Mulai dari pelayan manual hingga kesistem Informasi Teknologi harus maksimal.
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) salah satu perbankan sedang berfokus melakukan pembenahan besar-besaran, terutama pada infrastruktur teknologi informasi (TI), sistem keamanan digital, dan tata kelola internal.
Langkah ini diambil menyusul gangguan layanan digital yang sempat dikeluhkan nasabah akibat adanya serangan siber (cyberattack) serta proses pemeliharaan sistem (system maintenance).
Apalagi bank sulteng belum memiliki direktur IT. Dan baru akan diusulkan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) tahun depan.
“iya kita belum punya direktur it tersendiri selama ini nempel di dir operasional nanti rups kita jalankan. Dan kita bentuk direkturnya tersendiri sekalian mengangkat pejabatnya,”ujar Gubernur Sulteng Dr.Anwar Hafid,M.Si.
Berikut adalah poin-poin utama yang sedang dibenahi oleh Bank Sulteng:
1. Pembenahan Sistem TI dan Layanan Digital
Bank Sulteng melakukan peningkatan keandalan dan kapasitas sistem teknologi informasinya. Pembenahan ini berdampak pada penyesuaian dan pemulihan bertahap beberapa fitur transaksi eksternal, meliputi:
Transfer Antarbank:
Memulihkan kembali jalur transfer keluar menuju bank lain lewat mobile banking dan ATM.
Jaringan ATM Bersama:
Menghidupkan kembali akses penarikan tunai dan cek saldo via jaringan eksternal.
Fitur Pembayaran Pembelian:
Memperbaiki interkoneksi untuk pembayaran menggunakan QRIS, mesin EDC bank lain, serta layanan Laku Pandai.
2. Penguatan Keamanan Digital (Cybersecurity)
Manajemen mengakui bahwa pembenahan darurat ini diperketat untuk mengantisipasi potensi risiko siber.
Bank Sulteng bekerja sama dengan konsultan IT eksternal serta berada di bawah pemeriksaan dan asesmen dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan ketahanan sistem perbankan sebelum dibuka sepenuhnya secara normal.
3. Reformasi Struktur Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Untuk mendukung modernisasi sistem operasional secara menyeluruh, Bank Sulteng melakukan pembenahan tata kelola, di antaranya:
Pengangkatan Direktur IT:
Direktur Utama Bank Sulteng telah mengusulkan posisi baru ini kepada komisaris dan pemegang saham agar pengelolaan ekosistem IT ke depan ditangani secara terfokus dan profesional.
Penguatan Manajemen Risiko:
Memperketat pengawasan internal agar penyaluran intermediasi/kredit berjalan sesuai aturan prudensial.
4. Optimalisasi Alternatif Layanan Nasabah
Selama proses pembenahan sistem digital berlangsung, Bank Sulteng mengalihkan fokus layanan konvensional guna memastikan aktivitas keuangan nasabah tidak mandek, dengan menyediakan:
Pembukaan layanan kas pada hari libur (Sabtu dan Minggu) di kantor cabang.
Penyediaan layanan kas keliling dengan mobil operasional yang menjangkau area pedesaan.
Pembebasan biaya transfer antar bank via jalur alternatif aman seperti Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional (SKNBI) lewat meja teller di kantor cabang.
Meski sistem digital sempat mengalami hambatan pemulihan, per Oktober -November 2026, posisi keuangan Bank Sulteng diklaim tetap berada dalam kondisi aman dan sehat dengan pertumbuhan total aset yang positif. ***