“Gubernur Anwar Hafid Inspektut Upacara HUT Bhayangkara ke-80 di Sulteng, Bentuk Sinergisitas Forkompinda”

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu- Peringatan Hari Bhayangkara di Sulawesi Tengah (Sulteng) dipimpin langsung oleh Gubernur sebagai inspektur upacara sejak tiga tahun terakhir.

Tradisi ini dimulai pada peringatan Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024 dan dilanjutkan pada peringatan Hari Bhayangkara ke-79 dan hari bhayangkara ke – 80 pada 1 Juli 2026 yang dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah jalan Samratulangi Palu.

Pada perayaan Hari Bhayangkara ke-80 itu, Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid berindak sebagai Inspektur Upacara  didampingi oleh Kapolda Sulteng Irjen Pol. Nasri Sulaiman Rabu (1/7-2026).

Upacara Peringatan Hari Bhayangkara yang dipimpin oleh gubernur di setiap daerah bukanlah agenda wajib berskala nasional yang didasarkan pada Surat Keputusan (SK) khusus dari Mendagri.

Namun pelibatan Gubernur menjadi inspektur upacara peringatan hari Bhayangkara setiap tanggal 1 Juli tahun berjalan sejak tiga tahun terakhir ini merupakan bentuk sinergi positif,  kebersamaan dan kekompakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Sulteng.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid membacakan amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Presiden menegaskan bahwa peringatan HUT Bhayangkara ke-80 mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, yang mencerminkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

“Seluruh pengabdian Polri harus bermuara pada kepentingan masyarakat. Polri harus hadir secara nyata melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan memberikan manfaat langsung,” tegasnya.

Presiden juga mengingatkan bahwa dinamika global saat ini berkembang sangat cepat, mulai dari rivalitas geopolitik, kejahatan siber, hingga kejahatan transnasional. Kondisi tersebut menuntut Polri untuk terus meningkatkan kesiapan, kemampuan adaptasi, serta memperkuat keamanan, termasuk di ruang digital.

Menghadapi tantangan tersebut, Polri tidak boleh lagi bekerja secara reaktif. Sebaliknya, Polri harus bergerak secara prediktif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan, sekaligus mampu menjawab tingginya ekspektasi publik.

Selain itu, Presiden menyoroti peran strategis Polri dalam mendukung program nasional, mulai dari ketahanan pangan, penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dan judi online, hingga pengamanan proyek strategis nasional dan investasi.

“Tantangan ke depan semakin kompleks. Karena itu, Polri harus terus melakukan reformasi birokrasi untuk menghadirkan institusi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas,” lanjutnya.

Dalam amanat tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia Polri agar semakin profesional, menguasai teknologi, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan kapasitas tersebut, Polri diharapkan tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi pelindung masyarakat dari berbagai ancaman.

Presiden turut menegaskan pentingnya fleksibilitas organisasi Polri dalam menghadapi lingkungan strategis yang dinamis.

Polri harus mampu membaca setiap perubahan, merespons peluang dan ancaman dengan cepat, serta bertransformasi menjadi institusi modern yang berbasis data, kolaboratif, dan prediktif.

Hal yang tidak kalah penting, lanjut Presiden, adalah penguatan legitimasi institusi Polri. Kepercayaan publik menjadi fondasi utama dalam negara demokrasi.

“Polri harus menunjukkan jati diri sebagai abdi masyarakat, memperkuat integritas, meningkatkan komunikasi publik, serta responsif terhadap kritik dan keluhan masyarakat,” tegasnya.

Presiden juga mengingatkan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, Polri harus terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, humanis, dan dekat dengan rakyat.

Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal utama yang harus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar retorika.

Dengan disahkannya Undang-Undang Polri yang baru, institusi ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan memenuhi harapan masyarakat.

Menutup amanatnya, Presiden mengajak seluruh insan Bhayangkara menjadikan momentum HUT Bhayangkara ke-80 sebagai panggilan pengabdian.

“Jadikan setiap tugas sebagai ibadah, setiap pelayanan sebagai kehormatan, dan kepercayaan rakyat sebagai alasan utama kita mengenakan seragam ini,” pesannya.

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, pejabat utama Polda Sulteng, para kepala daerah, serta berbagai instansi vertikal dan tokoh masyarakat.

“Polri yang kuat adalah Indonesia yang aman. Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju,” tutupnya. ***